background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pengumuman Penerimaan PJLP BPRD DKI Jakarta 2018
27 Feb 2018
Pelayanan Terpadu

Pengumuman Penerimaan PJLP BPRD DKI Jakarta 2018

Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tahap kedua pada Tahun 2018, Selasa (27/2). Pengumuman penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun 2018 berjumlah 13 orang yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 telah selesai diseleksi yang dinyatakan telah melengkapi persyaratan administrasi. Hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat.(HumasBPRD) Berikut hasil pengumuman PJLP BPRD DKI Jakarta. (Pengumuman )

Selengkapnya
Pengajian Bulanan DWP BPRD DKI Jakarta Bulan Februari 2018
26 Feb 2018
Pelayanan Terpadu

Pengajian Bulanan DWP BPRD DKI Jakarta Bulan Februari 2018

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar Pengajian Bulanan DWP BPRD DKI Jakarta bulan Februari Tahun 2018 di Ruang Executive Lounge Gedung Dinas Tenis Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (23/02). Dengan tema pengajian Bulanan DWP BPRD DKI Jakarta Mendidik Anak Dalam Islam yang disampaikan oleh Ibu Khoiriyah Husain, S.pd.I. Ketua DWP BPRD Jakarta Ibu Edi Sumantri membuka langsung kegiatan pengajian bulanan dan memberi sambutan tentang terkait tugas kita sebagai seorang ibu adalah melahirkan dan mendidik manusia baru. Dan seorang ibu harus tetap berusaha menjadi pendidik yang mumpuni dengan berpegang pada ajaran agama islam dan sunnah Rasulullah SAW sehingga anak-anak kita menjadi berakhlak mulia. "Yang diharapkan keberkahan dari hadirnya sang anal ditengah keluarga," ucapnya. Program DWP BPRD DKI Jakarta di Tahun 2018 semoga kegiatan berjalan, lanjutnya, yang telah disusun semoga terlaksana dan hasilnya dapat memberikan manfaat untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Dan berharap agar ibu-ibu DWP BPRD DKI Jakarta lebih berperan aktif dalam program kerja dan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri dari seluruh pengurus DWP BPRD DKI Jakarta dari ketua DWP BPRD DKI Ibu Edi Sumantri, Wakil DWP Ibu Faisal Safruddin dan struktur wilayah DWP BPRD DKI Jakarta, serta para undangan pegawai BPRD DKI Jakarta. Narasumber ibu Khoiriyah Husain, S.pd memaparkan tentang Mendidik Anak Dalam Islam dalam bahasa arabnya Tarbiyatul Aulad Fil Islam dan membuka sesi tanya jawab. (humasBPRD)

Selengkapnya
Lowongan PJLP BPRD DKI Jakarta Tahun 2018
20 Feb 2018
Pelayanan Terpadu

Lowongan PJLP BPRD DKI Jakarta Tahun 2018

[caption id="attachment_378822" align="aligncenter" width="305"] Gambar Istimewa[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2018. Lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui alamat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat Lantai 13 (Loket Surat) tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 pada Pukul 7.30 s.d. 16.00 WIB. Tahapan Seleksi Penerimaan yaitu: 1. Seleksi Administrasi 2. Pengumuman Penerimaan PJLP Tanggal 27 Februari 2018 3. Bagi pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Pengumuman Penerimaan PJLP maka secara otomatis dinyatakan gugur Pengumanan resmi ini bisa didownload disini dan Surat Pernyataan 

Selengkapnya
Pencanangan Optimalisasi Penerimaan Daerah Bersama KPK-RI
08 Feb 2018
Pelayanan Terpadu

Pencanangan Optimalisasi Penerimaan Daerah Bersama KPK-RI

[caption id="attachment_378808" align="aligncenter" width="524"] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengarahan tentang optimalisasi penerimaan daerah[/caption] Pemprov DKI Jakarta mencanangkan aksi dan komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah. Pencanangan diresmikan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan pimpinan KPK Saut Situmorang di Balai Agung Jakarta (6/2). Bapak Saut Situmorang, pimpinan KPK yang hadir pada acara tersebut menyatakan pihaknya siap membantu Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan pajak daerah. “DKI sebenarnya sudah paham betul apa yang harus ditingkatkan karena semuanya orang-orang yang profesional,” ujar Saut. Namun, ketika ada ada oknum yang mulai bermain, di situlah pihak KPK akan datang melakukan pengamanan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyambut baik kerja sama Pemprov DKI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. "Hasilnya tahun 2017 penerimaan pajak retribusi DKI Jakarta mengalami peningkatan" "Saya menyambut baik adanya kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Hasilnya tahun 2017 penerimaan pajak retribusi DKI Jakarta mengalami peningkatan," ujar Anies, saat membuka rapat koordinasi optimalisasi penerimaan daerah bersama KPK RI di Balairung, Selasa (6/2). Ditambahkan Anies, selama tiga tahun terakhir ini target penerimaan pajak retribusi DKI meningkat. Malah, pada 2017 target penerimaan pajak dan retribusi sudah melampaui target yang ditetapkan. Diungkapkan Anies, adanya kerja sama dengan KPK dapat mencegah sekaligus meminimalisir terjadinya kebocoran dalam pendapatan dan penerimaan pajak retribusi. Sekda Saefullah menambahkan rencana penerimaan Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 35,23 triliun. “Penetapan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 3,6 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016, yakni sebesar Rp31,6 triliun,” ujarnya. “Pencanangan ini merupakan wujud tekad bersama para SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov DKI dalam rangka mewujudkan Jakarta yang akuntabel, transparan, profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,”. Menurutnya hal yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah terkait dengan penerimaan Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Provinsi DKI Jakarta. “Di mana dalam pengelolaan pajak selama ini dipandang masih terdapat beberapa permasalahan yang patut diperbaiki secara sistematis guna meminimalisir terjadinya kesalahan, menutup peluang kerugian negara, dan mencegah terjadinya peluang tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme,” paparnya di hadapan sejumlah pimpinan SKPD. "Provinsi DKI Jakarta juga sudah membentuk Komite Pencegahan Korupsi (KPK) dipimpin oleh Bapak Bambang Widjojanto. Fokus utamanya adalah pencegahan di aspek pendapatan dan penerimaan, karena di sini lubangnya cukup besar, sehingga memerlukan perhatian khusus,” tandasnya. [caption id="attachment_378810" align="aligncenter" width="524"] Bapak Edi Sumanti Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memaparkan tentang upaya BPRD mencapai penerimaan daerah[/caption] Bapak Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri menyampaikan paparan tentang upaya mencapai penerimaan daerah khususnya dalam pajak daerah. Sejak awal tahun 2017 BPRD menandatangani Rencana Aksi Optimalisasi Penerimaan Daerah bersama KPK. Langkah yang telah dilakukan yakni Fiscal Cadaster yakni mencermati dan mendata aset-aset yang signifikan dimiliki wajib Pajak seperti jumlah kendaraan yang dimiliki, air Tanah, dll. Selanjutnya dengan didampingi oleh KPK melakukan pemanggilan wajib Pajak yang menunggak. Dari pengalaman, yakni Pemprov DKI telah dipanggil 7 wajib pajak yang menungak dengan didampingi KPK, maka dalam kurun waktu 2 jam seluruh penunggak Pajak tersebut ternyata langsung membayarnya hingga terkumpul Rp 40 Milyar. Selain itu Bank Indonesia (BI) mendukung dengan mewajibkan bahwa setiap transaksi Electonic Data Capture (EDC) di toko/restoran/perparkiran besar, seperti kartu kredit untuk terhubung dengan BPRD. Dengan demikian pajaknya jadi terpantau secara real-time. Perlunya dibangun sistem yang terintegrasi, yakni seperti Sistem Jakarta Satu yakni data SKPD yang terintegrasi sehingga dapat diketahui potensi pajak yang riil dan dapat segera ditindaklanjuti. Platform baseline datanya berupa: Peta fiscal cadaster, Peta dasar dinas Citata, Big Data Diskominfotik, Tax Clearance BPRD, PTSP. Hal-hal inilah yang mendorong melebihi target penerimaan hingga sebesar 103% di tahun 2017. (Jok/BJ/Pengendalian dan Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378811" align="alignleft" width="524"] Kepala BPRD/Dispenda se-Indonesia menghadiri pertemuan dengan KPK-RI[/caption]

Selengkapnya
Gunakan Layanan ATM untuk PKB
01 Feb 2018
Pelayanan Terpadu

Gunakan Layanan ATM untuk PKB

[caption id="attachment_378790" align="alignleft" width="342"] Layanan e-samsat di ATM Bank[/caption] Saat ini sudah ada 4 Channel ATM Bank yaitu Bank DKI, Bank BTN, Bank BNI dan Bank Bukopin dan akan menyusl Bank lainnya untuk melakukan pembayaran STNK Kendaraan mobil DKI Jakarta. Caranya mudah, buka menu e-samsat di ATM anda yang mana kartu ATM atau nama pemilik rekening bank tersebut harus sama namanya dengan nama pemilik kendaraan. Setelah 30 hari perpindahan kendaraan dari pemilik lama maka pemilik baru harus melakukan balik nama atau membayar BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dengan KTP pemilik kendaraan yang baru, sehingga tidak diperlukan lagi KTP pemilik kendaraan lama. Pada menu ATM, masukan kode Nopol (Nomor Polisi) pada menu di layar ATM dan konversi abjad Nopol dari abjad menjadi angka, seperti untuk abjad A menjadi 01, B menjadi 02..Z menjadi 26. Contoh B 6789 TFG dari Menu Nopol Plat B masukan angka 6789 lalu lanjut ke kode alphabet, dari abjad TFG berarti menjadi T adalah 20, F adalah 06 dan G adalah 07 sehingga masukan angka 200667. Lihat caranya di video: Pembayaran PKB Lewat ATM Setelah menu tersebut berhasil maka muncul data identitas Kendaraan Bemotor (KBM) anda dengan jumlah pajaknya. Setelah itu pencet bayar dan lanjut proses cetak struk. Struk pembayaran dapat ditukar dengan STNK asli ke Samsat Keliling, Samsat Kecamatan dan Samsat Induk sebelum 30 hari. Dengan e-samsat melalui ATM maka pembayaran PKB jadi lebih mudah dan cepat. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×