background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
UPPD Pesanggrahan Mendata Potensi Reklame
4 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPD Pesanggrahan Mendata Potensi Reklame

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Ingub Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah. Klik: Ingub 5/2016 Pendataan Potensi Pajak Daerah. Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kegiatan pendataan potensi pajak daerah di tiap wilayah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame dibantu oleh Dinas Kominfo, para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu. Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) melakukan kegiatan pendataan pajak daerah bersama Suku Dinas Pelayanan Pajak, Kecamatan dan Kelurahan. UPPD Pesanggrahan melakukan pendataan obyek pajak daerah di Mall Metro Cipulir sebagai Mall baru yang banyak memiliki reklame di kios dagang yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame karena belum membayar pajaknya. Pendataan dipimpin langsung oleh Kepala UPPD Pesanggrahan Sigit Paryono. Pendataan potensi pajak daerah dengan mengacu pada data dari Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan formulir pendataan yang ditetapkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak. juga menggunakan sistem UPPD Kecamatan melakukan verifikasi hasil pendataan potensi pajak daerah, setelah itu menerbitkan Surat Pendaftaran Objek Pajak Oaerah (SPOPO) dan hasil pendataan potensi pajak daerah dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta. Hasll kegiatan pendataan potensial pajak daerah dituangkan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah ke dalam Sistem Penqelolaan Pajak Daerah. Sistem Pendataan Pajak dan penqawasannya dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak wilayah. (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Waktu Operasional Samsat Terkait Libur Hari Raya 2016
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Waktu Operasional Samsat Terkait Libur Hari Raya 2016

Kantor Samsat tetap melakukan pelayanan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 hingga jam 12.00. Kantor Samsat tutup karena Libur dan Cuti Bersama Hari Raya ldul Fitri Tahun 2016 mulai hari Senin, 4 Juli 2016 dan buka kembali pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016, (Jam 08.00 s/d 15.00 untuk Senin s/d Jumat dan jam 08.00 s/d 12.00 untuk hari Sabtu ). Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan perpanjangan STNK dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Balik Nama atau membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) maka sesuai Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66/SE/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 serta Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 7/SE/2016 Tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 2016/1437 H, maka dengan ini diinformasikan jadwal layanan Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB pada Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat) Provinsi DKI Jakarta yakni: Untuk alternatif pembayaran, masyarakat dapat menggunakan layanan e-samsat di ATM Bank DKI guna membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan membayar SWDKLLJ (Asuransi Jasa Raharja). Untuk mendapatkan SKPD dan STNK asli, Struk ATM dapat ditukarkan dengan fisik SKPD dan STNK asli di kantor-kantor Samsat terdekat. Lokasi Alamat Kantor Samsat 1. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Pusat Kantor Bersama Samsat Jakarta Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202, 640582 Fax: (021) 6405826 2. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Utara dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari No. 13 Lantai 1, Pademangan, Jakarta Utara 14420 Telp: (021) 64715202 Fax: (021) 6404304, 6404918 3. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Barat dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Jakarta Barat 11720 Telp: (021) 5442283, 5442301, 5442302 Fax: (021) 5442283 4. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Selatan dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan, Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Fax: (021) 52553825 5. Unit PKB & BBN-KB Jakarta Timur Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410 (021) 8199849-52, 8199854 Gerai Samsat di Mall • Mall Tamini Square Jakarta Timur • Mall Taman Palem Jakarta Barat • Mall Artha Gading Jakarta Utara • Blok M Square • Thamrin City • Gandaria City • Mall Grand Cakung Drive Thru di Samsat Jakarta Selatan, Samsat Jakarta Barat, Pusat, dan Utara, Samsat Jakarta Timur untuk perpanjangan PKB Layanan Samsat Kecamatan a) Samsat Kecamatan Kemayoran alamat Kantor Kecamatan Kemayoran, Jl. Serdang III No.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10650 Telp. (021) 42886174 b) Samsat Kecamatan Pasar Minggu alamat Kantor Kecamatan Pasar Minggu Lt. 3, Jl. Raya Ragunan No. 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 78848022 c) Samsat Kecamatan Kebon Jeruk alamat Kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jl. Raya Kebon Jeruk No. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 53655365, 53655364 d) Samsat Kecamatan Penjaringan alamat Kantor Kecamatan Penjaringan, Jl. Pluit Raya No.5, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Telp. (021) 6695582, 6695603 e) Samsat Kecamatan Pulogadung alamat Kantor Kecamatan Pulo Gadung, Jl. Raya Bekasi KM. 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250 Telp. (021) 47884158 (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Jakarta Tax Revenue Administration and Modernization
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Jakarta Tax Revenue Administration and Modernization

[caption id="attachment_376043" align="alignleft" width="1024"] Panorama Jakarta[/caption] Nuissance Tax atau Pajak Kebisingan adalah salah satu usulan dari DPP DKI untuk perubahan Undang-undang 28/2009. Dampak kebisingan suara bersifat lokal dan memicu ketidaktertiban lingkungan disekitarnya sehingga untuk mengkompensasikan kebisingan tersebut seharusnya dikenakan pajak daerah seperti perumahan di sekitar Bandara atau pabrik yang terkena dampak kebisingan. Contoh lain, ada beberapa negara yang mengenakan pajak lebih tinggi bagi tempat usaha yang memiliki fasilitas merokok, buka hingga malam hari dan menggunakan trotoar jalanan dalam menjalankan usahanya. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) sebagai lembaga akademis melakukan Indepth Interview dalam rangka usulan Perubahan UU 28 Tahun 2009 yang diusulkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (7/6/2016). Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Renbang Yuandi Bayak Miko didampingi jajaran Renbang dan Humas DPP, menjawab pertanyaan yang diajukan 3 orang peneliti dari LPEM FEB-UI yaitu Mr. Andrey Timofeev dari Atlanta Amerika dan Deddi Noordiawan dan rekan. Hal yang dibahas seperti Perluasan Basis Pajak atas PKB menjadi Kilometer Tax. Pemungutan PKB selama ini masih berdasarkan objek kepemilikan aset kendaraan bermotor, bukan penggunaannya atau daya konsumsinya. Maka agar memenuhi rasa keadilan, mobil yang dipakai lebih sering seharusnya dikenakan pajak lebih tinggi. Untuk itu diusulkan agar dapat dikenakan Kilometer Tax (km tax) dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pembagian PPH. Didalam peningkatan persentase bagi hasil Pajak Penghasilan Objek Pajak Dalam Negeri atau PPh OPDN menjadi sebesar 30%, hal ini didasari oleh PPh Pribadi yang bersumber dari daerah, untuk itu Bagi Hasil PPh OPDN perlu ditingkatkan lagi. Untuk Kebijakan Perikatan Perjanjian Jual Beli atau PPJB sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau DPP BPHTB, dasar usulan perubahan adalah selama ini terjadi potensial lost bagi daerah akibat lamanya perubahan proses PPJB menjadi AJB atau Akte Jual Beli. Padahal secara substansi pada saat PPJB, telah terjadi pertukaran manfaat dan biaya antara penjual dan pembeli properti khususnya apartemen. Seringkali terjadi pemindahan hak menggunakan PPJB tanpa melalui AJB dan BPHTB tidak dipungut untuk peralihan hak tersebut, sehingga terjadi potensial lost. Perluasan Basis Pajak Hotel yaitu Pajak atas persewaan ruangan, dasar usulan perubahan adalah basis objeknya immobile dan berada di daerah, sehingga semua jenis persewaan ruangan baik di hotel maupun bukan di hotel seharusnya dikenakan pajak daerah. Untuk persewaan ruangan di hotel juga belum dapat dipungut Pajak Hotel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sepenuhnya karena dalam implementasinya masih bersinggungan dengan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Perlakuan Servis Apartemen. Dasar usulan perubahan adalah saat ini servis apartemen dikenakan PPN, dimana sebenarnya mengambil sumber daya dari daerah dan sifatnya immobile sehingga seharusnya lebih pantas dikenakan Pajak Daerah. Pajak Hotel untuk Rumah Kos. Dasar usulan perubahan adalah banyak Rumah Kos kurang dari 10 kamar tetapi omsetnya lebih besar dari kos-kosan yang lebih dari 10 kamar. Hal ini menjadi penghindaran pajak yang bisa dilakukan kos-kosan dengan tarif premium dengan kamar kurang dari 10 kamar sehingga belum menjadi objek pajak. Hal ini mesti dibenahi demi terwujudnya keadilan dikenakan pajak daerah. Bidang Renbang DPP banyak memberikan masukan bagi upaya untuk Jakarta Tax Revenue Administration and Modernization atau modernisasi dan administrasi pendapatan pajak dimasa mendatang. Selanjutnya tim peneliti akan meminta beberapa data terkait dengan pajak daerah yang akan digunakan sebagai bahan analisa atas penelitian ini. (Dedy/Tuty/Pohan/Renbang-Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376042" align="alignleft" width="1024"] Indepth Interview with LPEM-FEB UI[/caption]

Selengkapnya
×