background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
WE ARE HIRING
2 weeks ago
Loker

WE ARE HIRING

MOHON DIBACA DENGAN SEKSAMA, CAPTION PADA MASING-MASING SLIDE🔊 OPEN RECRUITMENT PETUGAS SURVEI ATRIBUT SENSUS PAJAK DAERAH TAHUN 2021 BAPENDA DKI JAKARTA 🔊Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Sensus Pajak Daerah Tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai :A. TENAGA PROFESIONAL BIDANG SURVEI ATRIBUT pada 7 posisi, yaitu:1.  Project Manager2.  Regional Manager3.  Relation Manager 4.  Field Manager  5.  Assistant Relation Manager6.  Attribute Surveyor7.  Junior Attribute SurveyorB. TENAGA PROFESIONAL BIDANG PENGAWAS DAN QUALITY CONTROL pada 4 posisi, yaitu:1.  Inspector Supervisor2.  Deputy Inspector3.  Assistant Deputy Inspector4.  Surveyor SupervisorPendaftaran Online : Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online pada link Google Forms https://bit.ly/FormSurveiAtributSPD21Mohon diingat : Pendaftaran Online dibuka Kamis, 27 Mei 2021 dan ditutup Kamis, 10 Juni 2021 (Pukul 18.00 WIB).Mohon dibaca dengan baik dan seksama, Kualifikasi yang dipersyaratkan pada setiap posisi.Catatan Penting :1. Peserta dapat mendaftar lebih dari satu posisi yang berbeda selama memenuhi kualifikasi;2. Peserta Harus bersedia mengikuti beberapa Test secara Offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19;3. Lowongan ini untuk Kegiatan Sensus Pajak Daerah Tahun 2021 dalam durasi 5 - 6 bulan di tahun 2021;4. Informasi terkait kualifikasi dapat dilihat pada Link GoogleForms https://bit.ly/FormSurveiAtributSPD215. Pengumuman hasil untuk setiap tahapan seleksi akan dilakukan melalui grup telegram atau e-mail atau pesan whatsapp. Hanya Peserta yang Lulus ke Tahap berikutnya yang akan diumumkan;6. Untuk Informasi Lebih Lanjut, bergabung dengan Grup Telegram Rekrutmen kami : https://t.me/RekrutmenPetugas7. Lowongan ini tidak untuk mengisi formasi PNS/CPNS dan tidak untuk diangkat menjadi PNS/CPNS;8. Setiap Tahapan dan Seleksi adalah Mutlak menjadi Keputusan Panitia dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Selengkapnya
Pembebasan PBB-P2 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021
3 weeks ago
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pembebasan PBB-P2 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021

Pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi Guru, Dosen, Tenaga Pendidikan, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Purnawirawan Polisi hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Guru, dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.PBB-P2 yang terutang dapat diberikan pembebasan seluruhnya kepada wajib pajak, dengan syarat rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial tetapi dipakai untuk kehidupannya dan/atau satuan rumah susun.Pemberian pembebasan PBB-P2 diberikan kepada kelompok ini dengan sepenuhnya, berdasarkan pengajuan permohonan dari wajib pajak serta melampirakan persyaratan:1.    Fotokopi KTP pemohon yang beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan KTP pemberi kuasa jika dikuasakan.2.    Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Dosen dan Tenaga kependidikan Perguruan Tinggi.3.    Fotokopi keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan.4.    Fotokopi keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang.5.    Fotokopi keputusan sebagai Purnawirawan.6.    Fotokopi keputusan sebagai Pensiunan.7.    Fotokopi surat keterangan kematian dalam hal penerima pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah meninggal dunia. Dan 8.    Fotokopi SPPT PBB-P2 untuk objek yang dimohonkan.Dalam hal permohonan diajukan oleh mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur persyaratan diatas dapat dikecualikan dan diganti dengan fotokopi KTP pemohon yang terdaftar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Permohonan yang diajukan oleh Guru dan/atau Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan sebagaimana tercantum dalam Format 7 atau Format 8 dan atau Format 9 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Informasi persyaratan diatas hanya merupakan sebagian yang harus dipenuhi oleh pemohon pembebasan PBB-P2. Persyaratan lebih lengkap dapat dipelajari di Pergub 19 Tahun 2021.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 bisa didownload di sini.

Selengkapnya
×