background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kultum Sekda di Masjid Al Badr DPP
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kultum Sekda di Masjid Al Badr DPP

[caption id="attachment_375377" align="alignleft" width="200"] Bapak Saefullah, Sekdaprov DKI Jakarta memberikan Kultum di Mesjid Al-Badr DPP[/caption]Suatu kehormatan bagi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta, dikunjungi Bapak Saefullah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta dan memberikan ceramah singkat atau Kultum (Kuliah Tujuh Menit) di Mesjid Al-Badr Gedung Dinas Teknis Abdul Muis pada hari Rabu tanggal 20 April 2016. Setelah selesai melaksanakan Sholat Zuhur berjamaah biasanya di Mesjid Al Badr diisi dengan ceramah singkat para Dai yang berkualitas dan sudah dijadwalkan setiap harinya oleh Binroh DPP.Pada kesempatan ini Bapak Saefullah memberikan ceramah keagamaan singkat tentang upaya bersilaturahmi dengan berkeliling ke Mesjid-Mesjid kantor pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Materi yang disampaikan tidaklah lama hanya sekitar 7 menit karena para pegawai harus bekerja lagi setelah waktu istirahat makan siang. Ditekankan bahwa sesuai janji yang selalu kita bacakan pada saat Sholat yaitu hidup dan mati hanya pada Allah semata. Bapak Saefullah mengutip ayat tentang larangan menjaga pandangan dan kemaluan dari hal yang diharamkan oleh Allah.Dipesankan kepada para Pegawai di Dinas Pelayanan Pajak yang mempunyai image di masyarakat, karena bekerja di pajak dirasakan hebat dan pantas memiliki banyak harta tetapi harus dilihat dan dijaga biaya sosial ekonominya, apabila tidak menjaga pandangan tanpa batas, bisa goyang iman kita sehingga Pegawai Pajak harus terus istiqomah jangan tergoda duniawi juga menjaga pengaruh buruk dari informasi sosial media yang menyesatkan. Di surat Al Kahfi Allah berpesan bahwa Surga Firdaus adalah tujuan kebahagiaan akherat yang kekal, bukan di dunia. Mengakhiri ceramah singkatnya Bapak Saefullah berharap agar target pajak tercapai di tahun 2016 ini. (Pohan)[caption id="attachment_375382" align="aligncenter" width="384"] Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, Bapak H. Edi Sumantri dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak H. Saefullah[/caption]

Selengkapnya
Pelatihan Aplikasi Pendataan Potensi Pajak Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelatihan Aplikasi Pendataan Potensi Pajak Daerah

[caption id="attachment_375393" align="alignleft" width="250"] Bapak Agus Bambang Setiowidodo Kadis Pelayanan Pajak membuka acara pelatihan pendataan pajak daerah[/caption]Dinas Pelayanan Pajak mengadakan acara Pelatihan Aplikasi Pendataan Potensi Pajak Daerah kepada para petugas pendataan Kelurahan dan Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 di Gedung Teknis Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat pada pukul 08.00 - 12.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah memberikan pelatihan kepada para petugas pendataan terkait aplikasi yang akan digunakan dalam kegiatan pendataan tersebut.Pelatihan Pendataan Potensi Pajak Daerah adalah tindaklanjut dari Perda No.6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2016 Tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah. Didalam Standard Operating Prochedure Tentang Pendataan Pajak Daerah, Stakeholders yang terlibat adalah Sudin Pajak, Lurah, Camat, Petugas Pendataan Kelurahan dan UPPD.[caption id="attachment_375394" align="alignleft" width="250"] Suasana Pelatihan Pendataan Pajak Daerah[/caption]Pendataan dilakukan dengan menyampaikan Data Subjek dan Objek Pajak Daerah. Suku Dinas Menyusun Daftar Objek dan Subjek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak dan diteruskan Ke UPPD. Untuk Surat Tugas Diterbitkan Oleh UPPD dan pelaksana Surat Tugas adalah Unsur Kelurahan. Tata Cara Pendataan adalah Tim Pendata melakukan pengamatan dan pencarian data perpajakan, Tim Pendata mengisi Formulir Pendataan. Setelah itu Tim Pendata melakukan entry Pada Aplikasi Pendataan. Lurah menandatangani Laporan Hasil Pengamatan dan Pencarian Data dan dilaporkan kepada UPPD Kecamatan.Setelah itu UPPD Kecamatan meneliti Laporan Pengamatan Dan Pencarian Data, Data baru tersebut akan Diberikan SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah).Data yang telah terdaftar akan dilakukan pemuktahiran Subjek Dan Objek Pajak. Secara rutin Camat Dan Kepala UPPD melakukan Rapat Monitoring Dan Evaluasi atas hasil pendataan yang telah dilakukan. Aplikasi Pendataan dapat dilakukan melalui Pendataan Pajak Daerah[caption id="attachment_375395" align="alignleft" width="200"] Aplikasi Pendataan Pajak Daerah[/caption]. (Pohan)

Selengkapnya
Syukuran Gedung Baru UPPD Pesanggrahan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Syukuran Gedung Baru UPPD Pesanggrahan

[caption id="attachment_375405" align="alignleft" width="250"] Kantor UPPD Pesanggrahan yang baru di Jl. Cileduk Raya No. 7[/caption]UPPD Pesanggrahan mengadakan acara Syukuran Gedung kantor UPPD Pesanggrahan yang baru, beralamat di Jalan Cileduk Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, samping jalan tol Lingkar Dalam bersebelahan dengan Sekolah MTs Annajah. Kantor ini menempati lahan ex. Kantor Kelurahan Petukangan Selatan.Acara Syukuran dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016. Acara dimulai dengan pengajian pembacaan Surah Yasin bersama dilanjutkan dengan Tausiah agama serta santunan dan doa, diakhiri dengan ramah tamah. Bapak H. Soebagyo menyampaikan harapan pada sambutannya agar kantor baru 4 lantai ini dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi Wajib Pajak di Kecamatan Pesanggrahan yang terdiri dari Kelurahan Ulujami, Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Pesanggrahan dan Kelurahan Bintaro.[caption id="attachment_375409" align="alignright" width="250"] Karyawan UPPD Pesanggrahan[/caption]Acara dihadiri oleh Kasudin DPP Jakarta Barat Ibu Umiyati, Ka. Humas DPP Ibu Erma, Ka. UPPD Kalideres Bapak Hawan, Ka. UPPD Cengkareng Ibu Widhi, Ka. UPPD Cipayung Ibu Eky dan segenap perwakilan Kelurahan dan Kecamatan Pesanggrahan yang dipimpin oleh Sekcam Bapak Teguh.Dinas Pelayanan Pajak berusaha meningkatkan pelayanannya dengan membuat Gedung bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di Kecamatan. Selama ini masih banyak UPPD berkantor di Gedung Kecamatan karena keterbatasan tempat dan lahan. Gedung UPPD tersendiri seperti UPPD Tanjung Priok. Dimasa mendatang diharapkan UPPD dapat melayani warga di Kelurahan dan Kecamatan dengan gedung tersendiri agar fokus melayani pelayanan pajak daerah bagi Wajib Pajak dan masyarakat. (Pohan)[caption id="attachment_375406" align="alignleft" width="250"] Ruang Pelayanan baru UPPD Pesanggrahan[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja DPPKAD Kota Bontang Ke DPP Provinsi DKI Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja DPPKAD Kota Bontang Ke DPP Provinsi DKI Jakarta

[caption id="attachment_375415" align="alignleft" width="275"] Kunjungan Kerja Dispenda Kota Bontang Ke DPP Provinsi DKI Jakarta[/caption]Sebanyak 1 pejabat dan 4 staf dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bontang pada hari Jumat (22/4/2016) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta. Acara kunjungan kerja ini berlangsung di ruang rapat Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Pajak Daerah lantai 10. Kunjungan mereka disambut oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Ibu Tuti Choiriyah, S. Sos yang didampingi oleh Kasatlak Informasi Bapak Ridwan Pohan, SE berserta staf penyuluhan Bapak Andri Maulidi Rijal, SE dan Ibu Sunny.Kasi Pendapatan DPPKAD Kota Bontang Bapak Yudhi Pancoro selaku ketua rombongan mengatakan maksud dan tujuan kunjungan mereka ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah dalam rangka menjalin silaturahmi serta melaksanakan kunjungan kerja untuk pembelajaran mengenai mekanisme Penghapusan Piutang Pajak Daerah khususnya Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta.Dalam diskusi yang berlangsung, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan dalam menangani masalah piutang pajak daerah (khususnya PBB-P2) dilakukan baik dari sisi regulasi maupun upaya lainnya. Dari sisi regulasi dilakukan upaya antara lain dengan diterbitkannya peraturan-peraturan sebagai pedoman pelaksanaan diantaranya:Pergub Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.Pergub Nomor 134 Tahun 2015 tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah, dengan fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan pokok pajak PBB sebesar 50% untuk tahun 1993 s.d. 2009 dan 25% untuk tahun 2010 s.d. 2012.Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dasar pelaksanaan Cleansing Data terhadap Objek Pajak PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan serta mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai Kode Kategori Objek PBB-P2, seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kode Kategori Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2887 Tahun 2015 tentang tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta bahwa terhadap tunggakan PBB-P2 tidak dibayar berturut turut dari tahun 2013 maka SPPT PBB-P2 tahun 2016 ditangguhkan penerbitannya.Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan penghapusan piutang sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dilandasi dengan diterbitkannya peraturan-peraturan sebagai dasar hukumnya. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Bontang dalam menentukan langkah-langkah ke depan dalam upaya penghapusan piutang pajak daerah khususnya PBB-P2.Sebagai penutup acara kunjungan, Ka. Subbag Tata Usaha, Ibu Tuti Choiriyah, SE. menyampaikan mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : Pajak Online dan memberikan bingkisan atau kenangan-kenangan berupa peraturan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta ke DPPKAD Kota Bontang.Diakhir acara Bapak Yudhi Pancoro selaku ketua rombongan mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang dengan kerendahan hati dan tangan terbuka telah menerima rombongan kunjungan kerja dengan sangat baik.[caption id="attachment_375414" align="alignleft" width="270"] Foto: Pemandangan kota Bontang dari udara[/caption]Seperti kita ketahui, Kota Bontang adalah sebuah kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 120 kilometer dari Kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan Selat Makassar di timur. Letak geografisnya 0.137° LU dan 117.5° BT.Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak) dan Indominco Mandiri (batubara) serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasi di bidang industri, jasa serta perdagangan.Kota Bontang selain terkenal karena ada tiga perusahaan itu, juga karena adanya keberadaan tim sepak bola, Bontang FC (dulu Bontang PKT) yang bermain di Superliga, Marching Band Bontang PKT binaan Pupuk Kalimantan Timur dan Marching Band Eroh Dahana Patra binaan Badak NGL. Selain itu, studio siaran televisi lokal, LNG TV dan PK TV juga terletak di Kota Bontang.Kota Bontang memiliki dua sekolah besar dan ternama, yaitu VIDATRA yang dibina oleh Badak NGL dan YPK binaan Pupuk Kalimantan Timur. Kantor pengurus Taman Nasional Kutai yang berada di utara Kota Bontang, juga berada di kawasan ini. Kota Bontang memiliki bandara yang dinamakan Bandar Udara Bontang.(Anis/Pohan/Wiki)

Selengkapnya
Kedubes Hongaria kunjungan ke DPP
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kedubes Hongaria kunjungan ke DPP

[caption id="attachment_375427" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Kedubes Hongaria tentang Online System[/caption]Kedutaan Besar Hongaria (Hungary) melakukan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI, Abdul Muis 66 Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 April 2016. Mewakili Kepala Dinas rombongan diterima oleh Ibu Ir. Dewi Mustika Tafal, Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dan Ibu Erma Sulistianingsih Kepala Humas DPP beserta jajaran DPP lainnya di Ruang Rapim DPP di lantai 12. Maksud dan tujuan adalah membicarakan tentang penerapan pajak online di Jakarta.Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah merintis pemungutan pajak melalui Online System sejak tahun 2008, menggunakan alat bernama black box dilokasi objek pajak Hotel, Hiburan, Restoran dan Parkir untuk mencatat seluruh data transaksi, kemudian setelah dilakukan pengolahan data oleh vendor lalu diserahkan kepada Dinas Pelayanan Pajak melalui jaringan mobile.Skala prioritas selanjutnya untuk pelaksanaan pajak online adalah wajib pajak yang sudah memiliki akses ke internet. Terkait dengan hal tersebut DPP bekerjasama dengan Bank BRI memasang alat/perangkat yang dapat mencatat data transaksi dari wajib pajak yang disebut Barebone. Setelah diaktifkan alat ini akan terkoneksi dengan data center BRI dan akan mencatat seluruh data yang terinput diwajib pajak. Data transaksi tersebut akan dipakai sebagai dasar penetapan besarnya pajak yang akan dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak. Untuk memonitor payment online Bank BRI tersebut, Dinas Pelayanan Pajak menggunakan sistem CMS (Cash Management System) secara real time. Sistem ini dapat memantau aktivitas online system yang dilakukan oleh Bank BRI.Dalam rangka menyelesaikan pajak online untuk wajib pajak yang menggunakan alat transaksi manual selain internet, pada ditahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengadakan alat pencatat transaksi penjualan bekerjasama dengan Telkomsigma yang merupakan anak perusahaan PT. Telkom. Alat elektronik yang dipasang pada wajib pajak tersebut adalah electronic Point Of Sales (POS). Alat ini terkoneksi langsung dengan server Dinas Pelayanan Pajak. Saat ini pelaksanaan pemasangan perangkat e-POS sudah didistribusian kepada wajib pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan Pajak Daerah di lima wilayah kota Jakarta.[caption id="attachment_374882" align="alignleft" width="250"] Alat e-POS yang dioperasikan DPP[/caption]Di negara Hongaria yang beribukota di Budapest, telah diterapkan pemungutan pajak melalui Online System. Menggunakan mesin elektonik bernama CashCube yang dioperasikan oleh perusahaan T-Systems Hungary. Menggunakan Central System for the Tax Authority (software and hardware) dengan Mobile application for Tax Controllers dan Cloud Services. Pada kesempatan tersebut dipaparkan pula penerapan pemungutan pajak Online yang sudah dilaksanakan di Hongaria.Sejak 2004, Hongaria terus memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai salah satu anggota terbaru Uni Eropa. Bersama dengan Slovenia dan Republik Ceko, Hongaria memberikan salah satu standar kehidupan tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur. Hongaria mengalami liberalisasi pasar pada tahun 1990-an sebagai bagian dari peralihat sistem ekonomi komunis menjadi sistem ekonomi pasar, senada dengan negara-negara lain yang pernah tergabung dalam Blok Timur. Hongaria termasuk dalam anggota Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) sejak 1995, anggota World Trade Organization (WTO) sejak 1996, dan anggota Uni Eropa sejak 2004.Sektor swasta mewakili lebih dari 80% dari PDB. Hongaria mendapatkan hampir sepertiga dari semua investasi asing langsung yang mengalir ke Eropa Tengah. Pemilikan asing atas perusahaan-perusahaan Hongaria dan investasinya sangat luas, dengan investasi langsung asing kumulatif mencapai lebih dari 23 miliar dolar AS sejak 1989. Hutang pemerintah Hongaria diupgrade pada 2000 hingga mencapai peringkat kedua tertinggi di antara semua ekonomi transisi Ekonomi Tengah. Inflasi dan pengangguran – keduanya menjadi kepedulian utama dalam 2001 dan telah jauh berkurang. Langkah-langkah pembaruan ekonomi seperti pembaruan pemeliharaan kesehatan, pembaruan pajak, dan pendanaan pemerintahan lokal telah ditangani oleh pemerintahan sekarang.Hongaria adalah sebuah negara di Eropa timur, mempunyai kantor kedutaan besar di Indonesia yaitu di daerah Kuningan Jakarta dan juga mempunyai kantor konsulat di Bandung, Denpasar, Surabaya dan Yogyakarta.Sekarang Duta Besar. Semoga pertemuan ini dapat membawa hasil yang baik bagi persahabatan antar kedua bangsa. (Pohan/wiki).[caption id="attachment_375428" align="alignleft" width="250"] Alat CashCube Tax Online System dari Hongaria[/caption]

Selengkapnya
Wakadis DPP Jakarta Terima Kunjungan Kerja DPAD NTT
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Wakadis DPP Jakarta Terima Kunjungan Kerja DPAD NTT

[caption id="attachment_375436" align="alignleft" width="343"] Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Jakarta, H. Edi Sumantri[/caption]Dinas Pelayanan Pajak mendapat kunjungan kerja dari Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melakukan koordinasi dan konsultasi teknis tentang pemberian keringanan PKB oleh pemerintah DKI kepada wajib pajak dan wajib pungut BBM Non subsidi, Rabu (27/4/2016) di Ruang Rapat lantai 13.Rombongan diterima oleh Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, H. Edi Sumantri beserta Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Ibu Erma Sulistianingsih, Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah Bapak Joko Pujiyanto, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Bapak Yuandi Bayak Miko dan Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah, Ibu Dewi Mustika Tafal.Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan lain-lain dan Dana Perimbangan DPAD Provinsi NTT Bapak Agustontje F. Kotten selaku ketua rombongan mengatakan bahwa maksud dan tujuan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah menanyakan cara Provinsi DKI Jakarta dalam mencari penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Kemudian dalam kerangka otonomi juga diharapkan, pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem yang berlaku efektif disuatu daerah untuk diberlakukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.Mereka juga mengharapkan produk hukum, syarat-syarat penetapan perusahaan/badan/koperasi untuk ditetapkan sebagai wajib pungut BBM non subsidi dan mekanisme pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi derah provinsi DKI Jakarta.Dalam diskusi yang berlangsung, banyak sekali informasi penting yang digali dan diperoleh oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai mekanisme dan tata cara keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga membahas pengenaan pajak daerah terhadap alat berat tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.3/PUU-XIII/2015.Dalam putusan pada 31 Maret 2016 itu, MK menyatakan bahwa alat berat, termasuk alat berat pertambangan, bukanlah kendaraan bermotor layaknya pengertian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan keputusan itu, semua aturan persyaratan bagi kendaraan bermotor, seperti uji kir atau tipe berkala, termasuk pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak berlaku bagi alat berat. Untuk itu perlu segera dibuat payung hukum Perda-nya.Diakhir penutupan diskusi Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan lain-lain dan Dana Perimbangan DPAD Provinsi NTT Bapak Agustontje F. Kotten mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak, H. Edi Sumantri dan Pejabat DPP lainnya yang sudah meluangkan waktu untuk penerima kunjungan.Ucapan terimakasih pun langsung dibalas dengan pantun dari Bapak H. Edi Sumatri. "Apa bila kita membelah janganlah menggunakan belati, kalau ada kata-kata yang salah janganlah disimpan didalam hati". Dan Pantun Malaysia: "Upin Ipin pergi ke sekolah, maafin kalau ada yang salah," tutupnya.Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Solor, Pulau Komodo dan Pulau Palue. Ibukotanya terletak di Kupang, di bagian barat pulau Timor.[caption id="attachment_375435" align="alignleft" width="334"] Pulau Komodo[/caption]Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor Barat (biasa dipanggil Timor). Tujuan untuk Pariwisata di NTT adalah Pulau Komodo yang memiliki species Komodo Naga, Danau Kelimutu di Flores dan 3 danau kawah dengan warna berbeda. Gunung Mutis di Kupang timur adalah titik tertinggi di provinsi ini dan dikenal sebagai area pendakian & pengamatan burung. Obyek wisata lainnya adalah Semana Santa di Larantuka, Rumah adat dan pasola di Pulau Sumba, Penyelaman di Pulau Alor, Pantai Nemberalla di Rote Ndao, Pantai Pink di Pulau Padar, dan Taman 17 di Pulau Riung. (Anis/Pohan/Wiki/Mendagri)

Selengkapnya
×