Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dan mulai diberlakukan […]
Pajak PBB tidak bersifat progresif tetapi melihat luas tanah dan bangunan serta penggunaannya sehingga satu surat tanah satu untuk SPPT PBB. Jumlah SPPT PBB di Jakarta berjumlah + 1,6 juta SPPT dan sekitar 1,1 juta nya dibebaskan karena NJOP dibawah Rp. 1 Milyar. Tetapi untuk kawasan/penggunaan komersial dan tanah kosong tetap dikenakan PBB. Komisi B […]
Nuissance Tax atau Pajak Kebisingan adalah salah satu usulan dari DPP DKI untuk perubahan Undang-undang 28/2009. Dampak kebisingan suara bersifat lokal dan memicu ketidaktertiban lingkungan disekitarnya sehingga untuk mengkompensasikan kebisingan tersebut seharusnya dikenakan pajak daerah seperti perumahan di sekitar Bandara atau pabrik yang terkena dampak kebisingan. Contoh lain, ada beberapa negara yang mengenakan pajak lebih […]
