background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
DPP Meriahkan PRJ 2016
5 years ago
Pelayanan Terpadu

DPP Meriahkan PRJ 2016

[caption id="attachment_375878" align="alignleft" width="350"]Wakadis DPP memberikan penjelasan singkat kepada Gubernur tentang e-samsat dan pajakonline pada pembukaan PRJ[/caption] Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) adalah pameran tahunan terbesar di Indonesia yang berlangsung selama satu bulan penuh untuk memperingati hari jadi Kota Jakarta. [caption id="attachment_375880" align="alignleft" width="350"] Kami Siap Melayani Anda[/caption] Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada kesempatan ini menampilkan stand layanan pajak online. Layanan pajak online meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Fasilitas Pajak Online di Jakarta ditambah lagi dengan layanan e-samsat untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa dikenal dengan istilah Pajak STNK yang dapat dilakukan secara online. Dalam event ini Pemprov DKI Jakarta ingin menampilkan Kota Jakarta yang Smart dalam satu area pameran. Smart dari sisi tata kelola yang transparan dan responsif, semangat pertumbuhan inovasi dan kewirausahaan, kualitas SDM, sistem transportasi yang terintegrasi, kualitas lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan, dan nyaman serta informatif. Masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menampilkan update teknologi yang sudah diimplementasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat Jakarta. Acara PRJ atau JFK berlangsung pada: 10 Juni – 17 Juli 2016 Efektif 38 Hari Venue : Arena Pekan Raya Jakarta, Hall C, JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat [caption id="attachment_375879" align="alignleft" width="1024"] Stand PRJ DPP[/caption] Tema Stand PRJ Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016 ini adalah: Smart Governance  menciptakan tata kelola yang transparan dan informatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat Smart Economy  menumbuhkan kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat agar tercapai produktifitas yang tinggi. Diantaranya adalah pembinaan usaha kecil, menengah. Lapangan kerja. Smart People  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan minimal 12 tahun, fasilitas hidup layak, indeks harapan hidup dan akses informasi publik Smart Mobility  membangun sistem integrasi transportasi dan menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. (Dilambangkan dengan warna merah) Smart Environment  menciptakan kualitas lingkungan yang sehat melalui manajemen Sumber Daya Alam yang berkelanjutan sehingga Jakarta menjadi kota yang layak huni. Mendorong green building dan pembangunan ramah lingkungan. Smart Living  mewujudkan Jakarta sebagai kota sehat dan layak huni serta mempermudah akses informasi kesehatan, pariwisata dan fasilitas keamanan. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_375881" align="alignleft" width="250"] Gubernur mendukung penerapan e-samsat[/caption]

Selengkapnya
Ketua Komisi C DPRD DKI dan Anggota Kunjungi DPP
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Ketua Komisi C DPRD DKI dan Anggota Kunjungi DPP

[caption id="attachment_375870" align="alignleft" width="350"] Kunjungan Komisi C DPRD DKI[/caption] Ketua dan Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna evaluasi kinerja penerimaan (2/6/2016). Realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2015 mencapai 89,54 persen. Target pajak DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah Rp 32.581.650.000.000 atau sekitar Rp 32,5 triliun. Realisasi penerimaan tahun ini hingga 31 Desember sebesar Rp 29,174 triliun. Dari tiga belas jenis pajak yang dipungut, delapan jenis pajak sudah melampaui target pajak. Di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, dan Pajak Rokok. [caption id="attachment_375871" align="alignleft" width="350"] Kadis, Wakadis dan Sekdis DPP menerima Kunjungan Komisi C DPRD DKI[/caption] Sementara pajak yang belum mencapai target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan 95,21 persen, pajak hotel 94,10 persen, dan reklame 41,20 persen. Lalu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 61,42 persen serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 95,21 persen. Selain pembahasan penerimaan juga dibahas mengenai tunggakan pajak dan realisasi Triwulan I 2016. Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan optimalisasi online system meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran dan online pendataan yang memiliki keuntungan antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dan Wajib Pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan. Alat yang dikembangkan saat ini adalah e-POS (Electronic Point Of Sales) yang dipergunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai upaya keterbukaan informasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terhadap masyarakat. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
Bandung Barat Giat Benahi Pajak
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Bandung Barat Giat Benahi Pajak

[caption id="attachment_375861" align="alignleft" width="300"] Kunjungan Dispenda Bandung Barat[/caption] Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengelola pajak online meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat berkontribusi mengurangi kemacetan karena meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus . Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah merintis pajak online dengan menggunakan alat Smart Port, iPOS dan Web Service. Namun dalam pelaksanaannya menemui kendala-kendala. Inilah yang melatarbelakangi DPPKAD Kabupaten Barat berkunjung ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (1/6/2016) untuk melakukan konsultasi mengenai program pajak online melalui pemasangan alat baca pajak (Tapping Box) dan bertukar pikiran mengenai strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan pajak online. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Ibu Erma dan jajaran beserta Bapak Roy dan Ari dari Bidang Tipda, memberikan penjelasan dan informasi terkait pelaksanaan pajak online yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta: Dijelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan Online Sistem Bank BRI yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, yaitu : 1) Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 2) Pergub No: 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System 3) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NO2817/-1.722 tentang Pelaksanaan Online System dan Tempat Pembayaran Serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Disampaikan juga mengenai perkembangan online sistem yang terjadi di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, alur penerimaan pembayaran yang dilakukan dalam sistem pajak online, arsitektur online sistem BRI, manfaat online sistem BRI bagi wajib pajak, serta progress implementasi online sistem BRI. [caption id="attachment_375862" align="alignleft" width="350"] Rombongan Dispenda Bandung Barat[/caption] DPPKAD Bandung Barat menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pajak online banyak menemui kendala antara lain : kesulitan dalam transfer knowlegde dengan wajib pajak karena sebagian besar SDM nya masih awam teknologi dalam arti kesulitan dalam mengoperasikan alatnya, wajib pajak kurang kooperatif dalam pemasangan alat, jaringannya sering bermasalah atau tidak ada sinyal, kesulitan dalam pengontrolan karena petugas pajak yang mengawasi nya terbatas, serta untuk alat smart port mengalami kendala tapping data dan parsing data sering gagal. Untuk mengantisipasi kendala kendala tersebut Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menyarankan agar pihak DPPKAD membuat suatu peraturan yang mengikat kepada wajib pajak dengan sanksi yang tegas misalnya apabila tidak kooperatif izin usaha akan dicabut. Terkait dengan SDM yang awam teknologi disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi wajib pajak atau operator. Karena petugas pajak jumlahnya terbatas disarankan dalam klausul perjanjian dengan pihak ketiga dicantumkan bahwa untuk keluhan dan teknisi menjadi tanggung pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu. Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah menyampaikan bahwa terkait alat e-POS, Dinas Pelayanan Pajak bekerja sama dengan Telkom Sigma dengan mekanisme pengadaan untuk pengadaan alat e-POS sebanyak 5.555 buah. Sasarannya adalah wajib pajak yang tidak mempunyai cash register atau komputer dan belum terdaftar sebagai wajib pajak online Bank BRI Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. Dan untuk sementara waktu, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah dipilih menjadi pusat pemerintahan. (Andri/Suni/Pohan-Humas DPP) [caption id="attachment_375863" align="alignleft" width="300"] Wilayah Bandung Barat[/caption]

Selengkapnya
Tomohon Pelajari PBB Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Tomohon Pelajari PBB Jakarta

[caption id="attachment_375851" align="alignleft" width="300"] Kunjungan Komisi I DPRD Tomohon[/caption] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum tahun 2003 merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, dan diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2003. Kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka memperoleh informasi dan pengalaman terkait upaya Pemerintah Jakarta dalam Menggali Potensi PAD sekaligus mencari informasi lebih dalam tentang peningkatan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bapak Ir. Jimmy Wewengkang, MBA dan diterima oleh Ibu Erma Kepala Humas DPP dan jajaran didampingi Kasie Renbang untuk Perencanaan Strategi dan Penerimaan Pajak Daerah, Muhamad Abrar. Pengelolaan pelimpahan piutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu salah satunya dengan cara melakukan cleansing data objek pajak PBB-P2, dimana terdapat kurang lebih 14.000 objek pajak yang merupakan hasil cleansing dengan ketetapan sebesar kurang lebih Rp.1,3 Triliun. Terkait penagihan aktif terhadap piutang pajak PBB-P2 pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melakukan MoU dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 2011/-72 dan B-4865/O.1/Gs/08/2015 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha dalam hal : Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Konsultasi Hukum. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan sistem database SIM-PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan) dengan berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh unit-unit yang berada di bawah Dinas Pelayanan Pajak. Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : Pajak Online (Andri/Suni/Pohan/Humas DPP) [caption id="attachment_375850" align="alignleft" width="250"] Kota Tomohon Sulut[/caption]

Selengkapnya
UPPD Cempaka Putih Tertibkan Reklame Liar
5 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Cempaka Putih Tertibkan Reklame Liar

[caption id="attachment_375843" align="alignleft" width="250"] Penertiban Reklame UPPD Cempaka Putih[/caption] Penyelenggaraan reklame erat kaitannya dengan penataan ruang kota yang tertib, teratur, terarah dan indah khususnya di kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang menjadi barometer provinsi lainnya di Indonesia. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan perizinan. Terhadap reklame terpasang dilakukan penertiban bila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan Reklame sudah terbit SKPD belum dibayar; 2. Penyelenggaraan Reklame Tanpa izin/liar; 3. Penyelenggaraan Reklame habis izinnya dan tidak diperpanjang (BDU). Sampai saat ini masih terdapat penyelenggara atau Wajib Pajak Reklame di Kecamatan Cempaka Putih yang tidak patuh terhadap ketentuan penyelenggaran reklame, sehingga Unit Pelayanan Pajak Daerah Cempaka Putih pada hari Senin 6 Juni 2016 melakukan penertiban dan pembongkaran reklame bermasalah diwilayah kerja Kecamatan Cempaka Putih. Dengan penertiban dan pembongkaran reklame bermasalah ini diharapkan dapat mewujudkan efek jera yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_375844" align="alignleft" width="300"] Pencoptan visual reklame [/caption]

Selengkapnya
UPPD Gambir Lakukan Distribusi e-POS dan Pelatihan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Gambir Lakukan Distribusi e-POS dan Pelatihan

[caption id="attachment_375836" align="alignleft" width="1024"] UPPD Gambir Melatih WP Alat e-POS[/caption] Dengan Online System, manfaat lain yang diperoleh Wajib Pajak adalah sistem pembayaran pajak menjadi lebih mudah (autodebet), Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD, legalisasi bon/bill, menyampaikan penerimaan bulanan dan rekap penggunaan bill. UPPD Gambir melaksanakan penjelasan tentang pemakaian alat e-POS kepada 106 Wajib Pajak dengan 4 tahap pertemuan. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat UPPD Gambir (3/6/2016). Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah memberikan alat e-POS (electronic Point of Sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar melalui online sistem Bank BRI. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini jumlah alat e-POS yang sudah didistribusikan kepada wajib pajak berjumlah ± 3.000 unit. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual sehingga memudahkan penghitungan kewajiban perpajakannya. Alat e-POS diberikan kepada wajib pajak dengan sistem pinjam pakai alat e-POS sehingga wajib pajak wajib menjaga alat tersebut dengan baik. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
×