background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Bapenda Jakarta gelar Sensus Pajak Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta gelar Sensus Pajak Tahun 2020

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta akan menggelar sensus pajak daerah pada pertengahan Februari 2020 mendatang. "Sensus pajak ini kami lakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah," Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, sensus atau pendataan digelar untuk mengetahui kondisi terkini objek pajak. "Sensus pajak ini kami lakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah," ujar Sri, Senin (20/1). Sementara Sekretaris Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Pilar Hendrani menuturkan, sensus pajak daerah akan dilaksanakan selama enam bulan dengan sistem swakelola yang melibatkan peran serta perguruan tinggi negeri. "Untuk pelaksanaan surveinya kami melibatkan 1.250 mahasiswa dari Universitas Indonesia," tuturnya. Selain itu, untuk pelaksanaan sensus pajak daerah pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Dalam hal ini pihak ADB membantu untuk pembuatan sistem sehingga pelaksanaan sensus pajak daerah dapat terlaksana dengan tepat dan baik. Ia menambahkan, untuk pendataan akan dimulai dari objek pajak tanah yang tersebar di lima wilayah kota Jakarta. "Dari pendataan objek pajak ini, kita bisa mengetahui kondisi terkini apakah di lahan tersebut berdiri reklame atau bangunan rumah pribadi atau tempat usaha yang menjadi potensi penerimaan pendapatan baru tahun 2021 mendatang," tandasnya. Source: Beritajakarta.id

Selengkapnya
Insentif Pajak BBN-KB Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Insentif Pajak BBN-KB Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Tahun 2020

[caption id="attachment_380409" align="aligncenter" width="1280"] Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi Pers tentang Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020, yang memuat kebijakan Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/1). Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta didampingi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri haryati yang juga selaku Plt. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.[/caption]   PRESS RELEASE Pajak daerah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan daerah. Pajak selain mempunyai fungsi anggaran atau budgetair untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daaerah juga mempunyai fungsi mengatur atau reguleren. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, salah satunya kebijakan pemerintah daerah terkait penggunaan kendaraan bebas emisi di kota Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan sekaligus turut serta dalam mendukung, mengatur dan mengendalikan kualitas udara di kota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan insentif pajak daerah yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. Kendaraan Bermotor Listrik Bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. Kebijakan pajak daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu atas jual beli, tukar menukar, hibah, atau warisan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) roda empat maupun roda dua diberikan insentif berupa tidak dikenakan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum. Untuk kendaraan jenis Hybrid atau sejenis semi listrik lainnya, tidak bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak ini. Insentif pajak daerah ini diberikan secara otomatis dalam sistem Pemungutan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas insentif pajak daerah ini di kantor-kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor atau kantor SAMSAT yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Berdasarkan basis data replikasi PKB dan BBN-KB per tanggal 20 Januari 2020, jumlah kendaraan bermotor listrik yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta sebanyak 669 unit yang terdiri dari 631 kendaraan roda dua dan 38 kendaraan roda empat.   MEREK JENIS KENDARAAN JUMLAH KENDARAAN BYD MINIBUS 25 EMOTO SEPEDA MOTOR 42 EMOTO SEPEDA MOTOR 567 EMOTO SEPEDA MOTOR 15 GOVECS SEPEDA MOTOR 1 TERRA MOTO SEPEDA MOTOR 6 TESLA SEDAN 4 TESLA JEEP 5 TESLA JEEP 3 TESLA MINIBUS 1 TOTAL 669   Kebijakan yang tertuang dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 ini, mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Bagi masyarakat yang yang berencana untuk membeli kendaraan bermotor berbasis listrik baik roda dua maupun roda empat dapat menikmati insentif pembebasan pajak BBN-KB dan dengan menggunakan kendaraan bermotor berbasis listrik turut serta mendukung dan mewujudkan udara kota Jakarta yang bebas emisi.   (Pusdatin Bapenda DKI Jakarta)

Selengkapnya
BPRD Jakarta Kerja Bakti dan Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir di Bintaro
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Jakarta Kerja Bakti dan Salurkan Bantuan Bagi Korban Banjir di Bintaro

Badan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta  melakukan kegiatan kerja bakti bersama dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Komplek IKPN, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Minggu (5/1).   Seluruh pegawai BPRD Jakarta kerja bakti untuk membantu membersihkan lokasi yang terdampak banjir serta memberikan bantuan yang diserahkan berupa puluhan kasur, mukenah, selimut, sarung, pampers dan bahan makanan kebutuhan bayi, serta pakaian. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syarifuddin mengatakan, instuksi Gubernur DKI Jakarta dalam kegiatan kerja bakti dan memberikan bantuan serta bantuan ini merupakan hasil penggalangan dana pegawai pajak sebagai bentuk kepedulian kepada warga korban banjir. "Semoga bantuan dari hasil penggalangan dana pegawai pajak yang disalurkan dapat bermanfaat meringankan sedikit beban warga terdampak banjir," ujarnya. Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matalli, menyampaikan terima kasih atas bantuan disalurkan petugas pajak dan seluruh pihak untuk membantu warga terdampak banjir. "Seluruh bantuan yang terkumpul, didistribusikan kembali ke seluruh posko pengungsian se Jakarta Selatan," pungkasnya. (BJ/HumasPajakJakarta)

Selengkapnya
Hasil Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Hasil Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta Tahun 2020

Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk Tahun Anggaran 2020, yang dijadwalkan Kamis (26/12/2019) pada hari Jumat (27/12/2019) ini telah diumumkan hasilnya di website BPRD Jakarta. Pengumuman penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun Anggaran 2020 sebanyak 586 Orang yang telah selesai diseleksi dan dinyatakan telah melengkapi persyaratan administrasi. Hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat. (HumasBPRD) Berikut hasil pengumuman PJLP BPRD DKI Jakarta. Klik PENGUMUMAN-PJLP TAHUN 2020

Selengkapnya
BPRD DKI Tetap Razia Pajak Mobil Mewah Meski Libur Natal dan Tahun Baru
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD DKI Tetap Razia Pajak Mobil Mewah Meski Libur Natal dan Tahun Baru

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerjunkan petugas untuk melakukan penagihan aktif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama libur cuti bersama. "Kami memanfaatkan waktu libur untuk mencari potensi penerimaan pajak daerah" Petugas pajak tersebut ditugaskan untuk melakukan penempelan stiker terhadap penunggak PKB di lokasi parkir perkantoran, apartemen, mal dan rumah-rumah di Ibukota. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, penagihan aktif terhadap para penunggak PKB ini bagian dari optimalisasi penerimaan pajak daerah. "Kami memanfaatkan waktu libur untuk mencari potensi penerimaan pajak daerah,” ujarnya, Selasa (24/12). Ia menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan bagi penunggak PKB dimulai dari penempelan stiker hingga penerapan law enforcement. “Setelah dipasangi stiker, kami akan beri peringatan. Bila tidak diindahkan kita keluarkan surat paksa hingga penyitaan," katanya. Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Friesmount Wongso menuturkan, stiker yang ditempelkan ke penunggak PKB tidak diperkenankan dicopot sebelum adanya pelunasan pajak. "Itu bentuknya segel. Jika dilepas bisa dipidana pengerusakan segel," tandasnya. Sekadar diketahui, hingga kini, realisasi penerimaan PKB telah mencapai Rp 8,6 triliun dari target Rp 8,8 triliun yang telah ditetapkan tahun ini. (BJ/HumasPajakJakarta)

Selengkapnya
Gandeng KPK dan Kejaksaan RI, BPRD Jakarta Giat Tempeli Stiker Penunggak Pajak
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Gandeng KPK dan Kejaksaan RI, BPRD Jakarta Giat Tempeli Stiker Penunggak Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi Pajak Daerah untuk berupaya mengejar piutang-piutang pajak yang belum dibayarkan para penunggak pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syarifuddin mengatakan upaya penagihan pajak daerah langsung kepada wajib pajak BPRD Jakarta bersama Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. "Kita kerja sama dengan KPK dan dengan Kejati DKI untuk bersama-sama melakukan penagihan. Kalau yang sudah kita peringatkan berkali-kali kita akan panggil," katanya di Jakarta. Dalam hal ini, Faisal menyebut, saat ini untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sedang melakukan razia pajak kendaraan dengan cara `door to door` dari kerumah hingga ketempat keramaian seperti parkiran-parkiran mal di Jakarta dengan penempelan stiker penunggak pajak dimobilnya. Serta pajak daerah lainnya dilakukan penempelan stiker hingga diterjunkan petugas jurusita pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Penempelan stiker penunggak pajak ini dilakukan langsung pada kendaraan yang menunggak pajak karena tidak bisa memanfaatkan program pemutihan yang dilakukan dari tanggal 16 september 2019 lalu yang sudah kita sosialisasikan, dan para penunggak pajak lainnya,"tegasnya. Faisal menyebut razia kendaraan dan pajak lainnya terus digelar rutin hingga akhir Desember 2019 karena pada tahun 2020 mendatang, BPRD akan menerapkan law enforcement bagi para penunggak pajak. "Setelah dipasangi stiker, kami akan beri peringatan kepada pemilik kendaraan. Setelah kami beri peringatan, bila tidak bayar juga maka dengan surat paksa, kami bisa sita mobilnya atau lelang," ujar Faisal.   Hal itu diharapkan terus dimanfaatkan masyarakat untuk mau membayarkan pajaknya karena kami sudah mengeluarkan Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 30 Desember 2019 dengan manfaat yang didapat oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan kebijakan yaitu: Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah : 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta 3. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25% mulai tahun 2013 s.d 2016, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 9 Jenis Pajak Daerah : 1. Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 sampai dengan ketetapan pajak tahun 2018, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran 2. PKB dan BBN-KB sampai dengan tahun 2019, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. "Karena biasanya masyarakat itu membayarkan di akhir-akhir. Jadi kita lihat nanti di akhir tahun sembari kita ingatkan dan sosialisasi terus," tandasnya. (humaspajakjakarta)

Selengkapnya
×