background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Gerakan UPPD Tamansari
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gerakan UPPD Tamansari

Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Taman Sari akan terus menagih piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) di wilayah kerja Kecamatan Taman Sari sebesar Rp 60 miliar. Piutang PBB P2 yang belum masuk ke kas daerah ini berasal dari tunggakan Wajib Pajak (WP) sejak tahun 1990-an an hingga 2015. "Program kerja ini telah ditetapkan sejak Januari 2016 hingga tiga bulan ke depan. Kami akan menggelar tahapan penagihan piutang kepada WP PBB P2". ujar Kepala UPPD Taman Sari, Andri Kunarso, seperti yang dilansir dari beritajakarta.com UPPD Taman Sari Tagih Terus PBB Kepala UPPD Taman Sari Bapak Andri mengatakan, sebagai tahap awal, penagihan piutang PBB P2 akan dilakukan dengan melayangkan surat imbauan kepada WP untuk melunasi kewajibannya. Apabila surat tersebut tidak diindahkan, pihaknya baru melakukan tindakan penyegelan. “Jika WP tidak kunjung melunasi tunggakan PBB hingga batas waktu yang telah ditetapkan, kita akan lakukan penyegelan dan menyerahkannya ke Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat untuk dilakukan upaya penagihan aktif,” ujarnya. Melalui penagihan piutang pajak ini, lanjut Andri, pendapatan PBB P2 ditargetkan dapat terealisasi sekitar 40 persen atau sebesar Rp 24 miliar. “Piutang seharusnya turun setiap tahun bukan naik. Jadi, kami akan bekerja keras agar piutang PBB P2 di Taman Sari bisa berkurang setiap tahunnya,” tandasnya. Selain itu, UPPD Taman Sari juga terus aktif membersihkan raklame rokok dan reklame liar yang tidak membayar pajak. Dibawah komando Bapak Romy, Kasubag TU Taman Sari dan jajarannya terus melakukan penyisiran dan penertiban di lapanga. Semoga UPPD Taman Sari sukses dalam segala kegiatannya. (Phn). Liat Aksi Video UPPD Taman Sari dalam penertiban reklame: UPPD Taman Sari membersihkan reklame rokok Penertiban reklame liar dan habis tayang UPPD Taman Sari

Selengkapnya
Pembagian Alat e-POS di Jakarta Utara dan Sosialisasi
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pembagian Alat e-POS di Jakarta Utara dan Sosialisasi

[caption id="attachment_374712" align="alignleft" width="200"] Wakadis DPP Edy Sumantri menyerahkan alat e-POS bagi WP Sudin PP Jakarta Utara[/caption] Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Khusus dibidang pajak, misi tersebut diterjemahkan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) dalam upaya mempermudah wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak mereka secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ribuan objek usaha yang ada di Jakarta dan sebagian besar adalah objek pajak. Untuk mencatat dan memonitor banyaknya usaha tersebut diperlukan suatu terobosan cara yang cepat. Dibutuhkan alat untuk mencatat transaksi penjualan usaha wajib pajak hotel, hiburan dan restoran yang terdiri dari perangkat keras yang sudah siap pakai untuk merekam transaksi penjualan, mendokumentasikan laporan penjualan, dan mengirimkan data tersebut ke DPP sehingga tidak ada lagi kendala bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka setiap bulannya. Salah satu alat elektronik yang dipakai adalah e-POS (Electronic Payment Online System). Acara Sosialisasi dan Pelatihan sekaligus Pendistribusian alat Transaksi Online System Pajak / E-POS untuk Wajib Pajak Restoran, Hotel dan Hiburan, dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Selasa 2 Februari 2016. Acara dibuka oleh Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak Edy Sumantri dan dihadiri oleh Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Utara Bapak Selkiansyah serta Kepala UPPD dan jajarannya di wilayah kerja Jakarta Utara. Banyak Wajib Pajak yang hadir dan mengikuti pelatihan alat e-POS dengan antusias. Belum semua objek pajak hiburan, hotel dan restoran tercatat transaksi pajaknya dengan elektronik system online, khususnya jenis usaha menengah. Untuk itu alat e-POS ini selain sebagai alat kasir membantu transaksi penjualan sekaligus juga dapat mencatat omzet yang masuk sehingga perhitungan pajaknya dapat diketahui secara langsung dan termonitor setiap saat. (Phn). [caption id="attachment_374711" align="alignleft" width="200"] Wajib Pajak Sudin Pajak Barat mengikuti Sosialisasi e-POS[/caption]

Selengkapnya
Gratis Blokir Kendaraan Menghindari Pajak Progresif
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gratis Blokir Kendaraan Menghindari Pajak Progresif

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 mengatur seseorang akan dikenakan pajak progresif apabila namanya terdaftar memiliki kendaraan bermotor berjumlah lebih dari satu unit. Akan tetapi, pemilik sebaiknya memblokir STNK apabila salah satu kendaraannya sudah berpindah kepemilikan untuk menghindari pajak progresif. Pelaporan pindah tangan kendaraan atau masyarakat mengenalnya sebagai blokir STNK yaitu melaporkan kendaraan yang sudah dijual melalui pengajuan form Pemberitahuan Pelepasan dan Penyerahan Hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor. Hal ini tidak dikenakan biaya administrasi apapun. Kepala UPT Humas DPP Provinsi DKI Jakarta Erma Sulistianingsih menyebutkan, pengurusan ini tidak dikenakan pungutan biaya sama sekali. Mengacu pada fakta tersebut apabila prosedur blokir STNK dikenakan biaya, maka hal itu adalah perbuatan ilegal yang dilakukan oleh oknum petugas. Adapun persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi pemohon yaitu menyertakan materai Rp 6.000 dan mengisi form permohonan. Pada loket pajak, data nomor polisi kendaraan yang sudah dijual akan diinput ke komputer untuk melakukan pencocokan data. Proses kemudian dilanjutkan dengan mengisi form blokir STNK untuk memberitahukan kapan kendaraan berpindah tangan dan alasan untuk blokir pajak progresif. (Oto-detik.com/Phn).

Selengkapnya
Apresiasi DPP Melarang Reklame Rokok
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Apresiasi DPP Melarang Reklame Rokok

[caption id="attachment_374695" align="alignleft" width="200"] Kadis DPP Bapak Agus Bambang Setiowidodo menerima Ibu Wati Dollaris dari Smoke Free Jakarta[/caption] Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar Ruang, lnstruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame serta Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2211 Tahun 2015 Tentang Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang, Kepala Dinas Pelayanan Pajak kembali mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2016 tentang Peneriban Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi dan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah melakukan penertiban reklame rokok dan produk tembakau di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya. Terhadap reklame yang belum berakhir jangka waktu pemasangannya sebagaimana tercantum dalam SKPD Reklame dan ditertibkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak reklame, dapat dimohonkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kompensasi dan/ atau pemindahbukuan. Penegakan peraturan yang efektif dan konsisten memerlukan dukungan semua pihak; untuk itu, Pemda DKI Jakarta, Swisscontact Indonesia Foundation (SIF) dan International Union Against Tuberculosis & Lung Disease (The Union) mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergabung mendukung ‘Smoke-free Jakarta` yaitu program yang bertujuan membuat tempat-tempat umum di Jakarta lebih sehat dengan menjadikannya 100% bebas asap rokok. Seluruh Kawasan Dilarang Merokok (KDM) yang meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah & angkutan umum. Smoke Free Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pelayanan Pajak yang telah melarang reklame rokok di Jakarta dan pro aktif membersihkan reklame rokok yang masih ada di Jakarta, khususnya di media luar ruang. Tentu saja Dinas Pelayanan Pajak tidak dapat sendirian membersihkan reklame rokok yang masih tersisa yang merupakan domain kerja dari Satpol PP DKI Jakarta, tetntu perlu dukungan kuat dari masyarakat Jakarta untuk membantu menciptakan lingkungan yang bersih bebas asap rokok. (Phn). [caption id="attachment_374696" align="alignleft" width="200"] Penertiban Reklame Rokok[/caption]

Selengkapnya
Acara Sosialisasi PBB-P2 di Jakarta Barat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Acara Sosialisasi PBB-P2 di Jakarta Barat

[caption id="attachment_374682" align="alignleft" width="200"] Sosialisasi Pajak di Mall Taman Anggrek[/caption] Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mengadakan sosialisasi perpajakan menyambut Hari Raya Imlek 2016. Berlokasi di Atrium Utama Mall Taman Anggrek, Jalan S. Parman Grogol, Jakbar pukul 13.00. Acara selain dihadiri oleh Kanwil DJP Jakarta Barat beserta jajaran Kantor KPP di Jakarta Barat juga dihadiri oleh Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Bapak Edy Sumantri dan Ibu Umiyati Kepala Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Barat beserta Bapak Lilik Purwosusanto Kasi P2 dan jajaran Sudin Barat lainnya Dinas Pelayanan Pajak juga ikut mensosialisasikan kebijakan pajak di Jakarta yaitu pajak PBB-P2 di tahun 2016, diantaranya adalah pembebasan pembayaran PBB bagi NJOP dibawah 1 Milyar, penundaan pencetakan SPPT PBB bagi tunggakan diatas 3 tahun dan pengurangan sanksi dan pokok pajak bagi tunggakan PBB dibawah tahun 2012 yang masih dikelola oleh Dirjen Pajak dan belum dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan lainnya, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Djarot Saiful Hidayat mengadakan kunjungan Silturahmi ke Kecamatan Kalideres pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016. Pada kesempatan ini Kepala UPPD Kalideres Bapak Hawan Aries Bhirawa bersama jajaran UPPD Kalideres ikut serta didalam acara Kecamatan sekaligus mensosialisasikan kebijakan PBB-P2 di wilayah Kecamatan Kalideres dan melaporkan tentang kesiapannya tentang pencetakan dan penyerahan SPPT PBB-P2 kepada Warga. Semoga dengan kegiatan ini semua maka kebijakan PBB-P2 akan lebih diketahui secara jelas oleh masyarakat. (Phn). [caption id="attachment_374685" align="alignleft" width="200] Silaturahmi Wagub DKI Bapak Djarot bersama Kecamatan Kalideres[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi e-POS di Jakarta Pusat
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi e-POS di Jakarta Pusat

[caption id="attachment_374679" align="alignleft" width="200"] Sosialisasi alat e-POS di Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat[/caption] Sosialisasi e-POS juga dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat. Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 67/-073.7 Tanggal & Januari 2016 Tentang Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Alat Transaksi e-POS atau electronic Payment Online System Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat mengundang 50 wajib pajak di Jakarta Pusat mengikuti sosialisasi online e-POS atau pembayaran pajak online, Jumat (29/1). Sosialisasi digelar di Executive Room Lantai 16 Balai Dinas diikuti oleh para pemilik tempat hiburan, restoran, rumah makan dan pemilik kos untuk Wajib Pajak Hiburan, Restoran dan Hotel. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat, Bapak Adhi Wirananda membuka acara sosialisasi dan berpesan agar alat ini dapat dipergunakan sebaiknya, selain sebagai alat bantu transaksi juga menjadi alat bantu pencatat transaksi pajak. Alat ini dapat berfungsi melaporkan dan membayar pajak secara online. Dengan alat ini maka dapat menghindarkan bertemu langsung dengan petugas. Semua data yang masuk akan dilaporkan dan dicocokan dengan sistem yang ada. Target pada akhir Februari wajib pajak sudah siap. Sehingga di awal Maret sudah bisa diterapkan pajak online. Acara dilanjutkan dengan peragaan cara kerja alat e-POS oleh PT. Telkomsigma sebagai pihak ketiga yang mengoperasikan alat ini. Semoga penggunaan alat ini di wilayah Jakarta Pusat mampu meningkatkan target pendapatan dari pajak hotel, hiburan dan restoran. (Phn). [caption id="attachment_374678" align="alignleft" width="200"] Pelatihan alat e-POS di Sudin Pajak Jakarta Pusat[/caption]

Selengkapnya
×