background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Pemungutan Reklame Bisa Menambah PAD Rejang Lebong-Bengkulu
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemungutan Reklame Bisa Menambah PAD Rejang Lebong-Bengkulu

[caption id="attachment_375724" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Rejang Lebong-Bengkulu[/caption] Penyelenggaraan izin reklame sekarang ini di Jakarta dilakukan oleh BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menjadi unggulan pelayanan di Jakarta. Bukti pendaftaran pelayanan izin reklame dikeluarkan oleh BPTSP dan pemasangan reklame dapat dilaksanakan, sehingga penerimaan pajak tidak terganggu dan fungsi penagihan pajak berjalan terus, hal ini belum dapat dilakukan oleh Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km² dan populasi sekitar 246.787 jiwa. Ibukotanya ialah Curup. Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi. Rejang Lebong terdiri atas 12 Kecamatan dan 154 Desa dan Kelurahan. Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), pedagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatera. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi,sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Pajak Barang tambang atau galian yang ada diwilayah ini didominasi galian C yaitu batu kali, batu pasir, pasir, pasir merah, pasir emas, kaolin, tanah liat, lempung, pasir besi, granit dan batu gunung. Bapak Yansori, SE Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kabupaten Rejang Lebong, Curup Bengkulu dan rombongan mengadakan kunjungan ke DPP pada hari Kamis, 19 Mei 2016 dan diterima oleh Humas DPP didampingi perwakilan dari Sudin DPP Jakarta Pusat untuk melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai pemungutan pajak reklame di Jakarta. Kewenangan Dispenda Rejang Lebong hanya mengelola Pajak Reklame, PBB, BPHTB dan sewa lokal atau kios-kios pasar melalui retribusi. Untuk kebijakan Pajak lainnya dikelola oleh unit terkait sesuai tupoksi-nya. Dalam menangani reklame BDU (Belum Daftar Ulang) di Rejang Lebong, mengalami kesulitan penagihan bagi reklame yang dimiliki oleh produk atau biro jasa yang berada diluar Rejang Lebong. Dalam hal ini DPP memberikan masukan bahwa Dispenda dapat menghubungi Contact Person reklame atau menyurati pemilik tempat lokasi dipasang atau mengirimkan surat ke kantor pengelola/pusat reklame berasal, sehingga prosedur penagihan aktif dapat terus berjalan agar dapat dilakukan tindakan sanksi seperti pembongkaran reklame apabila tidak dibayar. WP Reklame dapat melakukan pembayaran dari mana saja dengan nomor rekening khusus pajak daerah. Untuk itu disarankan Dispenda Rejang Lebong membuat rekening khusus penerimaan pajak. Selain itu Dispenda Rejang Lebong juga menanyakan intensitas penagihan retribusi kios pasar. Untuk itu diarahkan agar dapat menghubungi BPKAD dan PD Pasar Jaya selama masih di Jakarta. (Pohan/Tuty/Wiki)

Selengkapnya
Gorontalo rancang NJOP 2017 (Pajak PBB)
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gorontalo rancang NJOP 2017 (Pajak PBB)

[caption id="attachment_375700" align="alignleft" width="250"] Kunjungan DPPKAD Gorontalo[/caption] Penyesuaian NJOP dilakukan terhadap unsur-unsur seperti : melakukan penyesuaian harga material, melakukan penilaian individual objek-objek pajak tertentu, serta melakukan penyesuaian keseimbangan NJOP perbatasan antar wilayah. Adapun tahapannya yaitu : pembentukan tim koordinasi NJOP masing-masing wilayah, melakukan update informasi harga data properti, pemutakhiran data ZNT/NIR, pemutakhiran data DBKB, keseimbangan NJOP perbatasan, melakukan rapat koordinasi, dan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang NJOP. Kunjungan kerja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan pada hari Jumat 20 Mei 2016 dalam rangka studi banding tahapan ataupun mekanisme perubahan NJOP PBB-P2 pada tahun 2017 yang akan dilakukan oleh DPPKAD Pemkab Gorontalo dierima oleh Humas DPP, Bidang Pengendalian dan Bidang Renbang. Kepala Seksi Renbang Potensi Pajak Daerah, Perwana Auliant menyampaikan bahwa, di Jakarta pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Direktorat Jenderal Pajak ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dilakukan di tahun 2013. Adapun untuk penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dilakukan di akhir tahun 2013 untuk ketetapan PBB-P2 tahun 2014. Disampaikan juga bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi di Jakarta berada di kecamatan Setiabudi dan NJOP terendah berada di Kepulauan Seribu. Penyesuaian NJOP tahun 2014 harus dilakukan karena gap antara harga pasar dengan NJOP PBB-P2 sangat jauh. Terakhir kali dilakukan penyesuaian NJOP oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pada tahun 2010 sehingga selama kurang lebih 4 (empat) tahun tidak ada kenaikan NJOP. Penyesuaian NJOP dilakukan juga dikarenakan alasan untuk menghindari loss potential penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Disampaikan juga data ketetapan PBB-P2 di tahun 2014 yaitu sebesar Rp.3,6 Triliun yang terdiri dari 4 tarif PBB-P2 yaitu : a) Tarif 0.01% sebesar Rp.8,1 Miliar b) Tarif 0.1% sebesar Rp.604 Miliar c) Tarif 0.2% sebesar Rp.754 Miliar d) Tarif 0.3% sebesar Rp.2,2 Triliun Pedoman kegiatan pemutakhiran NJOP tahun 2014 dituangkan dalam peraturan Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak nomor 42/SE/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) / Zona Nilai Tanah (ZNT) pada tahun 2014. Sebagai penutup disampaikan mengenai kebijakan-kebijakan Dinas Pelayanan Pajak terkait pengeloaan piutang PBB-P2 seperti pembebasan PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar (Pergub 259/2015), penundaan penerbitan SPPT PBB-P2 apabila menunggak lebih dari 3 tahun (SK Kadin 2887/2015), penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 tahun 2013-2015 (SK Kadin 2885/2015), dan pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi PBB-P2 (Pergub 103/2016). (Andri/Pohan)

Selengkapnya
Database Kendaraan coba dibenahi di Riau (Pajak PKB, BBN-KB)
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Database Kendaraan coba dibenahi di Riau (Pajak PKB, BBN-KB)

[caption id="attachment_375704" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Samsat Riau[/caption] Wakil Kepala Dinas menyampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta saat ini mengelola 9 (sembilan) juta data kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sekaligus merupakan objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara umum mengenai kesisteman pajak kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta. Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Riau ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka melakukan konsultasi mengenai normalisasi database wajib pajak kendaraan bermotor/Samsat (Kamis 12/5/2016). Dispenda Riau berencana akan mengintegrasikan database Dispenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Dispenda Riau mengatakan bahwa terdapat 2,9 Juta data kendaraan yang terdaftar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah (Tipda), Ibu Dewi Mustika Tafal menginformasikan bahwa sistem Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Diskominfo saat ini telah terintegrasi dengan database pihak Kepolisian. Sebagai saran untuk Dispenda Riau, Kabid Tipda menyampaikan bahwa untuk menghindari kebocoran database sistem harus dikelola oleh pihak dispenda sendiri tidak dikelolakan oleh pihak lain. Bapak Alan dari Dinas Kominfomas menyampaikan sejarah singkat pengelolaan PKB oleh Diskominfomas DKI Jakarta, dimulai pada tahun 1975 ketika Gubernur DKI terdahulu Ali Sadikin mencanangkan kerjasama dengan Kapolda DKI Jakarta. Untuk kesisteman dijelaskan bahwa semua aplikasi mengenai PKB seperti : penerbitan SKPD PKB, SWDKLLJ, DPWKP, dsb dibuat dan dikelola secara mandiri oleh Diskominfomas DKI Jakarta sehingga secara centralized memudahkan pengelolaan, pengawasan, dan pengendaliannya. Dan dari segi keamanan (security) akan lebih aman. Disampaikan juga bahwa pengeloaan database PKB yang dikelola oleh Diskominfomas DKI Jakarta menggunakan database dengan kapasitas 100 Megabyte dan MBC Server, tiap harinya terdapat 20.000 transaksi nomor polisi untuk keperluan PKB, SWDKKLJ. Setiap harinya dilakukan pen-split-an data penerimaan kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Kepolisian, dan Jasa Rahaja secara otomatis oleh sistem. Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dilakukan sejak tahun 2011 berdasarkan nama dan/atau alamat, yang dilakukan setiap malam per harinya dengan menggunakan sistem mainframe dengan pemeriksaan secara langsung oleh pegawai Dinas Pelayanan Pajak di masing-masing wilayah Unit PKB dan BBNKB sehingga data yang diperoleh senantiasa ter-update. (Andri/Pohan)

Selengkapnya
Kota Batam Benahi Distribusi SPPT PBB (Pajak PBB)
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kota Batam Benahi Distribusi SPPT PBB (Pajak PBB)

[caption id="attachment_375712" align="alignleft" width="400"] Kota Batam[/caption] Pada tahun 2016 jumlah SPPT PBB di Jakarta tercetak berjumlah ±1.9 juta SPPT PBB Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) diperlukan adanya terobosan-terobosan baru yang salah satunya adalah dengan memperbanyak tempat pembayaran pajak PBB-P2. Hal tersebut yang melatarbelakangi Dinas Pelayanan Pemerintah Kota Batam (27/3/2016) untuk berkoordinasi dan melakukan konsultasi mengenai proses penunjukan PT. Pos Indonesia sebagai tempat penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik, yang dalam implementasinya nanti diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak daerah, perlu menetapkan tempat pembayaran pajak daerah secara elektronik. Hal ini diikuti dengan terbitnya peraturan yang mendasari pelaksanaannya yaitu : a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1509 Tahun 2014 tentang Penunjukan PT. Pos Indonesia Sebagai Tempat Penerimaan Pembayaran Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pos, yang ditindaklanjuti dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Pos Indonesia yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 3987/-1.722 / Nomor 193/Regional-IV/1/0914 tanggal 24 September 2014. b. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1712 Tahun 2014 Tentang Penunjukan PT Pos Indonesia (Persero) Sebagai Tempat Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik. PT Pos Indonesia memiliki daya jangkau pelayanan yang luas hal inilah yang dibutuhkan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sebagai sarana untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat/wajib pajak khususnya PBB. Dengan kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang signifikan. Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menjadi masukan yang diberikan oleh Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah. Mekanisme sistem penerimaan pajak daerah dikelola oleh BPKAD Provinsi DKI Jakarta dimana validasi pembayaran pajak daerah untuk pembayaran sampai dengan pukul 14.00 WIB diakui sebagai pembayaran pada hari tersebut sedangkan untuk pembayaran diatas pukul 14.00 WIB diakui sebagai penerimaan hari berikutnya. Disampaikan pula mengenai Undang-Undang No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana oleh Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum. Untuk pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website Pajak Online. (Andri/Pohan)

Selengkapnya
Magelang akan terapkan Online System
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Magelang akan terapkan Online System

[caption id="attachment_375664" align="alignleft" width="334"] Kunjungan DPPKAD Magelang[/caption] Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Studi banding dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Magelang ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Selasa (24/05/2016) guna mempelajari sistem pelayanan pajak online Jakarta. Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (PPLI) mewakili Dinas Pajak menerima rombongan kunjungan kerja (Kunker) DPPKAD Kota Magelang di ruang rapat lantai 10 Humas Pajak Jakarta. Ketua Rombongan Ibu Etik Ismariyati mengatakan kunjungan ini adalah untuk menambah wawasan dalam bidang teknologi tentang Sistem Pelayanan Pajak online. Dalam pembahasan sistem pajak online, yang menjadi domain kerja Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dijelaskan oleh Kasie Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Nara Abisambudo dan Bapak Roy Andrew. Paparan disampaikan oleh Ka. Satpel Layanan Informasi Ridwan Pohan dan Ka. Satpel Pelayanan Penyuluhan Andri Maulidi Rijal yang menyampaikan sejarah singkat mengenai online sistem Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Finnet Telkom Indonesia, untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Lalu diawal tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dan terakhir di tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran). Untuk tahun 2016 telah dikembangkan hingga dapat melayani seluruh jenis pajak Daerah. Dasar hukum Pelaksanaan Online System yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Pasal 6 ayat 8); Pergub No 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System; dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank BRI (Persero) No.281/-1.722 tentang Pelaksanaan System On-Line dan Tempat Pembayaran serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah memberikan alat e-POS (electronic Point of Sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar melalui online sistem Bank BRI. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini jumlah alat e-POS yang sudah didistribusikan kepada wajib pajak berjumlah ± 3.000 unit. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual sehingga memudahkan penghitungan kewajiban perpajakannya. Alat e-POS diberikan kepada wajib pajak dengan sistem pinjam pakai alat e-POS sehingga wajib pajak wajib menjaga alat tersebut dengan baik. Dengan Online System, manfaat lain yang diperoleh Wajib Pajak adalah sistem pembayaran pajak menjadi lebih mudah (autodebet), Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD, legalisasi bon/bill, menyampaikan penerimaan bulanan dan rekap penggunaan bill. [caption id="attachment_375663" align="alignleft" width="200"] Kota Magelang[/caption]   Sekilas Kota Magelang Hari Jadi Kota Magelang adalah tanggal 11 April merupakan hari jadi. Sejarahnya dahulu adalah sebuah desa bernama Perdikan Mantyasih, yang saat ini dikenal dengan Kampung Meteseh di Kelurahan Magelang. Di kampung Meteseh saat ini terdapat sebuah lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau Perdikan. Kota Magelang merupakan daerah dengan pendidikan yang paling maju di Karesidenan Kedu, bahkan di Jawa Tengah dan dapat bersaing dengan kota-kota maju lainnya seperti Semarang dan Surakarta dan selalu menduduki peringkat 3 besar di Jawa Tengah dan bahkan dalam skala nasional berhasil mengalahkan daerah-daerah lain yang cukup favorit. Di Kota Magelang terdapat sejumlah institusi pendidikan ternama yakni SMP Negeri dan SMA Negeri unggulan. Selain itu juga terdapat juga sekolah favorit SMA Taruna Nusantara Magelang, SMK Negeri 1 Magelang, dan Akademi Militer (AKMIL) yakni sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat bernama Akademi Angkatan Darat (dahulu AKABRI). AKMIL merupakan tempat seleksi Tiga Angkatan TNI sebelum diterima di AAD (Magelang), AAU (Yogyakarta) dan AAL (Surabaya). Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan alumni dari sekolah ini. Untuk Perguruan Tinggi, terdapat Universitas Muhammadiyah Magelang (termasuk Akademi Kebidanan Muhammadiyah, Akademi Keperawatan Muhammadiyah, dan Politeknik Muhammadiyah), serta STMIK Bina Patria serta Akademi Tirta Indonesia yang merupakan akademi tirta satu-satunya di Indonesia. Selain itu juga terdapat perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Tidar Magelang, yang statusnya beralih dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 2014. (Suni/Anis/Pohan)

Selengkapnya
Mahasiswa STAN Study Banding ke DPP
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Mahasiswa STAN Study Banding ke DPP

[caption id="attachment_374860" align="alignleft" width="200"] Kadis DPP menerima Mahasiswa STAN Jakarta[/caption] Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN melakukan study banding ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka memperoleh informasi mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (16/2/2016). Rombongan dipimpin oleh Dosen STAN dan diterima oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Bapak Agus Bambang Setiowidodo dan Bapak Edy Sumantri, Wakil Kepala Dinas didampingi Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas DPP) Ibu Erma Sulistianingsih, unsur Bidang Peraturan, unsur Bidang Pengendalian, unsur Bidang TIPDA, unsur Bidang Perencanaan dan Pengembangan, unsur Unit Pelayanan Pajak Daerah Menteng, unsur Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Pusat dan Tim Asistensi Dinas Pelayanan Pajak. Pada kesempatan tersebut dipaparkan secara singkat mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta secara garis besar oleh Kepala Dinas. Acara dilanjutkan dengan diskusi terkait pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menjelaskan mengenai pengelolaan pelimpahan piutang pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yaitu salah satunya dengan cara melakukan cleansing data objek pajak PBB-P2, dimana terdapat kurang lebih 14.000 objek pajak yang merupakan hasil cleansing dengan ketetapan sebesar kurang lebih Rp.1,3 Triliun. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Miliar dengan maksud untuk membantu meringankan beban hidup wajib pajak orang pribadi akibat pelambatan ekonomi khususnya di wilayah DKI Jakarta. Untuk pembahasan masalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menggunakan metode analisis Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui pengumpulan data-data harga pasar wajar yang terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai NJOP sebagai dasar pengenaan pajak yang bisa mendekati harga pasar yang sebenarnya. Pada kesempatan tersebut Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak juga menambhakan tentang NJOP Bumi tertinggi dan terrendah di wilayah DKI Jakarta. Untuk NJOP Bumi tertinggi di DKI Jakarta berada di wilayah Jalan Sudirman dengan NJOP Bumi per meter Rp.73.943.000,-, sedangkan NJOP Bumi terendah berada di wilayah Muara Kamal dengan NJOP Bumi per meter Rp.464.000,-. Beberapa kebijakan terbaru disampaikan pula mengenai rencana pembongkaran pagar gedung-gedung yang berada di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin untuk perluasan pedestrian dengan kompensasi pemberian insentif pajak PBB-P2 kepada wajib pajak, rencana Reklamasi perairan laut Kapuk Muara – Marunda sampai dengan kawasan pantai utara (Pantura) dengan luas total ± 58.000 m2 dan rencana pengenaan pajak PBB-P2 sebesar 15% dari NJOP dan Rencana pencabutan fasilitas pengurangan pajak PBB-P2 kepada jalan tol (Jasa Marga) dan penilaian ulang (revaluation) atas nilai objek bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Terakhir disampaikan pula mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id. (Bud/And/Pohan). [caption id="attachment_374861" align="alignleft" width="200"] Wakadis DPP mendampingi penerimaan Mahasiswa STAN[/caption]

Selengkapnya
×