background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Kabupaten Kepulauan Seribu
30 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Kabupaten Kepulauan Seribu

[caption id="attachment_293416" align="alignleft" width="200"] Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Pulau Kotok Besar Tengah[/caption] Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kabupaten administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Wilayahnya meliputi gugusan kepulauan di Teluk Jakarta. Bupatinya saat ini a dalah H. Budi Utomo, S.H, M.H. Sebelumnya wilayah Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Terdapat dua Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan membawahi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara membawahi tiga kelurahan juga yaitu Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Panggang. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 20.000 jiwa yang tersebar di sebelas pulau-pulau kecil berpenghuni. Kesebelas pulau tersebut di antaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira. Selain pulau-pulau berpenghuni, terdapat pula beberapa pulau yang dijadikan sebagai pulau wisata, seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa, dan sebagainya. Di wilayah kabupaten ini terdapat pula sebuah zona konservasi berupa taman nasional laut bernama Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKS). Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dan di dalamnya juga terdapat zona konservasi, maka tidaklah mengherankan bilamana pengembangan wilayah kabupaten ini lebih ditekankan pada pengembangan budidaya laut dan pariwisata. Dua sektor ini diharapkan menjadi prime-mover pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Demikian data yang diambil dari wikipedia. Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kepulauan Seribu juga melaksanakan penegakan aturan tentang penagihan tunggakan Pajak PBB diatas Rp. 500 Juta  yang berada di Pulau Seribu. Kepala UPPD Pulau Seribu Bapak Shalih Nopiansyar bersama Camat Kepulauan Seribu Utara Bapak Agus Setiawan, Lurah Pulau Panggang Bapak Ardani dan Sekel Yulihardi melakukan pemasangan plang tunggakan PBB  di Pulau Kotok Besar Tengah. [caption id="attachment_293414" align="alignleft" width="200"] Perjuangan UPPD Pulau Seribu dalam memasang plang PBB[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja Dispenda Sulawesi Selatan
30 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Dispenda Sulawesi Selatan

[caption id="attachment_293266" align="alignleft" width="200"] Dispenda Sulawesi Selatan[/caption] Dalam rangka melaksanakan uji petik pengelolaan piutang pajak kendaraan bermotor berbasis akrual, yakni penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual khususnya terkait dengan pengelolaan laporan operasional, Bidang Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provins DKI Jakarta (26/11/2015) dan diterima dan dijelaskan oleh Humas DPP dan Bidang Pengendalian. Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi penerimaan kas, juga mencatat jumlah piutang sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat, terkendali dan tercatat. Didalam perpajakan penerimaan masih berbasis kas yaitu penerimaan diakui pada saat uang pembayaran diterima. Piutang pajak terjadi pada saat penetapan sudah dilakukan dan menjadi tunggakan pajak.

Selengkapnya
Sosialisasi Pajak Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
26 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pajak Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

[caption id="attachment_287464" align="alignleft" width="200"] Kasudin Pelayanan Pajak membuka acara sosialisasi[/caption] Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah di Wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat (Rabu, 25/11/2015) di Balai Dinas Lantai 2. Selain mensosialisasikan ketentuan formal dan material pajak daerah juga membahas tentang prediksi pajak parkir, paparan pajak online Hotel dan Parkir dan pembinaan industri pariwisata oleh Dinas Pariwisata serta penyelenggaraan izin Undang-Undang Gangguan oleh Satpol PP. Para peserta sangat antusias dan banyak bertanya kepada para nara sumber tentang kebijakan Pajak Daerah. [caption id="attachment_287467" align="alignleft" width="150"] Narasumber Sosialisasi[/caption] [caption id="attachment_287479" align="alignleft" width="150"] Para peserta sosialisasi[/caption]

Selengkapnya
Wawancara Kadis Pelayanan Pajak dengan Inside Tax dan RCTI
26 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Wawancara Kadis Pelayanan Pajak dengan Inside Tax dan RCTI

[caption id="attachment_287563" align="alignleft" width="200"] Wawancara Kadis dengan Majalah Inside Tax[/caption] Wawancara Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Bambang Setiowidodo dengan Majalah Inside Tax yang membahas kinerja penerimaan pajak dan arah kebiajakan pajak di wilayah DKI Jakarta dilanjutkan Wawancara dengan RCTI TV mengenai kebijakan pembebasan sanksi PKB dan BBN-KB di DKI Jakarta (Kamis, 26/11/2015) [caption id="attachment_287568" align="alignleft" width="200"] Ka. Humas DPP dam Kabid Renbang DPP mendampingi Kadis[/caption] [caption id="attachment_287572" align="alignleft" width="200"] Wawancara RCTI[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kerja Dispenda Buleleng-Bali
26 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kerja Dispenda Buleleng-Bali

[caption id="attachment_287369" align="alignleft" width="200"] Kunjungan Dispenda Buleleng[/caption] Kunjungan Kerja Dispenda Kabupaten Buleleng-Bali ke DPP Jakarta (Selasa 24/11/2015), dterima oleh Humas DPP dan Bidang Pengendalian dan Bidang Tipda guna mempelajari penerapan Pajak Online di DKI Jakarta. Dispenda Buleleng-Bali sudah menerapkan pemasangan online system tetapi dirasakan masih belum optimal dan belum menyeluruh keseluruh Wajib Pajak yang ada. Dari Bidang Tipda memaparkan tentang kebijakan ONline System yang sudah dilakukan seperti manajemen CMS dengan Bank BRI dan penerapan Online system yang baru melalui internet dan mobile system pada Pajak PKB, PBB, Pajak Restoran dan Pajak Reklame. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman Dispenda di Indonesia.

Selengkapnya
Sosialisasi PBB di Kecamatan Senen oleh UPPD Senen
25 Nov 2015
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi PBB di Kecamatan Senen oleh UPPD Senen

[caption id="attachment_285649" align="alignleft" width="150"] Sosialisasi PBB UPPD Senen[/caption]   Pada hari Jumat, 20 November 2015 UPPD Kecamatan Senen mengadakan sosialisasi PBB-P2 yang bertempat di Lt. 4 Gedung Kecamatan Senen. Dibuka oleh Bapak Sekretaris Camat, Bapak Isran. Didampingi oleh Kepala UPPD Senen Ibu Yati Rochyati serta Kasubag TU UPPD Senen yaitu Bapak Adi Rachmat sebagai narasumbernya. Pada kesempatan ini, disosialisasikan kebijakan baru yang memberikan keringanan terhadap warga DKI perihal pembayaran PBB yaitu Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2885 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Tahun 2013, 2014 dan 2015. Peserta sosialisasi sebanyak 60 orang, yang berasal dari tingkat Kelurahan berserta RT dan RW. Sekaligus menginformasikan mengenai pemasangan plang PBB terhadap penunggak pajak yang akan dilakukan tanggal 24 Desember 2015 hari ini. Tak lupa pada kesempatan kali ini juga, UPPD SENEN memberikan selebaran kepada masyarakat mengenai Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi PBB-P2 untuk tahun 1993-2012 serta Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBK-KB. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat yang belum membayar PBB dapat segera melakukan pembayaran sebelum kebijakan ini berakhir yaitu tanggal 31 Desember 2015. Yang akhirnya dapat mempercepat penerimaan PBB-P2. Salam 3S, "Senyum Salam Sapa" (Lyn)

Selengkapnya
×