background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Persiapan Pemungutan Pajak Reklame LED
29 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

Persiapan Pemungutan Pajak Reklame LED

[caption id="attachment_345345" align="alignleft" width="200"] Penjelasan rencana perubahan Pergub Reklame LED oleh Bapak Arief Susilo[/caption] Dinas Pelayanan Pajak membuat sebuah rancangan peraturan menyempurnakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang sekaligus mengakomodir SK. Gubernur No. 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan reklame, dan peraturan Gubernur lainnya di bidang penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan Reklame, harus ditata kembali dan diarahkan memiliki daya dukung pariwisata kota Jakarta karena penggunaan Media Elektronik (LED) dapat didorong untuk menambah keindahan arsitektur ruang kota, mengawasi penyelenggaraan reklame bilboard/papan pada kendali ketat, kendali sedang dan kawasan khusus hanya berupa backlight dan reklame elektronik/digital. Penyelenggaraan reklame dititik beratkan pada dinding bangunan/ gedung, sehingga pemilik/pengelola bangunan/gedung juga didorong untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Jakarta yang tertata rapi, indah dan terang. Demikian dikatakan Bapak Arief Susilo, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat dihadapan para Kepala Bidang, Kepala Sudin dan Kepala UPPD di Lantai 2 Balai Dinas (Selasa, 22/12/2015) Penyelenggaraan reklame Bilboard/Papan mendominasi ruang kota (+ 90%), namun dalam penyelenggaraannya kurang tertib dan tidak tertata dengan baik sehingga kurang mendukung keindahan pada pariwisata Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara RI. Penyenggaraan reklame bilboard/papan dianggap banyak melanggar ketentuan, seperti terpasang tanpa izin, dan tidak memelihara reklame dengan baik dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terkontrol dan tidak optimal. Penyelenggaraan Media Elektronik / digital seperti LED akan menjadi lebih menarik dari aspek pencahayaan dan keindahan kota Jakarta tetapi relatif masih belum menjadi pilihan dalam beriklan. Padahal dalam apek Estetika Ruang kota dan arsitektur kota Jakarta bisa tertata benar, bersih dan indah karena penyelenggaraan reklame yang rapi dan modern. Dari sisi keamananan, reklame papan harus bisa menjaga dari potensi reklame tumbang/rubuh. Sedangkan dari aspek Pelayanan Perizinan harus dapat memberikan kepastian hukum waktu dalam pelayanan perizinan, membuat efisiensi waktu dan biaya sekaligus mendorong investasi dunia usaha periklanan. Bagi Aspek Pendapatan diharapkan peraturan ini dapat meningkatkan penerimaan PAD Pajak Reklame, Retribusi IMB-BR dan Penerimaan lain-lain yang sah serta menambah pendapatan pemilik/pengelola gedung dari penyewaan dinding bangunan/gedung untuk reklame. (Phn).

Selengkapnya
UPPD Tamansari Buka Gerai Pajak Terpadu Kedua di ITC Glodok
28 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

UPPD Tamansari Buka Gerai Pajak Terpadu Kedua di ITC Glodok

[caption id="attachment_320144" align="alignleft" width="200"] Ka. UPPD Tamansari memberikan penjelasan pajak pada pedagang ITC Glodok. (Foto:Berita Jakarta)[/caption] Gerai Pelayanan Terpadu (GPT) kembali digelar oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Tamansari di LTC Glodok, Jakarta Barat. Kegiatan ini berlangsung sedari Senin (14/12/2015) hingga Minggu (19/12/2015). GPT dibuka mulai pukul 10.00 sampai 15.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di lantai 4 LTC Glodok. "Gerai ini bertujuan agar pemilik toko dapat mengurus reklame, kami berharap mereka yang belum mendaftarkan reklame di tempat usahanya dapat menggunakan kesempatan ini," ujar Kasubag Tata Usaha UPPD Tamansari, Romy Fahrizal kepada Warta Kota pada Minggu (13/12/2015). Ia juga mengimbau kepada wajib pajak agar tak lagi menunda dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Jika mereka menunda, para wajib pajak yang menunggak ini juga akan dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya. "Hal ini berimbas kepada omzet penghasilan mereka di tiap tokonya. Pembeli lebih memilih atau percaya toko yang pasang reklame dan membayar pajak daripada yang mencopot reklame di tokonya itu," ungkap Romy. Romy berharap tahap kedua GPT ini akan berdampak positif. Pihaknya pun mendapatkan sambutan baik dari pengelola pertokoan di LTC Glodok terkait pengurusan reklame tersebut. "Kami terus lakukan sosialisasi dan pemahaman juga kepada para pedagang mengenai pengurusan reklame tersebut. Sehingga mereka bersedia mendaftarkan papan reklame ke petugas pajak," kata Romy. Selain itu Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Taman Sari bersama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) Pusat pertokoaan LTC Glodok juga menggelar sosialisasi pajak reklame dan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Ketua P3RS LTC Glodok, Alex mengatakan, pihaknya bersama pengelola mengundang UPPD Taman Sari untuk kembali mensosialisasikan pajak reklame dan PBB P2 kepada ratusan pemilik toko. Demikian berita yang didapatkan dari beritajakarta.com. "Beberapa waktu lalu, UPPD Taman Sari telah menggelar Gerai Pelayanan Terpadu (GPT). Namun, masih banyak pemilik toko kurang memahami sehingga kami kembali mengundang pegawai pajak untuk menjelaskan seputar apa saja yang tidak dan terkena pajak reklame," ujar Alex, Jumat (11/12). Alex mengaku, akibat ketidakpahaman seputar aturan pajak reklame, sebagian besar tenan LTC Glodok menurunkan papan yang terpasang di atas toko miliknya. "Ada pemilik yang mencopot, menutup papan reklame dengan kardus atau kain serta mencat hitam. Kondisi ini mengakibatkan tidak ada lagi keindahaan di LTC Glodok" ucap Alex.CEO LTC Glodok, Johan Kito, berharap pemilik toko dapat mendaftarkan diri serta menunaikan kewajiban pembayaran pajak reklame setelah mengikuti sosialisasi ini. "Saya berharap pedagang yang ikut sosialisasi akan menyebarkan informasi ini ke pedagang lainnya sehingga mereka pun bersedia mendaftarkan papan reklame ke petugas pajak," kata Johan. Kepala UPPD Taman Sari, Andri Kunarso menambahkan, pembukaan layanan GPT tahap kedua dilakukan atas permintaan pengelola maupun Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) LTC Glodok. "Kami membuka kembali layanan gerai untuk membuka kesempatan pemilik toko agar mengurus pajak reklame," ujar Andri, Jumat (11/12). Andri mengambahkan, GPT tahap kedua ini akan dibuka di lantai 4 LTC Glodok, mulai pukul 10.00 hingga 15.00. "Kami berharap para pemilik toko yang beberapa waktu lalu belum mendaftarkan reklame di tempat usahanya bisa menggunakan kesempatan ini," ujar Andri. Andri juga mengingatkan kepada pemilik toko LTC Glodok yang telah mendaftarkan diri dan telah memiliki Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran pajak reklame. "Jangan ditunda lagi pembayaran pajak reklame, karena karena ditunda akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulan," ucap Andri. (Phn).

Selengkapnya
Pojok Pajak Pusat KPP Gambir Satu di Balaikota DKI Jakarta
28 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

Pojok Pajak Pusat KPP Gambir Satu di Balaikota DKI Jakarta

[caption id="attachment_314236" align="alignleft" width="200"] Ridwan Pohan bersama Petugas KPP Gambir Satu[/caption] KPP Gambir Satu membuka Gerai Pojok Pajak. Gerai sementara ini melayani berbagai jenis pelayanan pajak di lantai 1 Blok G Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti layanan Konsultasi Perpajakan, Penyediaan leaflet, brosur dan sarana penyuluhan lainnya. Meski telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, DJP berharap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meningkat secara sukarela. Melalui pemanfaatan TPWP 2015, DJP berharap di tahun 2016 nanti tidak ada lagi Wajib Pajak yang bermasalah dengan pidana perpajakan (baca: Sepandai-Pandainya Penunggak Pajak Sembunyi, Akhirnya Tertangkap Juga). Tahun 2015 ini merupakan kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannnya untuk meningkatkan kepatuhannya, sebelum dilakukannya penegakan hukum besar-besaran di tahun 2016. DJP telah mempersiapkan dengan baik Tahun Penegakan Hukum 2016 dengan menggalang dukungan dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Salah satu indikasinya adalah digelarnya Rapat Teknis Penegakan Hukum Perpajakan di Surabaya (baca: Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak: Tahun 2016, Penegakan Hukum Pajak Besar-Besaran). Dalam acara tersebut, Jampidsus Widyopramono bahkan menyatakan bahwa pajak adalah benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (baca:Jampidsus: Pajak adalah Benteng NKRI). Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali perekonomian nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP yakin realisasi penerimaan pajak terus bertambah dan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.296 triliun dapat diraih, karena #PajakMilikBersama.(Phn).

Selengkapnya
Aksi Pemasangan Plang Tunggakan PBB UPPD Tamansari
28 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

Aksi Pemasangan Plang Tunggakan PBB UPPD Tamansari

[caption id="attachment_312251" align="alignleft" width="200"] Ka. UPPD Tamansari Andri Kunarso memasang Stiker Tunggakan PBB[/caption] Stiker besar berukuran 1 meter x 1 meter ditempel di tujuh objek penunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Berdasarkan pantauan Beritajakarta.com, pemasangan stiker di tujuh objek pajak berlangsung aman dan lancar. Sejumlah objek pajak yang menunggak pembayaran PBB P2 di antaranya Restoran Furima di Jalan Hayam Wuruk, ruko dan rumah tinggal milik seorang pemilik bank swasta di Kelurahan Taman Sari. "Semula tercatat ada 48 WP tarif 0,3 persen yang menunggak pembayaran PBB P2 di Taman Sari. Tapi, setelah dilakukan upaya imbauan dan peringatan, sebanyak 41 WP di antaranya telah melakukan pembayaran secara mencicil, tunai maupun membuat surat perjanjian kesanggupan," kata Andri. Andri mengatakan, pemasangan stiker di tujuh objek yang masih menunggak pembayaran PBB P2 dilakukan karena pemilik lahan dan bangunan hingga saat ini dinilai tidak menaati aturan hukum yang berlaku."Subjek pajak tidak menggubris imbauan maupun peringatan yang dilayangkan oleh kami, sehingga pemasangan stiker dilakukan," ujar Andri. Andri menjelaskan, total tunggakan dari tujuh WP PBB P2 tarif 0,3 persen mencapai miliaran rupiah."Kami berharap pemasangan stiker penunggak pajak ini dapat mendorong ketujuh WP untuk segera melunasi pembayaran PBB P2 ke kas negara," jelas Andri. "Pemasangan stiker berukuran besar, menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta". Berdasarkan pantauan Beritajakarta.com, Senin (7/12), petugas gabungan yang terdiri dari petugas Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), Satpol PP, Camat, Kapolsek dan Danramil, bersama sama menggelar pemasangan stiker tersebut. Stiker berwarna dasar putih bertuliskan Pemberitahuan. Tanah dan Bangunan ini belum membayar dan atau menunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan, cukup berbeda dibandingkan stiker yang biasa dipasang oleh petugas saat menggelar pemasangan plang atau stiker penunggak pajak di sejumlah wilayah Ibukota."Ya, pemasangan stiker berukuran besar kepada tujuh Wajib Pajak tarif 0,3 persen menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta," kata Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Taman Sari, Andri Kunarso. Andri menambahkan, pemasangan plang maupun stiker berukuran besar bertujuan agar upaya penagihan tunggakan PBB kepada Wajib Pajak (WP) lebih efektif."Stiker dibuat dalam skala lebih besar agar mudah terbaca sehingga WP bersedia menunaikan kewajibannya," ujar Andri. Andri menegaskan, pihaknya memberikan batas waktu kepada wajib pajak (WP) untuk melunasi tunggakan PBB-P2 hingga 31 Desember 2015. "Jika tidak juga patuh, UPPD Taman Sari akan menyerahkan penanganan ke tingkat Suku Dinas (Sudin) untuk dilakukan upaya penagihan aktif pada 2016," tandas Andri. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, pemasangan plang penunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta belum efektif. Agar dapat memberi efek jera, Djarot meminta, plang yang berisi pengumuman itu dibuat dalam skala lebih besar agar mudah terbaca sehingga penunggak menjadi malu. “Plang papan itu kurang gede sehingga susah dibacanya. Kalau bisa dibuat besar agar terbaca dan pemiliknya malu, sehingga ada efek jera," ucap Djarot.(Phn).

Selengkapnya
Pembebasan Sanksi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir
28 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

Pembebasan Sanksi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengejar penerimaan Pajak Dearah hingga bulan Desember 2015. Dari target penerimaan hingga tanggal 8 Desember 2015 Pajak Hotel sudah mencapai Rp. 1.259 Trilyun atau 83,98% dari target 1.500 Trilyun, Pajak Restoran telah mencapai Rp. 2.071 Trilyun atau 98,66% dari target 2.100 Trilyun, Pajak Hiburan sudah mencapai Rp. 532,9 Milyar atau 96,91% dari target 550 Milyar, dan Pajak Parkir telah melampaui target 425 Milyar yakni hingga 430,1 Milyar atau 101,20%. Untuk itu, dalam rangka mendorong Wajib Pajak melunasi utang pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan instrumen kebijakan sebagai stimulus di bidang perpajakan. Didalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sehingga disusunlah Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 3032/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terutang untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2014 dan Masa Januari sampai dengan Oktober 2015. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir diberikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak, dalam hal : Membetulkan sendiri SPTPD atau setoran masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi besar atas masa pajak tahun 2014 dan tahun 2015 sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan; Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang tahun 2014 dan tahun 2015 yang belum atau telah diterbitkan STPD; Keterlambatan penyampaian SPTPD tahun 2014 dan 2015; SKPD-KB atau Kurang Bayar yang diterbitkan setelah berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga hanya diberikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak secara penuh. Dinas Pelayanan Pajak (DPP) akan melakukan penyesuaian pada Sistem yaitu pada Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) untuk menghapus sanksi bunga tersebut. Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan dengan tujuan sebagai pembinaan kepada Wajib Pajak sehingga mereka mau mematuhi kewajibannya. Kebijakan ini tidak diberikan apabila setelah 31 Desember 2015 Wajib Pajak atau Penanggung Pajak masih lalai atau khilaf melakukan keterlambatan pembayaran maka sanksi administrasi kembali diproses sesuai ketentuan perpajakan daerah. Untuk Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sanksi administrasi berupa bunga atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini maka tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Desember dan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2015. Kepada Wajib Pajak Retoran, Hotel, Hiburan dan Parkir, mari kita lakukan pembayaran setoran masa bulanan baik di bulan ini maupun kekurangan di bulan lain sejak dari tahun 2014 yang belum dibayarkan. Segera perbaiki setoran masa anda dan setor perbaikannya ke Bank tanpa takut dikenakan bunga karena telah diberikannya kebijakan bebas sanksi bunga. (Phn/Humas-DPP)

Selengkapnya
Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jakarta Selatan
28 Dec 2015
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jakarta Selatan

[caption id="attachment_308182" align="alignleft" width="150"] Ka. UPPD Setiabudi Johari memberikan keterangan Pemasangan Plang PBB di Setiabudi[/caption] Secara serentak 10 Kecamatan dan Unit Pelayanan Pajak Daerah melakukan pemasangan plang penunggak pajak PBB, Senin (7/12)‎. Berdasarkan data yang diperoleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan pencapaian pajak PBB di Jakarta Selatan yaitu Rp 2,01 triliun. Demikian berita yang diambil dari wartakota.tribunews.com. Sedangkan target PBB Jakarta Selatan tahun 2015 yaitu Rp 2,18 triliun. Sehingga, penerimaan pajak dari PBB sudah 95 persen. "Ditargetkan akhir Desember sampai 100 persen. Karena sudah dilakukan pemasangan plang penunggak pajak," kata Kepala Sudin DPP Jakarta Selatan, Walden ‎Nadeak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia ‎menjelaskan pemasangan plang penunggak pajak agar para wajib pajak harus membayar sebelum tanggal 31 Desember. Karena memang ada pengurangan denda dan pokok pajak sebelum akhir tahun 2015 mendatang. "Pemasangan plang itu sejenis memberikan efek jera kepada wajib pajak. Terlihat dari di Gedung Menara Kuningan yang akan membayarkan saat ingin dipasang plangnya," ucapnya.‎ Menurutnya saat ini penerimaan pajak restoran, hiburan, parkir, reklame dan hotel Jakarta Selatan sebesar Rp 1,377 triliun dari target Rp 1,5 triliun. "Nanti realisasi akhir Desember sebesar kira-kira 94,8 persen dari tiga jenis pajak. Seperti tercapai restoran 105 persen, hiburan 100,6 ‎persen, parkir 119 persen," tuturnya. (Phn). Video Pemasangan Plang Tunggakan PBB di Jakarta Selatan: https://www.beritajakarta.com/video/play/13460/Menara_Kuningan_Tunggak_Pajak_Rp_1_Miliar

Selengkapnya
×