background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Informasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
11 months ago
Pelayanan Terpadu

Informasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Masih belum tau informasi Pajak Kendaraan Bermotor?? Yuk cek Pajak Kendaraan Bermotor Saudara melalui : 1. Website cara cek pajak kendaraan online atau cek ranmor DKI Jakarta bisa melalui situs https://samsat-pkb2.jakarta.go.id/ 2. Apps Pajak Online aplikasi dapat diunduh melalui handphone berbasis android dan IOS melalui Playstore dan App Store Pajak online DKI Jakarta 3. Apps Cek Ranmor Polda aplikasi dapat diunduh melalui handphone berbasis android melalui Playstore Cek Ranmmor dan Pajak DKI Jakarta 4. Layanan *368*1# 5. Kirim SMS ke 8893 ketik info(spasi)ranmor(spasi)nomorkendaraantanpaspasi.

Selengkapnya
Tarif Pajak Progresif
11 months ago
Pelayanan Terpadu

Tarif Pajak Progresif

Berikut ini tarif pajak progresif untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan PERDA Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015: 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikian oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut: untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya, sebesar 10% (sepuluh persen); 2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen) 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk : TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50 % (nol koma lima nol persen); angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50 % (nol koma lima nol persen); sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)  

Selengkapnya
Pelayanan Samsat Gerai Dibuka Kembali
11 months ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Samsat Gerai Dibuka Kembali

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta kembali membuka pelayanan gerai Samsat di lima wilayah kota pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, Senin (15/6). Plt Kepala Bapenda DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan, pihaknya mulai membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal yang tersebar di lima wilayah kota administrasi di masa PSBB transisi yang dimulai sejak Senin (15/6) pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Serta layanan gerai Samsat di lima kantor kecamatan yang dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. "Total sebanyak 16 gerai Samsat yang mulai dibuka di sejumlah pusat perbelanjaan maupun kantor kecamatan yang dimulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB. Khusus hari Sabtu, layanan gerai samsat selama PSBB transisi sementara waktu ditiadakan," ujar Edi Sumantri, Senin (15/6). Ia mengungkapkan, layanan gerai Samsat di pusat perbelanjaan maupun kantor kecamatan dibuka kembali di masa PSBB transisi untuk memberikan kemudahan kepada warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID 19 di Ibukota. "Warga dapat mendatangi gerai yang terdekat dengan rumah tinggal atau kantor tanpa perlu datang ke kantor Samsat di setiap wilayah dengan menyertakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan KTP," ungkapnya. Edi menambahkan, realisasi penerimaan PKB hingga akhir pekan kedua Juni 2020 mencapai Rp 3,31 triliun dari total target penetapan hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp 9,5 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah mencapai Rp 1,9 triliun dari total target penetapan hingga akhir 2020 sebesar Rp 5,9 triliun. "Kami mengimbau wajib pajak di Ibukota untuk menunaikan pembayaran PKB di gerai maupun menggunakan layanan Samsat online untuk membantu Pemprov DKI Jakarta yang saat ini sedang menangani wabah COVID 19," tambahnya. Sekadar diketahui 16 gerai Samsat yang dibuka pada penerapan PSBB transisi yakni tiga lokasi Jakarta Pusat berada di Thamrin City, Mangga Dua dan kantor Kecamatan Kemayoran. Tiga lokasi gerai Samsat di Jakarta Utara berlokasi di Mal Artha Gading, Pluit Village dan KecamatanPenjaringan. Empat lokasi gerai Samsat di Jakarta Selatan berlomasi di Mall Pelayanan Publik, Blok M Square, Mal Gandaria City dan kantor Kecamatan Pasar Minggu. Sementara tiga Gerai Samsat di Jakarta Barat berlokasi di Mall Taman Palem, Lippo Mall Puri dan kantor Kecamatan Kebon Jeruk. Serta tiga gerai Samsat di Jakarta Timur berlokasi di Tamini Square, Grand Cakung Mall dan kantor Kecamatan Pulo Gadung.

Selengkapnya
Dapatkan SPPT PBB-P2 Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Dapatkan SPPT PBB-P2 Tahun 2020

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun pajak 2020. Masyarakat dapat mendapatkan SPPT di kantor Kelurahan setempat mulai awal Mei 2020. Pajak yang anda bayarkan adalah sumber bagi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah Covid-19, bantu Pemerintah menanggulangi wabah Covid-19 dengan melunasi kewajiban perpajakan Anda sebelum jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tanggal 30 September 2020. Berikut tempat pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta : 1. Bank DKI 2. Bank BCA 3. Bank Mandiri 4. Bank BRI 5. Bank BNI 6. Bank Danamon 7. CIMB Niaga 8. MNC Bank 9. Bank Bukopin 10.  Maybank 11.  BRI Syariah 12.  Bank BTN 13.  Bank BJB 14.  Bank Mega 15.  OCBC NISP 16.  Link Aja 17.  Gopay 18.  Pos Indonesia 19.  Indomaret 20.   Alfamart 21.  Dandan 22.  Tokopedia 23.   Bukalapak 24.  Traveloka

Selengkapnya
Kebijakan Insentif Pajak Daerah Atas Kondisi Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Kebijakan Insentif Pajak Daerah Atas Kondisi Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di DKI Jakarta

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menuntut seluruh warga masyarakat Jakarta untuk membatasi aktivitas di luar rumah secara masif. Hal ini menuntut seluruh masyarakat tidak terkecuali Wajib Pajak untuk membatasi aktivitasnya karena adanya penerapan social distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga hal ini berpotensi terjadinya keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang kemudian berakibat muncul sanksi atau denda akibat dari penundaan aktifitas sebagaimana dimaksud. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini telah berupaya secara aktif, terus menerus dan konsisten melakukan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dengan mendukung masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan memberikan apresiasi atas kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah yaitu dengan mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan insentif pajak daerah yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya. Kebijakan pertama adalah Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan diantaranya sanksi yang timbul dari keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Peraturan Gubernur ini diimplementasikan secara otomatis kedalam sistem sehingga wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan diberikan untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Periode pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan mengenai pemberlakuan status tanggap darurat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan kedua adalah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Tahun 2020. Dalam kebijakan ini, Edi Sumantri selaku Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah mengatakan, "untuk terus mendorong wajib pajak orang pribadi atau badan tetap membayar PBB-P2 tahun 2020, diberikan insentif perpajakan daerah berupa PBB-P2 tahun 2020 ditetapkan sama dengan tahun 2019 atau tidak ada kenaikan pembayaran PBB-P2". Selain itu, terhadap tunggakan tahun-tahun sebelumnya juga diberikan penghapusan sanksi administrasi atas  keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kebijakan ketiga adalah Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKi Jakarta, memungkinkan diberikannya pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Untuk pembayaran pajak daerah seperti PBB-P2 dalam masa social distancing maupun status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dapat dilakukan melalui melalui berbagai layanan perbankan bank-bank seperti : Bank DKI, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BRI Syariah, BCA, Danamon, CIMB Niaga, MNC Bank, Bukopin, Maybank, BJB, Mega dan OCBC NISP. Pembayaran pajak daerah bisa juga dilakukan melalui tempat pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta seperti : Kantor Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Tokopedia, Traveloka, LinkAja!, Bukalapak dan GoPay. Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan pembayaran melalui layanan pajak online melalui situs : www.pajakonline.jakarta.go.id atau aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas). Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah COVID-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. "Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini sehingga wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya serta tetap menaati arahan dari Pemerintah untuk mencegah penyebaran bencana wabah COVID-19 serta dengan kesadaran tinggi melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo", pungkas Edi. Jadilah Pahlawan dengan Membantu Pemprov DKI Jakarta Menanggulangi COVID-19 dengan Membayar Pajak Tepat Waktu dan Tepat Jumlah  

Selengkapnya
×