background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sekilas Kunjungan Kerja Daerah Mei 2017
31 May 2017
Pelayanan Terpadu

Sekilas Kunjungan Kerja Daerah Mei 2017

[caption id="attachment_377897" align="aligncenter" width="480"] Kunjungan DPRD Kota Malang[/caption] [caption id="attachment_377898" align="aligncenter" width="480"] Kunjungan DPRD Malang ke UPPRD Menteng[/caption] Kunjungan Kerja DPRD Kota Malang ke BPRD DKI dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah di Jakarta, diterima oleh Sekban BPRD dilanjutkan dengan kunjungan ke UPPRD Menteng (29/5) [caption id="attachment_377899" align="aligncenter" width="480"] Kunjungan Bapenda Bengkulu[/caption] Kunjungan Kerja dari Badan Pendapatan Daerah kota Bengkulu ke BPRD DKI terkait Proses dan pelaksanaan penertiban Pajak Daerah yang berupa pemasangan stiker, papan informasi atau pemberitahuan utang pajak daerah (24/5). [caption id="attachment_377900" align="aligncenter" width="480"] Kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Utara[/caption] Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara yang membahas mengenai penerimaan PKB dan BBN-KB di Jakarta diterima oleh Kabid Renbang, Ka. Samsat Utara, Pengendalian, Tipda, Renbang dan UPPLI BPRD (18/5). (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Workshop SPIP BPRD oleh BPKP
31 May 2017
Pelayanan Terpadu

Workshop SPIP BPRD oleh BPKP

[caption id="attachment_377891" align="aligncenter" width="480"] Kepala BPRD Edi Sumantri dan Kepala BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto menjelaskan tentang SPIP[/caption] BPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang dibimbing oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta (BPKP DKI) setiap minggu sekali dimulai pada hari Rabu 31 Mei 2017 hingga 20 Juni 2017 di Balai Dinas. Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. Peserta Bimtek SPIP terdiri dari para Eselon 3 BPRD yang akan membahas mengenai penyelenggaraan SPIP, pelaksanaan CSA (Control Self Assessment), pelaksanaan CEE (Control Environment Evaluation), Analisis Tujuan, Identifikasi dan Analisa Resiko, Survey Persepsi dan Validasi, Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian, Evaluasi dan Aktivitas Pengendalian diakhiri dengan perbaikan aktivitas pengendalian atau control activities. Kegiatan pengendalian SPIP dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut berjalan efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan organisasi yang berkesinambungan dan dapat diterapkan bagi kemajuan BPRD. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377892" align="alignleft" width="480"] Eselon 3 peserta Bimtek SPIP BPRD[/caption]

Selengkapnya
Humas BPRD Pelajari Humas DJP
30 May 2017
Pelayanan Terpadu

Humas BPRD Pelajari Humas DJP

[caption id="attachment_377884" align="aligncenter" width="480"] Kepala UPPLI atau Humas Pajak Jakarta Ibu Hayatina diterima oleh Humas DJP [/caption] Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) atau Humas Pajak Jakarta lakukan Studi Banding Terkait Program Kerja dan Penganggaran pada Direktorat P2HUMAS DJP di Kantor Pusat DJP Jalan Gatot Subroto (30/5). Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Sebagai unit kerja yang "saling bersaudara" wajar saja Humas Pajak Jakarta melihat dan belajar langsung tentang kesiapan dan pelayanan di Humas Dirjen Pajak Pusat. Humas harus berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Salah satu peran humas pemerintah adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377885" align="alignleft" width="480"] Humas Pajak Jakarta sampaikan pertanyaan[/caption] [caption id="attachment_377886" align="alignleft" width="480"] Tax Infografis[/caption]

Selengkapnya
UPPRD Pancoran Tempelkan Stiker Pajak
30 May 2017
Pelayanan Terpadu

UPPRD Pancoran Tempelkan Stiker Pajak

[caption id="attachment_377876" align="aligncenter" width="510"] UPPRD Pancoran pasang stiker tunggakan reklame[/caption] Upprd Pancoran aktif lakukan pemasangan stiker penunggak pajak PBB dan Reklame di Jalan Warung Buncit Raya. Sebelum dilakukan penempelan stiker, UPPRD melakukan koordinasi dengan pemilik usaha dan pengelola mal–jika lokasi usaha di mal untuk tindakan persuasif menagih hutang pajak daerah dari pajak reklame, PBB, hiburan, restoran, hotel dan parkir. Keberatan atau penolakan saat pemasangan stiker sebagaimana tindakan represif yang sifatnya law enforcement dapat diatasi karena sebelum dilakukan pemasangan stiker kepada Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilakukan upaya-upaya penagihan pasif, seperti surat tagihan, surat pemberitahuan, surat peringatan, dan terakhir dikirimkan surat himbauan 1 dan 2. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan sampai seluruh WP mematuhi kewajibannnya untuk membayar pajak. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377878" align="alignleft" width="320"] Sebelum memasang stiker petugas pajak menyampaikan surat tagihan kepada WP[/caption] [caption id="attachment_377877" align="alignleft" width="510"] UPPRD Pancoran pasang stiker tunggakan PBB[/caption]

Selengkapnya
Kebun Raya Bogor Obyek Percontohan Bebas Korupsi
30 May 2017
Pelayanan Terpadu

Kebun Raya Bogor Obyek Percontohan Bebas Korupsi

[caption id="attachment_377865" align="aligncenter" width="410"] Kunjungan kerja ke unit percontohan WWBK/WBBM Kebun Raya Bogor[/caption] UPPLI BPRD, Biro Ortala dan RB, TMR Ragunan serta perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta melakukan Kunjungan kerja ke Kantor Kebun Raya Bogor untuk melihat unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBK/WBBM) Juara se-Indonesia Tahun 2015 (23/5). Hasil penilaian Lakip 2016 Pemprov DKI Jakarta memperoleh nilai B, pesan Plt. Gubernur agar unit kerja di DKI dapat meraih nilai A, untuk itu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) Setdaprov DKI Jakarta membawa sebagian unit kerja Pemprov DKI yang melakukan pelayanan publik ke Kebun Raya Bogor (PKT KRB LIPI) untuk melihat secara langsung. Paparan dan diskusi tentang cara membuat unit kerja yang efektif dan efisien sehingga layak menjadi juara WBK (Wilayah Bersih Melayani) se-unit kerja di Indonesia dipaparkan oleh Bapak Ace Subarna, Ketua Tim Kerja WBK KRB Bogor, dilanjutkan dengan melihat SOP, Dokumen dan lampiran pendukung untuk tahapan menjadi unit kerja kategori WBK dan diakhiri dengan melihat unit-unit layanan dan spot atraksi di kebon Raya Bogor dengan kendaraan keliling. PKT Kebun Raya-LIPI melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 dan telah mempersiapkan diri sejak 2010-2014 (termasuk membuat ISO dan SOP). KRB Bogor telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselaraskan dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB No 52 Tahun 2014. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 Komponen Pengungkit dan 2 komponen hasil yaitu 6 Komponen Pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan 2 Area Hasil: Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. SKPD harus membentuk Tim Manajemen Perubahan yang terdiri dari Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) melibatkan semua Struktural, Koordinator Jabfung, Pimpok tenaga Ahli, Koordinator dan semua pengawas unsur pimpinan yang menjadi role model Agen Perubahan. SKPD harus melakukan sosialisasi/engagement terus kepada seluruh pegawai melalui media: Apel bulanan, rapim, evaluasi triwulanan, pengajian bulanan, siraman rohani reguler, kerja bhakti, acara briefing awal tahun, refleksi akhir tahun, rencana kinerja tahun depan dibarengi dengan sosialisasi dengan spanduk, banner, brosur dan reminders (seperti via whats app). SKPD harus berani diusulkan untuk dinilai sebagai Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang akan dinilai oleh Tim Penilai Instansi (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan dapat meningkat menjadi WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_377866" align="alignleft" width="410"] Paparan oleh Bapak Ace Subarna dari PKT KRB Bogor[/caption] [caption id="attachment_377867" align="alignleft" width="410"] Acara Diskusi dan Tanya Jawab dengan KRB[/caption]

Selengkapnya
Selamat Beribadah Puasa Ramadhan 1438 Hijriyah
29 May 2017
Pelayanan Terpadu

Selamat Beribadah Puasa Ramadhan 1438 Hijriyah

[caption id="attachment_377862" align="aligncenter" width="552"]

Selengkapnya
×