background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kajian Pengembangan Organisasi Dispenda Kota Bitung
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kajian Pengembangan Organisasi Dispenda Kota Bitung

[caption id="attachment_375072" align="alignleft" width="250"] Sekretaris DPP Made Suarjaya menerima Sekretaris Dispenda Bitung Pingkan Kapoh[/caption] Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (02/03/2016) dalam rangka konsultasi rencana pembentukan Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kota Bitung. Kunjungan kerja dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Ibu Pingkan Kapoh, dan diterima oleh Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Bapak Made Suarjaya. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang kedua tahun ini setelah kedatangan yang pertama pada tanggal 18 Januari lalu. Acara diawali dengan perkenalan dan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja, dilanjutkan penyampaian sekilas tentang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta oleh pimpinan rapat dan penyampaian paparan tentang Penataan Kelembagaan oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi. Dalam diskusi disampaikan rencana pembentukan Unit Pelayanan Pajak Daerah di Kota Bitung dalam rangka intensifikasi penanganan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang penempatannya untuk di suatu kecamatan yang berada di pulau dan di gunung. Menanggapi rencana tersebut pimpinan rapat menyampaikan bahwa dalam pembentukan suatu Unit Pelayanan Teknis (UPT) perlu suatu tahapan kajian terlebih dahulu, disamping itu harus dipersiapkan juga antara lain : Pembuatan peraturan terkait dengan pembentukan UPT Melakukan pengadaan sarana dan prasarana UPT Mempersiapkan personil (sumber daya manusia) sebagai pelaksananya. Pimpinan rapat menambahkan jika pembentukan UPT tersebut hanya untuk meningkatkan pelayanan perpajakan khususnya PBB, dalam rangka efisiensi anggaran disarankan dapat dibentuk setingkat Kepala Seksi Kecamatan yang didapat menangani pelayanan PBB. [caption id="attachment_375069" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Bitung Ke UPPD Gambir[/caption] Kunjungan Kerja Dispenda Kota Belitung dilanjutkan dengan berkunjung ke UPPD Gambir. UPPD Gambir dijadikan percontohan bagi Dispenda Kota Bitung yang berencana untuk membentuk Unit Pelayanan Pajak Daerah tingkat Kecamatan di Kota Bitung. Perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Namun dalam perkembangannya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian terutama dengan meluasnya kesempatan kerja. Bertambahnya perusahaan industri juga meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dengan terserapnya tenaga kerja meningkat dari tahun sebelumnya. Begitu juga dari sisi kapital di mana peningkatan jumlah perusahaan ini diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian di Kota Bitung. Industri di Kota bitung di dominasi oleh industri perikanan, galangan kapal dan industri minyak kelapa. Disamping itu juga ada industri transportasi laut, makanan, baja, industri menengah dan kecil. (Jum) [caption id="attachment_375067" align="alignleft" width="250"] Pelabuhan Kota Bitung[/caption]

Selengkapnya
Diskusi DPRD Kabupaten Kampar dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Diskusi DPRD Kabupaten Kampar dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

[caption id="attachment_375080" align="alignleft" width="250"] Foto Bersama Rombongan DPRD Kabupaten Kampar dengan Kepala UPPLI DPP Jakarta[/caption] Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kampar di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (11/03/2016) dalam rangka konsultasi terkait dengan regulasi pendukung dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Pajak Reklame, rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III Ibu Zumrotun dan diterima oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Ibu Erma Sulistianingsih. Acara diawali dengan saling perkenalan dan penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja, dilanjutkan oleh pimpinan rapat penyampaian sekilas tentang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Reklame. Didalam acara diskusi dibahas tentang penetapan target untuk pajak reklame dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta, seperti mekanisme penyelenggaraan reklame, pendirian perusahaan jasa periklanan/biro reklame, kawasan penyelenggaraan reklame, pengaturan dan perhitungan reklame elektronik/digital, serta dasar hukum yang berkaitan dengan pajak reklame seperti Peraturan Gubernur Nomor 244 tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kota Kampar Ibu Zumrotun menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan akan dipakai sebagai bahan dalam pembahasan tentang pajak reklame bersama Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya, jaringan listrik. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet) dan jaringan air bersih. Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan tradisi mandi balimau bakasai yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga tradisi Ma`awuo ikan yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu). (Jum) [caption id="attachment_375081" align="alignleft" width="250"] Gedung DPRD Kampar[/caption]

Selengkapnya
Gubernur Jakarta Menerima Walikota Tegal
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gubernur Jakarta Menerima Walikota Tegal

[caption id="attachment_375091" align="alignleft" width="250"] Walikota Tegal dan Wakadis DPP berfoto bersama Mendagri RI dan Gubernur Jakarta[/caption] Walikota Tegal, Ibu Hj. Siti Mashita Soeparno bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi DKI Jakarta guna mempelajari tentang pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Parkir di Jakarta. Acara berlangsung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016. Rombongan diterima oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri diterima di Lantai 22 Blok G Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penjelasan tentang Pajak Reklame dan Pajak Parkir di Jakarta dipaparkan oleh Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak Edy Sumantri, didampingi oleh Ibu Erma Kepala Unit Penyuluhan, Bapak Yuandi Kepala Bidang Renbang, Bapak Joko Kepala Bidang Peraturan Pajak dan Bapak Johari Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Badan PTSP DKI dan Unit Perparkiran Dishub DKI ikut mendampingi didalam paparan tersebut dan menjelaskan permasalahan yang terkait. Selesai paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar penyelanggaraan reklame dan parkir di Jakarta. Kota Tegal berada di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah, terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal terdiri dari 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan dan mempunyai PAD sekitar Rp. 250 Miliar. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya. Dengan curah hujan yang sangat rendah, temperatur atau suhu rata-rata kota ini mencapai 35 derajat celcius. [caption id="attachment_375092" align="alignleft" width="250"] Seusai paparan pajak daerah, Wakadis DPP menyerahkan buku Perda DKI kepada Walikota Tegal[/caption] Mekanisme pemungutan pajak daerah pada Pajak Reklame di Jakarta adalah melalui Pendataan/Pendaftaran (NPWPD) dan ditetapkan secara Official Assessment. Pembayaran pajaknya dilakukan melalui Bank Pembayaran. Sebelum ditetapkan Pajak Reklame sebelumnya dilakukan Pemeriksaan secara sederhana ataupun lengkap. Penagihan pajak reklame dapat dilakukan secara aktif ataupun pasif, dan bila tidak dibayarkan dapat menjadi tunggakan. Apabila terjadi sengketa pajak maka Wajib Pajak dapat melakukan keberatan atau banding. Fungsi reklame di Jakarta sekarang ini adalah menjadi ornamen pengindah kota sehingga diupayakan agar semua reklame berbentuk elektronik LED dan menempel ke bangunan sehingga tidak merusak keindahan dan membantu pencahayaan kota. Sesuai dengan Perda 16/2010 Tentang Pajak Parkir, pada prinsipnya Dinas Pelayanan Pajak mengenakan pajak terhadap penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 10 kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas lebih dari 20 kendaraan roda 2 (dua) yang berada di luar badan jalan. Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (swasta) tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak parkir. hal ini dijelaskan pada Perda 16/2010 pasal 3 ayat (2) huruf a). Beberapa objek pajak parkir sudah menggunakan sistem online yang bekerjasama dengan Bank BRI dengan menggunakan alat barebone untuk meng-capture transaksi yang terjadi. Pelaksanaan pajak online yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada prinsipnya untuk membantu tertib administrasi perpajakan daerah dan membentuk database objek dan wajib pajak. Sehingga memudahkan petugas pajak untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembayaran pajak didalam mengawasi setoran masa. [caption id="attachment_375093" align="alignleft" width="250"] Rombongan Walikota Tegal diterima oleh Gubernur di Ruang Tamu Gubernur didampingi Wakadis DPP[/caption] Setelah acara paparan di lantai 22 Blok G Balaikota, rombongan Walikota Tegal diterima oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahja Purnama di ruang tamu Gubernur. Pada kesempatan itu rombongan juga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo. Gubernur menceritakan tentang kiat meningkatkan penerimaan daerah di Jakarta dengan penerapan sistem online serta pemberlakuan indikator kinerja bagi peningkatan efektifitas pegawai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi pegawai yang taat aturan dan mau bekerja dengan baik akan diperhatikan dan diberikan reward oleh Gubernur baik berupa penghasilan maupun kedudukan. Percepatan penanganan kerja menjadi prioritas Gubernur, dengan bantuan teknologi maka masalah perkotaan dapat teratasi seperti penanganan kemacetan dan banjir. Acara kunjungan Walikota Tegal dilanjutkan ke ruang kerja Smart City guna melihat bantuan teknologi informasi dalam menangani masalah perkotaan tersebut, seperti penggunaan aplikasi Qlue sebagai alat bantu pelaporan warga dan penggunaan CCTV sebagai alat langsung monitoring wilayah. Setelah selesai melihat Smart City rombongan melakukan kunjungan ke Dekranasda (Dewan Kerjainan Nasional Daerah) di Gedung Abdul Muis guna melihat produk unggulan kerajinan produksi warga Jakarta. (Phn). [caption id="attachment_375094" align="alignleft" width="250"] Paparan tentang kinerja Smart City dalam membantu pengawasan Jakarta melalui teknologi informasi[/caption]

Selengkapnya
Studi Banding DPRD Banten dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Studi Banding DPRD Banten dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

[caption id="attachment_375103" align="alignleft" width="250"] Kunjungan DPRD Banten ke Unit PKB dan BNN-KB Jakarta Barat[/caption] Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, DPRD Provinsi Banten melakukan Kunjungan Kerja dan Studi Komparasi dengan Dinas Pelayanan Pajak, utamanya adalah perbandingan mengenai pelayanan Kesamsatan. Rombongan tiba di Kantor Samsat Daan Mogot pada pukul 13.30 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten dan diterima oleh Kepala Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Barat Bapak Elling Hartono. Kedatangan Komisi III DPRD Banten ini utamanya adalah untuk mempelajari Pelayanan Samsat yang ada di DKI Jakarta dan untuk mengetahui tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ada di Jakarta. DKI Jakarta menerapkan aturan pajak progresif bagi pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu). Untuk kendaraan pertama dikenakan PKB sebesar sebesar 2% (dua persen), kendaraan kedua sebesar 2,5% (dua setengah persen), ketiga 3% (tiga persen) hingga kendaraan ke tujuh belas sebesar 10% (sepuluh persen). Tujuan dari pengenaan pajak progresif ini adalah untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi yang ada di DKI Jakarta. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. (Jum) [caption id="attachment_375102" align="alignleft" width="250"] Mesjid Agung Banten[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Staf Ahli Walikota Palembang ke DPP DKI
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Staf Ahli Walikota Palembang ke DPP DKI

[caption id="attachment_375115" align="alignleft" width="299"] Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menerima kedatangan Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Palembang, Rabu (02/03) diterima di Ruangan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) Pajak Daerah. Kunjungan tersebut terkait pajak pengelolaan parkir di Jakarta. Dalam rangka meningkatan sumber pendapatan daerah di Pemerintah Kota Palembang khusus bidang pajak parkir. Definisi Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Oleh sebab itu, pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Maksud dan tujuan kunjungan kerja dari Staf Ahli Walikota Palembang menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pajak parkir yang saat ini telah dilakukan DPP DKI secara online. Hal ini menjadi daya tarik bagi Pemerintah Kota Palembang untuk mempelajari lebih dalam agar dapat diterapkan di Kota Palembang. Banyak informasi yang diperoleh untuk perbaikan pengelolaan pajak parkir di Kota Palembang yang saat ini masih belum terkelola dengan baik, diharapkan dengan dilakukan pembenahan pajak parkir akan menambah APBD Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. [caption id="attachment_375111" align="alignright" width="326"] Jembatan Ampera di atas sungai Musi Palembang[/caption] Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Posisi geografis Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Bangka. Hal ini menjadi anugerah alam yang sangat menguntungkan. Walaupun tidak berada di tepi laut, Kota Palembang mampu dijangkau oleh kapal-kapal dari luar negeri. Terutama dengan adanya Dermaga Tangga Buntung dan Dermaga Sei Lais. Selain itu, Kota Palembang terkenal sebagai kota tua, yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Budha. Dahulunya, sebuah kerajaan jaya bernama ‘Sriwijaya’ berada di kota ini. Masih banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tersebar di seluruh kota dan sekitarnya, dan situs-situs ini masih belum terurus, seperti Beteng Kuto Besak yang bahkan menjadi polemik karena dijadikan tempat perniagaan. Kota Palembang semakin khas karena dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Seharusnya, Palembang lebih tepat menjadi kota sungai, namun sayangnya pola pembangunan pada era lalu sangat kuat dengan visi penyeragaman, sehingga dibentuk sedemikian rupa menjadi kota daratan sebagaimana kota-kota lain di Pulau Jawa. Pempek. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama kuliner ini? Ya, pasti yang pertama sekali terlintas di benak kita adalah kota asal kuliner yang memiliki ciri khas makanan berkuah ini, yaitu Kota Palembang. Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan.(Nis)

Selengkapnya
Pembahasan Pajak Reklame Dispenda Kabupaten Toli-Toli
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pembahasan Pajak Reklame Dispenda Kabupaten Toli-Toli

[caption id="attachment_375126" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Kabupaten Toli-Toli ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta[/caption] Pada tanggal 16 Maret 2016 Dispenda Kabupaten Toli-Toli mengadakan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli di Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka mempelajari metode yang digunakan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam proses pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah khususnya pajak reklame. Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tolitoli dipimpin oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Novri Christian Sumolang. Dalam acara diskusi dibahas beberapa permasalahan tentang mekanisme perizinan reklame dan pengawasan penyelenggaraan reklame. Dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dijelaskan untuk proses perizinan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, semua pendaftaran penyelenggaraan reklame diawali melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian untuk proses pemungutan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame Dinas Pelayanan Pajak berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk tahapan proses penertiban reklame diawali dengan proses administrasi pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilik reklame agar menyelesaikan kewajiban perpajakannya, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat agar wajib pajak membongkar sendiri reklamenya. Setelah tahapan administrasi tersebut dilakukan dan tidak ada tanggapan dari pemilik reklame, petugas Dinas Pelayanan Pajak bersama Satpol PP akan melakukan penertiban reklame. Terakhir disampaikan juga dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Reklame Rokok dan Produk Tembako Pada Media Luar Ruang terhitung sejak tanggal 7 Januari 2015 permohonan penyelenggaraan reklame rokok di DKI Jakarta dilarang. Dengan adanya Kunjungan Kerja ini Dispenda Kabupaten Toli-Toli akan dapat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame lebih baik lagi yang akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toli-Toli. Selain itu reklame yang terpasang juga akan lebih tertib secara administrasi dan secara tata letak pun reklame yang terpasang tidak mengganggu pemandangan kota justru malah mempercantik. Kabupaten Tolitoli atau Toli-toli adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli. Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Tolitoli, namun pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999 daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran. (JUM) [caption id="attachment_375122" align="alignleft" width="250"] Taman Kota Toli-Toli[/caption]

Selengkapnya
×