background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Transformasi Digital Pelayanan Pajak Daerah Untuk Kedutaan Besar Dan Organisasi Internasional
2 months ago
Pelayanan Terpadu

Transformasi Digital Pelayanan Pajak Daerah Untuk Kedutaan Besar Dan Organisasi Internasional

  Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan daerah bagi masyarakat DKI Jakarta serta mendukung gerakan Go Green di lingkungan pemerintahan salah satunya penghematan penggunaan kertas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan transformasi digital pajak daerah secara bertahap. Kebijakan transformasi digital pajak daerah salah satunya dimulai melalui layanan permohonan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional, sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2019. Bapenda Provinsi DKI Jakarta beserta dengan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara dan Kepolisian RI selama ini memberikan pembebasan PKB, BBNKB berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) bagi Kedutaan Besar dan Organisasi Internasional secara manual, dengan adanya transformasi digital ini proses pembebasan dilakukan sepenuhnya dengan dokumen elektronik dan pengintegrasian kesisteman instansi Bapenda, Kemenlu dan Kemensetneg. Berdasarkan data, di tahun 2019 telah diterbitkan 980 Surat Ketetapan Bebas (SKB) PKB dan BBN-KB. Di tahun 2020 ini, Indonesia menjadi tuan rumah dari 328 Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI). Kebijakan digitalisasi pembebasan PKB dan BBNKB ini sudah mulai dapat diajukan Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) melalui laman https://bapenda.jakarta.go.id/digital/ Fitur utama yang disajikan dalam sistem terbaru ini yaitu: Layanan Single Sign On yang terintegrasi dengan sistem fasilitas diplomatik milik Kementerian Luar Negeri. Aplikasi Surat Keterangan Bebas secara digital termasuk layanan e-tracking dan e-notification. Layanan digital 24 jam. Pengesahan surat melalui layanan Tanda Tangan Elektronik. Layanan contact center untuk konsultasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Mohammad Tsani Annafari menyampaikan, tujuan adanya transformasi digital dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) ini adalah memotong jangka waktu penyelesaian permohonan menjadi maksimal 3 hari kerja serta kedepannya layanan ini akan terintegrasi dengan aplikasi milik DKI Jakarta yaitu JAKI (Jakarta Kini). Beberapa perubahan kebijakan dalam transformasi digital penerbitan SKB PKB dan BBN-KB : No Proses Pergub 101/2017 Perubahan Kedua 101/2017 1 Pengajuan permohonan Ditujukan ke Bapenda secara manual Ditujukan ke Kemenlu / Kemensetneg secara elektronik 2 Verifikasi permohonan Dilakukan manual oleh Bapenda, Kemenlu / Kemensetneg Dilakukan oleh sistem yang terintegrasi antara Bapenda, Kemenlu / Kemensetneg 3 Jangka waktu penyelesaian minimal 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap maksimum 3 (tiga) hari kerja sejak surat rekomendasi diterima lengkap 4 Persetujuan dan tanda tangan oleh Kepala Bapenda persetujuan dan ditandatangani secara manual persetujuan dan ditandatangani secara digital 5 Bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB) berbentuk hardcopy dan diambil secara manual berbentuk Dokumen Elektronik dan dikirim secara elektronik   Adapun alur permohonan SKB PKB dan BBN-KB bagi Kedutaan Besar dan Organisasi Internasional setelah adanya transformasi digital sebagai berikut: Perwakilan Negara Asing (PNA) PNA mengajukan pembebasan PKB ke Kemenlu melalui portal layanan fasilitas diplomatik (fasdip) di laman https://bapenda.jakarta.go.id/digital/ ; PNA mendapatkan Rekomendasi dari Kemenlu; PNA mendapatkan SKB dari Bapenda dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Email. Organisasi Internasional (OI) OI mengajukan ke Kemensetneg melalui Web Portal PKB; OI mendapatkan Rekomendasi dari Kemsetneg dan Kemensetneg mengunggah dokumen ke Portal Bapenda di laman https://bapenda.jakarta.go.id/digital/ OI mendapatkan SKB dari Bapenda dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui Email. "Bapenda Provinsi DKI Jakarta melalui transformasi digital ini, terus mengembangkan sistem pelayanan secara online untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pajak daerah", pungkas Mohammad Tsani Annafari. Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Selengkapnya
Menu Pelayanan Mutasi PBB-P2
2 months ago
Pelayanan Terpadu

Menu Pelayanan Mutasi PBB-P2

Di era modern dan teknologi ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta juga turut bertransformasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Bapenda DKI Jakarta membuat terobosan-terobosan terbaru dalam hal perpajakan daerah. Melalui pajak online DKI Jakarta semua dapat dilakukan tanpa tatap muka. Bapenda DKI Jakarta selalu berupaya agar masyarakat mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun. Inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam transformasi digitalisasi, kami selalu berupaya meningkatkan pelayanan pajak daerah bagi masyarakat DKI Jakarta. Salah satunya Mutasi PBB P2, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Mutasi Subjek/Objek apabila terdapat perubahan atas Data Subjek/Objek Pajak sekaligus perubahan/pembetulan Luas Tanah dan Luas Bangunan secara online. Bagaimana prosesnya? Masuk ke https://pajakonline.jakarta.go.id/login Pilih menu pelayanan (disebelah kiri layar) Klik tambah permohonan pelayanan (tombol biru pojok kanan atas) Isi identitas pemohon Isi data objek pajak Pilih jenis pajak - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pilih jenis pelayanan - Mutasi Pilih jenis sub pelayanan - Balik Nama (Untuk balik nama PBB-P2) atau Pemecahan (Untuk pecah PBB-P2) Upload semua data pendukung yang diminta (pdf maksimal 1gb) formulir spop dapat didownload di https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/downloads/2018/01/SPOP-PBB_P2-DKI-JAKARTA-2018.pdf formulir lspop dapat didownload di https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/downloads/2018/01/LSPOP-PBB_P2-DKI-JAKARTA-2018.pdf

Selengkapnya
FGD Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021
2 months ago
Pelayanan Terpadu

FGD Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021

  Dalam rangka ikut mendorong terwujudnya Jakarta yang bahagia warganya dan maju kotanya, Badan Pendapatan Daerah kembali memperluas pelaksanaan Digitalisasi Pendapatan Daerah. Kali ini Transformasi Digital menyasar pelayanan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas kemudahan layanan publik dan perluasan pemanfaatan teknologi. Upaya ini diawali dengan melakukan diagnostik layanan pembayaran Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor dan yang dilaksanakan oleh tim Pusilkom Universitas Indonesia sebagai salah satu wujud nyata kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan komunitas akademik. Diagnostik ini bertujuan untuk memotret kondisi nyata layanan perpajakan di sektor kendaraan bermotor melalui kacamata akademis yang obyektif dan independen, sebagai titik tolak untuk membangun layanan publik yang lebih memuaskan harapan masyarakat dan menjawab tantangan teknologi. Sebagai wujud semangat Jakarta sebagai city of collaboration, turut hadir dalam kegiatan FGD Transformasi Digital Pendapatan Daerah terkait Kendaraan bermotor ini para stakeholder terkait, diantaranya perwakilan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memaparkan Konsep Sistem Digital Samsat Nasional, Dinas Kominfotik melalui Direktur Jakarta Smart City yang mempresentasikan Mobile Application JAKI sebagai platform bagi berbagai aplikasi Bapenda, dan Kepala PUSIKOM UI yang memaparkan hasil Diagnostik layanan pembayaran Bea Bbalik Nnama dan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bapenda saat ini. Turut hadir selaku penanggap, Ir. Agus Rahardjo, MBA selaku penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakapolri, selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kehadiran kedua tokoh senior yang sarat pengalaman di bidangnya ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan wawasan diskusi yang dilaksanakan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan program kerja yang konkret. Selain itu, mitra Bapenda seperti Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta selaku Penggerak Digitalisasi Keuangan Pemerintah Daerah juga turut hadir bersama Bank DKI sebagai mitra yang akan mendorong terwujudnya Tabungan Pajak (Tax Savings) melalui aplikasi mobile JakOne. Demikian juga Pimpinan Asuransi Jasa Raharja Cabang DKI Jakarta serta segenap stakeholder utama wajib pajak kendaraan bermotor dari Gaikindo dan asosiasi terkait lainnya. Hadir pula, seluruh Kepala SAMSAT beserta jajaran di lingkungan kerja Provinsi DKI Jakarta dan Tim Korsupgah Wilayah II KPK RI dalam rangka monitoring dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Hal kunci yang digarisbawahi bersama oleh para nara sumber dan pembicara dalam FGD ini adalah bahwa Bapenda Provinsi DKI Jakarta mendukung penerapan Samsat Digital Nasional sepanjang hal tersebut tetap dimaknai terbukanya peluang bagi daerah untuk tetap berinovasi membangun sistem pendukung sesuai karakteristik daerahnya dengan tetap menjaga komitmen integrasi data secara nasional. Sistem pendukung ini penting sebagai alternatif pilihan bagi wajib pajak jika sistem utama terkendala dan sekaligus sebagai solusi layanan bagi daerah yang memiliki ragam kebijakan pendapatan daerah yang bersifat khusus. Di Provinsi DKI Jakarta misalnya, sedang dan akan diterapkan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor, denda emisi, pajak parkir dan konsep mobile payment berbasis tax-saving dan lainnya yang berbasis mobile application JAKI sesuai tuntutan e-literasi dan IT readiness warganya serta visi Jakarta sebagai Smart City. Inisiatif digitalisasi ini diharapkan juga menjadi terobosan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien dan lebih berintegritas dan yang terpenting mendukung terwujudnya kepatuhan pada protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat sudah lama  merindukan hadirnya pembayaran pajak yang mudah, murah dan menyenangkan. Inovasi seperti, e-TBPKB dan pengesahan dalam format digital, notifikasi dan reminder eletronik, serta multi-chanel payment yang bisa dilakukan secara fleksibel, i.e. pembayaran dapat dilakukan lebih awal atau dalam skema beberapa waktu sekaligus (tax credit), menjadi fitur utama yang diharapkan masyarakat. Sikap saling mendukung dan sinergi dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci sukses mewujudkan digitalisasi layanan pendapatan daerah, khususnya yang dikelola SAMSAT. Bapenda Pemprov DKI berkomitmen mendorong terwujudnya hal tersebut dalam pengembangan sistem digitalisasi pendapatan sektor kendaraan bermotor yang diharapkan selesai dibangun di tahun 2021.   [caption id="attachment_381127" align="aligncenter" width="955"] Pemberian Tanggapan Komjen Pol (Purn) Oegroseno, S.H[/caption] [caption id="attachment_381131" align="aligncenter" width="955"] Paparan Samsat Digital Nasional Oleh Ditlantas Polda Metro Jaya[/caption]

Selengkapnya
Open Rekrutmen Petugas Pemetaan PBB-P2 Tahun 2021 Bapenda DKI Jakarta
2 months ago
Pelayanan Terpadu

Open Rekrutmen Petugas Pemetaan PBB-P2 Tahun 2021 Bapenda DKI Jakarta

  Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemetaan PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai TENAGA PROFESIONAL DIBIDANG PEMETAAN pada link yang telah disediakan untuk masing-masing posisi di bagian akhir halaman web ini.   PENDAFTARAN ONLINE TELAH DIBUKA PADA HARI JUMAT, 19 FEBRUARI 2021 (PUKUL 13.00 WIB) S.D. SABTU, 27 FEBRUARI 2021 (PUKUL 15.00 WIB)   [su_spoiler title="KUALIFIKASI"] Project Manager / Mapping Project Manager Kualifikasi: Pendidikan minimal Lulusan S1 program studi Geografi / Geodesi / Geodesi-Geomatika / Geologi / Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi); Berpengalaman minimal 5 tahun (60 bulan) dalam bidang Survey Pemetaan / GIS / sejenisnya. Diutamakan: Pernah bekerja pada Kegiatan Pemetaan PBB-P2 2020 Provinsi DKI Jakarta dengan catatan baik; Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial seperti QGIS / ArcGIS; Memiliki sertifikat profesi di bidang pemetaan dan sejenisnya; Memiliki Surat Referensi Kerja / Paklaring dari pemberi kerja sebelumnya; Memiliki Laptop Windows dan Smartphone Android untuk bekerja; Dapat menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja; Berdomisili di wilayah DKI Jakarta atau setidaknya di wilayah Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi atau bersedia berdomisili di DKI Jakarta. Regional Manager / Mapping Regional Manager Kualifikasi: Minimal Lulusan S1 program studi Geografi / Geodesi / Geodesi-Geomatika / Geologi / Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Teknik Informatika / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) / Arsitektur / Kehutanan / Kelautan / Oseanografi; Berpengalaman minimal 3 tahun (36 bulan) dalam bidang Survey Pemetaan / GIS / sejenisnya. Diutamakan: Pernah bekerja pada Kegiatan Pemetaan PBB-P2 2020 Provinsi DKI Jakarta dengan catatan baik; Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial seperti QGIS / ArcGIS; Memiliki sertifikat profesi di bidang pemetaan dan sejenisnya; Memiliki Surat Referensi Kerja / Paklaring dari pemberi kerja sebelumnya; Memiliki Laptop Windows dan Smartphone Android untuk bekerja; Dapat menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja; Berdomisili di wilayah DKI Jakarta atau setidaknya di wilayah Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi atau bersedia berdomisili di DKI Jakarta. Mapping Surveyor Kualifikasi: Minimal Lulusan S1 program studi Geografi / Geodesi / Geodesi-Geomatika / Geologi / Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Teknik Informatika / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) / Arsitektur / Kehutanan / Kelautan / Oseanografi; Berpengalaman dalam bidang Survey Pemetaan / GIS / sejenisnya Diutamakan: Pernah bekerja pada Kegiatan Pemetaan PBB-P2 2020 Provinsi DKI Jakarta dengan catatan baik; Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial seperti QGIS / ArcGIS; Memiliki sertifikat profesi di bidang pemetaan dan sejenisnya; Memiliki Surat Referensi Kerja / Paklaring dari pemberi kerja sebelumnya; Memiliki Laptop Windows dan Smartphone Android untuk bekerja; Dapat menggunakan kendaraan pribadi untuk bekerja; Berdomisili di wilayah DKI Jakarta atau setidaknya di wilayah Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi atau bersedia berdomisili di DKI Jakarta. Junior Mapping Surveyor Kualifikasi:Minimal Lulusan D3 program studi Geografi / Geodesi / Geomatika / Geoinformatika / Survey Pemetaan dan sejenisnya atau S1 program studi Geografi / Geodesi / Geodesi-Geomatika / Geologi / Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Teknik Informatika / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) / Arsitektur / Kehutanan / Kelautan / Oseanografi. Diutamakan: Berpengalaman dalam bidang Survey Pemetaan / GIS / sejenisnya; Pernah bekerja pada Kegiatan PBB-P2 2020 Provinsi DKI Jakarta dengan catatan baik; Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial seperti QGIS / ArcGIS; Memiliki sertifikat profesi di bidang pemetaan dan sejenisnya; Memiliki Surat Referensi Kerja / Paklaring dari pemberi kerja sebelumnya; Memiliki Laptop Windows dan Smartphone Android untuk bekerja; Dapat menggunakan kendaraan roda dua (motor); Berdomisili di wilayah DKI Jakarta atau setidaknya setidaknya Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi atau bersedia berdomisili di DKI Jakarta. GIS Operator Kualifikasi:Minimal Lulusan D3 program studi Geografi / Geodesi / Geomatika / Geoinformatika / Survey Pemetaan dan sejenisnya atau S1 program studi Geografi / Geodesi / Geodesi-Geomatika / Geologi / Geomatika / Geofisika / Geoinformatika / Teknik Informatika / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan / Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) / Arsitektur / Kehutanan / Kelautan / Oseanografi. Diutamakan: Berpengalaman dalam bidang Survey Pemetaan / GIS / sejenisnya; Pernah bekerja pada Kegiatan PBB-P2 2020 Provinsi DKI Jakarta dengan catatan baik; Mahir dalam mengoperasikan Aplikasi Pengolah Data Spasial seperti QGIS / ArcGIS; Memiliki sertifikat profesi di bidang pemetaan dan sejenisnya; Memiliki Surat Referensi Kerja / Paklaring dari pemberi kerja sebelumnya; Memiliki Laptop Windows dan Smartphone Android untuk bekerja; Dapat menggunakan kendaraan roda dua (motor); Berdomisili di wilayah DKI Jakarta atau setidaknya setidaknya Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi atau bersedia berdomisili di DKI Jakarta. [/su_spoiler][su_spoiler title="CATATAN"] Untuk Informasi Lebih Lanjut, bergabung dengan Grup Telegram Rekrutmen kami : https://t.me/RekrutmenPetugas (Link grup untuk masuk ke telegram); Peserta dapat mendaftar lebih dari satu posisi yang berbeda selama memenuhi kualifikasi. Pendaftaran pada setiap posisi dilakukan pada link yang berbeda untuk masing-masing posisi; Pengumuman hasil untuk setiap tahapan seleksi akan dilakukan melalui grup telegram atau e-mail atau pesan aplikasi whatsapp. Mohon periksa secara berkala; Lowongan ini untuk Proyek Pemetaan PBB-P2 dalam durasi 5 - 6 bulan di tahun 2021 dan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi PNS/CPNS. [/su_spoiler][su_spoiler title="PENDAFTARAN ONLINE MELALUI GOOGLE FORMS"] Mapping Project Manager (PM) https://bit.ly/SPD2021MPMSP Mapping Regional Manager / Mapping Relation Manager (RM) https://bit.ly/SPD2021MRMSP Mapping Surveyor (MS) https://bit.ly/SPD2021MSSP Junior Mapping Surveyor (JMS) https://bit.ly/SPD2021JMSSP GIS Operator (GO) https://bit.ly/SPD2021GOMDS [/su_spoiler][su_spoiler title="TAHAPAN REKRUTMEN"] Pendaftaran Online:Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online pada link Google Forms yang berbeda untuk masing-masing posisi. Seleksi Tahap 1 - Seleksi Administrasi:Peserta dengan Dokumen Administrasi yang tidak lengkap dan tidak sesuai, gugur di Tahap ini. Seleksi Tahap 2 - Psikotest Online:Terbagi menjadi 2 (dua) link Test dengan 4 macam Model Test. Peserta dengan nilai Psikotest dibawah Passing Grade, gugur di tahap ini. Seleksi Tahap 3 - Tes Kompetensi Khusus:Peserta yang tidak mahir dalam mengoperasikan aplikasi pemetaan, gugur dalam tahap ini. Seleksi Tahap 4 - Wawancara Kompetensi Umum dan Wawancara Kompetensi Khusus:Peserta dengan hasil Wawancara terbaik yang dapat diterima. [/su_spoiler] [caption id="attachment_381100" align="aligncenter" width="1000"] Tenaga Profesional Yang Dibutuhkan[/caption]   [caption id="attachment_381098" align="aligncenter" width="1000"] Tahapan Seleksi dan Pendaftaran Online[/caption]

Selengkapnya
Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik
3 months ago
Pelayanan Terpadu

Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik

Laporkan usahamu secara elektronik. Sesuai dengan Peraturan Gubernur 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Karena pajak yang Anda bayarkan membangun DKI Jakarta. [caption id="attachment_380717" align="aligncenter" width="1280"] 1[/caption] [caption id="attachment_380716" align="aligncenter" width="1280"] 2[/caption] [caption id="attachment_380715" align="aligncenter" width="1280"] 3[/caption] [caption id="attachment_380714" align="aligncenter" width="1280"] 4[/caption] Pergub Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dapat di download pada link berikut  PERGUB_NO._98_TAHUN_2019

Selengkapnya
×