background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sosialisasi Online e-Pos di Jakarta Timur
29 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Online e-Pos di Jakarta Timur

[caption id="attachment_374660" align="alignleft" width="200"] Sosialisasi e-POS di Walikota Jakarta Timur[/caption] Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/-073.7 Tanggal & Januari 2016 Tentang Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Alat Transaksi e-POS atau electronic Payment Online System Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur mengundang 370 wajib pajak di Jakarta Timur mengikuti sosialisasi online e-POS atau pembayaran pajak online, Kamis (28/1). Sosialisasi yang digelar di aula gedung Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur ini diikuti oleh para pemilik tempat hiburan, restoran, rumah makan dan pemilik kos untuk Wajib Pajak Hiburan, Restoran dan Hotel. Dengan alat ini maka bisa dilakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan. Selain sosialisasi pajak online, Dinas Pajak juga memberikan alat bernama e-POS. Alat ini, berfungsi melaporkan dan membayar pajak secara online. Jika pajak online ini sudah diberlakukan, maka dimintakan kejujuran dari para wajib pajak. Karena petugas akan datang untuk mengambil sampel penerimaan hasil usahanya. [caption id="attachment_374661" align="alignleft" width="200"] Petugas Pajak Siap Melayani dengan e-POS[/caption] Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Timur, Syaukat Akmar menjelaskan, masih ada pembayaran pajak secara manual dan menggunakan kalkulator dalam penghitungan pajaknya. Dengan e-POS, wajib pajak dan petugas tidak perlu bertemu muka. Hal ini juga dilakukan untuk menghilangkan dugaan kerjasama dengan petugas. Kalau ada rekayasa pasti akan ketahuan dan ditindak. Sebab data yang dilaporkan, dicocokan dengan sistem yang ada. Target pada akhir Februari wajib pajak sudah siap. Sehingga di awal Maret sudah bisa diterapkan pajak online. Semoga lancar penggunaan alat ini di wilayah Jakarta Timur dan mampu meningkatkan target pendapatan. (beritajakarta/Phn). [caption id="attachment_374664" align="alignleft" width="200"] Parman, WP Rumah Kos-Pajak Hotel dari Pisangan antusias menanyakan penggunakan alat e-POS[/caption]

Selengkapnya
Standarisasi Pelayanan Wajib Pajak
28 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Standarisasi Pelayanan Wajib Pajak

[caption id="attachment_374625" align="alignleft" width="200" class="size-full wp-image-374625"] Sosialisasi dari Kepala Humas DPP Erma Sulistianingsih kepada Petugas Pajak[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan SK Kadin Nomor 3268 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Petugas Pajak Kepada Wajib Pajak SK Kadin No. 3268/2015. Keputusan ini adalah tindaklanjut dari Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal yang diatur dalam SK Kepala Dinas ini bertujuan untuk memberikan persamaan atau standarisasi cara melayani Wajib Pajak baik pada saat menerima secara langsung mengajukan berkas permohonan ataupun pada saat penyerahan berkas selesai serta pada saat menjawab pertanyaan Wajib Pajak melalui telepon. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas Pelayanan Publik adalah menciptakan Transparansi yaitu keterbukaan, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak, memadai, dan mudah dimengerti. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Kesamaan Hak adalah hal yang harus dibangun yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi dan memiliki keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Didalam Prinsip-prinsip Pelayanan Publik, ada aturan yang harus dipenuhi yaitu Pelayanan Publik harus mencerminkan     Kesederhanaan sehingga prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Pelayanan Publik harus Jelas dan memiliki persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum yang logis. Pelayanan Publik harus memiliki Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jika ada biaya yang harus dikeluarkan secara resmi beritahukan rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayarannya. Kepastian waktu di zaman sekarang ini menjadi penting, sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Utamakan akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah, sehingga memberikan rasa aman, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Kemudahan akses layanan, tempat dan lokasi serta sarana prasarana kerja yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telematika. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman , bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.(Phn).

Selengkapnya
Maulid Purnabhakti DPP
27 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Maulid Purnabhakti DPP

[caption id="attachment_374596" align="alignleft" width="200"] Wakil Kepala DInas DPP Edy Sumantri memberikan sambutan[/caption] Paguyuban Keluarga Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (Paku Pendapa) mengadakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 di Aula Pertemuan lantai 2 Balai Dinas. Acara ini bertemakan: "Persiapkan diri untuk menyongsong kehidupan akhir zaman dengan meneladani kemuliaan sifat Nabi Muhammad SAW". Acara ini merupakan ajang silaturahmi langsung bertemu para pensiunan pegawai yang sudah lama tidak bertemu, baik antar sesama pensiunan maupun dengan para pegawai yang masih aktif bertugas "Wakil Kepala Dinas Pajak Bapak Edy Sumantri berpesan kepada para pensiunan agar tetap menjaga tali silaturahmi dan hubungan baik selama ini, walaupun sudah tidak aktif lagi tetapi sumbangsih peran dan nasihat dari para senior tetap dibutuhkan agar Dinas Pajak menjadi lebih baik lagi. Acara juga diisi dengan pembahasan program Paku Pendapa dan bantuan santunan. Semoga acara silaturahmi ini tetap berjalan rutin dan lancar dan dapat menjadi nostalgia yang manis antara kita. (Phn). [caption id="attachment_374598" align="alignleft" width="200"] Santunan Tali Kasih[/caption]

Selengkapnya
Kebijakan dan Penetapan PBB-P2 2016
27 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kebijakan dan Penetapan PBB-P2 2016

[caption id="attachment_374611" align="alignleft" width="200"] Penyerahan DHKP dari UPPD Ciracas kepada Kelurahan[/caption] Pencetakan dan penyampaian secara massal SPPT PBB P2 tahun 2016 telah dimulai sejak tanggal 4 januari 2016, dengan ketentuan : 1)   Tanggal penerbitan SPPT PBB-P2 ditentukan tanggal 11 Januari 2016; 2)  Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditentukan tanggal 31 Agustus 2016; 3)  NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 15.000.0000,-  (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011; 4) Untuk objek PBB-P2 yang sedang dilakukan penilaian individu proses pemecahan   bangunan   strata   title   dapat   ditunda penerbitannya sampai dengan tanggal 1 Februari 2016; Penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak diawali dengan penyampaian SPPT PBB P2 kepada kecamatan/kelurahan paling lambat diterima oleh kelurahan tanggal 29/01/2016, kemudian diteruskan kepada Wajib Pajak melalui RT/RW. SPPT PBB P2 yang belum dapat disampaikan kepada Wajib Pajak dikembalikan ke UPPD paling lambat tanggal 01/03/2016 disertai dengan berita acara pengembalian SPPT PBB P2. [caption id="attachment_374612" align="alignleft" width="200"] Penyerahan DHKP UPPD Kelapa Gading[/caption] Untuk pelayanan pembayaran BPHTB pada saat SPPT PBB P2 2016 belum diterbitkan dapat diterbitkan surat keterangan NJOP PBB P2. Untuk mengetahui nilai NJOP, dapat melalui internet dan handphone melalui www.dpp.jakarta.go.id dan melihat di layanan informasi, lalu klik informasi SPPT PBB P2 atau informasi tunggakan PBB P2 dan masukkan nomor SPPT PBB P2. (Phn). [caption id="attachment_374618" align="alignleft" width="200"] Cetak masal PBB di UPPD Pasar Minggu[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Lapangan Kepala Dinas DPP ke Wilayah
25 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Lapangan Kepala Dinas DPP ke Wilayah

[caption id="attachment_374576" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Lapangan Kadis dan Sekdis di Sudin Jakarta Barat[/caption] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Bambang Setiowidodo melakukan kunjungan ke wilayah dalam rangka koordinasi lapangan, didampingi oleh Sekretaris Dinas Pajak Bapak Made Suarjaya dan Kepala Bidang Pengendalian Bapak Elva Rinsa ke Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Barat (21/1/2016) dan ke Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Timur (22/2/2016). Kunjungan dilakukan sebagai upaya langsung melihat kesiapan para petugas dilapangan didalam melakukan persiapan pencetakan dan pembagian SPPT PBB-P2, sekaligus mendorong upaya UPPD melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak baru untuk obyek Pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Hotel serta tunggakan tagihan masa bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar. [caption id="attachment_374577" align="alignright" width="200"] Kunjungan Kadis dan Sekdis ke Sudin Pajak Jakarta Timur[/caption] Dinas Pelayanan Pajak memiliki 43 kantor pelayanan bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di 44 Kecamatan di Jakarta, untuk 2 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan menjadi satu kantor UPPD. Selain itu terdapat 5 kantor Suku Dinas Pelayanan Pajak dan 5 kantor Samsat atau Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lokasi kantor UPPD berada di wilayah Kecamatannya, ada yang sudah memiliki kantor sendiri dan sebagian masih bergabung di kantor kecamatan wilayahnya. (Phn). [caption id="attachment_374578" align="alignleft" width="200"] Kadis DPP melakukan kunjungan ke UPPD di Jakarta Timur[/caption]

Selengkapnya
Konsultasi Dispenda Bitung ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
22 Jan 2016
Pelayanan Terpadu

Konsultasi Dispenda Bitung ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

[caption id="attachment_374533" align="alignleft" width="200"]Pada tanggal 19 Januari 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung bersilaturahmi ke Dinas Pelayanan Pajak. Kedatangan Dispenda Kota Bitung ini di wakili oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Ibu Pingkan S. Kapoh, SPt. MAP dan Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB Ibu Ervina Lahia, S.E. Maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk bertukar pendapat tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah didalam pemungutan retribusi dan pajak khususnya di dalam pengoptimalan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara tersebut. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan Pajak Daerah di Kota Bitung dan juga dapat menjadi masukan bagi Dispenda Kota Bitung dalam merevisi Peraturan Daerahnya. (Jum)

Selengkapnya
×