background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
[Profil UPPRD] Pasar Minggu Gencarkan Kegiatan
31 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

[Profil UPPRD] Pasar Minggu Gencarkan Kegiatan

[caption id="attachment_378156" align="aligncenter" width="424"] Aktifitas Upprd Pasar Minggu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.[/caption] Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UUPRD) Pasar Minggu Kota Administratif Jakarta Selatan terletak di Kantor Kecamatan Pasar Minggu Jl. Raya Ragunan No. 16, beroperasi sejak tanggal 8 Agustus 2011 adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melayani daerah Kecamatan Pasar Minggu. UPPRD Pasar Minggu dibawah pimpinan Bapak Zulfikar, SE, MM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sembilan (9) jenis pajak daerah sesuai kewenangannya yakni menangani Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditambah menangani Pajak Kendaraan Bermotor perpanjangan bukan tunggakan. Kecamatan Pasar Minggu terletak di Jakarta Selatan. Nama kecamatan ini diambil dari nama Pasar Minggu, pasar buah yang ternama dari zaman dahulu. Batas kecamatan di sebelah timur dengan Kali Ciliwung/Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, sebelah utara dengan Kecamatan Mampang Prapatan dan Pancoran, sebelah barat dengan Kecamatan Cilandak dan sebelah selatan dengan Kecamatan Jagakarsa. [caption id="attachment_378159" align="aligncenter" width="424"] Upprd Pasar Minggu menyampaikan SPPT PBB-P2 Tahun 2017 tarif 0.3[/caption] Kecamatan Pasar Minggu terdiri dari 7 kelurahan, yakni : 1. Kelurahan Pejaten Barat, dengan kode pos 12510 2. Kelurahan Pejaten Timur, dengan kode pos 12510 3. Kelurahan Pasar Minggu, dengan kode pos 12520 4. Kelurahan Kebagusan, dengan kode pos 12520 5. Kelurahan Jati Padang, dengan kode pos 12540 6. Kelurahan Ragunan, dengan kode pos 12550 7. Kelurahan Cilandak Timur, dengan kode pos 12560 Di bulan Juli dan Agustus 2017, Upprd Pasar Minggu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melakukan penertiban Reklame Wilayah Pejaten Barat, melaksanakan Koordinasi dengan Tingkat Kecamatan Pasar Minggu (Camat dan Para Lurah) terkait Pekan Panutan PBB Tingkat Walikota dan Tingkat Kecamatan serta melakukan kegiatan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2. [caption id="attachment_378157" align="aligncenter" width="460"] UPPRD Pasar Minggu giatkan koordinasi.[/caption] Selain itu dalam rangka melaksanakan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, UPPRD Pasar Minggu berkoordinasi dengan dinas kelautan terkait Pelepasan Hak Atas Tanah, Pengecekan Lapangan atas PBB, dan Penertiban Reklame Liar serta mensosialisasikan Masa Jatuh Tempo PBB-P2 Tahun 2017 melalui Pemasangan Spanduk Jatuh Tempo PBB -P2 Tahun 2017 dan Melalui Media Sosial (WhatsApp) grup Tk.Kecamatan, kelurahan dan RT/RW Kecamatan Pasar Minggu dan menyelesaikan penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2017 tarif 0.3%. UPPRD dapat dilihat aktivitasnya melalui facebook UPPRD Pasar Minggu dan dihubungi melalui telepon/fax (021) 78848022, email di uppdpasarminggu@gmail.com UPPRD Pasar Minggu siap meraih target di tahun 2017 dengan optimis. [caption id="attachment_378160" align="aligncenter" width="460"] Sosialisasi Jatuh Tempo PBB-P2 2017 di Pasar Minggu[/caption]

Selengkapnya
Pengumuman Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Tahun 2017
31 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

Pengumuman Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Tahun 2017

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta  mengumumkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) pada Tahun 2017. Informasi kehumasan Pajak, Jumat (6 Januari 2017) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pelayanan Pajak Tahun Anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2742 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 mengumumkan Penyedia Barang/Jasa yaitu: Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor: 109 Petugas Keamanan, Petugas 23 Parkir dan 20 Petugas Operator Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor 42 Teknisi AC/Me Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Komputer Kantor 26 Teknisi Komputer Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor 178 Cleaning Service Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor 22 Petugas Taman Hasil Penyedia Jasa Lainya Orang Perorangan (PJLP) pada Tahun 2017 bisa diunduh di PENGUMUMAN PHL ini.    

Selengkapnya
Pengangkatan Juru Sita Pajak Daerah 2017
28 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

Pengangkatan Juru Sita Pajak Daerah 2017

[caption id="attachment_378145" align="aligncenter" width="524"] Gubernur Jakarta dan jajaran BPRD[/caption] Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, hari Kamis 27 Juli 2017 Gubernur Provinsi DKI Jakarta melantik Jurusita Pajak Daerah untuk menangani penagihan pajak daerah dalam mendongkrak PAD. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dampak penjeraan (deterrent effect) bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya, dan sekaligus tindakan penagihan pajak secara paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Pengangkatan dan pelantikan sebagai Jurusita Pajak Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 994 Tahun 2017. Sebagai petugas pajak yang memiliki peran khusus yaitu sebagai Jurusita Pajak Daerah, diharapkan dapat bertugas meningkatkan dan berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Data Tunggakan Pajak Daerah per-31 Desember 2016, masih sebesar Rp. 6,61 triliun). Jurusita Pajak Daerah memiliki arti penting, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dan memberi kepercayaan sebagai Jurusita Pajak Daerah guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pelantikan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari sumber PAD DKI Jakarta (Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 35,23 triliun, sampai saat ini baru tercapai Rp. 15,52 triliun atau 44,8 persen. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan penyanderaan. Mengenai tindakan penagihan pajak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) bagi pajak pusat dan pajak daerah. [caption id="attachment_378146" align="aligncenter" width="524"] Pengambilan sumpah jabatan Juru Sita Pajak Daerah oleh Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat[/caption] Gubernur mengingatkan untuk memahami dan menguasai hal-hal yang terkait dengan tugas dan kewenangan sebagai Jurusita Pajak Daerah, seperti kewajiban memahami mengenai dasar-dasar penagihan pajak dan jadwal penagihan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Tugas Jurusita Pajak Daerah dapat dilihat dari jumlah tunggakan yang berasal dari 13 (tiga belas) jenis Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, disebutkan bahwa terhadap utang pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak daerah pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. Hal ini, dilakukan sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap para penunggak pajak daerah di DKI Jakarta. Gubernur menyampaikan bahwa tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak (WP) mengabaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika hal tersebut terus berlangsung maka dipastikan tunggakan pajak yang bersangkutan akan membengkak dan sudah tentu akan membebani administrasi fiskus, sehingga akan mengganggu penerimaan daerah (PAD). Gubernur berharap kepada Kepala dan segenap jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta agar terus melakukan sosialisasi berbagai kebijakan Pajak dan Retribusi kepada masyarakat, utamanya untuk menggalakkan kewajiban membayar pajak atau retribusi tepat waktu. Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur berpesan kepada Jurusita Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya, agar : • Mengedepankan prinsip-prinsip pribadi yang tegas dalam bersikap; • Berperilaku yang santun dalam bertutur kata, serta menjunjung tinggi integritas sebagai ASN; • Profesional, jujur, berdedikasi, dan bertanggungjawab; • Hindari perilaku Pungli sekecil apapun. Sebagai upaya terakhir penagihan pajak, BPRD akan mencoba melakukan penyanderaan (gijzeling) secara hati-hati kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya. WP akan dititipkan ke rumah tahanan (rutan) hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378147" align="alignleft" width="524"] Para Petugas Juru Sita Pajak Daerah 2017 yang baru dilantik[/caption]

Selengkapnya
UPPRD Sawah Besar Pasang Plang Tunggakan Pajak
26 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

UPPRD Sawah Besar Pasang Plang Tunggakan Pajak

[caption id="attachment_378133" align="aligncenter" width="524"] Pemasangan Tanda Tunggakan di Hotel oleh UPPRD Sawah Besar[/caption] Pemasangan stiker tunggakan pajak dilakukan agar ada efek jera bagi pemilik atau pengelola hotel. Sebelum dipasang stiker, BPRD telah memberikan surat peringatan namun pemilik hotel belum juga membayar pajaknya (25/7/2017). Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Sawah Besar memasang stiker di sebuah hotel bintang lima di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, lantaran belum melunasi pajak hotel. Dalam menempel stiker besar di bangunan penunggak pajak itu petugas sempat dihalang-halangi pihak keamanan hotel akhirnya berhasil dan tetap dilakukan pemasangan stiker tanda penunggak pajak. Hotel tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 115 dan Nomor 116 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah. Kepala Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Sawah Besar, Umiyati Siddik mengatakan, hotel tersebut telah menunggak pajak selama dua periode atau selama 14 bulan. Umiyati merinci, tahun 2016 dari April-Desember sebesar Rp. 4 miliar dan Februari-Juni 2017 sebesar Rp2,5 miliar. Kepada UPPRD pihak hotel beralasan belum melakukan pembayaran pajak lantaran sedang kesulitan keuangan. BPRD juga sudah memberikan peringatan terhadap wajib pajak karena konsumen telah metitipkan pajaknya kepada wajib pajak pada saat menikmati fasilitas hotel. Setelah dipasangi stiker dan apabila pihak hotel belum melunasi pajak dalam waktu 10 hari, maka akan ditindaklanjuti ke Suku Dinas Pariwisata untuk kemudian dilakukan penyegelan. Apabila tidak tidak dilunasi maka terancam ditutup usahanya. (Humas Pajak Jakarta/Sind)

Selengkapnya
Samsat Jakarta Bebaskan Denda Pajak Kendaraan 19 Juli - 31 Agustus 2017
26 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

Samsat Jakarta Bebaskan Denda Pajak Kendaraan 19 Juli - 31 Agustus 2017

Menyambut Hari Kemerdekaan ke-72 RI, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melalui Samsat se-DKI Jakarta melakukan pemutihan denda pajak. Wajib pajak kendaraan yang menunggak pajak tidak akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor dan tidak dikenai denda BBN-KB yang berlaku tanggal 19 Juli s/d 31 Agustus 2017. Segera bayar pajak kendaraan anda sebelum tim gabungan BPRD dan Ditlantas Polda Metro melakukan razia di DKI Jakarta.   [video width="1280" height="714" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2017/07/Pemutihan-Sanksi-PKB-dan-BBN-KB-2017.mp4"][/video]

Selengkapnya
31 Agustus 2017, Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan DKI Jakarta
26 Jul 2017
Pelayanan Terpadu

31 Agustus 2017, Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengumumkan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk wilayah perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) jatuh pada Rabu (31/8/2017). Warga yang menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya itu. Jika lewat tanggal jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2 persen per bulan. [video width="1280" height="720" mp4="https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/2017/07/JATUH-TEMPO-PBBP2-TAHUN-2017-BPRD.mp4"][/video]

Selengkapnya
×