- Beranda
- Profil
-
Jenis Pajak
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Alat Berat (PAB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Pajak Rokok
- Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- PBJT Atas Makanan dan Minuman
- PBJT Atas Tenaga Listrik
- PBJT Atas Jasa Perhotelan
- PBJT Atas Jasa Parkir
- PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Retribusi
- Lokasi Pelayanan
- Publikasi
- FAQ
- PPID
Standar Layanan
Kanal PPID
Layanan PPID
- Pusat Media
- Beranda
- Prosedur Pelayanan Informasi Publik
Prosedur Pelayanan Informasi Publik
- Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID Jakarta dengan mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan syarat sebagai berikut : KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/Organisai)
- Petugas Data & Informasi PPID Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
-
Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID
Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik
PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- Jika berkas tidak lengkap maka PPID Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
-
Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID
Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu
jawaban informasi publik paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak
jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.
Jika pemohon informasi puas dengan pemberitahuan tertulis/jawaban infor- masi publik, maka pelayanan informasi publik selesai.Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan informasi.
