Pemutakhiran NIK pada SIM Pajak Bumi Dan Bangunan

10 Juni 2024

Halo sobat pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, termasuk di DKI Jakarta.  Pemutakhiran  NIK pada SIM PBB merupakan langkah yang bertujuan untuk memberikan pajak yang berkeadilan dalam pemberian pembebasan PBB bagi pemilik properti dengan NJOP hingga 2 Milyar di DKI Jakarta. Dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti NIK pada SIM PBB, pemerintah dapat mengidentifikasi pemilik properti yang memenuhi syarat untuk pembebasan PBB dengan lebih cepat dan akurat.


Nomor Induk Kependudukan atau disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Baca Juga: Yuk Pahami Pajak Bumi Dan Bangunan Sesuai dengan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta senantiasa menjalin Kerjasama dan upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui integrasi dan pertukaran data sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.  Upaya kali ini ditujukan dengan integrasi data NIK pada SIM PBB.

Proses pemutahkiran ini dilakukan melalui integrasi data antara Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dengan data kependudukan. Data NIK pada data kependudukan akan disinkronkan dengan data pemilik properti yang tercatat dalam sistem PBB. Dengan demikian, pemilik properti yang telah memiliki NIK Valid yang terdaftar dalam basis data PBB dapat secara otomatis memperoleh pembebasan PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Yuk Penuhi Kewajiban! Bayar PBB-P2 DKI Jakarta dengan Channel Pembayaran Terbaru!

Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pemutakhiran NIK pada SIM PBB, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan efisiensi dan memberikan pajak yang berkeadilan khususnya dalam hal pembebasan PBB bagi warga DKI Jakarta yang berhak. Selain itu, langkah ini juga menjadi contoh bagaimana pemanfaatan teknologi dan integrasi data dapat mendukung transformasi digital dalam administrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Berikut Video Tutorial Pemutakhiran Data NIK di Pajak Online :

Baca Juga: Insentif Pembayaran PBB DKI Jakarta Tahun 2024: Keringanan Pokok dan Pembebasan Sanksi Administratif