background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
UPPD Melaksanakan Pelayanan Malam Hari (PMH)
5 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Melaksanakan Pelayanan Malam Hari (PMH)

[caption id="attachment_245242" align="alignleft" width="200"] UPPD Menteng di PMH Festival Jalan Jaksa[/caption]   Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) pada hari Sabtu 30/10/2015 melaksanakan Pelayanan Malam Hari guna meningkatkan layanan perpajakan daerah bagi warga yang tidak sempat terlayani di waktu jam kerja.   [caption id="attachment_245246" align="alignleft" width="200"] PMH UPPD Menteng di Festival Jalan Jaksa[/caption] [caption id="attachment_245249" align="alignleft" width="200"] PMH UPPD Kebayoran Baru[/caption] [caption id="attachment_245252" align="alignnone" width="200"] PMH UPPD Kebayoran Lama[/caption]

Selengkapnya
Pelayanan Malam Hari Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Pusat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Malam Hari Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Pusat

Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat mulai tanggal 27 Oktober 2015 membuka layanan pajak malam hari sampai jam: 21.00, dengan jenis pelayanan: Penerimaan pelaporan SSPD dan SPTPD, Penyampaian keberatan atas analisa potensi pajak daerah, penyampaian keberatan/keringanan pajak daerah dan pelayanan pendaftaran pajak daerah. Pada hari Sabtu dan Minggu diadakan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Hiburan Insidental di lokasi acara di wilayah Jakarta Pusat dan untuk Gerai Pelayanan Terpadu (GPT) dilakukan penerimaan pembayaran dan pelaporan SSPD dan SPTPD di Mall Senayan City, Lantai 6. Bagi Wajib Pajak di Jakarta Pusat pergunakanlah kesempatan ini.

Selengkapnya
Pertemuan Koordinasi DPP-BPN-IPPAT Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan BPHTB
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pertemuan Koordinasi DPP-BPN-IPPAT Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan BPHTB

[caption id="attachment_232942" align="alignleft" width="200"] Pertemuan Koordinasi antara DPP-BPN DKI dan IPPAT[/caption] Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka daerah Provinsi DKI Jakarta memperoleh perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang tersebut, meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada dan pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah serta Pemberian Hak Baru karena kelanjutan pelepasan hak. BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak; Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka DPP yang dipakai adalah NJOP PBB. Apabila NJOP PBB belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, maka menggunakan NJOP PBB berdasarkan surat keterangan dari kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang, dan surat keterangan bersifat sementara. Di era “Jakarta Baru”, kebutuhan pembangunan untuk kota Jakarta terus meningkat seiring dengan tingkat perkembangan kota yang terus membutuhkan pembiayaan, karena itu peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah harus ditingkatkan guna memenuhi harapan tersebut. APBD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 + Rp. 69 Triliun, kontribusi melalui Pajak Daerah sebesar Rp. 36 Triliun atau 52% dari sumber Keuangan Daerah yang ada (selain Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah, Lain-lain Pendapat yang sah, dana Perimbangan, PPH Bagi Hasil, Lain-lain Pendapatan, SiLPA Dll). Dari 12 Jenis Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hotel, PBB dll) yang dilaksanakan pemungutannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak, Pajak BPHTB ditargetkan sebesar Rp. 5,5 Triliun atau sekitar + 20% dari total penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 36 Triliun. Sampai dengan bulan Oktober 2015, penerimaan BPHTB Provinsi DKI Jakarta baru mencapai Rp 2.1 Trilyun atau sebesar 38,8% dari Target. Diharapkan dengan pertemuan kita hari ini, maka selain dapat menyamakan persepsi, melihat kendala dan situasi yang terjadi di pasar juga pertemuan ini dapat membantu menyamakan langkah dalam mempercepat penerimaan BPHTB dalam rangka memenuhi kebutuhan pendapatan daerah. Surat Edaran Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam kaitannya dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, dimaksudkan agar memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada seluruh Stakeholders BPHTB didalam pelaksanaan penelitian/verifikasi bukti pembayaran BPHTB dan proses Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah berdasarkan bukti pembayaran BPHTB. Dari Pajak PBB, jumlah Wajib Pajak yang besar dilihat dari jumlah SPPT PBB di Jakarta yang berjumlah 2 juta lebih SPPT, tentu saja memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Pajak Daerah dan tentunya mempunyai pengaruh bagi peningkatan Pajak BPHTB karena kenaikan NJOP Pajak PBB. Disinilah diperlukan informasi dan data harga pasaran tanah di wilayah Jakarta yang up to date, selain itu harga komponen bangunan yang cenderung terus naik dan belum kita sesuaikan, serta telah banyaknya perubahan bentuk bangunan dan jenisnya yang belum didata dapat mempengaruhi nilai Ketetapan Pajak PBB. Dinas Pelayanan Pajak bersama Unit Pelayanan Teknis di bawahnya yaitu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) terus berupaya menghimpun data yang ada dan menganalisa jumlah Ketetapan dari target yang diberikan, dilihat dari data dan kondisi yang ada di wilayahnya masing-masing. Pada acara Koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, BPN DKI Jakarta dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) tanggal 6 Oktober lalu di Dinas Pelayanan Pajak, dibahas agenda: • Surat Edaran Bersama 3 Menteri yang sejalan dengan SE/BPN Nomor 5/SE/IV/2013 dalam melaksanakan Pemungutan BPHTB yang menyatakan tidak perlu terlebih dahulu melakukan pengecekan tanda bukti setoran pembayaran BPHTB pada instansi yang berwenang dan dapat langsung melakukan proses pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah). • Pendaftaran tanah atau mutasi/perubahan data Subjek dan Objek PBB dengan tanah yang belum bersertikat yang memerlukan pengecekan status tanah serta Surat Ukur oleh BPN guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari. • Usulan dari BPN tentang perlunya terobosan baru untuk memudahkan pengecekan BPHTB bagi BPN, yaitu teknologi informasi dengan dibuatnya aplikasi basis data bank DKI dengan BPN sehingga dapat diakses langsung pembayaran BPHTB-nya. • Perbedaan ukuran bangunan yang menjadi dasar penetapan BPHTB dengan Notaris/PPAT sehingga berpotensi Kurang Bayar. • Masalah atau usulan lain yang muncul dari pertemuan kita hari ini. Hasil acara Koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, BPN DKI Jakarta dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menjadi suatu rumusan yang baik bagi langkah-langkah perpajakan daerah kedepan.

Selengkapnya
Gerai Pelayanan Pajak Bersama
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gerai Pelayanan Pajak Bersama

[caption id="attachment_230289" align="alignleft" width="200"] Gerai Pelayanan Pajak Bersama UPPD Sawah Besar dan KPP Pratama[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kanwil DJP menyelenggarakan Gerai Pelayanan Pajak Bersama guna mendekati masyarakat dan para pengusaha, sehingga hadir di lokasi bisnis untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini sejalan dengan program Jakarta Baru yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Gerai Pelayanan Terpadu memberikan pelayanan pajak pusat dan daerah antara lain meliputi pendaftaran dan pelayanan pajak reklame, dan konsultasi pajak daerah  lainnya seperti konsultasi PBB, BPHTB, Pajak Restoran Dll. Pada Pelayanan Pajak Pusat, meliputi Pendaftaran NPWP, Konsultasi masalah pajak pusat (PPh, PPN), Sosialisasi fasilitas Penghapusan Sanksi bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT tahun pajak 2014 dan tahun sebelumnya (PMK 91/PMK.03/2015). Gerai Pelayanan Pajak Bersama sebagai upaya terobosan untuk mempercepat pelayanan kepada Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan pelayanan, kenyamanan sekaligus menjadi media informasi langsung bagi masyarakat, seperti penyampaian informasi Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBN-KB, BPHTB, PBB-P2, Pajak Air Tanah dan pajak daerah lainnya. UPPD melayani 4 jenis pajak yaitu: Pajak Reklame ukuran dibawah 24 meter, PBB-P2, BPHTB, dan Pajak Air Tanah, serta dapat melayani pendaftaran baru bagi Wajib Pajak Hotel, Restoran, Parkir & Hiburan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang bersama membuka gerai pelayanan pajak, merupakan unit vertikal di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta mengadministrasikan Pajak pemerintah pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, PBB Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (P3). Dinas Pelayanan Pajak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Gerai Pelayanan Pajak Bersama. Semoga masyarakat di wilayah dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini yang akan terus dibuka ditempat usaha lainnya, sehingga pelayanan pajak kepada masyarakat semakin dekat. [caption id="attachment_230808" align="alignnone" width="200"] Gerai Pajak Bersama UPPD Tambora dan KPP Tambora[/caption]   [caption id="attachment_230869" align="alignleft" width="200"] Gerai Pajak UPPD Senen dan KPP di Senen Jaya[/caption] [caption id="attachment_230827" align="alignnone" width="200"] Gerai Pajak UPPD Senen & KPP di Atrium Plaza[/caption]

Selengkapnya
Penertiban Reklame Rokok
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Rokok

[caption id="attachment_211485" align="alignleft" width="200"] Pembongkaran Reklame Rokok oleh UPPD Kelapa Gading[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta juga berperan didalam menjaga kesehatan Warga Jakarta. Bentuk menjaga kesehatan seperti menjaga udara bersih dan tidak mengkonsumsi rokok. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyelenggaaan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang adalah sebagai wujud nyata bagi Dinas Pelayanan Pajak untuk mendukung kesehatan warga Jakarta dengan tidak menayangkan visualisasi kepada warga tentang Rokok. Sejak tanggal 7 Januari 2015, semua reklame rokok luar ruang dilarang pemasangannya, dan yang masih tersisa hanya yang masih ada izin dan tidak akan diperpanjang lagi. Unsur Dinas Pelayanan Pajak baik di UPPD dan Suku Dinas, bersama jajaran Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan Satpol PP melakukan pembongkaran reklame rokok liar yang masih ada setelah dibuatnya Pergub ini [caption id="attachment_212884" align="alignleft" width="180"] Penertiban Reklame Rokok UPPD Senen[/caption] [caption id="attachment_211481" align="aligncenter" width="180"] Pembongkaran Reklame Rokok oleh UPPD Jatinegara[/caption] [caption id="attachment_215916" align="alignleft" width="180"] Pembongkaran Reklame Rokok UPPD Grogol Petamburan[/caption]

Selengkapnya
Pelayanan Samsat di Kecamatan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Samsat di Kecamatan

[caption id="attachment_192015" align="alignleft" width="200"] Samsat UPPD Kemayoran[/caption] Pelayanan Samsat (Satuan Administrasi Satu Atap) antara Dinas Pelayanan Pajak, Kepolisian Daerah Jakarta, Asuransi Jasa Raharja dan Bank DKI untuk pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang selama ini terpusat di lima wilayah Jakarta, kini dengan mudah dapat dilakukan di UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) Kecamatan di Jakarta. Pelayanan ini dilaksanakan sejak bulan September 2015, dimulai di UPPD Kecamatan Pasar Minggu, Kemayoran, Kebon Jeruk, Pulo Gadung dan Penjaringan mewakili lima wilayah di Jakarta. Pelayanan ini bertujuan untuk mempercepat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, mobil dan motor yang akan memperpanjang STNK tahunan, sehingga tidak harus datang ke kantor Samsat, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sudah menunggak, melakukan cek fisik, atau perpanjangan/penggantian Nomor Polisi tetap dilakukan di Samsat Wilayah. Sukses Pelayanan Samsat di Kecamatan, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk “Perpanjangan STNK” kita. [caption id="attachment_192017" align="aligncenter" width="500"] Samsat Pasar Minggu[/caption]

Selengkapnya
×