Standarisasi Dan Tata Cara Mutasi Atau Balik Nama Pajak Bumi Dan Bangunan
Halo Sobat Pajak! Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau disebut juga sebagai mutasi PBB, adalah proses mengubah data PBB karena terjadinya peralihan kepemilikan atau hak. Proses ini bertujuan untuk mengubah identitas pemilik lama pada dokumen PBB menjadi identitas pemilik baru. Biasanya, balik nama PBB dilakukan akibat transaksi jual-beli, hibah, atau warisan tanah dan bangunan dari pemilik pertama ke pemilik kedua.
Baca Juga: Cara Pemutakhiran NIK pada SIM Pajak Bumi Dan Bangunan
Tujuan dan Fungsi Balik Nama PBB
Balik nama pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB berfungsi untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Dengan kata lain, proses balik nama PBB bertujuan untuk mengubah nama wajib pajak yang tertera di SPPT PBB menjadi nama pemilik baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nama yang tertera pada SPPT PBB adalah nama Anda sebagai pemilik, penguasa, dan/atau yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2.
Persyaratan Administrasi Balik Nama PBB
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2927 Tahun 2015 tentang Standarisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, persyaratan administrasi untuk mutasi atau balik nama PBB adalah sebagai berikut:
Surat permohonan dari Wajib Pajak
Fotokopi KTP
Surat Kuasa (bila dikuasakan)
SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani
Fotokopi Sertifikat dan Bukti Kepemilikan lainnya
SPPT PBB
Tidak memiliki tunggakan pajak
Surat Keterangan Lurah (PM1)
Fotokopi Akta Jual Beli (AJB)/Hibah/Waris
Fotokopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPPD
Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Baca Juga: Insentif Pembayaran PBB DKI Jakarta Tahun 2024: Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif
Tata Cara Pengajuan Mutasi/Balik Nama PBB-P2 secara Online
Pengajuan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 juga dapat dilakukan secara online melalui situs pajakonline.jakarta.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Masuk ke situs https://pajakonline.jakarta.go.id/login, login dengan akun terdaftar
Pilih Jenis Pajak (di sebelah kiri layar), Lalu pilih PBB-P2
Pilih menu pelayanan
Klik "Tambah Permohonan Pelayanan"
Pilih jenis pajak - Pajak Bumi dan Bangunan
Pilih jenis pelayanan - Mutasi
Pilih jenis sub pelayanan - Balik Nama/Mutasi Seluruhnya (Untuk balik nama PBB-P2) atau Pemecahan (Untuk pecah PBB-P2)
Isi Data Pemohon dan data lain yang dibutuhkan
Unggah semua data pendukung yang diminta
Video Tutorial Tata Cara Mutasi Atau Balik Nama Pajak Bumi Dan Bangunan :
Baca Juga: Yuk Pahami Pajak Bumi Dan Bangunan Sesuai dengan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2024
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan melengkapi persyaratan administrasi, proses balik nama PBB dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan valid agar proses pengajuan dapat berjalan lancar.
Proses balik nama PBB adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kewajiban membayar pajak PBB-P2 berada pada pemilik yang sah. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan melengkapi persyaratan administrasi, Anda dapat menghindari masalah di kemudian hari terkait kepemilikan dan pembayaran pajak.
Yuk segera lakukan balik nama PBB setelah terjadinya peralihan kepemilikan atau hak atas tanah dan bangunan Anda. Selain memastikan legalitas kepemilikan, hal ini juga membantu Anda dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan tepat. Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan online di pajakonline.jakarta.go.id yang memudahkan proses pengajuan balik nama PBB secara cepat dan efisien. Pastikan Anda mengikuti semua langkah dan melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses berjalan lancar. Mari kita menjadi warga negara yang taat pajak dengan memastikan semua kewajiban perpajakan kita terpenuhi dengan baik!
