background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Dengan Tiga Bank Pemerintah Untuk Penerapan Pelaporan Pajak Online
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta Dengan Tiga Bank Pemerintah Untuk Penerapan Pelaporan Pajak Online

Para pelaku usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak saat ini belum semuanya melaporkan transaksi usahanya secara online. Kebijakan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik (e-Lapor Pajak) adalah kebijakan dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang disesuaikan mengikuti perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju kompetitif, dan terintegrasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi pada pelaporan data transaksi usaha yang dilakukan oleh wajib pajak melalui online system dapat meningkatkan pengawasan, transparansi serta efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 September 2019 dengan kebijakan seperti : Wajib pajak yang memiliki transaksi usaha hotel, restoran, parkir, dan hiburan termasuk hiburan insidentil, wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik. Wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan law enforcement di bidang perpajakan berupa : dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan; dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah; dan tidak dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Wajib Pajak yang dapat melayani pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing. Selain tindakan law enforcement di bidang perpajakan, wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan sanksi administrasi di bidang perizinan usaha berupa pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan tetap izin usaha oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan surat rekomendasi dari : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha hotel, restoran dan hiburan; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha rumah kos; dan Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha parkir di luar ruang milik jalan.   Proses pelaporannya yaitu perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini merekam setiap data transaksi usaha wajib pajak secara online untuk selanjutnya dikirim kepada sistem informasi pajak daerah BPRD sebagai laporan data transaksi usaha wajib pajak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal transaksi.   Total target objek pajak yang akan dipasang perangkat pelaporan data transaksi usaha secara elektonik ini berjumlah + 6.500  objek. Saat ini, bank yang telah bekerja sama dalam pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini yaitu : Bank DKI, Bank BRI, dan Bank BNI. Perjanjian kerja sama dengan ketiga Bank tersebut untuk memaksimalkan penerimaan pajak di tahun 2020 dan mendapatkan laporan hasil transaksi pajak yang sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dan real time.   Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat atau wajib pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik diberikan apresiasi berupa pemublikasian sebagai Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah daerah.  

Selengkapnya
Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperinci Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Agung, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 06 Februari 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan tiga target yang menjadi ukuran dan harus dipenuhi para Organisasi Perangkat Daerah, antara lain: 1. Sasaran strategis yang ada kaitan dengan Kegiatan Strategis Daerah, 2. Sasaran khusus yang terdiri dari inovasi dan indikator staregis yang tak termuat di dalam KSD, hingga sasaran operasional, 3. Setiap ukuran berbeda-beda, kepala dinas targetnya beda, sesuai dengan bidangnya, jadi dibuat sangat spesifik. Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan target yang telah ditentukan dan disepekati bersama. Kemajuan dari halnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai pada dari hasil pencapaian kerja oleh Organisasi Perangkat Daerah. (HumasBapendajakarta)

Selengkapnya
Bapenda Jakarta Sosialisasikan Pelaporan Data Transaksi Usaha WP Secara Elektronik
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Bapenda Jakarta Sosialisasikan Pelaporan Data Transaksi Usaha WP Secara Elektronik

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mensosialisasikan Kebijakan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara Elektronik (e-Lapor Pajak) yang maksudnya adalah kebijakan dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang disesuaikan mengikuti perkembangan informasi, komunikas, teknologi, dan inovasi yang semakin maju kompetitif, dan terintegrasi. Kepala Pusat Data dan Informasi Pajak Daerah, M Aris Firmasyah mengatakatan pelaporan data transaksi usaha yang dilakukan oleh wajib pajak melalui online system dapat meningkatkan pengawasan, transparansi serta efisiensi pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. "Adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemungutan pajak, sehingga tercipta suatu basis data perpajakan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik," ujarnya di Ruang Bapenda Jakarta di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt. 16 Jakarta Pusat. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 26 September 2019 dengan kebijakan seperti :  Wajib pajak yang memiliki transaksi usaha hotel, restoran, parkir, dan hiburan termasuk hiburan insidentil, wajib melaporkan seluruh data transaksi usahanya yang merupakan objek pajak daerah secara elektronik.  Wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan law enforcement di bidang perpajakan berupa : a. dilakukan pemeriksaan dengan melakukan penghitungan pajak secara jabatan; b. dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, terhadap Wajib Pajak dilakukan proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah; dan c. tidak dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar Wajib Pajak yang dapat melayani pemberian pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing.  Selain tindakan law enforcement di bidang perpajakan, wajib pajak yang tidak tidak melaporkan data transaksi usahanya secara online dikenakan sanksi administrasi di bidang perizinan usaha berupa pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan tetap izin usaha oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan surat rekomendasi dari : a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha hotel, restoran dan hiburan; b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha rumah kos; dan c. Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan usaha parkir di luar ruang milik jalan. Proses pelaporannya yaitu perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini merekam setiap data transaksi usaha wajib pajak secara online untuk selanjutnya dikirim kepada sistem informasi pajak daerah BPRD sebagai laporan data transaksi usaha wajib pajak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal transaksi. Total target objek pajak yang akan dipasang perangkat pelaporan data transaksi usaha secara elektonik ini berjumlah + 6.500 objek. Saat ini, bank yang telah bekerja sama dalam pemasangan perangkat pelaporan data transaksi usaha elektronik ini yaitu : Bank DKI, Bank BRI, dan Bank BNI. Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat atau wajib pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik diberikan apresiasi berupa pemublikasian sebagai Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah daerah. (Humas BPRD)

Selengkapnya
BPRD menjadi Bapenda DKI Jakarta Tahun 2020
1 year ago
Pelayanan Terpadu

BPRD menjadi Bapenda DKI Jakarta Tahun 2020

Perubahan nomenklatur BPRD menjadi Bapenda disesuaikan dengan dasar aturannya yaitu dari Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Derah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Memasuki 2020 Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah berikut ini: Kepala Badan, Wakil Badan dan Sekretariat Badan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pendapatan Pajak I, Bidang Pendapatan Pajak II, Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD, Bidang Peraturan dan Unit Pelaksana Teknis: Pusat Data dan Informasi Pendapatan 5 Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi DKI Jakarta 43 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 5 Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor UPP PKB & BBN-KB) Langkah awal di tahun 2020 Bapenda akan melanjutkan kerja sama dengan aparatur lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah tahun 2020. Plt. Kepala Bapenda DKI Jakarta Sri Haryati berharap langkah sejak awal tahun 2020 ini merupakan upaya agar penerimaan 13 jenis pajak daerah tercapai sesuai target yang ditetapkan. "Penerimaan ke 13 jenis pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp50,1 triliun dan digunakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan, layanan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar), layanan kesehatan (Kartu Jakarta Sehat), peningkatan kesejahteraan warga Jakarta seperti Kartu Disabilitas, Kartu Lansia dan lain-lain," ujar Sri Haryati dalam keterangan resmi, diterima Selasa (28/1/2019). Sri mengungkapkan Bapenda Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan apartur lurah dan camat di lima wilayah kota serta kabupaten guna optimalisasi penerimaan ke-13 jenis pajak daerah tahun 2020. Menurut Sri kerja sama dengan aparatur wali kota terbukti efektif sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sejak beberapa tahun sebelumnya tercapai maksimal. "Jadi keterlibatan aparatur lurah dan camat lebih ditingkatkan sehingga penerimaan per jenis pajak daerah lainnya lebih optimal lagi di awal tahun 2020," ungkap Sri. Untuk itu, lanjut Sri, pihaknya akan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah agar dikeluarkan intruksi kepada lurah dan camat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak tahun 2020. "Kami menargetkan di bulan awal tahun 2020 kerja sama melibatkan aparatur lurah dan camat direalisasikan melalui instruksi Sekda sehingga warga menunaikan kewajiban pembayaran pajak sebelum akhir tahun 2020," tambahnya. Berikut ini data realisasi pendapatan daerah sektor pajak DKI Jakarta pada 2019 dan targetnya di tahun 2020 : Pajak Kendaraan Bermotor Target 2019 Rp8,8 triliun Realisasi 2019 Rp8,84 triliun Target 2020 Rp9,5 triliun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Target 2019 Rp5,65 triliun Realisasi 2019 Rp5,403 triliun Target 2020 RpRp5,9 triliun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Target 2019 Rp1,275 triliun Realisasi 2019 Rp1,262 triliun Target 2020 Rp1,4 triliun Pajak Air Tanah Target 2019 Rp110 miliar Realisasi 2019 Rp125 miliar Target 2020 Rp120 miliar Pajak Hotel Target 2019 Rp1,8 triliun Realisasi 2019 Rp1,76 triliun Target 2020 Rp1,95 triliun Pajak Restoran Target 2019 Rp3,55 triliun Realisasi 2019 Rp3,651 triliun Target 2020 Rp4,2 triliun Pajak Hiburan Target 2019 Rp850 miliar Realisasi 2019 Rp860 miliar Target 2020 Rp1,1 triliun Pajak Reklame Target 2019 Rp1,05 triliun Realisasi 2019 Rp1,079 triliun Target 2020 Rp1,325 triliun Pajak Penerangan Jalan Target 2019 Rp810 miliar Realisasi 2019 Rp814 miliar Target 2020 Rp1,025 triliun Pajak Parkir Target 2019 Rp525 miliar Realisasi 2019 Rp537 miliar Target 2020 Rp1,35 triliun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Target 2019 Rp9,5 triliun Realisasi 2019 Rp5,735 triliun Target 2020 Rp10,6 triliun Pajak Rokok Target 2019 Rp620 miliar Realisasi 2019 Rp610 miliar Target 2020 Rp650 miliar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Target 2019 Rp10 triliun Realisasi 2019 Rp9,642 triliun Target 2020 Rp11 triliun Total Target 2019 Rp44,5 triliun Total Realisasi 2019 Rp40,2 triliun Total Target 2020 Rp50,1 triliun

Selengkapnya
Pergub Terbaru 2019, Tata Cara Pemungutan PBBKB DKI Jakarta
1 year ago
Pelayanan Terpadu

Pergub Terbaru 2019, Tata Cara Pemungutan PBBKB DKI Jakarta

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada 71 wajib pajak (WP) distributor bahan bakar yang berada di Ibukota. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi BPRD DKI Jakarta, Mulyo Susongko mengatakan, Pergub Nomor 99 tahun 2019 mulai berlaku pada 23 September 2019 setelah Pergub Nomor 65 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dicabut. Penerapan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dibebankan saat ini kepada WP sebesar lima persen di semua sektor baik industri, pertambangan dan kehutanan, serta transportasi dan kontraktor jalan. "Perhitungan dahulu sektor industri lima persen x 17,17 persen, sektor pertambangan dan kehutanan lima persen x 90 persen, sektor transportasi dan kontraktor jalan lima persen, sekarang penerapannya sebesar 5 (lima) persen tanpa adanya pengenaan per sektor lagi," ujarnya, Rabu (13 November 2019). Ia berharap, dengan adanya pergub baru ini, realisasi penerimaan pajak di sektor PBBKB dapat tercapai. Jatuh tempo wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Apabila terlambat akan terkena sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan. "Kita juga dorong wajib pajak untuk manfaatkan pembayaran dan pelaporan pajak secara online melalui website https://pajakonline.jakarta.go.id/wp/pbbkb," tandasnya. Sekadar diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, PBBKB ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun dan terealisasi hingga 12 November 2019 sekitar Rp 1 triliun atau 81 persen. (UPPLI/BJ)    

Selengkapnya
×