Mau Pasang Reklame? Simak Dulu Pajaknya Biar Lebih Paham!

Halo Sobat Pajak! Kalau kamu tinggal atau punya usaha di Jakarta, pasti sering lihat berbagai reklame di jalanan, kan? Nah, ternyata reklame itu juga ada pajaknya lho!  pajak reklame di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di artikel ini, kita bakal kupas tuntas soal pajak reklame, dari definisi, objek pajak, tarif, hingga cara perhitungannya. Yuk, simak bareng-bareng!

Apa Itu Pajak Reklame?

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Singkatnya, reklame adalah segala bentuk media yang digunakan untuk promosi atau menarik perhatian publik terhadap suatu produk, jasa, atau kegiatan. Bisa dalam bentuk billboard, spanduk, selebaran, dan sebagainya.

Apa Saja yang Termasuk Objek Pajak Reklame?

Semua jenis reklame yang diselenggarakan termasuk dalam objek pajak, seperti:

• Reklame papan/billboard/videotron/megatron

• Reklame kain (banner, spanduk, dll.)

• Reklame stiker atau yang ditempel di tempat tertentu

• Reklame selebaran

• Reklame di kendaraan (mobil, bus, motor, dll.)

• Reklame udara (balon udara, drone beriklan, dll.)

• Reklame apung (di air atau sungai)

• Reklame film/slide

• Reklame peragaan (contohnya mannequin yang dipajang di depan toko)

Baca Juga: Yuk Berkenalan Dengan PBJT, Jenis pajak Baru di DKI Jakarta

Reklame yang Tidak Dikenakan Pajak

Tapi, ada juga reklame yang dikecualikan dari pajak, seperti:

• Iklan di internet, TV, radio, atau media cetak seperti koran dan majalah

• Label atau merek pada produk yang dijual

• Nama usaha atau profesi yang dipasang di tempat usaha sendiri (misalnya papan nama bengkel atau toko)

• Reklame yang dibuat oleh pemerintah

• Reklame untuk kegiatan politik, sosial, atau keagamaan yang tidak bersifat komersial

• Reklame untuk tempat ibadah dan panti asuhan

• Reklame yang hanya berisi informasi kepemilikan tanah dengan ukuran maksimal 1 m²

• Reklame dari perwakilan diplomatik, PBB, atau organisasi internasional di area mereka

Siapa yang Harus Bayar Pajak Reklame?

• Subjek Pajak: Orang atau badan usaha yang menggunakan reklame.

• Wajib Pajak: Orang atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame.

Bagaimana Cara Menentukan Besaran Pajaknya?

Dasar perhitungan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Kalau reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga (misalnya lewat agen periklanan), nilai sewanya ditentukan berdasarkan kontrak yang ada. Kalau reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewanya dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti:

• Jenis reklame

• Bahan yang digunakan

• Lokasi pemasangan

• Waktu penayangan

• Lama penayangan

• Jumlah dan ukuran reklame

Kalau nilai kontraknya nggak jelas atau dianggap nggak wajar, maka pemerintah akan menetapkan sendiri berdasarkan faktor di atas. Detail perhitungan nilai sewa reklame ini nantinya diatur lebih lanjut lewat Peraturan Gubernur.

Baca Juga: Jenis dan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Terbaru 2024

Berapa Tarif Pajak Reklame?

Tarif pajaknya adalah 25% dari nilai sewa reklame, sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Reklame?

Mudah banget! Kamu tinggal mengalikan dasar pengenaan pajak (nilai sewa reklame) dengan tarif pajak 25%.

Contoh: Jika nilai sewa reklame kamu Rp10.000.000, maka pajak yang harus dibayar adalah:

Rp10.000.000 × 25% = Rp2.500.000

Jadi, kamu perlu membayar Rp2.500.000 untuk pajak reklame tersebut.

Kapan dan Dimana Pajak Reklame Harus Dibayar?

• Pajak reklame terutang saat reklame mulai dipasang atau ditayangkan.

• Pemungutannya dilakukan di wilayah DKI Jakarta, tempat reklame tersebut dipasang.

• Khusus untuk reklame berjalan (misalnya reklame di kendaraan), pajaknya dipungut di Jakarta, tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Dengan adanya pajak reklame, industri periklanan juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan kota. Meski ada kewajiban pajak, ini sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan periklanan yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Sebagai pelaku usaha, memahami aturan pajak reklame sangat penting supaya tetap taat pajak dan terhindar dari masalah hukum. Dengan begitu, industri periklanan bisa terus berkembang tanpa hambatan!

Yuk, terus update informasi tentang pajak dan regulasi terbaru di Jakarta! Semoga artikel ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di artikel berikutnya, Sobat Pajak!