background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
DKI Jakarta Luncurkan e-BPHTB
1 year ago
Pelayanan Terpadu

DKI Jakarta Luncurkan e-BPHTB

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta membuka layanan online pembayaran pajak pembeli atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kami baru meluncurkan pajak online e-BPHTB agar wajib pajak (WP) bisa melakukan pelayanan pembayaran, pelaporan dan verifikasi pajak BPHTB secara online, tanpa perlu datang ke kantor UPPRD,” ucap Kepala BPRD DKI, Faisal Syafruddin, di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat. Melalui inovasi ini, Faisal berharap pendapatan daerah dari sektor tersebut yang mencapai Rp9,5 triliun dapat tercapai. Lebih lanjut ia menjelaskan layanan Pajak Online e-BPHTB adalah layanan pembayaran, pelaporan dan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara elektronik (online) bagi Wajib Pajak/ PPAT. Kepala Unit Penyuluhan dan Layanan Informasi, Mulyo mengatakan wajib pajak cukup mengakses situs Pajak Online e-BPHTB dan ikuti alur yang sudah ditentukan untuk melakukan pembayaran, pelaporan dan verifikasi data BPHTB. “Saat ini bagi para wajib pajak bisa membuka situs e-BPHTB di: https://ebphtb.jakarta.go.id/ untuk pembayaran, memverifikasikan data BPHTB serta pelaporan data BPHTB wajib pajak. Kami Badan Pajak dan Retribusi Daerah terus membuat suatu gebrakan agar mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pelaporan serta verifikasi pajak secara online,” ungkap Mulyo. Dokumen yang diperlukan serta diunggah dalam layanan pajak online e-BPHTB ini antara lain seperti: fotokopi identitas pemohon, fotokopi akta jual beli, fotokopi sertifikat, fotokopi SPPT PBB-P2 serta tidak memiliki tunggakan pajak. Adapun bank pembayaran yang turut mendukung layanan pajak online e-BPHTB ini yaitu: BRI, Mandiri, BTN, Bukopin, BJB, BCA, CIMB Niaga, Maybank, Danamon, dan Bank Mega serta PT. POS Indonesia. Aplikasi e-BPHTB ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat yang sebelumnya manual kini bisa dilakukan online baik di kantor maupun dirumah. BPRD Jakarta juga telah melakukan sosialisasi e-BPHTB kepada masyarakat di 5 wilayah DKI Jakarta dan mempublikasi ke media masa serta elektornik. Seperti diketahui pelayanan BPHTB dilakukan di wilayah-wilayah sesuai kecamatan di DKI Jakarta. Jadi setiap mengajukan pembayaran bisa dilakukan di masing-masing UPPRD kecamatan. Alamat UPPRD Kecamatan pada https://bprd.jakarta.go.id/lokasi-unit-pelayanan/ (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_380337" align="alignleft" width="1280"] H. Marullah Matalih Walikota Jakarta Selatan membuka Kegiatan Sosialisasi e-BPHTBdi Gedung Walikota Jakarta Selatan[/caption]     [caption id="attachment_380340" align="alignleft" width="1280"] Sosialisasi di Jakarta Timur[/caption] [caption id="attachment_380348" align="alignleft" width="1280"] Sosialisasi di Jakarta Pusat[/caption] [caption id="attachment_380351" align="alignleft" width="1280"] Sosialisasi di Jakarta Barat (29-11-2019)[/caption]

Selengkapnya
Seluruh Pegawai BPRD Jakarta Laksanakan Fiscal Cadaster
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Seluruh Pegawai BPRD Jakarta Laksanakan Fiscal Cadaster

Pengarahan Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Yuandi Bayak Miko terkait himbauan kegiatan fiskal Cadaster kepada seluruh Pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Pegawai Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta pada hari Jumat, 22 November 2019. Dari 5 (lima) kecamatan di DKI Jakarta yang akan dilakukan fiskal kadaster diantaranya: 1. Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 2. Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 3. Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 4. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 5. Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan kegiatan fiskal kadaster ini bertujuan dalam melakukan pencapaian target pajak daerah tahun 2019 dengan konsep yang dilakukan mendata wajib pajak PBB-P2 sehingga dapat mempermudah Pegawai UPPRD di DKI Jakarta dalam penagihan PBB-P2. Serta pendataan pajak lainnya. Pengarahan dilakukan di Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat yang melibatkan seluruh pegawai BPRD Jakarta dikecualikan bagi pelayanan Samsat di 5 wilayah dan pelayanan di UPPRD Jakarta. Seperti diketahui, kegiatan ini penambahan pegawai dalam fiscal cadaster yang dilakukan bulan April lalu setelah di lauching oleh Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, fiscal cadaster melibatkan 721 orang. Nantinya akan menjadi pengumpul data di seluruh wilayah. “Sekarang kita mulai di bulan april ini ada 4 kecamatan. kecamatan Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak dan Penjaringan,” ujar dia. “Kita ingin nantinya semua wilayah 44 kecamatan bisa tuntas. Jadi kita targetkan bulan Desember bisa semuanya selesai dengan begitu nanti kita punya informasi yang lengkap,” tandas  Anies.

Selengkapnya
Kini, Samling CFD Jakarta di samping Hotel Mandarin
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Kini, Samling CFD Jakarta di samping Hotel Mandarin

Pelayanan Samsat Keliling di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day mulai 10 November 2019 pindah lokasi dari sebelah Pos Polisi Bundaran HI ke Jalan Imam Bonjol, tepatnya di samping Hotel Mandarin. Kepala Unit pelayanan penyuluhan dan layanan informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, Mulyo Sasongko mengatakan area Bundaran HI disterilkan untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang datang ke area HBKB. "Kami geser sedikit lokasinya, tidak jauh dari lokasi sebelumnya," ujarnya, Minggu (10/11/2019). Menurutnya, layanan jemput bola ini sangat efektif meningkatkan perolehan PKB sekaligus memudahkan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Terlebih, saat ini BPRD DKI Jakarta sedang melaksanakan progam pengurangan dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor sampai 30 Desember 2019 mendatang. "Prosesnya pembayaran PKB dan pengesahan STNK tidak lama, rata-rata lima menit. Wajib pajak cukup membawa persyaratan lengkap seperti STNK dan KTP asli," tutupnya.

Selengkapnya
Coffee Morning Kejati DKI Jakarta dan BPRD Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Coffee Morning Kejati DKI Jakarta dan BPRD Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara terkait pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini dikemas menjadi Coffee Morning antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi kepatuhan wajib pajak wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan di Aula Kejati DKI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan bahwa dengan tingginya target penerimaan pajak pada tahun ini, yakni mencapai Rp44,5 triliun dalam APBD-P 2019 perlu diimbangi dengan ketegasan penindakan hukum. "Harapannya target penerimaan pajak dapat tercapai dan pelaksanaan pembangunan di Jakarta bisa berjalan sesuai dengan rencana," ujarnya. Ia menjelaskan, kerja sama ini dilakukan agar penagihan pajak dapat berjalan efektif dan berdampak pada penerimaan pajak di Jakarta. "Harapan kita melalui cara seperti ini para wajib pajak dapat lebih patuh membayar pajak," tandasnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan umum pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2010, dimana telah diatur bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak, dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain. Sehingga dengan terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan proses penagihan pajak dapat berjalan lebih efektif dan diharapkan dalam waktu singkat hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan aslu daerah (PAD) sektor pajak di Provinsi DKI Jakarta. (HumasPajakJakarta)

Selengkapnya
Keterbukaan Informasi, BPRD Jakarta Raih Juara II Tingkat Badan
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Keterbukaan Informasi, BPRD Jakarta Raih Juara II Tingkat Badan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta meraih Juara II sebagai Kategori Badan Publik Badan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Acara yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis, 14 November 2019 di Balai Agung, Jakarta Pusat. Diikuti oleh beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Kota dan menjadi nominator Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Hal ini tentunya menjadi suatu kebangaan bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik yang dengan penyampaian secara transparansi kepada publik serta memberikan semangat dan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi yang terbuka bagi kepentingan pengetahuan kepada publik. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa kita terbuka untuk informasi pajak daerah dari sektor penerimaan pajak bulanan serta data-data pajak lainya untuk dipublikasikan di media elektronik dan sosial media humas pajak jakarta. Tahun ini, lanjutnya, BPRD Jakarta meningkat menjadi Juara II yang sebelumnya tahun mendapat juara III tingkat badan di Provinsi DKI Jakarta. "Insya Allah tahun depan kita akan lebih baik lagi dan berusaha mendapat Juara I, " ujarnya. (humaspajakjakarta)

Selengkapnya
Lapor Jual Kendaraan Bermotor Kini Sudah Online
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Lapor Jual Kendaraan Bermotor Kini Sudah Online

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan lapor jual kendaraan melalui secara online melalui aplikasi Pajak Online Jakarta pada situs https://pajakonline.jakarta.go.id website Pajak Daerah DKI Jakarta. Kegunaan Lapor Jual Kendaraan / Blokir Online ini mempermudah pelayanan yang sebelumnya Manual atau datang ke kantor Samsat langsung, kini bisa melalui website browser smartphone atau juga pada PC komputer. Dengan langkah melakukan register melalui email pribadi dan ikuti pentunjuk pada manual book di laman Pajak Online Jakarta, bisa langsung mengecek status kendaraan yang dimiliki dan juga bisa melihat status jenis pajak lainnya. Jika sudah proses lapor dengan syarat dan ketentuan berlaku segera lapor ke kantor Samsat terdekat. Alur Proses Pajak Online Wajib Pajak Registrasi ke pajakonline.jakarta.go.id Registrasi menggunakan NIK (Pribadi) atau NPWP Pusat (Badan Usaha) Jika berhasil maka wajib pajak akan mendapatkan email aktivasi untuk melakukan aktivasi Jika sudah melakukan aktivasi maka wajib pajak lakukan login untuk memanfaat fasilitas layanan yang ada di pajak online Objek pajak yang muncul di pajak online adalah objek pajak yang dalam database BPRD jakarta sudah terisi dengan NIK/NPWP wajib pajak Jika objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak muncul silahkan hubungi / email UPPRD atau Samsat terdekat Manfaatkan layanan permohonan lapor jual kendaraan Anda secara online di situs pajak online jakarta Manfaat layanan lapor jual Pelaporan jual beli kendaraan bermotor pelaporan kehilangan kendaraan pelaporan kerusakan kendaraan Kerugian tidak lapor jual Pengenaan Sanksi BBN-KB Pengenaan Pajak Progresif Tidak mendapat KJP Tidak dapat mendaftar DP 0 rupiah Tidak mendapat BPJS Cukup mudah bukan. Ayo Segera daftarkan (HumasPajakJakarta)

Selengkapnya
×