Download Pelayanan Pajak Mobile
Downloads tagged: pajak « Downloads
- INKADIN NO 27 TAHUN 2016 Penghapusan Piutang PBB-P2
Tentang: Instruksi Kadin No 27 Tahun 2016 Tentang Penggantian Salinan SPPT Atau SKPD PBB-P2 Untuk Pembatalan SPPT Atau SKPD PBB-P2 Dalam Rangka Penghapusan Piutang PBB-P2 - INKADIN NO 28 TAHUN 2016 ANALISA PAJAK HOTEL
Tentang: Instruksi Kadin No 28 Tahun 2016 Tentang Analisa Pajak Hotel - KEPGUB NOMOR 364 TAHUN 2017 TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
Tentang: Dalam rangka pembanasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan - PERATURAN GUBERNUR NO 58 TAHUN 2017
Tentang: PEMBERIAN KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK YANG TERHUTANG PAJAK YANG TERHUTANG TAHUN PAJAK 2008 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2017 - PERATURAN GUBERNUR NO 59 TAHUN 2017
Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO. 185 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - PERATURAN GUBERNUR NO. 181 TAHUN 2016
Tentang: PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 - PERGUB 37 TAHUN 2019 NJOP JAKARTA
Tentang: NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2019 - PERGUB 42 TAHUN 2019 BEBAS PBB-P2
Tentang: PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIA, PERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL, PENERIMA TANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA/ KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL - PERGUB NO. 44 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK
Tentang: Tambahan pengaturan mekanisme pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat Tanda Setoran (STS). - PERGUB NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2016
Tentang: Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Tahun 2016. - Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016
Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini. - PERGUB NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK REKLAME
Tentang: PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME - PERGUB NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Tentang: TENTANG TATA CARA PENERTIBAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH - SK GUB NOMOR 644 TAHUN 2017
Tentang: TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH - SK KADIN NO 2351 TAHUN 2016 TTG PETUNJUK TEKNIS
Tentang: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2351 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Tata Cara Pemindahan Pajak Daerah - SK KADIN NO 376 TAHUN 2013
Tentang: Tentang Penetapan Formula Buku Perhitungan Potensi dan Rencana Penerimaan - SK KADIN NOMOR 164 TAHUN 2016
Tentang: TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME - SK KADIN NOMOR 203 TAHUN 2016
Tentang: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
