background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penilaian NJOP PBB Menjadi Kunci
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Penilaian NJOP PBB Menjadi Kunci

[caption id="attachment_376505" align="aligncenter" width="512"] Wajib Pajak hadir di Pekan Panutan PBB[/caption] Sejak pendaerahan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat masih banyak kendala dan permasalahan yang menyertai pendaerahan PBB tersebut. Diantaranya mengenai NJOP yang belum disesuaikan sedangkan harga pasaran jauh diatas NJOP PBB. Piutang PBB yang dilimpahkan dari pemerintah pusat juga sangat besar. Terkait dengan Sistem PBB juga masih mengalami kendala dimana SDM yang menguasai teknologi informasi jumlahnya terbatas sehingga masih tergantung dengan pihak ketiga. Terkait dengan BPHTB, Kota Pagar Alam mengalami kendala terkait dengan program Prona dari BPN dimana masyarakat keberatan dengan BPHTB yang masih cukup memberatkan sehingga disinyalir memperlambat proses sertifikat dikarenakan pengenaan BPHTB masih belum ada pembebasan. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya Dipenda Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja kedua kalinya ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (11/8) dengan tujuan dapat memperoleh informasi terkait system PBB dan tata cara updating NJOP PBB serta bagaimana cara mengatasi masalah piutang yang cukup besar yang setiap tahun semakin meningkat dan menjadi temuan Inspektorat dan BPK. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih didampingi Rudy England dari Sudin Pajak Jakarta Pusat dan Imawansyah Agus dari UPPD Gambir menyampaikan bahwa Struktur Organisasi, Dinas Pelayanan Pajak terbagi menjadi 4 Bidang, 5 Suku Dinas, 5 Unit Pelaksana Teknis dan 43 UPPD. Dimana penentu kebijakan ada di tingkat Dinas, operasional di tingkat kota administrasi ditangani oleh Suku Dinas, operasional di tingkat kecamatan ditangani oleh UPPD dan operasional untuk PKB dan BBN-KB ditangani oleh Samsat. PBB-P2 menjadi kewenangan Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan yang berjumlah 43 Kecamatan. Proses pencetakan SPPT sudah dilaksanakan di tiap-tiap UPPD dan dalam penyampaian SPPT nya bekerjasama dengan pihak Kelurahan. Apabila objek /subjek pajak tidak diketemukan SPPT dikembalikan oleh Kelurahan dengan dilampirkan rekap alasan pengembalian. Data ini akan ditindaklanjuti oleh UPPD sebagai salah satu upaya cleansing data. [caption id="attachment_376508" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Pemkot Pagar Alam[/caption] Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. DKI Jakarta telah melaksanakan penyesuaian NJOP PBB dengan tenaga penilai dari pegawai DJP yang dipindahkan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sejak adanya pendaerahan PBB-P2. Hal ini dilakukan agar NJOP PBB mendekati harga pasar sehingga tidak terjadi lost potensi untuk BPHTB. Untuk mengurangi keberatan dari masyarakat, sejak Tahun 2016 untuk NJOP PBB dibawah 1 M oleh Pemda DKI Jakarta digratiskan. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menengah kebawah. Terkait BPHTB untuk Prona di DKI Jakarta berpedoman pada Pergub 103 Tahun 2011 Tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan BPHTB diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 3 huruf (a) diberikan pembebasan sebesar 75% untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Sejalan dengan pembangunan di Kota Pagaralam setiap tahun, sepertinya berpengaruh pada roda perekonomian yang ada. Pasalnya saat ini pertumbuhan di sektor usaha industri terus saja meningkat pertumbuhannya. Namun sayang, masih didominasi dengan usaha kecil dan belum ada industri skala besar. Namun dalam kurun dua tahun terakhir pertumbuhannya mencapai sekitar 30 persen. Data yang dihimpun jumlah usaha industri di Pagaralam, di 2016 terdata sebanyak 1.343 industri dengan serapan tenaga kerja 4.126 orang. Jumlah ini tersebar di lima kecamatan, di Pagaralam Utara sebanyak 218 industri, 548 industri di Pagaralam Selatan, 100 industri di Dempo Utara, 88 industri di Dempo Tengah, dan 155 di Dempo Selatan. Pemkot Pagaralam mendirikan bangunan pasar kuliner berlokasi di kawasan Alun-alun Utara untuk meningkatkan perekonomian kota.(Info: Sriwijaya Post). Setelah selesai berdiskusi tentang Pajak Daerah, Pimpinan Rombongan menyampaikan terimakasih atas informasi dan masukannya serta mohon untuk dapat diberikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan acuan untuk dapat diterapkan di Kota Pagar Alam. (Pohan/Andri/Suni/Humas DPP) [caption id="attachment_376503" align="aligncenter" width="512"] Perkebunan Teh di Kota Pagar Alam[/caption]

Selengkapnya
Jatuh Tempo PBB-P2 31 Agustus 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Jatuh Tempo PBB-P2 31 Agustus 2016

[caption id="attachment_376498" align="aligncenter" width="640"] WP membayar di Pekan Panutan PBB[/caption] Target kinerja penerimaan PBB-P2 sampai dengan 30 Agustus 2016 sudah mencapai 80.78% atau sebesar Rp. 5,169 Triliun. Kinerja penerimaan harus didorong dengan partisipasi, komitmen, dan kepatuhan seluruh wajib pajak untuk segera melaksanakan pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan, mengingat Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 adalah hari Rabu 31 Agustus 2016. Melihat dari struktur APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 bahwa besaran APBD Tahun 2016 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur adalah sebesar Rp. 59,04 Triliun, sehingga ditargetkan kontribusi dari Pajak Daerah untuk APBD Tahun 2016 (13 Jenis Jenis Pajak) ditetapkan sebesar Rp. 32.01 Triliun atau 52.1% dari APBD. Sejak PBB menjadi Pajak Daerah Tahun 2013, tarif PBB di Jakarta berdasarkan NJOP Bumi dan/atau Bangunan sebagai berikut: 1. 0,01 % → untuk njop kurang dari 200 juta 2. 0,1 % → untuk njop 200 juta s/d kurang dari 2 milyar 3. 0,2 % → untuk njop 2 milyar s/d kurang dari 10 milyar 4. 0,3 % → untuk njop 10 milyar atau lebih. Penerimaan PBB sejak menjadi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta adalah: Tahun Target Realisasi % 1. 2013 3,6 T 3,4 T 94 % 2. 2014 6,5 T 5,8 T 89 % 3. 2015 7,1 T 6,7 T 95 % 4. 2016 6,4 T – [caption id="attachment_376497" align="aligncenter" width="620"] Kartu Jakarta Pintar dari Pajak Daerah[/caption] Kita harus menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan, dan pemenuhan jaminan sosial masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, yang semuanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibiayai oleh pajak. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Rumah, Rumah Susun, Rumah Susun Sederhana Milik Dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1 Milyar. Dasar kebijakan ini adalah dalam rangka meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi, sehingga dianggap perlu memberikan pembebasan kewajiban dari pembayaran PBB dengan batasan tertentu. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pembebasan PBB-P2 dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) meliputi objek pajak: 1. Rumah yang dimiliki orang pribadi 2. Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal 3. Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah yang telah dilakukan pemecahan menjadi unit-unit satuan rumah susun. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Terhadap objek pajak dengan nilai NJOP dibawah Rp. 1 Milyar dan mempunyai Tunggakan PBB-P2 terutang sampai dengan tahun pajak 2015 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap harus dibayar dan dilakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan tanah kosong dan bangunan komersial tetap dikenakan PBB. Penangguhan penerbitan SPPT PBB-P2 dilakukan apabila dalam hal selarna 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Untuk itulah, sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari segenap Wajib Pajak, khususnya Warga Jakarta agar kiranya dengan kesadaran dan keikutsertaan dapat segera melunasi pembayaran PBB-P2 yang menjadi kewajibannya memahami posisi dan peranannya, dengan kesadaran penuh menjadi patriot, pelopor dan panutan Warga dalam memenuhi kewajiban melunasi PBB-P2 Tahun 2016 sebelum jatuh tempo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016. Bila Lewat tanggal Jatuh Tempo maka akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2% per bulan. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan di 12 Mitra Pembayaran Bank dan Kantor Pos dengan fasilitas layanan Teller, ATM dan e-Banking yang tersedia tergantung kesiapan Bank masing-masing melalui: Bank DKI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, Bank MNC Bank, Bank BJB, Bank BII, Bank BRI Syariah, Bank BTN dan Kantor Pos Indonesia. (Humas Pajak Jakarta-Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta) [caption id="attachment_376496" align="aligncenter" width="360"] Jemput Bola PBB UPPD Sawah Besar[/caption] Keterangan Tambahan: 1. Untuk mengetahui tunggakan PBB-P2 dapat dilakukan melalui internet atau smartphone dengan meng-klik link https://dpp.jakarta.go.id/pencarian-sppt-pbb/ dengan memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 sesuai tahun yang dicari, dan akan tertera per tahun keterangan pajaknya serta kondisi lunas ataupun belum lunas PBB. 2. Informasi dan Download Peraturan tentang Pajak PBB-P2 dapat dilakukan melalui situs dpp.jakarta.go.id atau langsung di link https://dpp.jakarta.go.id/downloads/?category=12 3. Untuk mutasi data PBB ataupun meminta print out tunggakan PBB dapat menghubungi Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan sesuai objek kecamatannya. Alamat dan nomor telepon Kantor UPPD tersebut dapat dilihat melalui link: https://dpp.jakarta.go.id/lokasi-unit-pelayanan/ 4. Layanan PBB-P2 juga dapat dilakukan melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id/ dengan melakukan registrasi terlebih dahulu.

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB di Jakarta Pusat
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB di Jakarta Pusat

[caption id="attachment_376487" align="aligncenter" width="512"] Wajib Pajak banyak hadir di Pekan Panutan PBB Jakarta Pusat[/caption] Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat bersama Walikota Jakarta Pusat mengadakan Pekan Panutan PBB-P2 di Aula Walikota Jakarta Pusat, di Jalan Tanah Abang I pada hari Kamis 25 Agustus 2016. Acara ini merupakan salah satu Kegiatan yang cukup strategis dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 serta suatu media untuk saling berinteraksi dan saling berkomunikasi langsung. Masyarakat Wajib Pajak adalah mitra khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di jajaran Unit Kerja Daerah di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan berfungsi sebagai bahan evaluasi berkaitan dengan perbaikan atas pelayanan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Dasar Hukum pemungutan PBB-P2 di Jakarta adalah melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang Koordinasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016 diharapkan mendapat dukungan dan kerjasama konkrit dari para Wajib Pajak perorangan ataupun Badan, atas pemenuhan kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk dapat dilaksanakan sebagai panutan mengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 31 Agustus 2016. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamankan rencana/target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2016, sebesar + Rp 1,18 Triliun dan baru dicapai/direalisasikan hingga akhir tanggal 24 Agustus 2016 sebesar + Rp. 657,29 Miliar atau tingkat pencapaiannya 55.4%. Idealnya pencapaian realisasi penerimaan PBB s.d 24 Agustus 2016 adalah + Rp 771,84 Miliar atau terdapat kekurangan 14.8% (+ Rp. 115,54 Miliar). Sebagai perbandingan Target PBB-P2 Tahun 2015 sebesar 1,11 Triliun dan realisasi per 31 Desember 2015 sebesar 1,16 Triliun (104,4%). Untuk itu diharapkan kontribusi penerimaan Pekan Panutan ini cukup signifikan dengan kata lain target penerimaannya terealisasi diatas Rp. 100 Miliar. Demikian dikatakan Kasudin Pajak Jakarta Pusat Adhi Wirananda. Jumlah undangan yang disampaikan untuk menghadiri acara ini adalah Wajib Pajak dari Tokoh masyarakat atau Perorangan 179 orang dan Wajib Pajak Badan dan Pengusaha sebanyak 121 orang. Terhadap undangan Wajib Pajak yang hadir mendapatkan Surat Penghargaan atau Piagam dari Walikota Administrasi Jakarta Pusat karena telah menunaikan kewajibannya membayar PBB. [caption id="attachment_376488" align="aligncenter" width="512"] Walikota Jakata Pusat Mangara Pardede[/caption] Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengatakan bahwa Instansi terkait di jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebelumnya telah melakukan beberapa upaya dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 pada Tahun 2016 antara lain menyampaikan himbauan massal kepada para Wajib Pajak agar melaksanakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2016 serta melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait dengan tujuan meningkatkan dan memelihara prinsip prinsip koordinasi yang harmonis dan berdayaguna, melakukan evaluasi penyampaian SPPT dan penerimaan PBB-P2 serta menyamakan persepsi diantara Instansi Terkait dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Walikota berharap kepada para kepada Wajib Pajak, Pengusaha/Badan dan para Tokoh Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat mengerti bahwa Pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan, dan pemenuhan jaminan sosial masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, yang semuanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat khususnya di wilayah Provins DKI Jakarta. [caption id="attachment_376489" align="aligncenter" width="512"] Wakadis DPP Edi Sumantri[/caption] Didalam sambutannya, Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri menyampaikan bahwa struktur APBD tahun 2016 besaran APBD yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp. 67.1 Triliun dengan kontribusi dari Pajak Daerah untuk APBD (14 Jenis Jenis Pajak) ditetapkan sebesar Rp. 32.01 Triliun (47.7% dari APBD). Target PBB tahun 2016 untuk 5 (lima) Kota Administrasi Jakarta sebesar Rp. 6.4 Triliun (20% dari target Pajak Daerah) dan untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar + Rp. 1,187 Triliun (18.5 % dari target PBB di 5 wilayah kota). Realisasi PBB untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (8 kecamatan dan 44 kelurahan) sampai dengan 24 Agustus 2016 sebesar Rp. 657.29 Miliar (55,4% dari target PBB-P2 wilayah Jakarta Pusat), tentu hal ini masih jauh dari seharusnya. Seyogyanya, target kinerja penerimaan PBB-P2 sampai dengan 24 Agustus 2016 sudah harus mencapai 65% atau sebesar Rp 771,84 Miliar dan untuk itu masih ada waktu memperbaiki kinerja penerimaannya yang didorong partisipasi, komitmen dan kepatuhan seluruh wajib pajak untuk segera melaksanakan pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan, mengingat Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 tanggal 31 Agustus 2016. Diharapkan melalui penyelenggaraan Pekan Panutan ini mendorong percepatan penerimaannya dan memberikan konstribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan PBB-P2, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ini. Pada kesempatan ini Dinas Pelayanan Pajak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Jakarta Pusat dan jajarannya, para Camat, dan para Lurah yang telah berperan aktif memberikan perhatian dan dorongan dalam bentuk koordinasi yang instan dengan jajaran kami di tingkat Suku Dinas - UPPD. Sehingga, kinerja pemungutan PBB berjalan dengan baik. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Walikota Jakarta Pusat kepada Wajib Pajak yang membayar PBB di Pekan Panutan dan diakhiri dengan pembayaran PBB di loket pembayaran yang sudah disiapkan sekaligus acara ramah tamah. (Pohan/Sudin Pajak Pusat-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376490" align="alignleft" width="1024"] WP simbolis penerima piagam penghargaan PBB dari Walikota Jakarta Pusat [/caption]

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB di Jakarta Selatan
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB di Jakarta Selatan

[caption id="attachment_376468" align="aligncenter" width="1024"] Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dalam Pekan Panutan PBB 2016[/caption] PBB-P2 merupakan salah satu Jenis Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB didaerahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sejak tahun 2013. Bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan penerimaan sektor PBB-P2 memberi kontribusi untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan, pengadaan dan penyempurnaan berbagai sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pajak selain merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara hukum juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban moral untuk menjadi bagian dari upaya-upaya dalam menjamin kelangsungan pembangunan yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan bagi sesama. Demiian disampaikan oleh Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi pada acara Pekan Panutan PBB tingkat Kotamadya Jakarta Selatan di Aula Walikota Jakarta Selatan, Jalan Trunojoyo. Penerimaan dari sektor pajak sangat diperlukan seiring dengan semakin meluasnya pembangunan guna menjangkau berbagai sektor kebutuhan masyarakat perkotaan di DKI Jakarta dan kegiatan pemeliharaan terhadap pembangunan semakin meningkat, maka tidak mengherankan setiap tahunnya penerimaan sektor PBB-P2 ini terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PBB-P2 untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan hingga 23 Agustus 2016 baru mencapai Rp. 1,182 Trilyun atau 52% dari rencana penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 2,28 Triliun yang berarti masih ada kekurangan sebesar Rp. 1,1 Triliun atau 48% lagi yang harus dicapai agar tercapai sesuai Target yang telah ditetapkan APBD Tahun 2016. Kontribusi PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan terbesar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk itulah, sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari segenap Wajib Pajak, khususnya yang berada di Jakarta Selatan agar kiranya dengan kesadaran dan keikutsertaan dapat segera melunasi pembayaran PBB-P2 yang menjadi kewajibannya dan diyakini bahwa segenap Wajib Pajak yang diundang pada hari ini dapat memahami posisi dan peranannya, dengan kesadaran penuh menjadi pelopor dan panutan dalam memenuhi kewajiban melunasi PBB-P2 Tahun 2016 sebelum jatuh tempo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016. [caption id="attachment_376469" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo menginformasikan tentang perlunya penerimaan dari sektor Pajak Daerah. Melihat dari struktur APBD Tahun 2016 bahwa besaran APBD Tahun 2016 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur sebesar Rp. 59,04 Triliun sehingga ditargetkan kontribusi dari Pajak Daerah untuk APBD Tahun 2016 (13 Jenis Jenis Pajak) ditetapkan sebesar Rp. 32.01 Triliun atau 52.1% dari APBD.  Sejak PBB menjadi Pajak Daerah Tahun 2013, tarifnya berdasarkan NJOP Bumi dan/atau Bangunan sebagai berikut: 0,01 % → untuk njop kurang dari 200 juta 0,1 % → untuk njop 200 juta s/d kurang dari 2 milyar 0,2 % → untuk njop 2 milyar s/d kurang dari 10 milyar 0,3 % → untuk njop 10 milyar atau lebih.  Riwayat PBB sejak menjadi pajak daerah Provinsi DKI Jakarta: Tahun Target Realisasi % 2013 3,6 T 3,4 T 94 2014 6,5 T 5,8 T 89 2015 7,1 T 6,7 T 95 2016 6,4 T - Target kinerja penerimaan PBB-P2 sampai dengan 23 Agustus 2016 sudah mencapai 52% atau sebesar Rp. 1,142 Triliun dan untuk itu masih ada waktu memperbaiki kinerja penerimaannya yang didorong partisipasi, komitmen, dan kepatuhan seluruh wajib pajak untuk segera melaksanakan pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan, mengingat Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 tanggal 31 Agustus 2016. Kita harus menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan, dan pemenuhan jaminan sosial masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan, yang semuanya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [caption id="attachment_376470" align="aligncenter" width="512"] Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Johari[/caption] Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan Johari mengatakan untuk target PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar Rp. 6,4 Triliun (20% dari target Pajak Daerah) dan pembagian target PBB-P2 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar + Rp. 2,28 Triliun (32%) atau target PBB terbesar di 5 wilayah kota. Dalam penyelenggaraan Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2016 ini telah diundang Wajib Pajak perorangan maupun badan sebanyak 300 (tiga ratus) Wajib Pajak dari 10 Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan target pencapaian penerimaan pada Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2016 hari ini sebesar Rp 462,38 Milyar. Dengan dukungan semua pihak diharapkan sampai dengan jatuh tempo pembayaran PBB tanggal 31 Agustus 2016 nanti Insya Allah target keseluruhan sebesar Rp. 2,28 Triliun dapat terlampaui. Pengalihan pajak pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Ketersediaan SDM di Dinas Pelayan Pajak Provinsi DKI Jakarta sangat terbatas, sedangkan tugas yang diemban cukup berat. Sebagai gambaran bahwa PBB pada saat ditangani oleh KPP DJP sumberdaya manusia yang tersedia sebanyak 70-100 orang/KPP Pratama, dan realisasi tahun 2012 hanya sebesar Rp. 2,75 triliun, serta tarifnya tunggal yakni 0,5%. Tetapi hal ini tidak menjadi kendala dalam pemungutan PBB. [caption id="attachment_376471" align="aligncenter" width="512"] Testimoni Pekan Panutan PBB Jaksel dari tokoh masyarakat dr. Boyke, Rima Melati, Winda Widjanarko dan Indy Rahmawati (TV One)[/caption] Melihat realisasi PBB-P2 s/d 23 Agustus 2016 untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp. 1,142 Trilyun atau sebesar 52% masih memerlukan peningkatan penerimaan. Target PBB Kota Adm. Jakarta Selatan Tahun 2016 sebesar Rp. 2,28 Trilyun sedangkan realisasinya s/d 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 1,182 Trilyun atau sebesar 52%. Pembayaran PBB saat ini dapat dilakukan melalui Bank DKI, BRI, Mandiri, BCA, BNI, Danamon, BJB, May Bank, BRI Syariah, BTN, Bukopin, dan PT. Pos Indonesia. Diharapkan melalui penyelenggaraan Pekan Panutan ini mendorong percepatan penerimaannya dan memberikan konstribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan PBB-P2, khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Diharapkan baik Wajib Pajak Perorangan maupun Badan Usaha, pengusaha dan tokoh masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat mengerti bahwa Pajak yang Bapak Ibu bayarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan. (Pohan/Sudin Selatan-Humas DPP)

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB di Jakarta Utara dan Jakarta Timur
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB di Jakarta Utara dan Jakarta Timur

[caption id="attachment_376449" align="aligncenter" width="480"] Pekan Panutan PBB di Walikota Jakarta Utara[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakata melaksanakan acara Pekan Panutan PBB di wilayah Jakarta Utara dan wilayah Jakarta Timur pada hari Kamis, 18 Agustus 2016. Ditingkat kota Jakarta Timur dilakukan di kantor Walikota Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang Cakung. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri bersama Walikota Bambang Musyawardana mengatakan acara ini digelar selama sepekan dan melibatkan Bank DKI, Bank BNI, Bank BRI dan Kantor Pos Indonesia. Pelayanan tersebut dibuka untuk umum, baik warga, pegawai hingga pengunjung. Perolehan PBB-P2 di wilayah Jakarta Timur baru mencapai Rp 19,82 miliar atau 42,40 persen dari target penerimaan sebesar Rp 754,27 miliar. Artinya, masih ada kekurangan perolehan sebesar Rp 434,45 miliar atau sekitar 57,60 persen lagi sehingga diharapkan Pekan Panutan PBB P2 ini dapat mendongkrak perolehan PBB untuk pembangunan mewujudkan Jakarta Baru yang lebih maju dan modern. Ditingkat Jakarta Utara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016, dilakukan di Gedung Balai Yos Sudarso Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta Utara hingga 31 Juli tercatat sebesar 28.06 persen atau mencapai Rp 467 Miliar lebih. Adapun target penerimaan PBB-P2 di Jakarta Utara untuk tahun 2016 sebesar Rp 1,6 triliun. Jumlah SPPT PBB-P2 tahun 2016 di wilayah Jakarta Utara sebanyak 276.419 wajib pajak (WP). Rinciannya, 48.355 WP di Kecamatan Kelapa Gading, 61.961 WP di Penjaringan, 36.857 WP di Pademangan, 57.629 WP di Tanjung Priok , 41.144 WP di Cilincing dan 30.473 WP di Koja . Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setiowidodo bersama Walikota Jakarta Utara Wahyu Hariyadi mengharapkan Wajib Pajak melunasi apa yang menjadi kewajibannyanya sebelum jatuh tempo di hari Rabu, 31 Agustus 2016. Semoga hal ini dapat terealisasi di tahun 2016 dan dapat tercapai sesuai harapan. Pajak PBB P-2 adalah pendorong untuk merealisasikan pembangunan Jakarta. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376451" align="aligncenter" width="512"] Pekan Panutan PBB di Walikota Jakarta Timur[/caption]

Selengkapnya
e-POS Menjadi Alat Bantu Pemungutan Pajak
4 years ago
Pelayanan Terpadu

e-POS Menjadi Alat Bantu Pemungutan Pajak

[caption id="attachment_376460" align="alignleft" width="960"] Alur Penyerahan e-POS dari DPP ke WP[/caption] Sebagai pelaksanaan dari Misi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yakni mengembangkan Sistem Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pelayanan Pajak Daerah maka dikembangkanlah pemungutan pajak melalui Online System, salah satunya adalah menggunakan alat e-POS (electronic Payment Online System). Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendapatan Kota Makasar menyampaikan bahwa Dinas Pendapatan Kota Makasar sudah memberlakukan Online System bekerjasama dengan BRI untuk 500 Objek Pajak dan telah terpasang sebanyak 250 Objek Pajak. Sehubungan dengan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan sehingga dalam prosesnya masih menemui banyak kendala. Hal inilah yang melatarbelakangi kunjungan kerja rombongan Dinas Pendapatan Kota Makasar dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan online system (11/8/2016). Rombongan Dinas Pendapatan Kota Makasar juga melakukan kunjungan ke Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah untuk mengkonsultasikan dan melihat secara langsung cara kerja dan hal yang terkait dengan online system. [caption id="attachment_376461" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Makasar[/caption] Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi DPP DKI Jakarta menyampaikan bahwa sejarah perjalanan pajak online di DKI Jakarta diawali tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Vinet, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Diawal tahun 2012 Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dan di tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online https://pajakonline.jakarta.go.id/ dan sekarang dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah. Untuk mengintesifkan pemungutan pajak secara online, Dinas Pelayanan Pajak dalam menyediakan alat e-POS melalui mekanisme pengadaan sejumlah 5.555 buah. Saat ini masih dalam tahap distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD dan dipinjampakaikan ke Wajib Pajak Hotel, Hiburan, Restoran. Disisi lain, Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi dengan instansi baik internal maupun eksternal sehingga untuk penagihan pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak melakukan MoU dengan Kejaksaan Tinggi dalam rangka penagihan pajak daerah. ((Pohan/Andri/Suni/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376462" align="aligncenter" width="564"] Penyerahan alat e-POS dari UPPD Tanah Abang ke WP Restoran [/caption]

Selengkapnya
×