Program prioritas BPRD 2017 adalah melakukan penegakan Law Enforcement kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan Penagihan Paksa (UU 19/2000) untuk pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah, pemasangan stiker/plang terhadap penunggak pajak daerah, integrasi perizinan dan tax clearence dengan PTSP dan Pariwisata, setoran masa minimal, pencabutan izin, penyegelan, kegiatan penagihan dengan surat paksa dan kerjasama dengan KPK RI […]