Download Pelayanan Pajak Mobile
Pajak Kendaraan Bermotor (53) « Downloads
- Pergub No. 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Dan/Atau PBB-P2 Atas Objek PajakYang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum
Tentang: Penyitaan objek pajak berupa benda bergerak dan/ atau benda tidak bergerak dalam rangka penegakan hukum oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyebabkan objek pajak tersebut berada dalam penguasaan negara, sehingga perlu diberikan pembebasan pajak. - e-Samsat DKI Jakarta 6 Channel Bank
Tentang: layanan e-Samsat DKI Jakarta, pembayaran pajak kendaraan melalui ATM dan internet banking - INGUB NOMOR 105 TAHUN 2016
Tentang: Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah. - INGUB NOMOR 183/2015
Tentang: Data Pajak Kendaraan Bemotor - INGUB NOMOR 48 TAHUN 2017
Tentang: PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 15 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 181 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 - INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH - Inkadin Nomor 2829 Tahun 2015
Tentang: Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH - PERATURAN GUBERNUR NO 58 TAHUN 2017
Tentang: PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK YANG TERHUTANG PAJAK YANG TERHUTANG TAHUN PAJAK 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2017 - PERATURAN GUBERNUR NO 59 TAHUN 2017
Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO. 185 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - PERATURAN GUBERNUR NO. 181 TAHUN 2016
Tentang: PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 - PERATURAN GUBERNUR NO. 182 TAHUN 2016
Tentang: TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH,SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG - PERATURAN GUBERNUR NO. 185 TAHUN 2016
Tentang: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH - Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
Tentang: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH - Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019
Tentang: Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah - Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019
Tentang: Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 - Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019
Tentang: Pergub tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya - Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah
Tentang: Peraturan Gubernur Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah PKB, BBNKB, Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 - PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH
Tentang: Dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak maka diwajibkan mendaftarkan objek pajak guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga perlu diatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD)
