background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pembebasan PKB dan PBB Bagi Objek Yang Disita Instansi Hukum
31 Aug 2018
Pelayanan Terpadu

Pembebasan PKB dan PBB Bagi Objek Yang Disita Instansi Hukum

[caption id="attachment_379153" align="aligncenter" width="620"] Ilustrasi Gambar Penyitaan Kendaraan Oleh KPK-RI[/caption] Penyitaan objek pajak berupa benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak dalam rangka penegakan hukum oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyebabkan objek pajak terse but berada dalam penguasaan negara, sehingga perlu diberikan pembebasan pajak. Didalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, diatur bahwa Gubernur karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas]. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak yang Disita oleh Instansi Penegak Hukum. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum. Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pajak dan Retda atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 atas Objek Pajak yang disita oleh Instansi Penegak Hukum. Pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 diberikan berdasarkan permohonan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang atas Benda Bergerak dan/atau Benda Tidak Bergerak yang disita oleh Instansi Penegak Hukum. Pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 diberikan untuk masa pajak sejak diiakukan penyitaan sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang atas Benda Bergerak dan/ atau Benda Tidak Bergerak yang dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wajib Pajak orang pribadi atau badan dapat mengajukan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap piutang pokok PKB dan/atau PBB-P2 untuk tahun pajak yang tidak dapat dilakukan penagihan pajak sehubungan dengan penunjukan orang pribadi atau badan sebagai pemenang lelang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak beserta sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan pembebasan PKB dan/atau PBB-P2 atas Objek Pajak yang disita oleh Instansi Penegak Hukum yang telah diajukan dari belum diberikan keputusan, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini. Untuk lebih jelasnya silahkan mengunduh Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Disita Oleh Instansi Penegak Hukum.

Selengkapnya
Ingat Bebas Sanksi Sampai 31 Agustus 2018!
24 Aug 2018
Pelayanan Terpadu

Ingat Bebas Sanksi Sampai 31 Agustus 2018!

[caption id="attachment_379148" align="alignleft" width="854"]

Selengkapnya
Empat Objek Pajak di Kebayoran Baru Dipasangi Tanda Tunggak Pajak
01 Aug 2018
Pelayanan Terpadu

Empat Objek Pajak di Kebayoran Baru Dipasangi Tanda Tunggak Pajak

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Kebayoran Baru, melakukan pemasangan stiker Tanda Penunggak Pajak empat objek pajak wilayah di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/8).  Kepala UPPRD Kecamatan Kebayoran Baru Yati Rochyati mengungkapkan, Empat objek pajak yang dipasangi tanda penunggak pajak, terdiri dari dua jenis pajak yaitu tiga pajak reklame dan satu pajak restoran.   "Rencananya ada 14 objek yang akan dilakukan pemasangan tanda penunggak pajak, terdiri dari restoran 6 objek, hiburan 1 objek, hotel 2 objek, PBB 2 objek, dan reklame 3 objek, namun sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018, baru 10 diantaranya yang telah melakukan pembayaran dengan total bayar sebesar Rp909,602,792," kata Yati mengungkapkan, pemasangan tanda atas objek penunggak pajak daerah ini dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan pajak Provinsi DKI Jakarta dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 35,23 triliun menjadi Rp38,8 triliun pada 2018. "Potensi penerimaan pajak dari tunggakan pajak cukup signifikan sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah," ujarnya. Yati menuturkan, pelaksanaan kegiatan pemasangan tanda atas objek penunggak pajak daerah di wilayah Kebayoran Baru ini adalah wujud usaha dalam menjalankan tugasnya untuk memaksimalkan menerimaan pajak daerah. Selain itu, kegiatan pemasangan ini juga untuk mendorong kesadaran para wajib pajak daerah agar melunasi atau memenuhi kewajiban perpajakannya. "Karena semakin lama wajib pajak menuggak pajak maka semakin besar jumlah denda administrasi yang harus dibayar," ucapnya. Sebelum pemasangan stiker, lanjut Yati, pihaknya sudah lebih dahulu melakukan prosedur dengan mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak yang menunggak. "Sehingga objek pajak yang dipasangi plang/stiker itu adalah objek pajak yang tidak menghiraukan imbauan tersebut," tuturnya. Demi tercapainya target penerimaan pajak, Yati berharap, selain usaha dari petugas pajak, diperlukan juga kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. "Suksesnya pembangunan Jakarta menjadi tugas dan kewajiban badan usaha diharapkan dalam memberikan konstribusi nyata dengan membayar pajak daerah, karena pajak yang anda bayarkan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat," tandasnya. Diketahui, empat objek yang dipasangi tanda penunggak pajak yaitu pajak Reklame Panasonic, Reklame Eiger, Reklame Kiko di Jl. Radio Dalam Raya dan Restoran Fitzroy yang berada di Jl. Gunawarman.(humas)

Selengkapnya
×