background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Selamat Hari Pajak Bersama
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Selamat Hari Pajak Bersama

Selamat Hari Pajak 14 Juli 2020. Mari bersama-sama dalam membangun daerah yang lebih baik lagi dengan berkontribusi membayar pajak daerah di DKI Jakarta. Bersama Pajak kita wujudkan #JakartaTangguh   [caption id="attachment_380620" align="aligncenter" width="1280"] Hari Pajak Bersama[/caption]

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2020 Wilayah Jakarta Utara
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2020 Wilayah Jakarta Utara

Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Adminstrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan Bapak Walikota, khususnya kepada para wajib pajak Badan/Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan warga Kota Jakarta Utara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi ini. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan pembayaran pajak PBB-P2 tahun 2020. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 berlokasi di Kantor Walikota Jakarta Utara. Undangan terdiri tadi 108 Wajib Pajak yang total Nilai Ketetapan PBB-P2 nya sampai dengan Rp. 215 Milyar yang tersebar di Kecamatan CIilincing, Koja, Tanjung Priok, Penjaringan, Kelapa Gading, Pademangan. Beberapa kebijakan dibidang pajak daerah  dan penerimaan PBB P2 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut: Kebijakan PBB P2 Sehubungan dengan wabah Pandemi Covid 19, Pemprov DKI  Jakarta memberikan beberapa kebijakan relaksasi atau stimulus di bidang Pajak daerah, yaitu: PBB P2 tahun 2020 sama dengan PBB P2 tahun 2019, sehingga tidak ada kenaikan PBB P2 pada tahun 2020. (Pergub 30/2020) Bagi para pelaku usaha yang terkena dampak Pandemi Covid 19, diberi pengurangan Pokok Pajak sampai dengan maksimal 50% dari Pokok Pajak (Pergub 33/2020) Diberikan penghapusan atas sanksi denda/bunga atas tunggakan pajak, sepanjang pokok pajaknya dilunasi paling lambat tanggal 29 Mei 2020 (Pergub 36/2020) 2. Target dan Realisasi PBB P2 tahun 2020 Target PBB P2 Wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebesar Rp 2,599 trilyun atau sebesar 23,62% dari target PBB tingkat Provinsi DKI Jakara sebesar Rp11 Trilyun (Peringkat kedua tertinggi dari 5 wilayah DKI Jakarta) Realisasi penerimaan PBB P2 sampai dengan 31 Juli 2020 baru mencapai 18,48% atau sebesar Rp 480 milyar, dan alhamdulillah terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp 34milyar dibanding realisasi sampai dengan 31 Juli 2019 sebesar Rp 446milyar Dalam sepuluh hari terakhir ini terdapat penerimaan sebesar Rp 90 milyar sehingga sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 realisasi penerimaan sebesar Rp 570milyar (21,93%). Alhamdulillah dibanding wilayah Kota lain, Kota jakarta Utara masih menduduki peringkat pertama untuk penerimaan PBB P2. Ini semua adalah berkat partisipasi dari Bapak Ibu Wajib Pajak yang hadir dalam acara Video Conference ini. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para Wajib Pajak. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2019, untuk seluruh DKI Jakarta, ada 5 kecamatan yang target PBB nya tercapai, dan dari Jakarta Utara yaitu Kecamatan Koja. [caption id="attachment_380687" align="aligncenter" width="1280"] Penghargaan dari Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak[/caption] [caption id="attachment_380686" align="aligncenter" width="1280"] Penghargaan dari Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak[/caption] [caption id="attachment_380685" align="aligncenter" width="1280"] Penghargaan dari Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak[/caption] [caption id="attachment_380684" align="aligncenter" width="1280"] Penghargaan dari Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak[/caption] [caption id="attachment_380682" align="aligncenter" width="1280"] Video confernce Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2020[/caption] [caption id="attachment_380683" align="aligncenter" width="1280"] Video confernce Walikota Jakarta Utara kepada Wajib Pajak PBB-P2 Tahun 2020[/caption]

Selengkapnya
Jatuh Tempo PBB-P2 Tahun 2020
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Jatuh Tempo PBB-P2 Tahun 2020

  Jangan lupa bahwa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada tanggal 30 September 2020. Segera bayar pajak anda jangan tunggu jatuh tempo. Pajak yang anda bayarkan adalah sumber dana bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi covid-19.   [video width="848" height="480" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2020/08/Jatuh-Tempo-PBB-P2.mp4"][/video]

Selengkapnya
Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H.

Selengkapnya
Bapenda Mendengar
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Mendengar

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan acara Diskusi Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Dengan Tema “Bapenda Mendengar”. Kegiatan acara tersebut berlokasi di Ruang Serbaguna Lt.2 Gedung Dinas Teknis Abdul Muis pada hari Senin, 31 Agustus 2020. Dengan dihadiri 50 peserta yang terdiri dari beberapa asosiasi dan wajib pajak di DKI Jakarta. Acara tersebut bertujuan menghimpun aspirasi dari wajib pajak sekaligus bersilahturahmi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berharap seluruh komponen bisa tetap semangat dan saling bantu membantu dalam membayarkan pajak nya untuk menuju Jakarta tangguh. [video width="854" height="480" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2020/09/Diskusi-bersama-Kepala-Bapenda.mp4"][/video]

Selengkapnya
Pandemi Covid 19 dan Pajak
9 months ago
Pelayanan Terpadu

Pandemi Covid 19 dan Pajak

[caption id="attachment_380731" align="aligncenter" width="6000"] Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  Mohammad Tsani Annafari[/caption] PANDEMI Covid 19 benar-benar membuat pemungut pajak menghadapi dilema. Di satu sisi, peningkatan belanja publik yang begitu tinggi untuk menanggulangi Covid-19, memberikan tuntutan besar akan tercapainya target pendapatan. Di sisi lain, rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat, juga menuntut pemungut pajak membuka ruang bagi relaksasi kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai empati atas beban masyarakat selama masa pandemic, sekaligus sebagai stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi. Di hari-hari ini, meja kantor pajak mulai dibanjiri berbagai permohonan keringanan pajak. Seruan untuk mengurangi pungutan pajak, diam-diam juga mulai mengalir dari berbagai kanal kepentingan di tingkat atas. Mereka yang ingin mengurangi pajak, berargumen bahwa pengurangan pajak akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Karena dalam jangka pendek akan memicu terjadinya investasi yang akan memberikan kemanfaatan jangka panjang bagi perkenonomian masyarakat (trickle down effect). Mereka berpandangan, jika dalam kondisi tanpa pandemi saja pengurangan pajak sangat disarankan, apalagi di masa pendemi, dimana kemampuan ekonomi masyarakat sangat berkurang dan pergerakan ekonomi cenderung mengarah pada terjadinya resesi. Sepintas, argumentasi tersebut terlihat sangat mengena. Oleh karena itu, doktrin pengurangan pajak untuk semua demi pertumbuhan ekonomi dan meredam resesi, makin banyak digunakan di hari-hari belakangan ini, terutama oleh kalangan pengusaha berpengaruh. Namun demikian ada banyak hal yang perlu dicatat bersama. Hal ini agar hal tersebut tidak menjadi persepsi, sebagai praktik yang serta merta harus dilakukan, karena justru akan dapat berdampak buruk pada program pemulihan ekonomi. Pertama, bagi wajib pajak yang sudah mapan dan berkecukupan. Situasi pandemi secara ekonomi sebenarnya hanya akan melahirkan praktik mengurangi isi tabungan dan menahan belanja saja. Sedangkan bagi wajib pajak dengan kemempuan ekonomi menengah dan lemah, pandemi ini betul-betul membuat tidak ada uang yang bisa ditabung dan bahkan mendorong mereka terjebak pada praktik rentenir karena kebutuhan cash flow yang mendesak. Dengan demikian, pengurangan pajak jika dilihat sebagai bentuk insentif keuangan, sebenarnya menghasilkan dampak yang berbeda pada kelompok atas yang mapan, dibanding kelompok menengah ke bawah. Penambahan insentif bagi kelompok atas yang mapan hanya akan menghasilkan tambahan tabungan atau konsumsi tersier. Sedangkan bagi kelompok menengah ke bawah, yang merupakan komposisi mayoritas masyarakat kita, justru akan menghasilkan belanja riil yang langsung dikonsumsi dan berpeluang besar mendorong laju pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan. Pendapat ini sejalan dengan argumen pemenang Nobel Joseph Stiglitz dalam karya tulisnya yang berjudul, Inequality and Economic Growth (2016), yang menyatakan bahwa uang di kantong kelompok menengah ke bawah-lah, yang cenderung memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Dengan demikian, pengurangan pajak hendaknya tidak dilakukan secara pro-rata, namun harus bercermin pada prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, dimana pajak haruslah dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Praktik-praktik penghapusan pajak dan pemutihan denda secara massal dan berbasis threshold atau profesi misalnya, sebaiknya dikalibrasi secara mendalam. Misalnya, pemberian pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) bagi profesi tertentu, seperti dosen. Hal ini karena ada banyak orang kaya dan mapan yang juga berprofesi sebagai dosen dan kurang layak untuk mendapatkan pembebasan tersebut. Di era pandemi ini, dimana semangat gotong royong terus digaungkan, adalah sebuah ironi moralitas, apabila seorang yang memiliki 5 rumah tetap mengajukan permohonan pembebasan PBB, hanya karena regulasi yang ada memungkinkan. Padahal yang bersangkutan masih memiliki kemampuan dan telah diuntungkan oleh kenaikan harga property yang berlipat, sebagai dampak pembangunan yang danai pajak. Kedua, sangat penting untuk dipahami bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat bergantung pada pendapatan pajak agar tetap dapat melaksanakan pelayanan publik secara prima. Peningkatan pengurangan pajak, hakikatnya juga secara tidak langsung mengurangi kemampuan pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Padahal di era pandemi ini, kebutuhan untuk penyelenggaran pemerintahan dan layanan publik justru makin meningkat. Bagi pemerintah pusat, pelebaran defisit akibat penurunan penerimaan pajak, mungkin masih bisa ditutup dengan tambahan utang. Namun tidak demikian bagi pemerintah daerah. Pengurangan pajak akan berdampak besar pada postur APBD di daerah. Ini karena tidak tersedia instrumen mengajukan utang yang sifatnya fleksibel, meskipun belakangan ini pemerintah pusat telah memperkenalkan sejumlah skema utang baru secara terbatas pada sejumlah daerah. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa pengajuan pengurangan pajak, hakikatnya secara tidak langsung mendorong timbulnya penambahan utang negara bagi pemerintah pusat. Selain itu juga mengurangi kemampuan pemerintah, baik pusat dan terutama pemerintah daerah, dalam memberikan layanan publik yang prima bagi masyarakat luas yang ironisnya justru makin dibutuhkan di era pandemi Covid-19. Dengan demikian, pelunasan pajak tepat waktu, serta menahan diri dari pengajuan pengurangan pajak, hakikatnya merupakan wujud konkrit dari semangat gotong royong untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Semua pihak haruslah saling memahami. Situasi pandemi ini menuntut kita semakin peka, bahwa sekecil apapun kontribusi pajak kita sangat berarti bagi masyarakat. Mungkin Inilah saat terbaik bagi kalangan mampu untuk berbagi kenikmatan panjang yang sudah kita peroleh selama ini, dengan mereka yang lebih membutuhkan. Dan sekali lagi membayar pajak tepat waktu tanpa pengurangan adalah salah satu bentuk nyata dari semangat gotong royong itu yang merupakan cermin kebijakan kemanusian kita. Karenanya mari menjadi orang bijak dengan taat pajak. Penulis adalah Kepala Badan Pendapatan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan mantan Penasihat KPK. (Sumber JawaPos.com)  

Selengkapnya
×