Jakarta, 18 April 2018 -| Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta sosialisasi penegakan hukum pajak daerah bersama KPK. BPRD DKI Jakarta mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat membantu memaksimalkan ‘law enforcement’ atau penegakan hukum melalui penagihan pajak kepada wajib pajak di Jakarta. Badan Pajak dalam melaksanakan program kerjanya mempunyai target tahunan yang […]
Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Asian Development Bank (ADB). Rapat bersama dilaksanakan Wagub DKI bersama BPRD, KPK-RI, ADB, BPKD, Inspektorat, PTSP, Diskominfo tentang penyampaian laporan dan informasi terkait rencana optimalisasi pajak daerah, di ruang rapat […]
Reformasi Birokrasi sebagai salah satu amanat penerapan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menghendaki adanya perubahan kelembagaan melalui penciptaan struktur baru dalam mengelola Pemerintahan Daerah. Penciptaan struktur baru pengelolaan Pemerintahan Daerah tersebut kembali diperkuat dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana setiap Pemerintah […]
