background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Dispenda Kota Banjarmasin mencanangkan Online Sistem
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dispenda Kota Banjarmasin mencanangkan Online Sistem

[caption id="attachment_375131" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Kota Banjarmasin[/caption] Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Maret 2016 dalam rangka mencari informasi terkait dengan sistem online Pajak Daerah. Kunjungan Kerja ini  dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin  Ibu Mahliana  dan diterima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Ibu Erma Sulistianingsih. Dalam acara diskusi disampaikan oleh pimpinan tim kunjungan Dispenda Kota Banjarmasin tentang permasalahan pelaksanaan pajak online di Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel. Data yang didapatkan dirasakan masih belum optimal, berkenaan dengan hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ingin memperoleh masukan untuk dapat memperbaiki pengelolaan pajak online. Menanggapi permasalahan tersebut Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menyampaikan pelaksanaan pajak online di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah dirintis sejak tahun 2008 dengan target pajak online sebanyak 800 wajib pajak, dengan masa kontrak selama 5 (lima) tahun. Online System di Jakarta dahulu menggunakan alat black box dilokasi objek pajak untuk mencatat seluruh data transaksi, kemudian setelah dilakukan pengolahan data oleh vendor diserahkan kepada Dinas Pelayanan Pajak. Setelah selesai masa kontrak kerjasama dengan vendor pada tahun 2013 Pemerintah DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengatur pencatatan transaksi, pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, serta pelaporannya. Skala prioritas untuk pelaksanaan pajak online adalah wajib pajak yang sudah memiliki akses ke internet, terkait dengan hal tersebut Bank BRI memasang alat/perangkat yang dapat mencatat data transaksi dari wajib pajak yang disebut Barebone. Setelah diaktifkan alat ini akan terkoneksi dengan data center BRI dan akan mencatat seluruh data yang terinput diwajib pajak. Data transaksi tersebut akan dipakai sebagai dasar penetapan besarnya pajak yang akan dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk memonitor payment online Bank BRI tersebut Dinas Pelayanan Pajak diberi sistim CMS (Cash Management System), sistim ini dapat memantau aktivitas online system yang dilakukan oleh Bank BRI. Pada ditahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyelesaikan pajak online untuk wajib pajak yang menggunakan alat transaksi manual, merencanakan pengadaan alat pencatat transaksi penjualan, dan pemenang dari pengadaan alat tersebut adalah Telkomsigma. Alat yang akan dipasang pada wajib pajak tersebut adalah Point Of Sales (POS), alat ini akan terkoneksi dengan server Dinas Pelayanan Pajak. Untuk pemasangan alat tersebut dari instalasi, konfigurasi serta penjelasan cara pemakaian perangkat kepada wajib pajak menjadi tanggung jawab Telkomsigma, termasuk penyediaan jaringan selama 1 (satu) tahun. Saat ini pelaksanaan pemasangan perangkat e-POS baru tahap pendistribusian kepada wajib pajak bekerjasama dengan Suku Dinas Pelayanan Pajak di lima wilayah dan Unit Pelayanan Pajak Daerah. Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar dan terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 72 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. (Jumadi/Pohan) [caption id="attachment_375133" align="alignleft" width="250"] Pasar Apung di Banjarmasin[/caption]

Selengkapnya
Dispenda Sulawesi Utara Pelajari Sistem Pajak Online Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dispenda Sulawesi Utara Pelajari Sistem Pajak Online Jakarta

[caption id="attachment_375156" align="alignleft" width="276"] Penyerahan plakat Kepala UPTD Manado, Ocvy T. B. Leke ke Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI), Erma Sulistiangsih[/caption] Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinis DKI Jakarta, Senin (7/3). Kunjungan dilakukan dalam rangka koordinasi dan komparasi sistem pengelolaan samsat online di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kedatangan rombongan yang berjumlah 1 kepala UPTD Manado, Ocvy T. B. Leke dan 2 orang pegawai diterima oleh terima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI), Erma Sulistiangsih di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Kepala Unit PPLI, Erma Sulistiangsih menjelaskan tentang jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta sampai saat ini mencapai 10.5 juta kendaraan, maka dari itu pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pembayaran elektronik sebagai sebuah jawaban dalam rangka percepatan proses layanan pajak kendaraan bermotor. Bahwa tujuan dibentuknya e-SAMSAT yaitu memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor disamping layanan-layanan yang sudah ada serta memudahkan masyarakat wajib melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau pengesahan STNK setiap tahun. "Terkait penagihan aktif terhadap piutang pajak kendaraan bermotor di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, telah dilakukan pelimpahan data-data Belum Daftar Ulang (BDU) pajak kendaraan bermotor dari SAMSAT masing-masing wilayah ke Unit Pelayanan Pajak Daerah per wilayah kecamatan untuk dilakukan pengihan aktif atas tunggakan PKB tersebut," katanya. Mantan pebulutangkis dunia era 90-an ini juga menjelaskan telah beroperasinya pelayanan SAMSAT di wilayah kecamatan. Untuk sementara berada di 5 (lima) kecamatan masing-masing wilayah yaitu: Kecamatan Kemayoran, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Pulogadung dan kecamatan penjaringan khusus untuk pelayuanan perpajangan PKB. "Pajak Online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website kita di Pajak Online," tutupnya. (Anis/Pohan) Dengan sistem online pajak ini, masyarakat dimudahkan membayar pajak itu tidak harus meluangkan waktu khusus untuk pergi ke bank sehingga dapat mengganggu aktifitas lainnya. Cukup menggunakan e-banking yang terkoneksi di handphone, warga bisa menyetorkan pajak dengan mudah. Ini bentuk pelayanan Pemprov DKI menerapkan sistem online pajak dalam melayani masyarakat mengingat tuntutan kesibukan yang begitu tinggi dan padatnya lalu lintas di Ibukota sehingga dengan sistem online yang tidak mengenal waktu dan ruang, warga bisa membayarkan pajak tepat waktu Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibu kota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari provinsi ini merupakan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina. Secara fisiografis, wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikelompokkan dalam dua zona: zona selatan dan zona utara. Dataran rendah, dan dataran tinggi pada bagian selatan (dari Bolaang hingga Minahasa Utara) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Pulau Miangas, Sangihe, hingga Pulau Siau) kepulauan. Terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di Minahasa Tenggara terdapat Gunung Soputan. Di Kota Tomohon tedapat Gunung Lokon, Di Pulau Siau tedapat Gunung Karangetang. Sedangkan di Minahasa Utara terdapat gunung tertinggi yaitu Gunung Klabat di Kota Airmadidi gunung tersebut sudah lama tidak aktif, di puncaknya terdapat Danau. Seni Dan Budaya Sulawesi Utara Tari Perang Adat Minahasa, Tari Kabasaran Kabasaran adalah Tarian adat yang kebanyakan dibawakan oleh pria lengkap dengan senjata tajam berupa pedang atau tombak ini, sangat identik dengan gerakan yang meniru perkelahian ayam jantan. Tari Maengket Tari maengket adalah seni tarian rakyat Minahasa di Kota Manado yang merupakan tarian dan disertai nyanyian dengan diiringi gendang atau tambur.

Selengkapnya
Peningkatan Penyusunan Laporan Kinerja Dispenda Riau
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Peningkatan Penyusunan Laporan Kinerja Dispenda Riau

[caption id="attachment_375174" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Riau ke DPP DKI Jakarta[/caption] Dinas Pendapatan Provinsi Riau melakukan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu 23 Maret 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja (Lakip). Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Riau Hj. Deliana dan diterima oleh Kepala Unit Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih. Dalam pembahasan dibicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dokumen lapaoran kinerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, disampaikan indikator kinerja unit yang dipakai dalam perjanjian kerja dengan Gubernur oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yakni pengembangan online system, sementara di Dinas Pendapatan Provinsi Riau belum terfokus pada penyusunan laporan yang berkaitan dengan pajak daerah. Target online system di Jakarta dengan Bank BRI pada saat penetapan target pajak online ditetapkan sebanyak 10.591 wajib pajak, khusus untuk objek pajak hotel, hiburan restoran dan parkir. Dalam pemasangan online system Bank BRI lebih mengutamakan kepada wajib pajak yang sudah menggunakan sistim komputerisasi, dengan demikian terdapat wajib pajak yang belum dapat diselesaikan oleh Bank BRI khususnya wajib pajak yang masih menggunakan alat transaksi manual. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pengadaan alat pencatat transaksi untuk wajib pajak manual tersebut dengan jumlah sebanyak 5.555 unit bernama alat e-POS (electronic Point Of Sale). Perkembangan pemasangan alat tersebut saat ini sedang dipasang di banyak wajib pajak diseluruh Jakarta yang belum terlayani oleh Online System Bank BRI. Diharapkan semua alat e-POS selesai dapat tersalur dan beroperasi optimal pada bulan Juli 2016. Riau saat ini merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Saat ini peningkatan pemungutan pajak daerah terus digalakan membantu pendapatan daerah dari sektor jasa, selain pendapatan daerah dari sumber daya alam yang ada. (Jumadi/Pohan) [caption id="attachment_375173" align="alignleft" width="250"] Balai Adat Melayu Riau[/caption]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Kewenangan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Penerangan Jalan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Kewenangan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Penerangan Jalan

[caption id="attachment_375243" align="alignleft" width="250"] Gambar ilustrasi pengisian BBM di SPBU[/caption] Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB mengenakan Dasar pengenaan Pajak Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Jakarta ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah penyedia layanan listrik milik negara. PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang adalah pemasok listrik utama di Jakarta untuk Pelanggan listrik yaitu orang dan/atau badan yang menjadi milik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN atau listrik lain yang dihasilkan sendiri. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh I variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Bila tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. [caption id="attachment_375238" align="alignleft" width="150"] Contoh Struk BBM[/caption] Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama. Untuk Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen), sedangkan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pembayaran PPJ dikenakan langsung pada saat pembayaran listrik baik melalui token, ATM, atau setoran Bank dan Kantor Pos. [caption id="attachment_375239" align="alignright" width="250"] Contoh Struk tagihan listrik[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan Keputusan nomor 656 tahun 2016 tentang Kewenangan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Penerangan Jalan yang selama ini telah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 196/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pelayanan Pajak kepada para Kepala Bidang, para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak, para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan para Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBNKB dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Kewenangan tersebut adalah berupa pelayanan pendaftaran dan pelaporan pajak dimana dalam rangka mewujudkan pelayanan prima administrasi perpajakan yang salah satu diantaranya adalah memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan lokasi bagi Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, hingga pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan dengan memberikan kewenangan dalam melaksanakan pendataan, pendaftaran, pelaporan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan kepada Kepala Suku Dinas Wilayah Kota Administrasi sesuai dengan domisili kedudukan alamat Wajib Pajak. Kewenangan ini termasuk juga dalam kewenangan pengukuhan Wajib Pajak, penandatanganan surat Ketetapan, Keputusan dan surat kedinasan lainnya kepada Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Penerangan Jalan. Bidang Teknologi lnformasi Pajak Daerah melakukan penyesuaian Sistem lnformasi yang berkaitan dengan perubahan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Penerangan Jalan. Bidang Pengendalian bersama Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan lnformasi melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Penerangan Jalan atas kebijakan ini. (Pohan).

Selengkapnya
[Sosialisasi] Perlakuan Kompensasi dan Restitusi Pajak Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Perlakuan Kompensasi dan Restitusi Pajak Daerah

[caption id="attachment_375283" align="alignleft" width="250"] Pelayanan Pajak Daerah di UPPD Cilincing[/caption] Didalam praktek pemberian kompensasi pajak dapat terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, dimana hal tersebut tidak selalu mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pertimbangan atas hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah yakni dengan dikeluarkannya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah. Pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Didalam pemindahbukuan atau sering disingkat bernama Pbk adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai dan memerlukan Bukti Pbk. Pemindahbukuan ini dapat berupa kompensasi atau proses memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak daerah dengan hutang pajak. Kompensasi pajak terjadi karena kelebihan pembayaran Pajak Daerah yaitu pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pbk dapat dilakukan atas pembayaran pajak antara lain: a. Wajib Pajak yang sama atas jenis Pajak yang sama dan/ atau jenis Pajak yang berbeda; b. Wajib Pajak yang berbeda atas jenis Pajak yang sama; dan c. dalam tahun Pajak yang sama atau tahun Pajak yang berbeda. (Contoh kasus Pbk sebagaimana dimaksud tercantum dalam Contoh Kasus Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah). Pbk hanya dapat diproses atas pembayaran Pajak 5 (lima) tahun ke belakang, yang dihitung sejak tanggal pembayaran. Proses Pbk untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB-P2 hanya dapat dilakukan atas pembayaran Pajak untuk Daerah dan dilakukan setelah tanggal pengalihan BPHTB dan PBB-P2, kecuali terhadap keputusan keberatan atau putusan pengadilan yang merupakan kewenangan Daerah. Pbk dapat dilakukan sehubungan dengan: a. adanya kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) sebagai hasil dari pemeriksaan; b. keputusan atas permohonan keberatan atau banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Keberatan Pajak Daerah atau Keputusan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur; c. adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat keputusan permohonan keberatan atau putusan pengadilan pajak yang dinyatakan dalam Keputusan mengenai Pemberian Imbalan Bunga Pajak Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur; d. adanya pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah Pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah atau SPPT PBB-P2. e. adanya kesalahan pengisian SSPD baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak dan/ atau objek Pajak lain; f. adanya pemecahan setoran Pajak yang berasal dari satu SSPD menjadi setoran beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak dan/atau objek pajak; g. adanya kesalahan perekaman atau pengisian bukti Pbk oleh petugas. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pasal 6 ayat (6) Form 1 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian diharapkan agar pelaksanaan pemindahbukuan pajak dengan pembuktian yang jelas dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan Wajib Pajak. (Pohan)

Selengkapnya
×