background

Daftar Artikel

Pencarian :
Tanggal :
Kategori :

Frequently Asked Questions (FAQ) e-SPPT PBB-P2 Tahun 2021

  APAKAH e-SPPT PBB-P2 ITU? e-SPPT PBB-P2 adalah bentuk transformasi digital dari SPPT PBB-P2 yang biasanya berupa cetakan kertas menjadi dokumen elektronik. MENGAPA DILUNCURKAN FITUR e-SPPT PBB-P2? e-SPPT PBB-P2 diluncurkan untuk mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green). Wajib Pajak juga akan dimudahkan karena dapat mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2. APA DASAR HUKUM e-SPPT PBB-P2? e-SPPT PBB-P2 diluncurkan untuk mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green). Wajib Pajak juga akan dimudahkan karena dapat mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2. APAKAH TUJUAN PELUNCURAN FITUR e-SPPT PBB-P2? Tujuan kebijakan e-SPPT PBB-P2 yaitu : mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Daerah PBB-P2 memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses, mengunduh, dan mencetak sendiri SPPT PBB-P2. mengurangi cetakan kertas (paperless) dan turut serta menjaga lingkungan (go green) menjalankan protokol kesehatan di masa pandemik sehingga bisa meminimalisir tatap muka antara masyarakat dengan petugas pajak BAGAIMANA CARA SAYA DAPAT MENDAPATKAN e-SPPT PBB-P2 ? Dokumen e-SPPT PBB-P2 dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan di laman https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt. BAGAIMANA TAHAPAN ALUR e-SPPT PBB-P2 TAHUN 2021? Pengumpulan Data oleh UPPPD melalui koordinasi dengan Kelurahan, RT/RW Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Handphone Alamat email Verifikasi Data yang dikumpulkan oleh UPPPD Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik Notifikasi SMS kepada wajib pajak yang terverifikasi berisi informasi SPPT PBB-P2 2021 sudah terbit NOP, Tahun Pajak, Ketetapan Nomor Handphone Link untuk mendaftar dan mengunduh e-SPPT PBB-P2 2021 Wajib Pajak mengunduh e-SPPT PBB-P2 di : https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt APAKAH e-SPPT PBB-P2 BERISI INFORMASI LENGKAP SEPERTI SPPT PBB-P2 HARD COPY? Ya, e-SPPT PBB-P2 akan memuat detail informasi seperti : Objek Pajak, Wajib Pajak, luas bumi, luas bangunan, NJOP bumi per meter, NJOP bangunan per meter, tarif pajak, serta jumlah PBB terutang. BAGAIMANA JIKA NOMOR HANDPHONE WAJIB PAJAK SUDAH TIDAK AKTIF / BERUBAH? Pemberian informasi kepada Wajib Pajak terkait link unduhan e-SPPT PBB-P2 dikirimkan melalui sms, jika nomor handphone Wajib Pajak sudah tidak aktif / berubah ataupun dan tidak bisa mengakses e-SPPT, Wajib Pajak bisa menghubungi kantor UPPPD setempat. APAKAH ADA BERKAS YANG HARUS DILAMPIRKAN ATAU DIUNGGAH PADA LINK DALAM PROSES MENDAPATKAN e-SPPT PBB-P2 ? Tidak ada, wajib pajak hanya menginput data pemohon dan data objek pajak, yaitu sebagai berikut : NIK NPWP Nama (Sesuai KTP) Tempat Tanggal Lahir Nomor Objek Pajak (NOP) Nama (Sesuai SPPT) Email Nomor Handphone BAGAIMANAKAH PERLAKUAN e-SPPT PBB-P2 UNTUK OBJEK YANG BERSENGKETA? UPPPD setelah melakukan verifikasi objek tersebut bersengketa, mengirim data ke Pusdatin untuk di-exclude. BAGAIMANAKAH PERLAKUAN e-SPPT PBB-P2 UNTUK BERKAS PERMOHONAN 2020 YANG KEMUNGKINAN BELUM SELESAI PADA SAAT DILAKUKAN SMS BLASTING? UPPPD melakukan verifikasi dan validasi sebelum mengunggah data NOP, NIK, No HP, email via Apex. Data objek yang berkas permohonannya belum selesai tidak diunggah. BAGAIMANA PERLAKUAN e-SPPT PBB-P2 UNTUK BERKAS PERMOHONAN YANG SELESAI PROSESNYA DI TAHUN 2021? UPPPD melakukan verifikasi dan validasi sebelum mengunggah data NOP, NIK, No HP, email via Apex. Data objek yang berkas permohonannya belum selesai tidak diunggah. Jika berkas sudah selesai, UPPPD menginformasikan kepada pemohon untuk dapat mendaftar/men-download e-SPPT. APAKAH PELAYANAN DAN MENU SALINAN SPPT PBB-P2 DI TAHUN 2021 MASIH TETAP ADA? Dengan adanya e-SPPT yang merupakan dokumen elektronik, Wajib Pajak dapat mencetak e-SPPT PBB-nya sendiri setelah memiliki akses ke dalam layanan Pajak Online (pajakonline.jakarta.go.id). SIAPA SAJA YANG AKAN MENDAPATKAN e-SPPT PBB-P2? Dengan adanya e-SPPT yang merupakan dokumen elektronik, Wajib Pajak dapat mencetak e-SPPT PBB-nya sendiri setelah memiliki akses ke dalam layanan Pajak Online (pajakonline.jakarta.go.id). BAGAIMANA e-SPPT PBB-P2 UNTUK TANAH KOSONG YANG RT / RWNYA TIDAK MENDAPAT DATA NOP, NIK, NO. HP DAN / ATAU EMAILNYA? Wajib Pajak PBB-P2 Orang Pribadi dan Badan yang memiliki Objek Pajak PBB-P2 di wilayah DKI Jakarta yang telah mendaftar di : https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt APAKAH e-SPPT PBB BISA DIUNDUH OLEH ORANG LAIN SELAIN NAMA PEMILIK DI SPPT PBB-P2? Bisa, selama data yang diinput di : https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt sesuai dengan data SPPT PBB-P2 yang terdaftar. APABILA TERJADI KESALAHAN DALAM INPUT NIK KETIKA DAFTAR e-SPPT, APAKAH e-SPPT DAPAT DIUNDUH? Untuk NIK yang tidak terdaftar database Dukcapil Provinsi DKI Jakarta maka tidak bisa mengunduh e-SPPT PBB-P2. APAKAH ORANG YANG MEMILIKI KTP DI LUAR DKI JAKARTA DAPAT MENDAFTAR DAN MENGUNDUH E-SPPT PBB-P2? Bisa dengan memasukkan NPWP sebagai pengganti NIK. BAGAIMANA CARA SAYA MEMBAYAR PAJAK DAERAH SAYA? Untuk kepentingan pendaftaran dan pengunduhan e-SPPT PBB-P2 NIK yang digunakan adalah NIK pemilik terbaru. Untuk proses balik nama SPPT PBB-P2 dapat menghubungi kantor UPPPD setempat. BAGAIMANA DENGAN OBJEK PBB-P2 YANG DATANYA BELUM UPDATE, MISAL OBJEK SUDAH DIJUAL BERULANG KALI NAMUN BELUM MELAKUKAN BALIK NAMA SPPT PBB-P2? Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara : Layanan teller : Bank DKI, BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank MNC, BRI Syariah, Bank OCBC NISP, PT. POS Indonesia, Indomaret, Alfamart dan Dan+Dan Layanan ATM : Bank DKI, BJB, BRI, BNI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank MNC, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Danamon dan Bank Mega. Layanan Internet Banking : BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, Tokopedia, Traveloka, LinkAja, Bukalapak, dan GoPay. Layanan Mobile Banking : Bank DKI, BNI dan Bank Mandiri Layanan PPOB (Payment Point Online Bank) : BNI Layanan EDC : BJB Layanan RTGS Bank DKI : Pastikan jumlah yang ditransfer sudah termasuk biaya admin Bank DKI Konfirmasi bukti transfer ke email : dso.pajak@bankdki.co.id Validasi Bukti transfer ke Teller Bank DKI terdekat. ALAMAT KANTOR ATAU NOMOR TELEPON YANG DAPAT SAYA HUBUNGI UNTUK BERKONSULTASI LEBIH LANJUT? Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis No.66 Jakarta Pusat. Contact center di nomor 1500-177.

Selengkapnya

Alur eBPHTB

  Melalui pajak online DKI Jakarta semua dapat dilakukan tanpa tatap muka. Bapenda DKI Jakarta selalu berupaya agar masyarakat mudah untuk melakukan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun. Inovasi merupakan kunci keberhasilan dalam transformasi digitalisasi, kami selalu berupaya meningkatkan pelayanan pajak daerah bagi masyarakat DKI Jakarta. Kini pengurusan BPHTB bisa dilakukan secara online melalui https://ebphtb.jakarta.go.id Cukup upload semua informasi dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan kamu akan mendapatkan Validasi BPHTB secara elektronik. Bagian Wajib Pajak Login ke ebphtb.jakarta.go.id Setelah berhasil Login, Pilih BPHTB dan Pilih DAFTAR BPHTB Sistem akan mengarahkan untuk mengecek Tunggakan NOP yang hendak didaftarkan. Input NOP di kolom yang diminta. Jika tidak ada tunggakan maka system akan mengarahkan untuk mengisi SSPD BPHTB upload semua dokumen yang diminta, ditahap ini AJB yang diupload masih berbentuk draft (Ukuran maksimal 1MB dalam bentuk PDF). Wajib Pajak pilih menu kirim dan akan menerima OTP/Kode verifikasi untuk mengirimkan permohonan tersebut. Bagian Petugas Petugas melakukan verifikasi berkas yang berhasil dikirimkan. Petugas menolak berkas jika dianggap tidak lengkap sehingga dapat dilengkapi kembali oleh Wajib Pajak. Bagian Wajib Pajak Setelah permohonan diterima oleh petugas maka Wajib Pajak dapat membuat Kode Bayar atas SSPD BPHTB tersebut. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak mengupload dokumen AJB yang telah diberi tanggal, nomor dan ditandatangani oleh PPAT. Wajib Pajak pilih menu KIRIM dan akan menerima OTP/Kode verifikasi untuk mengirimkan dokumen tersebut. Bagian Petugas Petugas melakukan verifikasi atas dokumen yang dikirim. Setelah dokumen diterima maka Petugas akan menginput hasil verifikasi di SIM-BPHTB. Jika proses verifikasi telah selesai, maka Ka.Unit/Kasatpel Pelayanan dapat melakukan penandatanganan secara elektronik via pajakonline.jakarta.go.id. Petugas dapat mendownload hasil SSPD BPHTB yang telah divalidasi secara elektronik. Bagian Wajib Pajak Setelah SSPD-BPHTB online telah divalidasi UPPPD Secara elektronik, kemudian dapat dicetak sebagai dokumen yang sah untuk proses selanjutnya di BPN-RI.  

Selengkapnya

Apa itu SWLKJJ?

[caption id="attachment_378368" align="aligncenter" width="486"] Ilustrasi: Asuransi kecelakaan umum di-cover oleh SWLKJJ[/caption] Ada beberapa tarif yang harus Anda bayar setiap tahunnya sesuai yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Nah, tahukah Anda ada tarif SWDKLLJ yang harus dibayar?. SWDKLLJ adalah singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Artinya, saat kita membayar pajak kendaraan, otomatis nama yang tertera dalam STNK terdaftar dalam asuransi yang dikelola oleh perusahaan BUMN, Jasa Raharja. Besarnya tarif SWDKLLJ berbeda-beda, bergantung tipe kendaraan. Biasanya, besaran SWDKLLJ untuk kendaraan roda dua atau motor yang memiliki kekuatan mesin 50 cc s/d 250 cc bakal dikenakan Rp 35.000. Atau, kendaraan roda empat seperti dan minibus biasanya Rp. 153.000. Lebih jelasnya, berikut urutan tarif SWDKLLJ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/PMK. 010/2008 serta 37/PMK. 010/2008 tanggal 26 Februari 2008 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ, adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan. Besar santunan sebagaimana dimaksud ditentukan sebagai berikut: Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya pengguburan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). SWDKLLJ dipungut dari para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Besar SWDKLLJ sebagaimana ditentukan sebagai berikut: Sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pembayarannya ditambah administrasi KD/Sert Rp. 3.000,00 per kendaraan begitu juga jenis kendaraan lainnya. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah). Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukanangkutan umum sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah). Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Dalam hal pembayaran SWDKLLJ dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah SWDKLLJ yang seharusnya dibayar dengan ketentuan denda yang dikenakan paling besar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Humas Pajak Jakarta/Oto/SjidhDepKeu) [caption id="attachment_378369" align="alignleft" width="524"] Pengenaan SWLKJJ dimasukan kedalam STNK dalam pembayaran PKB[/caption]

Selengkapnya

Syarat Pengesahan STNK

[caption id="attachment_376814" align="aligncenter" width="512"] Loket e-Samsat yang mempercepat penukaran STNK dengan struk ATM[/caption] Persyaratan untuk kendaraan umum dalam pemberian subsidi PKB & BBN-KB. Berdasarkan Pasal 13 Pergub 181 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2016 bahwa insentif PKB dan BBNKB untuk kendaraan umum angkutan orang maupun angkutan barang hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum berdasarkan surat rekomendasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Syarat untuk melakukan pengesahan STNK 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut: a. Kendaraan Bermotor milik Orang Pribadi, melampirkan : 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP aslinya; 2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya, khususnya untuk kendaraan bermotor dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kecuali pemilik kendaraan yang masih menjadi tanggungan orang tua/perwalian/pengampuan wajib melampirkan NPWP atas nama orang tua/perwalian/pengampuan; 3. Foto copy STNK dan aslinya; 4. Foto copy BPKB dengan menunjukkan aslinya; dan 5. Surat Keterangan dari perusahaan leasing (asli) untuk kendaraan bermotor dengan cara sewa beli. b. Kendaraan Bermotor milik Badan, melampirkan : 1. Foto copy KTP Direksi dengan menunjukkan KTP aslinya; 2. Surat Kuasa dengan menggunakan kop surat yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi/pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan bilamana pendaftaran atau pelaporan dikuasakan; 3. Akta Pendirian atau Perubahan; 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; 5. Foto copy STNK dan aslinya; 6. Foto copy BPKB dengan menunjukkan aslinya; 7. Surat Keterangan dari perusahaan leasing (asli) untuk kendaraan bermotor dengan cara sewa beli; dan 8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan kecuali untuk Kawasan Berikat atau sejenisnya. c. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah/TNI/POLRI, melampirkan : 1. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditandatangani serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan; 2. Foto copy STNK dan aslinya; dan 3. Foto copy BPKB dengan menunjukkan aslinya. [caption id="attachment_376815" align="aligncenter" width="302"] Banner informasi laporan untuk Samsat Jakarta Pusat[/caption] Untuk menentukan besaran NJKB kendaraan produksi tahun 2016 yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2016 adalah berdasarkan Pasal 14 Pergub Nomor 181 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2016 bahwa untuk kendaraan bermotor tahun buat 2016 yang belum ditetapkan oleh Permendagri, Gubernur mengajukan permohonan Kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut melalui Dirjen Keuangan Daerah. Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan belum juga ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat menetapkan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB. (Phn/Unit PKB & BBN-KB/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×