Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
Apa perbedaan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 dengan kebijakan tahun-tahun terdahulu?
- Peningkatan ambang batas (treshold) NJOP rumah tinggal yang dibebaskan dari sebelumnya Rp1M menjadi Rp2M
- Kebijakan Pembayaran diberikan lebih dini untuk merangsang peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
- Keringanan Pokok pajak diberikan tanpa mensyaratkan adanya tunggakan.
- Wajib Pajak (PBB Rp100jt ke atas) dapat mengangsur (semua tahun pajak) tanpa mempertimbangkan adanya tunggakan pajak terdahulu
Bagaimana cara pemprov DKI Jakarta menentukan warga yang berhak menerima kebijakan tersebut?
Sasaran kebijakan tersebut sangat jelas dan spesifik, dan kebijakan diberikan berdasarkan data administrasi yang ada pada Pemprov DKI, dimana dalam kebijakan tersebut kami membedakan objek rumah tinggal dan non-rumah tinggal
Bagaimana dengan Rusnawa dan Rusunami yang ada pada peraturan sebelumnya mendapatkan pembebasan PBB-P2?
Rusunawa milik pemerintah tetap dibebaskan dari dikenakan PBB-P2
Bagaimana Pergub 42 tahun 2019 dan 19 tahun 2021 setelah ada aturan ini apakah tetap berlaku?
Betul, Pergub 42/2019 jo. 19/2021 tentang Pembebasan PBB-P2 untuk Pensiunan PNS, Dosen, Tenaga Pendidikan dll tetap berlaku.
Bagaimana sisi pengawasan untuk menentukan warga penerima kebijakan agar tidak terjadi penyelewengan atau main belakang?
Pengawasan dilakukan dgn banyak upaya, salah satunya adalah dengan melakukan pendataan, Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data perpajakan untuk tujuan penetapan pajak yang berkeadilan
Bagaimana warga yang sudah bayar PBB tahun 2022 sebelum aturan ini dikeluarkan? apakah akan ada pengembalian atau bagaimana?
Pergub 23/2022 tidak berlaku surut, hal ini dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Berapa banyak rumah di DKI Jakarta yang berhak menerima kebijakan tersebut?
Sebanyak 1,4Jt rumah di DKI Jakarta yang menerima kebijakan Gubernur
Bagaimana dampak peraturan ini bagi perekonomian warga Jakarta?
Kebijakan ini adalah sebagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebijakan insentif diberikan untuk mengurangi beban pajak masyarakat namun sekaligus pedorong pertumbuhan. Karena bagaimanapun juga, kota ini membutuhkan kontribusi dan semangat gotong-royong dari warganya untuk tetap bisa memberikan layanan publik, membangun infrastruktur, menyelenggarakan pendidikan dan layanan kesehatan. Kami percaya peraturan ini akan memberi dampak positif untuk membuat jakarta menjadi lebih baik.
Dengan kebijakan tersebut, apakah ada potensi kerugian pendapatan daerah?
Seperti apa kesiapan Bapenda terkait teknis dan pelayanan untuk implementasi aturan ini
Bapenda siap menjalankan Kebijakan Pergub 23/2022 baik secara teknis maupun dari aspek pelayanan. Dari sisi teknis, perkuatan pada sisi Teknologi Informasi terus dilakukan agar menjadi lebih handal, cepat, dan akurat.
Selain PBB Pribadi, PBB RS serta Sekolah Swasta. Siapa lagi yang bisa menerima manfaat keringanan pembayaran?
Semua Wajib Pajak (tanpa kecuali) menjadi penerima manfaat kebijakan keringanan pembayaran, dimana ada keringanan yang diberikan atas pembayaran pajak pada bulan-bulan tertentu, makin cepat dibayar maka keringanan yang diberikan juga makin besar.
Kapan Pergub Nomor 23 Tahun 2022 ini mulai berlaku?
Peraturan tersebut berlaku 2 hari kerja setelah tanggal diundangkan (8 Juni 2022) yang berarti mulai berlaku tanggal 10 Juni 2022
Kapan warga Jakarta dapat mengunduh SPPT dan Bagaimana?
SPPT 2022 sudah dapat diunduh secara bertahap sejak tanggal 10 Juni 2022. Meski demikian, belum semua SPPT dapat diunduh oleh masyarakat karena proses yang dibutuhkan untuk tandatangan elektronik
