background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pelatihan dan Pengembangan Analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP)
01 Jul 2022
Pelatihan

Pelatihan dan Pengembangan Analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP)

Dalam rangka pelaksanaan Pergub Nomor 154 Tahun 2019 tentang SOTK  Bapenda pasal 42 ayat 3 huruf m dan Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemeriksaan Bukti Permulaan, telah diterbitkan SK Kepala Bapenda Nomor 1845 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukper yang memuat Pengembangan dan Analisis Informasi Data Laporan dan Pengaduan (IDLP). Maka dari itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengadakan Pelatihan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) kepada 12 Intelejen dan 17 PPNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis, 16 Desember 2021 Pukul 08.00 WIB s.d selesai bertempat di Executive Lounge Lantai 16 Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat, dengan mengundang Bapak Maulana Malik Ibrahim dan Bapak Freddy Fernando dari Direktorat Intelijen, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan Republik Indonesia sebagai Narasumber. Acara dibuka oleh Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh Sekretaris Bapenda; Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I; Kepala Subbidanng Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II; Para Kepala Subbidang Penagihan dan Penindakan Suku Badan Pendapatan Daerah Kota; Kepala Subbidang Pelaporan Pendapatan; Para Intelijen dan Para PPNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.  Dalam sambutan singkat sekaligus membuka kegiatan pelatihan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan kegiatan intelijen perpajakan daerah dalam pengembangan dan analisis IDLP merupakan hal baru di Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diharapkan kepada para Intelijen serta Kasubbid Penagihan dan Penindakan yang dalam prakteknya nanti melaksanakan pengembangan dan analisis IDLP agar dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan Laporan Hasil Intelijen Perpajakan Daerah (LHIPD) yang memuat kesimpulan dan saran tindaklanjut yang valid.  

Selengkapnya
Press Release Insentif Fiskal Daerah Akhir Tahun 2021
01 Jul 2022
Keringan Pajak

Press Release Insentif Fiskal Daerah Akhir Tahun 2021

Sebagai bentuk upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan lanjutan Insentif Fiskal Daerah Tahun 2021 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 dengan memberikan insentif fiskal berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut : Keringanan Pokok Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pokok piutang tahun pajak 2013 s.d. 2020 diberikan keringanan sebesar 10% tiap tahunnya bagi wajib pajak yang membayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021; Pokok piutang tahun pajak 2021 diberikan insentif dengan ketentuan : Keringanan sebesar 10% bagi wajib pajak yang membayar PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021; PBB-P2 dengan ketetapan > Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran melalui laman : https://pajakonline.jakarta.go.id Permohonan angsuran diajukan paling telat tanggal 20 Desember 2021 dan diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan diberikan penghapusan sanksi administrasi. SPPT PBB-P2 Tahun 2021 yang telah dibayar pada bulan Oktober 2021 sampai dengan sebelum berlakunya Pergub ini dan tidak mendapatkan fasilitas insentif fiskal Pergub 60 Tahun 2021, dapat diberikan keringanan sebesar 10% yang dikompensasikan untuk objek pajak yang sama berdasarkan permohonan wajib pajak; Permohonan pengajuan kompensasi diajukan melalui laman: https://pajakonline.jakarta.go.id paling lambat 24 Januari 2022. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 pada periode 14 s.d. 31 Desember 2021 mendapatkan keringanan pokok sebesar 5%. Pokok PKB tahun 2021 diberikan keringanan sebesar 5% bagi wajib pajak yang membayar pada periode 14 s.d. 31 Desember 2021. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Diberikan keringanan sebesar 50% untuk pokok pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode bulan Agustus 2021 s.d. Desember 2021. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Keringanan BPHTB diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek berupa Rumah atau Rumah Susun dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) > Rp2.000.000.000,00 (lebih dari dua miliar rupiah) sampai dengan < Rp.3.000.000.000,00 (kurang dari atau sama dengan tiga miliar rupiah), dengan ketentuan : keringanan sebesar 50% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB di bulan Agustus 2021. keringanan sebesar 25% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB pada periode bulan September 2021 s.d. Oktober 2021. keringanan sebesar 10% bagi wajib pajak yang membayar BPHTB pada periode bulan November 2021 s.d Desember 2021. Penghapusan Sanksi Administrasi Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok pajak diberikan kepada : Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013 s.d. tahun pajak 2020. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum tahun 2021 dan tahun pajak 2021. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau keterlambatan pendaftaran penyelenggaraan Pajak Reklame diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan melakukan pembayaran pajak pada periode 14 s.d. 31 Desember 2021. Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran setoran masa dan/atau Surat Ketetapan Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada periode 14 s.d. 31 Desember 2021. Seluruh kebijakan perubahan insentif fiskal daerah tahun 2021 ini diberikan secara otomatis dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah, kecuali untuk jenis pajak BPHTB harus melalui permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ke kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) kecamatan setempat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyampaikan, "kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk dapat secara aktif memanfaatkan kebijakan insentif fiskal daerah akhir tahun 2021 ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini". Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Ringkasan Pergub Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 Jenis Pajak Tahun Ketetapan Pembayaran Pokok Besaran Keringanan Pokok Sanksi Administrasi PBB-P2 2013-2020 14-31 Desember 10% Dihapus 2021 Diberikan tanpa mempersyaratkan tidak memiliki tunggakan 14-31 Desember 10% Dihapus PKB Sebelum 2021 14-31 Desember 5% Dihapus 2021 14-31 Desember 5% Dihapus Reklame - 14-31 Desember - Dihapus Hotel Hiburan  Restoran  Parkir - 14-31 Desember - Dihapus BPHTB WPOP Rumah/Rusun dengan NPOP >2M dan ≤3M Agustus 50% - September-Oktober 25% November- Desember 10% BBNKB Penyerahan kedua, dst Agustus-Desember 50% Dihapus    

Selengkapnya
Pergub Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021
01 Jul 2022
Pelayanan Terpadu

Pergub Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021

Pergub Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 Jenis Pajak Tahun Ketetapan Pembayaran Pokok Besaran Keringanan Pokok Sanksi Administrasi PBB-P2 2013-2020 14-31 Desember 10% Dihapus 2021 Diberikan tanpa mempersyaratkan tidak memiliki tunggakan 14-31 Desember 10% Dihapus PKB Sebelum 2021 14-31 Desember 5% Dihapus 2021 14-31 Desember 5% Dihapus Reklame - 14-31 Desember - Dihapus Hotel Hiburan  Restoran  Parkir - 14-31 Desember - Dihapus BPHTB WPOP Rumah/Rusun dengan NPOP >2M dan ≤3M Agustus 50% - September-Oktober 25% November- Desember 10% BBNKB Penyerahan kedua, dst Agustus-Desember 50% Dihapus Beberapa aturan lainnya yang diatur oleh Pergub ini untuk jenis PBB-P2 antara lain: Selain diberikan besaran % Keringanan diatas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran PBB-P2 Tahun 2021 secara angsuran di Pajak Online Jakarta paling telat 20 Desember 2021, dengan ketentuan sebagai berikut : Ketetapan PBB-P2 Tahun 2021 dengan nilai >Rp.1.000.000.000,0 (Satu Miliar rupiah keatas); Diberikan paling banyak 6 kali berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan; Penghapusan sanksi administrative berupa bunga yang timbul akibat pembayaran secara angsuran. Terhadap Ketetapan PBB-P2 yang telah memperoleh Keputusan Pengurangan Pokok Pajak diatas 0% (NOL Persen) yang sudah ataupun belum dibayarkan, tidak dapat diberikan keringanan pokok Pajak berdasarkan Pergub ini. Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 berupa RS.Swasta atau objek pajak di bidang Pendidikan Swasta yang telah diberikan Pengenaan, dapat memilih untuk dapat memperoleh Keringanan berdasarkan Pergub ini atau mengajukan permohonan pengurangan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah. Wajib Pajak Yang telah memperoleh keputusan pembayaran secara angsur dan belum diterbitkan surat paksa sebelum berlakunya Pergub ini, dapat memperoleh keringanan berdasarkan Pergub ini dengan syarat mengajukan permohonan pembatalan keputusan pembayaran secara angsur. Terhadap PBB-P2 Tahun Pajak 2021 yang telah dibayarkan pada tanggal 01 Oktober 2021 sd 13 Desember 2021 dan tidak mendapatkan fasilitas insentif, dapat diberikan keringanan 10% (sepuluh persen) yang dikompensasikan untuk Objek yang sama berdasarkan permohonan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2022. Permohonan dikirimkan melalui Pajak Online Jakarta paling lambat 24 Januari 2022. Cara permohonan Kompensasi PBB-P2 Tahun 2021 bisa dipelajari lebih lanjut di Klik Link Disini

Selengkapnya