background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menuntut seluruh warga masyarakat Jakarta untuk membatasi aktivitas di luar rumah secara masif. Hal ini menuntut seluruh masyarakat tidak terkecuali Wajib Pajak untuk membatasi aktivitasnya karena adanya penerapan social distancing dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga hal ini berpotensi terjadinya keterlambatan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak yang kemudian berakibat muncul sanksi atau denda akibat dari penundaan aktifitas sebagaimana dimaksud. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini telah berupaya secara aktif, terus menerus dan konsisten melakukan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dengan mendukung masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan memberikan apresiasi atas kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran pajak daerah yaitu dengan menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Admnistrasi Pajak Daerah Selama Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah penghapusan sanksi administrasi Pajak Daerah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran administrasi perpajakan diantaranya sanksi yang timbul dari keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, denda, dan lain sebagainya. Peraturan Gubernur ini diimplementasikan secara otomatis kedalam sistem sehingga wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan diberikan untuk seluruh jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Periode pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan mengenai pemberlakuan status tanggap darurat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan insentif berikutnya yang diberikan adalah adalah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Tahun 2020. Dalam kebijakan ini, Edi Sumantri selaku Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah mengatakan bahwa untuk terus mendorong wajib pajak orang pribadi atau badan tetap membayar PBB-P2 tahun 2020, diberikan insentif perpajakan daerah berupa PBB-P2 tahun 2020  ditetapkan sama dengan tahun 2019 atau tidak ada kenaikan  pembayaran PBB-P2. Selain itu, terhadap tunggakan tahun-tahun sebelumnya juga diberikan penghapusan sanksi administrasi atas  keterlambatan pembayaran terhitung sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Kebijakan insentif yang ketiga adalah Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKi Jakarta, memungkinkan diberikannya pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. Pengurangan ini dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB). Untuk pembayaran pajak daerah seperti PBB-P2 dalam masa social distancing maupun status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dapat dilakukan melalui melalui berbagai layanan perbankan bank-bank seperti : Bank DKI, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BRI Syariah, BCA, Danamon, CIMB Niaga, MNC Bank, Bukopin, Maybank, BJB, Mega dan OCBC NISP. Pembayaran pajak daerah bisa juga dilakukan melalui tempat pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta seperti : Kantor Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, Dan+Dan, Tokopedia, Traveloka, LinkAja!, Bukalapak dan GoPay. Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan pembayaran melalui layanan pajak online melalui situs : www.pajakonline.jakarta.go.id atau aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas). Kebijakan ini diharapkan akan meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda akibat bencana wabah COVID-19 dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah ini sehingga wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya serta tetap menaati arahan dari Pemerintah untuk mencegah penyebaran bencana wabah COVID-19 serta dengan kesadaran tinggi melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2020 dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo, pungkas Edi. "Jadilah Pahlawan dengan Membantu Pemprov DKI Jakarta Menanggulangi COVID-19 dengan Membayar Pajak Tepat Waktu dan Tepat Jumlah"    

Selengkapnya
Gunakan Aplikasi Samolnas Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Anda
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Gunakan Aplikasi Samolnas Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Anda

Solusi mudah untuk Sobat Pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu antri yaitu melalui Samolnas, pembayaran pajak bisa lewat ATM atau mobile banking. Samolnas merupakan layanan dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di playstore. Wajib pajak nantinya akan mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM maupun mobile banking. Kode bayar ini hanya berlaku dua jam. Apabila melewati batas waktu, maka harus daftar ulang lagi.Tanda bukti bayar dalam layanan Samolnas hanya berlaku satu bulan. Oleh sebab itu, wajib pajak diimbau segera menukarkan tanda bukti pembayaran pajak ke Samsat terdekat agar mendapatkanSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)  dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus pengesahan STNK itu 30 hari. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan di Samsat daerah asal kendaraan. Mekanisme untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samolnas sebagai berikut: Tahap pertama lakukan pendaftaran Tahap kedua pemohon mengisi data identitas kendaraan yang sesuai data identitas asli yaitu: NRKB/No.Polisi, NIK (No.KTP), 5 digit nomor rangka terakhir, email dan Kontak (No.Ponsel) Tahap ketiga kode bayar berlaku selama 2 jam Tahap keempat pembayaran pajak melalui ATM/E-banking Tahap kelima E-TBPKP/SKPD dan pengesahan STNK berlaku selama 30 hari Tahap akhir pemohon mendapatkan TBPKP/SKPD dan stiker pengesahan STNK yang dikirim melalui ekspedisi ke alamat sesuai dengan yang tertera pada STNK

Selengkapnya
KANTOR BARU UPPPD PALMERAH
1 year ago
Pelayanan Terpadu

KANTOR BARU UPPPD PALMERAH

  Jakarta - Kantor UPPPD Kecamatan Palmerah berpindah lokasi, dari yang semula berada di Jalan Anggrek Rosliana II Blok H 123, Kemanggisan, Jakarta Barat, berpindah ke kantor baru di Jalan Anggrek Rosliana Nomor F/31 Kemanggisan, Jakarta Barat. Kantor baru dengan 4 (empat) lantai ini sudah dipakai beroperasi mulai hari senin, 24 Februari 2020. Sebagai wujud syukur atas selesainya pembangunan kantor yang baru, UPPPD Palmerah menggelar tasyakuran yang menghadirkan ustadz Subki Al-Bughury serta mengadakan santunan untuk anak yatim. Diharapkan nya kantor baru UPPPD Palmerah dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan prasarana dan fasilitas yang menunjang kinerja untuk menjadi lebih baik. Pelayanan kepada Wajib Pajak seiring dengan adanya kantor baru tersebut juga diharapkan dapat menjadi lebih maksimal dan seiring dengan adanya peningkatan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan untuk proses pelayanan.

Selengkapnya
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Dengan Tiga Bank Pemerintah Untuk Penerapan Pelaporan Pajak Online
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Dengan Tiga Bank Pemerintah Untuk Penerapan Pelaporan Pajak Online

Para pelaku usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak saat ini belum semuanya melaporkan transaksi usahanya secara online. Kebijakan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik (e-Lapor Pajak) adalah kebijakan dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang disesuaikan mengikuti perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju kompetitif, dan terintegrasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi pada pelaporan data transaksi usaha yang dilakukan oleh wajib pajak melalui online system dapat meningkatkan pengawasan, transparansi serta efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 September 2019 dengan kebijakan seperti : Wajib pajak yang memiliki transaksi usaha hotel, restoran, parkir, dan hiburan termasuk hiburan insidentil, wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik. Wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan law enforcement di bidang perpajakan berupa : dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan; dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah; dan tidak dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Wajib Pajak yang dapat melayani pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing. Selain tindakan law enforcement di bidang perpajakan, wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan sanksi administrasi di bidang perizinan usaha berupa pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan tetap izin usaha oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan surat rekomendasi dari : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha hotel, restoran dan hiburan; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha rumah kos; dan Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha parkir di luar ruang milik jalan.   Proses pelaporannya yaitu perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini merekam setiap data transaksi usaha wajib pajak secara online untuk selanjutnya dikirim kepada sistem informasi pajak daerah BPRD sebagai laporan data transaksi usaha wajib pajak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal transaksi.   Total target objek pajak yang akan dipasang perangkat pelaporan data transaksi usaha secara elektonik ini berjumlah + 6.500  objek. Saat ini, bank yang telah bekerja sama dalam pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini yaitu : Bank DKI, Bank BRI, dan Bank BNI. Perjanjian kerja sama dengan ketiga Bank tersebut untuk memaksimalkan penerimaan pajak di tahun 2020 dan mendapatkan laporan hasil transaksi pajak yang sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan real time.   Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat atau wajib pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik diberikan apresiasi berupa pemublikasian sebagai Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah daerah.  

Selengkapnya
Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperinci Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Agung, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 06 Februari 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan tiga target yang menjadi ukuran dan harus dipenuhi para Organisasi Perangkat Daerah, antara lain: 1. Sasaran strategis yang ada kaitan dengan Kegiatan Strategis Daerah, 2. Sasaran khusus yang terdiri dari inovasi dan indikator staregis yang tak termuat di dalam KSD, hingga sasaran operasional, 3. Setiap ukuran berbeda-beda, kepala dinas targetnya beda, sesuai dengan bidangnya, jadi dibuat sangat spesifik. Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan target yang telah ditentukan dan disepekati bersama. Kemajuan dari halnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai pada dari hasil pencapaian kerja oleh Organisasi Perangkat Daerah. (HumasBapendajakarta)

Selengkapnya
Bapenda Jakarta Sosialisasikan Pelaporan Data Transaksi Usaha WP Secara Elektronik
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta Sosialisasikan Pelaporan Data Transaksi Usaha WP Secara Elektronik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan Kebijakan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik (e-Lapor Pajak) yang maksudnya adalah kebijakan dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang disesuaikan mengikuti perkembangan informasi, komunikas, teknologi, dan inovasi yang semakin maju kompetitif, dan terintegrasi. Kepala Pusat Data dan Informasi Pajak Daerah, M Aris Firmasyah mengatakatan pelaporan data transaksi usaha yang dilakukan oleh wajib pajak melalui online system dapat meningkatkan pengawasan, transparansi serta efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. "Adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemungutan pajak, sehingga tercipta suatu basis data perpajakan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik," ujarnya di Ruang Bapenda Jakarta di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 16 Jakarta Pusat. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 September 2019 dengan kebijakan seperti :  Wajib pajak yang memiliki transaksi usaha hotel, restoran, parkir, dan hiburan termasuk hiburan insidentil, wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik.  Wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan law enforcement di bidang perpajakan berupa : a. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan; b. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah; dan c. tidak dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Wajib Pajak yang dapat melayani pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing.  Selain tindakan law enforcement di bidang perpajakan, wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan sanksi administrasi di bidang perizinan usaha berupa pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan tetap izin usaha oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan surat rekomendasi dari : a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha hotel, restoran dan hiburan; b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha rumah kos; dan c. Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha parkir di luar ruang milik jalan. Proses pelaporannya yaitu perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini merekam setiap data transaksi usaha wajib pajak secara online untuk selanjutnya dikirim kepada sistem informasi pajak daerah BPRD sebagai laporan data transaksi usaha wajib pajak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal transaksi. Total target objek pajak yang akan dipasang perangkat pelaporan data transaksi usaha secara elektonik ini berjumlah + 6.500 objek. Saat ini, bank yang telah bekerja sama dalam pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini yaitu : Bank DKI, Bank BRI, dan Bank BNI. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat atau wajib pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik diberikan apresiasi berupa pemublikasian sebagai Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah daerah. (Humas BPRD)

Selengkapnya
×