background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016

[caption id="attachment_375289" align="alignleft" width="250"] Sosialisasi dan penyerahan alat E-POS untuk online system Wajib Pajak oleh UPPD Kebon Jeruk.[/caption] Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah adalah menjadi keharusan guna memenuhi pendapatan daerah dalam rangka membiayai pembangunan di Jakarta. Bentuk peningkatan pelayanan adalah dengan melakukan perluasan pembayaran pajak melalui banyak Bank dan tempat lainnya. Jakarta sebagai ibukota dengan kondisi saat ini sudah mengarah kepada Cyber City atau kota berbasis jaringan teknologi didalam menjalankan roda pemerintahannya. Pelayanan pajak di Jakarta adalah salah satu pelayanan publik yang sudah berbasis Online melalui media teknologi informasi dan media elektronik menggunakan database yang sistematis. Wajib pajak atau pelaku usaha harus dipermudah pelayanannya dan pemungutan pajaknya. Hal yang sudah dilaksanakan adalah melalui Pajak Online dengan Bank BRI, penggunaan alat e-POS (electronic Payment Online System) dan pembayaran serta pendaftaran pajak melalui Pajak Online. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan penambahan Gerai Pajak, Gerai Samsat, Samsat Keliling, Samsat Kecamatan dan Drive Thru akan berusaha ditingkatkan ditahun ini dalam rangka mempermudah pelayanan Pajak Daerah. Peningkatan Law Enforcement terus dilaksanakan seiring dengan memaksimalkan kegiatan penagihan pajak secara aktif dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah seperti kerja sama dengan Kejati (Kejaksaan Tinggi) dalam hal penagihan piutang Pajak Daerah. Untuk Intensifikasi Pajak Daerah upaya yang akan dilakukan adalah melakukan optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, membangun Sistem Informasi Pajak Daerah Terkonsolidasi, melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 dan pemberlakuan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Didalam pengembangan koordinasi antar unit atau lembaga maka kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB, melakukan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan Pajak Rokok, melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi Pajak Daerah akan terus dilakukan. Pembangunan sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online, melakukan pendataan dan canvasing terhadap objek atau subjek pajak daerah dengan melibatkan unsur kecamatan dan kelurahan dan melakukan cleansing data piutang pajak daerah adalah merupakan upaya lain dalam meningkatkan penerimaan. Didalam perluasan Ekstensifikasi Pajak Daerah, direncanakan akan melakukan penyesuaian tarif Pajak Parkir, merevisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan dan optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pemasangan reklame jenis LED, menyesuaikan kelas jalan Pajak Reklame, pengenaan PPJB sebagai Objek BPHTB dan mendorong pengelola apartemen untuk percepatan perubahan PPJB menjadi AJB sebagai objek BPHTB, penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar dan optimalisasi pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp. 200 juta/tahun. (Pohan/Renbang)

Selengkapnya
Ke DPP Jakarta, Dispenda Jambi Studi Komparatif Tentang Pajak Penerangan Jalan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Ke DPP Jakarta, Dispenda Jambi Studi Komparatif Tentang Pajak Penerangan Jalan

Kunjungan kerja Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Jambi ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dilakukan dalam rangka studi komparatif mengenai prosedur pengelolaan verifikasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ibu Tuty Choiriyah didampingi Ridwan Pohan serta Andri Maulidi dan Suniyati dari Humas DPP dan Fahti Ahmad dari Bidang Pengendalian, Kamis (7 April 2016). Pada kesempatan itu diberikan paparan singkat mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta pemungutan Pajak dan diskusi terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut : Dijelaskan mengenai dasar hukum mengenai pajak penerangan jalan yaitu Peraturan Gubernur nomor 144 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan. Disampaikan juga mengenai objek-objek yang dikecualikan pajak penerangan jalan yaitu : Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan azas timbal balik Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (kilo volt ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait Terkait tarif pajak penerangan jalan yang dikenakan di DKI Jakarta terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu : Digunakan atau dikonsumsi oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3%, Digunakan atau dikonsumsi selain dimaksud pada poin 1 ditetapkan sebesar 2,4%, dan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5%. Dalam hal penerimaan pajak penerangan jalan, dijelaskan bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menetapkan peraturan bahwa pemungut pajak PPJ wajib menyetorkan hasil pemungutan pajak secara bruto dengan menggunakan SSPD dan/atau transfer bank paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan berikutnya. Penyetoran hasil pemungutan pajak secara bruto adalah penyetoran pajak hasil penjumlahan dari tarif pajak dikali jumlah tagihan biaya beban ditambah biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam tagihan listrik sebagai dasar pengenaan pajak. Disampaikan juga bahwa target penerimaan pajak tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dari Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar : Rp.760 Miliar, dan per tanggal 15 Maret 2016 penerimaan PPJ sudah mencapai sebesar Rp.127.537.850.533 (16,78%) Sebagai penutup disampaikan juga mengenai pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : Pajak Online [caption id="attachment_375301" align="alignleft" width="250"] Museum Juang[/caption] Sekilas mengenai Kota Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Dahulu dikenal dengan Djambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Universitas Negeri di Kota Jambi adalah Universitas Jambi. Serta beberapa kuliner khas dari Jambi di antaranya adalah Es Pisang Ijo, Nasi Gemuk, Jus Pinang, Tempoyak, kue srikaya dan gandus. Maskot kota Jambi adalah Jembatan Makalam, Tugu Jam, Sungai Batanghari, Tugu Juang, Tugu Pers, Masjid Agung Al-Falah, Tepian Tanggo Rajo, Kampung Rajo, Tugu Jam Monas, Jembatan Gentala Arasy, Kebun Binatang Taman Rimbo, dan Taman Remaja.(Anis/Pohan)

Selengkapnya
Dispenda Kalsel Konsultasi terkait Implementasi Permendagri 12 Tahun 2016
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dispenda Kalsel Konsultasi terkait Implementasi Permendagri 12 Tahun 2016

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mendapat kunjungan kerja dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Implementasi Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Kamis (7 April 2016). Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Dispenda Provinsi Kalimantan Selatan, diterima oleh Bapak Joko Pujiyanto Plh. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan jajaran PPLI beserta Bapak Aulia Salman dari Bidang Renbang di lantai 10 Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Sebelum materi dimulai Bapak Joko Pujiyanto menjelaskan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta secara garis besar. Pada kesempatan itu dijelaskan tentang implementasi Permendagri 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016. Terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 disampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak masih dalam tahap penelaahan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, termasuk aturan mengenai pembobotan terbaru sedang dilakukan analisisnya dan akan dikonfirmasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Disampaikan juga Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 bahwa Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30%, sedangkan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50%. Kemudian target penerimaan pajak tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar : Rp.7,050 Triliun, dan per tanggal 15 Maret 2016 penerimaan PKB sudah mencapai sebesar Rp.1.822.547.484.986 (25,85%). Sebagai penutup, pimpinan rapat menjelaskan tentang pajak online yang dikelola sendiri oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta guna memudahkan semua pelayanan pajak daerah secara online yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : Pajak Online Jakarta [caption id="attachment_375297" align="alignleft" width="386"] Pasar Terapung di muara Sungai Kuin, Banjarmasin.[/caption] Sekapur Sirih tentang Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 3.626.616 jiwa (2010). Sektor pariwisata merupakan peluang usaha yang potensial di Kalimantan Selatan karena banyak objek-objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam negeri mau pun dari mancanegara. Kalimantan Selatan memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, dan gunung. Selain itu pariwisata Kalimantan Selatan juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti Festival Pasar Terapung, Festival Tanglong, dan lain-lain. Disamping wisata alam dan budaya, Kalimantan Selatan juga terkenal dengan wisata kulinernya.(Anis/Pohan)

Selengkapnya
Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan

[caption id="attachment_375352" align="alignleft" width="300"] Pelayanan Pajak Daerah di UPPD Cengkareng. Pendaerahan PBB di Jakarta terlayani melalui Kantor Pajak daerah di setiap Kecamatan[/caption] Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (objek) bukan pada keadaan subjek yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota, seperti : 1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah 2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah) 3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak daerah 4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen dan pengaturan pada daerah. Manfaat yang bisa diperoleh dari peralihan PBB-P2 dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah untuk pemerintah kabupaten/kota sendiri adalah penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Di Provinsi DKI Jakarta pendaerahan PBB dilakukan sejak tahun 2013 dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah sudah berjalan dengan baik dan tergolong sudah cukup efektif karena dapat ditangani sendiri. Inovasi pelayanan terus meningkat seiring dengan peningkatan wajib pajak. Dilihat dari segi penerimaan, pendapatan PBB di Jakarta meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2015. Sejak tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). (Pohan)

Selengkapnya
Pemberitahuan Pelatihan Aplikasi Pedataan Potensi Pajak Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemberitahuan Pelatihan Aplikasi Pedataan Potensi Pajak Daerah

Menindaklanjuti lngub Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendataan Potensi Pajak Daerah, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta akan mengundang seluruh perwakilan Walikota, Camat dan Lurah dari Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kabupaten Kepulauan Seribu beserta: - Kepala Biro Tata Pemerintahan - Kepala Biro Administrasi dan Keuangan - Bupati Kepulauan Seribu - Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak - Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah - Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah - Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah - Kepala Bidang Teknologi lnformasi Pajak Daerah - Kepala UPT Pelayanan Penyuluhan dan Layanan lnformasi Pajak Daerah - Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Para Kepala UPPD Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 pada jam 08.00 hingga jam 12.00 di Ruang Serbaguna Gedung Dinas Teknis Lt.2, JI. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat guna mengikuti Pelatihan Aplikasi Pendataan Potensi Pajak Daerah yang akan dipimpin oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Demikian Pemberitahuan ini disampaikan. (Pohan).

Selengkapnya
×