background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
BPRD menjadi Bapenda DKI Jakarta Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD menjadi Bapenda DKI Jakarta Tahun 2020

Perubahan nomenklatur BPRD menjadi Bapenda disesuaikan dengan dasar aturannya yaitu dari Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Derah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Memasuki 2020 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah berikut ini: Kepala Badan, Wakil Badan dan Sekretariat Badan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pendapatan Pajak I, Bidang Pendapatan Pajak II, Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD, Bidang Peraturan dan Unit Pelaksana Teknis: Pusat Data dan Informasi Pendapatan 5 Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi DKI Jakarta 43 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 5 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor UPP PKB & BBN-KB) Langkah awal di tahun 2020 Bapenda akan melanjutkan kerja sama dengan aparatur lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah tahun 2020. Plt. Kepala Bapenda DKI Jakarta Sri Haryati berharap langkah sejak awal tahun 2020 ini merupakan upaya agar penerimaan 13 jenis pajak daerah tercapai sesuai target yang ditetapkan. "Penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp50,1 triliun dan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan, layanan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), layanan kesehatan (Kartu Jakarta Sehat), peningkatan kesejahteraan warga Jakarta seperti Kartu Disabilitas, Kartu Lansia dan lain-lain," ujar Sri Haryati dalam keterangan resmi, diterima Selasa (28/1/2019). Sri mengungkapkan Bapenda Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan apartur lurah dan camat di lima wilayah kota serta kabupaten guna optimalisasi penerimaan ke-13 jenis pajak daerah tahun 2020. Menurut Sri kerja sama dengan aparatur wali kota terbukti efektif sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sejak beberapa tahun sebelumnya tercapai maksimal. "Jadi keterlibatan aparatur lurah dan camat lebih ditingkatkan sehingga penerimaan per jenis pajak daerah lainnya lebih optimal lagi di awal tahun 2020," ungkap Sri. Untuk itu, lanjut Sri, pihaknya akan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah agar dikeluarkan intruksi kepada lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak tahun 2020. "Kami menargetkan di bulan awal tahun 2020 kerja sama melibatkan aparatur lurah dan camat direalisasikan melalui instruksi Sekda sehingga warga menunaikan kewajiban pembayaran pajak sebelum akhir tahun 2020," tambahnya. Berikut ini data realisasi pendapatan daerah sektor pajak DKI Jakarta pada 2019 dan targetnya di tahun 2020 : Pajak Kendaraan Bermotor Target 2019 Rp8,8 triliun Realisasi 2019 Rp8,84 triliun Target 2020 Rp9,5 triliun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Target 2019 Rp5,65 triliun Realisasi 2019 Rp5,403 triliun Target 2020 RpRp5,9 triliun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Target 2019 Rp1,275 triliun Realisasi 2019 Rp1,262 triliun Target 2020 Rp1,4 triliun Pajak Air Tanah Target 2019 Rp110 miliar Realisasi 2019 Rp125 miliar Target 2020 Rp120 miliar Pajak Hotel Target 2019 Rp1,8 triliun Realisasi 2019 Rp1,76 triliun Target 2020 Rp1,95 triliun Pajak Restoran Target 2019 Rp3,55 triliun Realisasi 2019 Rp3,651 triliun Target 2020 Rp4,2 triliun Pajak Hiburan Target 2019 Rp850 miliar Realisasi 2019 Rp860 miliar Target 2020 Rp1,1 triliun Pajak Reklame Target 2019 Rp1,05 triliun Realisasi 2019 Rp1,079 triliun Target 2020 Rp1,325 triliun Pajak Penerangan Jalan Target 2019 Rp810 miliar Realisasi 2019 Rp814 miliar Target 2020 Rp1,025 triliun Pajak Parkir Target 2019 Rp525 miliar Realisasi 2019 Rp537 miliar Target 2020 Rp1,35 triliun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Target 2019 Rp9,5 triliun Realisasi 2019 Rp5,735 triliun Target 2020 Rp10,6 triliun Pajak Rokok Target 2019 Rp620 miliar Realisasi 2019 Rp610 miliar Target 2020 Rp650 miliar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Target 2019 Rp10 triliun Realisasi 2019 Rp9,642 triliun Target 2020 Rp11 triliun Total Target 2019 Rp44,5 triliun Total Realisasi 2019 Rp40,2 triliun Total Target 2020 Rp50,1 triliun

Selengkapnya
Pergub Terbaru 2019, Tata Cara Pemungutan PBBKB DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Pergub Terbaru 2019, Tata Cara Pemungutan PBBKB DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada 71 wajib pajak (WP) distributor bahan bakar yang berada di Ibukota. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi BPRD DKI Jakarta, Mulyo Susongko mengatakan, Pergub Nomor 99 tahun 2019 mulai berlaku pada 23 September 2019 setelah Pergub Nomor 65 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dicabut. Penerapan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dibebankan saat ini kepada WP sebesar lima persen di semua sektor baik industri, pertambangan dan kehutanan, serta transportasi dan kontraktor jalan. "Perhitungan dahulu sektor industri lima persen x 17,17 persen, sektor pertambangan dan kehutanan lima persen x 90 persen, sektor transportasi dan kontraktor jalan lima persen, sekarang penerapannya sebesar 5 (lima) persen tanpa adanya pengenaan per sektor lagi," ujarnya, Rabu (13 November 2019). Ia berharap, dengan adanya pergub baru ini, realisasi penerimaan pajak di sektor PBBKB dapat tercapai. Jatuh tempo wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Apabila terlambat akan terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan. "Kita juga dorong wajib pajak untuk manfaatkan pembayaran dan pelaporan pajak secara online melalui website https://pajakonline.jakarta.go.id/wp/pbbkb," tandasnya. Sekadar diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, PBBKB ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun dan terealisasi hingga 12 November 2019 sekitar Rp 1 triliun atau 81 persen. (UPPLI/BJ)    

Selengkapnya
Layanan e-Samsat DKI Jakarta melalui ATM
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Layanan e-Samsat DKI Jakarta melalui ATM

Kini Layanan e-Samsat DKI Jakarta sudah melalui Layanan ATM Bank DKI dan aplikasi Jak One Bank DKI, ATM BNI, ATM BTN, ATM BRI, ATM Maybank dan ATM Bukopin. Layanan ini untuk pengesahaan STNK Tahunan melalui ATM. Layanan e-SAMSAT melalui ATM Bank dipastikan Identitas kendaraan sesuai data KTP, STNK, BPKB Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor. kemudian batas waktu penukaran struk pembayaran yaitu 30 hari dan apabila tidak dilakukan pengesahaan STNK di Kantor Samsat terdekat. Maka, kendaraan dinyatakan tidak sah secara operasional. Berikut link tata caranya: e-SAMSAT-Jakarta-6-channel

Selengkapnya
Cara Menggunakan Samsat Online Nasional via Kendaraan DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Cara Menggunakan Samsat Online Nasional via Kendaraan DKI Jakarta

Samolnas adalah layanan jaringan elektronik untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan. Selain itu, Samolnas juga dapat melakukan pembayaran secara online untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Melalui layanan Samsat Online Nasional tentunya akan lebih memudahkan masyarakat pemilik kendaraan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya karena telah bekerja sama dengan bank daerah, bank BUMN, dan juga bank swasta. Melalui Samsat Online Nasional wajib pajak/pemohon diharuskan mengunduh aplikasi Samsat Online Nasional di Google Play. Karena hanya melalui aplikasi Samsat Online Nasional tersebut, wajib pajak/pemohon mendapatkan kode bayar untuk melakukan pembayaran pajak melalui ATM/E-banking. Kode bayar yang diterima oleh wajib pajak/pemohon hanya berlaku selama 2 jam semenjak dikeluarkan oleh aplikasi Samsat Online Nasional, apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran kode bayar akan tidak dapat digunakan (kadaluarsa) sehingga jika akan melakukan pembayaran wajib pajak/pemohon harus melakukan pendaftaran ulang via aplikasi Samsat Online Nasional. Berikut menu yang ada pada aplikasi Samolnas: 1. Pendaftaran Menu ini digunakan untuk melakukan pendaftaran, penetapan pajak PKB, SWDKLLJ, dan mendapatkan kode bayar. 2. Info Proses Menu ini berguna untuk mengetahui proses yang sudah kamu lakukan. 3. Info Pajak Menu yang satu ini berguna untuk mendapatkan informasi besaran PKB dan SWDKLLJ. 4. E-TBPKB Menu ini akan menampilkan tanda bukti pelunasan pembayaran secara elektronik atau virtual. 5. E-Pengesahan STNK Untuk menu ini, akan menampilkan pengesahan STNK secara elektronik atau virtual. 6. Pindah Bukti Menu ini digunakan untuk memindahkan E-Pengesahan STNK dan E-TBPKB dari satu ponsel ke ponsel yang lain. 7. Pengaduan Menu ini digunakan untuk menyampaikan pengaduan tentang pelayanan Samolnas berupa kritik dan saran. 8. Panduan Menu yang terakhir ini tentu saja berisi panduan penggunaan aplikasi Samolnas. Samsat Online Nasional ini memiliki perbedaan dengan layanan E-Samsat Jakarta dimana data pemilik rekening harus sama dengan data pemilik kendaraan yang tertera di STNK sedangkan pembayaran Samsat Online Nasional bisa dilakukan melalui ATM/e-banking milik sendiri atau orang lain. Dibawah ini adalah tampilan dari Aplikasi Samsat Online Nasional, sebagai berikut : Setelah membayar pajak kendaraan melalui ATM/E-banking, ada prosedur pengesahan STNK yang harus diikuti oleh wajib pajak/pemohon, meliputi : 1. Menyerahkan persyaratan di loket pengesahan 2. Petugas akan melakukan input data pada aplikasi Samsat Online Nasional dengan memasukkan Noreg/Nopol 3. Setelah identitas pemilik dan kendaraan serta status pembayaran muncul pada layar komputer maka petugas akan melakukan pengesahan STNK dengan membubuhkan stiker/cap/elektronik pada kolom pengesahan di STNK 4. Selanjutnya petugas akan melakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Batas waktu untuk penukaran struk bukti pembayaran dengan SKPD asli sekaligus melakukan pengesahan STNK adalah 30 hari dihitung dari tanggal dikeluarkannya struk bukti tersebut. Pengesahan STNK hanya dapat dilakukan pada Samsat daerah asal dimana kendaraan terdaftar contohnya kendaraan yang terdaftar di wilayah Selatan tidak dapat melakukan pengesahan STNK di wilayah Utara. Selain itu, ketika mengajukan pengesahan STNK ke kantor Samsat maka wajib pajak/pemohon harus dapat menunjukkan KTP asli sesuai dengan data di STNK dan BPKB, bila tidak dapat menunjukkan maka : 1. Melakukan proses balik nama, 2. Dilakukan blokir sehingga tahun berikutnya kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran melalui Samsat Online Nasional dan harus melakukan balik nama. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Korlantas Polri menggencarkan sosialisasi layanan Samsat Online Nasional (Samolnas) kepada para wajib pajak di Ibu Kota. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, layanan tersebut memudahkan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.  

Selengkapnya
Awal Tahun, Bapenda Jakarta Koordinasi Lurah dan Camat Capai Target 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Awal Tahun, Bapenda Jakarta Koordinasi Lurah dan Camat Capai Target 2020

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta akan melanjutkan kerja sama dengan aparatur lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah tahun 2020. Plt. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pihaknya sejak awal tahun 2020 berupaya maksimal agar penerimaan 13 jenis pajak daerah tercapai sesuai target yang ditetapkan. "Penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020 sebesar 50.1 triliun dan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan, layanan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), layanan kesehatan (Kartu Jakarta Sehat), peningkatan kesejahteraan warga Jakarta seperti Kartu Disabilitas, Kartu Lansia dan lain-lain," ujar Sri Haryati, Senin (26/1). Ia mengungkapkan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan apartur lurah dan camat di lima wilayah kota serta kabupaten guna optimalisasi penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020. Sebab, menurut Sri, kerja sama dengan aparatur Walikota terbukti efektif sehingga penerimaan PBB P2 sejak beberapa tahun sebelumnya tercapai maksimal. "Jadi, keterlibatan aparatur lurah dan camat lebih ditingkatkan sehingga penerimaan perjenis pajak daerah lainnya lebih optimal lagi di awal tahun 2020," tuturnya. Untuk itu, lanjut Sri, pihaknya akan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah agar dikeluarkan intruksi kepada lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak tahun 2020. "Kami menargetkan di bulan awal tahun 2020, kerja sama melibatkan aparatur lurah dan camat direalisasikan melalui intruksi Sekda sehingga warga menunaikan kewajiban pembayaran pajak sebelum akhir tahun 2020," tambahnya.

Selengkapnya
Bapenda Jakarta Gencarkan Pelaporan Pajak Online
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta Gencarkan Pelaporan Pajak Online

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta terus menggencarkan penerapan sistem pelaporan pajak secara online untuk empat jenis pajak daerah. "Sistem pelaporan pajak secara online ini memudahkan kami dalam melakukan pemantauan, " Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jalarta, Sri Haryati mengatakan, pelaporan pajak untuk empat jenis pajak daerah seperti restoran, hiburan, hotel dan parkir secara online ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah perbankan milik pemerintah yakni Bank DKI, Mandiri dan BRI. "Pelaporan pajak secara online ditujukan kepada objek yang melakukan penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari empat jenis pendapatan daerah yakni restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir," ujar Sri Haryati, Selasa (21/1). Ia mengungkapkan, dengan penerapan pelaporan pajak secara online tersebut membuat pihaknya semakin mudah dalam melakukan pemantauan terhadap wajib pajak. Sebab, dengan sistem pelaopran semacam ini, laporan akan muncul setiap satu jam sekali dan langsung terinput ke dalam sistem pelaporan di kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. "Sistem pelaporan pajak secara online ini memudahkan kami dalam melakukan pemantauan," tandasnya. Source Beritajakarta

Selengkapnya
×