background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Hasil Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Hasil Seleksi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta Tahun 2020

Jakarta – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk Tahun Anggaran 2020, yang dijadwalkan Kamis (26/12/2019) pada hari Jumat (27/12/2019) ini telah diumumkan hasilnya di website BPRD Jakarta. Pengumuman penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun Anggaran 2020 sebanyak 586 Orang yang telah selesai diseleksi dan dinyatakan telah melengkapi persyaratan administrasi. Hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat. (HumasBPRD) Berikut hasil pengumuman PJLP BPRD DKI Jakarta. Klik PENGUMUMAN-PJLP TAHUN 2020

Selengkapnya
BPRD DKI Tetap Razia Pajak Mobil Mewah Meski Libur Natal dan Tahun Baru
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD DKI Tetap Razia Pajak Mobil Mewah Meski Libur Natal dan Tahun Baru

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menerjunkan petugas untuk melakukan penagihan aktif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama libur cuti bersama. "Kami memanfaatkan waktu libur untuk mencari potensi penerimaan pajak daerah" Petugas pajak tersebut ditugaskan untuk melakukan penempelan stiker terhadap penunggak PKB di lokasi parkir perkantoran, apartemen, mal dan rumah-rumah di Ibukota. Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, penagihan aktif terhadap para penunggak PKB ini bagian dari optimalisasi penerimaan pajak daerah. "Kami memanfaatkan waktu libur untuk mencari potensi penerimaan pajak daerah,” ujarnya, Selasa (24/12). Ia menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan bagi penunggak PKB dimulai dari penempelan stiker hingga penerapan law enforcement. “Setelah dipasangi stiker, kami akan beri peringatan. Bila tidak diindahkan kita keluarkan surat paksa hingga penyitaan," katanya. Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Friesmount Wongso menuturkan, stiker yang ditempelkan ke penunggak PKB tidak diperkenankan dicopot sebelum adanya pelunasan pajak. "Itu bentuknya segel. Jika dilepas bisa dipidana pengerusakan segel," tandasnya. Sekadar diketahui, hingga kini, realisasi penerimaan PKB telah mencapai Rp 8,6 triliun dari target Rp 8,8 triliun yang telah ditetapkan tahun ini. (BJ/HumasPajakJakarta)

Selengkapnya
Gandeng KPK dan Kejaksaan RI, BPRD Jakarta Giat Tempeli Stiker Penunggak Pajak
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Gandeng KPK dan Kejaksaan RI, BPRD Jakarta Giat Tempeli Stiker Penunggak Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi Pajak Daerah untuk berupaya mengejar piutang-piutang pajak yang belum dibayarkan para penunggak pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syarifuddin mengatakan upaya penagihan pajak daerah langsung kepada wajib pajak BPRD Jakarta bersama Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. "Kita kerja sama dengan KPK dan dengan Kejati DKI untuk bersama-sama melakukan penagihan. Kalau yang sudah kita peringatkan berkali-kali kita akan panggil," katanya di Jakarta. Dalam hal ini, Faisal menyebut, saat ini untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) sedang melakukan razia pajak kendaraan dengan cara `door to door` dari kerumah hingga ketempat keramaian seperti parkiran-parkiran mal di Jakarta dengan penempelan stiker penunggak pajak dimobilnya. Serta pajak daerah lainnya dilakukan penempelan stiker hingga diterjunkan petugas jurusita pajak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). "Penempelan stiker penunggak pajak ini dilakukan langsung pada kendaraan yang menunggak pajak karena tidak bisa memanfaatkan program pemutihan yang dilakukan dari tanggal 16 september 2019 lalu yang sudah kita sosialisasikan, dan para penunggak pajak lainnya,"tegasnya. Faisal menyebut razia kendaraan dan pajak lainnya terus digelar rutin hingga akhir Desember 2019 karena pada tahun 2020 mendatang, BPRD akan menerapkan law enforcement bagi para penunggak pajak. "Setelah dipasangi stiker, kami akan beri peringatan kepada pemilik kendaraan. Setelah kami beri peringatan, bila tidak bayar juga maka dengan surat paksa, kami bisa sita mobilnya atau lelang," ujar Faisal.   Hal itu diharapkan terus dimanfaatkan masyarakat untuk mau membayarkan pajaknya karena kami sudah mengeluarkan Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 30 Desember 2019 dengan manfaat yang didapat oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan kebijakan yaitu: Keringanan Piutang Pokok Pajak Daerah : 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 50% untuk BBN-KB kedua dan seterusnya, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50% untuk Pajak s.d tahun 2012 dan 25% untuk Pajak mulai tahun 2013 s.d 2016, pelayanan kebijakan ini diberikan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB (Samsat) di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta 3. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25% mulai tahun 2013 s.d 2016, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 9 Jenis Pajak Daerah : 1. Hotel, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Restoran, Reklame, dan PBB-P2 sampai dengan ketetapan pajak tahun 2018, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran 2. PKB dan BBN-KB sampai dengan tahun 2019, kebijakan ini diberikan secara otomatis pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 akan dilaksanakan penagihan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap penunggak pajak yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. "Karena biasanya masyarakat itu membayarkan di akhir-akhir. Jadi kita lihat nanti di akhir tahun sembari kita ingatkan dan sosialisasi terus," tandasnya. (humaspajakjakarta)

Selengkapnya
Lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) BPRD Jakarta 2020

[caption id="attachment_378822" align="aligncenter" width="1024"] gambar istimewa[/caption] Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Perkiraan upah bruto yang akan diberikan setiap bulan minimal sebesar Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yaitu Rp. 4.276.350,00. Persyaratan Umum Warga Negara Indonesia (WNI) Diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun per 31 Desember 2019 (tahun kelahiran antara tahun 1964 sampai dengan tahun 2001) Memiliki NPWP Diutamakan pernah berkontrak dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Persyaratan Khusus : Mengirimkan Berkas Lamaran Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui alamat Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat Lantai 13 (Loket Surat) mulai tanggal 17 Desember 2019, 18 Desember 2019 dan 19 Desember 2019 pada Pukul 7.30 s.d. 16.00 WIB. Apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan maka Berkas Lamaran Pekerjaan dinyatakan tidak diterima. Berkas Lamaran Pekerjaan terdiri dari: a. Pas foto ukuran 4×6 dengan latar belakang merah b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (format Surat Pernyataan terlampir) c. Surat Lamaran Pekerjaan d. Daftar Riwayat Hidup e. Surat Pengalaman Kerja / Surat Rekomendasi Kerja f. Fotokopi KTP g. Fotokopi NPWP h. Fotokopi Kartu Keluarga i.otokopi SKCK yang masih berlaku j. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit Umum yang masih berlaku k. Fotokopi Surat Bebas Narkoba dari Puskesmas/ Rumah Sakit Umum yang masih berlaku l. Fotokopi sertifikat Security untuk posisi Petugas Keamanan Kantor m.Fotokopi SIM C untuk posisi Petugas Pengiriman Fotokopi ijasah : 1. Untuk Petugas Keamanan Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat 2. Untuk Petugas Kebersihan Kantor, fotokopi ijazah SMP/Sederajat 3. Untuk Petugas Taman Kantor, fotokopi ijazah SMP/Sederajat 4. Untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat 5. Untuk Petugas Komputer Kantor, fotokopi ijazah SMA/Sederajat 6. Untuk Petugas Pengiriman, fotokopi ijazah SMP/Sederajat 7. Untuk Petugas Penerima Tamu (Front Office), fotokopi ijazah SMA/Sederajat Berkas Lamaran Pekerjaan harus disusun sesuai urutan yg tercantum diatas Berkas Lamaran Pekerjaan yang sudah dikirim menjadi milik Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diminta kembali Formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 586 Orang dan Berkas Lamaran Pekerjaan harus dimasukkan ke dalam Map dengan kode yang ditulis di sudut kanan atas map. Ketentuan atas Kode dan warna map per posisi pekerjaan adalah sebagai berikut : Kode: SEE dan Map berwarna Biru Muda untuk Petugas Keamanan Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Keamanan Kantor adalah sebanyak 160 orang Kode: CS dan Map berwarna Merah untuk Petugas Kebersihan Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Kebersihan Kantor adalah sebanyak 178 orang Kode: TM dan Map berwarna Hijau untuk Petugas Taman Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Taman Kantor adalah sebanyak 22 orang Kode : AC dan GEN dan Map berwarna Kuning untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas AC ME dan Genset Kantor adalah sebanyak 45 orang Kode: KOM dan Map berwarna Biru Tua untuk Petugas Komputer Kantor. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Komputer Kantor adalah sebanyak 26 orang Kode: JP dan Map berwarna Coklat untuk Petugas Pengiriman. Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Petugas Pengiriman adalah sebanyak 120 orang Kode: FO dan Map berwarna Coklat untuk Penerima Tamu (Front Office). Posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk Penerima Tamu (Front Office) adalah sebanyak 35 orang Pelamar hanya diperbolehkan mengajukan Berkas Lamaran Pekerjaan untuk satu posisi pekerjaan Dikecualikan bagi pelamar yang berstatus PJLP Tahun 2019, adapun berkas lamaran pekerjaan terdiri dari : Surat Lamaran dengan menyatakan sebagai pekerja sejenis yang terikat kontrak baru (format lamaran sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 85/SE/2019 Tanggal 29 November 2019) Fotokopi KTP Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dari Pejabat Pembuat Komitmen III. Tahapan Seleksi Penerimaan Seleksi Administrasi Tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 Pengumuman Penerimaan PJLP Tanggal 26 Desember 2019 Bagi pelamar yang namanya tidak tercantum dalam Pengumuman Penerimaan PJLP maka secara otomatis dinyatakan gugur   Seleksi Penerimaan Jasa Lainnya Orang Perorangan ini tidak dipungut biaya dan hasil seleksi menjadi hak mutlak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta tidak dapat diganggu gugat. Download Surat Pernyataan SURAT-PERNYATAAN 2020

Selengkapnya
Instruksi Sekda, Pegawai BPRD Jakarta Lakukan Penagihan Aktif
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Instruksi Sekda, Pegawai BPRD Jakarta Lakukan Penagihan Aktif

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menginstruksikan para pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk melakukan penagihan aktif kepada Wajib Pajak (WP) yang masih menunggak pajak. "Nanti BPRD menyiapkan daftar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya," Hal tersebut telah tertuang dalam Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 118 tahun 2019 tentang Dukungan Pelaksanaan Penagihan Pajak. "Nanti BPRD menyiapkan daftar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Setelah itu, wali kota, bupati camat dan lurah saling koordinasi untuk penagihan pajak," ujarnya, Selasa (3/12). Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menambahkan, pihaknya akan meminta para pengurus RT dan RW untuk mengimbau wajib pajak yang berada di wilayahnya agar segera memenuhi kewajibannya membayar pajak. "Hasil pelaksanaan penagihan aktif ini harus dilaporkan secara berkala selama satu minggu sekali ke BPRD DKI," tandasnya (HumasPajak/Beritajakarta)

Selengkapnya
BPRD Optimalkan Penerimaan Pajak
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Optimalkan Penerimaan Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019. Salah satu upaya untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran BPRD terkait optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2019 dilakukan dengan penandatangan kesepakatan bersama. Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, penandatangan kesepakatan dilakukan bersama 43 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD). "Kami buat target bersama sesuai laporan UPPRD bidang pengendalian yang telah ditentukan agar target pencapaian pajak daerah tahun 2019," tandasnya. [caption id="attachment_380357" align="aligncenter" width="600"] Penandatangan Kesepakatan[/caption] Faisal meminta agar lima kantor Samsat di DKI Jakarta bisa membuat informasi tentang penambahan layanan perpanjangan STNK menjelang berakhirnya program Keringanan Pajak sampai 30 Desember 2019. Untuk diketahui, target penerimaan pajak daerah tahun 2019 mencapai Rp 44,5 triliun. Sementara, realisasi penerimaan sampai 2 Desember 2019 sebesar Rp 35,7 triliun atau 80 persen dari target.

Selengkapnya
×