background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Samsat Papua aktif tagih BDU
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Samsat Papua aktif tagih BDU

[caption id="attachment_375456" align="alignleft" width="200"] Samsat Papua diterima Humas DPP[/caption]Pulau Papua mempunyai dua Provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua terletak di bagian tengah Pulau Papua dan bagian paling timur Papua Bagian Barat (dulu Irian Jaya). Di sebelah timur Papua merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua dahulu mencakup seluruh wilayah Papua Bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat atau bagian Kepala Burung. Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia.Provinsi Papua memiliki 28 Kabupaten antara lain yakni Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Jayawijaya, Merauke dan lain-lain serta memiliki satu Kotamadya yakni Kota Jayapura yang merupakan Ibukota dari Provinsi Papua.Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah mendapatkan penghargaan atas pelayanan kepada masyarakat dari SKPD lainnya di Papua yakni sebagai instansi yang paling siap dalam menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Papua serta dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua karena kepatuhan dalam pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.Walaupun jumlah kendaraan bermotor baik mobil dan motor belum sebanyak di pulau Jawa, tetapi Dispenda Papua mencoba mengintesifkan pemungutannya melalui penanganan kendaraan Belum Daftar Ulang (BDU). Dalam hal ini maka Bapak Abdul Taha Renggur dan Bapak Sarius Raunsay dari Samsat Papua melakukan kunjungan ke Dispenda Jakarta pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 guna mendapatkan masukan tentang penangangan BDU di Samsat DKI. Dijelaskan bahwa di Jakarta dilakukan penanganan penagihan BDU melalui pemberitahuan surat kepada Wajib Pajak, sosialisasi pembayaran PKB melalui media masa dan media sosial, kerjasama dengan pihak Polda dan kebijakan Kepala Dinas dalam pembebasan sanksi denda PKB saat waktu tertentu.Dispenda Papua juga menanyakan tentang pelayanan online system bagi Pajak PKB. Di Jakarta telah dicoba diterapkan melalui layanan e-samsat (pengembangan). Untuk pengecekan data kendaraan melalui Nomor Polisi serta Nilai NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) di Jakarta sudah dapat dilakukan melalui dpp.jakarta.go.id.Dispenda Papua juga menanyakan tentang pemungutan Pajak PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) melalui online system. Saat ini di Provinsi DKI Jakarta sudah dibuat pelayanan pajakonline.jakarta.go.id yang dapat melayani pendataan Pajak PBB-KB di Jakarta. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak PBB-KB, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan pendaftaran dan pelaporan pemungutan Pajak PBB-KB di setiap Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota. (Pohan)[caption id="attachment_375457" align="alignleft" width="200"] Gunung Jayawijaya-Papua tertinggi di Indonesia[/caption]

Selengkapnya
Banjarmasin Kembangkan Online System
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Banjarmasin Kembangkan Online System

[caption id="attachment_375466" align="alignleft" width="250"] Kunjungan Dispenda Banjarmasin dan Bank Kalsel[/caption]Di era globalisasi dewasa ini penggunaan Teknologi Informasi di berbagai bidang sudah merupakan suatu keharusan. Termasuk didalamnya pada bidang perpajakan, dimana tuntutan kreatifitas dalam melakukan penggalian potensi pajak mutlak di lakukan. Hal ini akan lebih mudah apabila didukung dengan teknologi informasi yang tentunya akan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Inilah yang melatarbelakangi Dinas Pelayanan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan pada hari Jumat 29 April 2016 melakukan konsultasi dan penjajakan terkait pajak online baik dari segi business process maupun dari segi regulasinya ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang sudah terlebih dahulu menerapkan pajak online system.Menurut berita dari Antaranews Kalsel, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengoperasikan sistem pajak on line terhadap para wajib pajak yang terkoneksi dengan kantor Pemkot setempat. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banjarmasin Khairil Anwar kepada pers di Banjarmasin menjelaskan bahwa pada pertengahan Mei 2014 server online 50 tempat wajib pajak sudah terkoneksi dengan Dispenda Pemkot Banjarmasin.Di Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak pada bulan Januari 2015 menggunakan alat e-POS, sebagai alat collecting data pengganti cash register yang online. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual sehingga memudahkan penghitungan kewajiban perpajakannya.Pada pertemuan kedua tersebut, DPP menjelaskan tentang pemungutan Pajak Online System di Jakarta, yaitu: Peraturan Daerah Noomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Pasal 6 ayat 8)  Pergub No 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System.  Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Bank BRI (Persero) No.281/-1.722 tentang Pelaksanaan System On-Line dan Tempat Pembayaran serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.  Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak meliputi Online Pelayanan, Online Pengawasan, Online Pembayaran dan Online Pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dan Wajib Pajak, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan, meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak dan berkontribusi mengurangi kemacetan. Manfaat lain yang diperoleh Wajib Pajak adalah pembayaran pajak menjadi lebih mudah (autodebet), Wajib pajak tidak perlu lagi mengisi dan menyampaikan SSPD dan SPTPD, legalisasi bon/bill, menyampaikan penerimaan bulanan dan rekap penggunaan bill.  Selain itu Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta memudahkan semua pelayanan pajak daerah melalui situs yang bisa diakses oleh wajib pajak melalui website : www.pajakonline.jakarta.go.id.(Pohan/Suni) 

Selengkapnya
Korban Kebakaran Bungur Diberikan Bantuan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Korban Kebakaran Bungur Diberikan Bantuan

[caption id="attachment_375475" align="alignleft" width="250"] Bapak Edy Kusmana dan Ibu Yati Rochyati dari DPP memberikan bantuan kebakaran[/caption]Warga Jalan Kalibaru Timur Gang III RT 14/05 Bungur, Senen, Jakarta Pusat terkena musibah kebakaran, api diduga berasal dari kebocoran kompor gas sehingga terjadi Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk wilayah Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/4/2016) siang. Kebakaran terlihat pertama kali sekitar pukul 10.00 WIB dan berawal dari salah satu kamar di lantai dua rumah kontrakan.Menurut berita yang dilansir dari wartakota.tribunnews.com, api membakar puluhan kios yang berjejer rapat di sepanjang jalan antar Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran dengan Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Satu jam usai kebakaran diketahui terlihat pada pukul 10.00 WIB atau sekitar pukul 11.00 WIB, api justru terlihat semakin membesar hingga dengan jilatan api setinggi lebih dari sepuluh meter. Hal tersebut selain angin bertiup sangat kencang, pemicu besarnya kebakaran lantaran kios didominasi oleh bangunan semi permanen dan berbahan kayu. Tidak hanya itu, besarnya api yang terlihat merambat dengan cepat itu juga dikarenakan kios berisi bahan bangunan, cat, cairan kimia hingga tabung gas oksigen. Akibatnya, api terlihat cepat membakar seluruh kios walaupun sumber api terlihat tidak begitu besar.[caption id="attachment_375476" align="alignleft" width="250"] Pasca Musibah Kebakaran Bungur[/caption]Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Bina Rohani Islam (Binroh) memberikan bantuan uang dan barang kebutuhan kepada warga yang terkena musibah kebakaran tersebut (Rabu, 5 Mei 2016). Bapak Edy Kusmana selaku pengurus Binroh Islam memberikan bantuan uang dari Jamaah Mesjid Al Badr Gedung Teknis Abdul Muis, didampingi Ibu Yati Rochyati Kepala UPPD Senen. Kurang lebih 118 warga korban kebakaran yang akan meminta salinan SPPT PBB sekaligus meminta pengurangan PBB juga akan dibantu oleh Dinas Pelayanan Pajak.Semoga Bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang sedang terkena musibah. (Pohan)[caption id="attachment_375477" align="alignleft" width="250"] Amanah bantuan Jamaah Masjid Al Badr Abdul Muis telah disalurkan[/caption]

Selengkapnya
Pagar Alam Genjot Pajak Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pagar Alam Genjot Pajak Daerah

[caption id="attachment_375481" align="alignleft" width="250"] Kunjungan DPPKA Pagar Alam diterima DPP DKI[/caption]Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dibentuk pada tahun 2001, sebelumnya kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota ini memiliki luas sekitar 633,66 km² dengan jumlah penduduk 126.181 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 199 jiwa/km².Kota ini berjarak sekitar 298 km dari kota Palembang dan juga berjarak sekitar 60 km di sebelah barat daya Kabupaten Lahat. Sebagian besar keadaan tanah berbentuk permukaan bergelombang sampai berbukit. Jika dilihat dari kelasnya, tanah di daerah ini pada umumnya adalah tanah yang mengandung kesuburan yang tinggi, sehingga menjadi penghasil sayur-mayur, buah-buahan, dan merupakan salah satu sub terminal agribisnis (STA) di provinsi Sumatera Selatan.Kota Pagar Alam mempunyai potensi wisata yang sangat kaya, selain wisata alam, terdapat juga lokasi-lokasi purbakala. Di kota Pagar Alam ini terdapat sedikitnya 33 air terjun dan 26 situs menhir yang sudah tercatat.Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Pagar Alam melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi ketetapan pajak daerah ke DPP DKI pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016. Rombongan DPPKA dipimpin oleh Ibu Lili Marlena, Kasie Penetapan Bidang Pendapatan DPPKA Pagar Alam dan diterima oleh Humas DPP, Bidang Pengendalian dan Bidang Peraturan.DPPKA Kota Pagar Alam masih berupaya mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari pemungutan Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir tetapi jumlah Wajib Pajaknya masih sedikit. Karena potensi wisatanya tinggi maka peningkatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan menjadi perhatian utama.[caption id="attachment_375482" align="alignleft" width="250"] Kota Pagar Alam Secerah Alam[/caption]Upaya lain Kota Pagar Alam adalah peningkatan pemungutan Pajak Tambang Galian C, tetapi karena di Provinsi DKI Jakarta DPP DKI tidak memungut Pajak Galian C maka diberikan penjelasan lain secara umum tentang pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh DPP DKI dan kebijakan yang mendukung dan menjadi stimulus bagi Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya.Saat ini di Provinsi DKI Jakarta sudah dibuat pelayanan Pajak Online yang dapat melayani pendaftaran dan perhitungan Pajak Daerah. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Kadis DPP telah mengeluarkan kebijakan pendataan dan pendaftaran Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Restoran di setiap UPPD Kecamatan. (Pohan/wiki)

Selengkapnya
Diklat Self Assesment Pajak Kota Semarang ke Jakarta
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Diklat Self Assesment Pajak Kota Semarang ke Jakarta

[caption id="attachment_375504" align="aligncenter" width="342"] Wakadis DPP Edy Sumantri menerima kunjungan Orientasi Lapangan (OL) DPKAD Semarang[/caption] Untuk peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang pajak, Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mengadakan Diklat Teknis Self Asessment System Pajak bagi pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dengan melaksanakan Observasi Lapangan ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta  (DPP) pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, untuk mempelajari mekanisme self asessment dari segi tata cara pemeriksaan, pengawasan, penetapan, pendataan dan penagihan pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan, serta strategi-strategi yang dijalankan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Rombongan diterima Ibu Erma Sulistianingsih, Kepala Humas DPP. "Didalam upaya pemeriksaan pajak, kondisi saat ini beberapa wajib pajak cenderung melakukan kriminalisasi di bidang pemeriksaan, sehingga perlu adanya payung hukum untuk melindungi petugas atau fiskus dalam melaksanakan tugasnya, karena masih banyak wajib pajak tidak kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan". Untuk menyikapi hal tersebut, Wakil Kepala Dinas Edy Sumantri mengatakan bahwa Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) selaku instansi penegak hukum dalam hal penagihan piutang pajak daerah. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pemasangan plang tunggakan bagi wajib pajak penunggak pajak. [caption id="attachment_375505" align="alignleft" width="250"] Peserta OL Diklat Assesment Pajak Semarang antusias mengikuti acara[/caption] Didalam kesempatan tersebut, Ibu Dewi Mustafa Kamal, Kepala Bidang Teknologi Pajak Daerah menyampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak telah melakukan optimalisasi online system meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran dan online pendataan yang memiliki keuntungan antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dan Wajib Pajak, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan, meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak dan berkontribusi mengurangi kemacetan. Alat yang dikembangkan saat ini adalah e-POS (Electronic Point Of Sales) yang dipergunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai upaya keterbukaan informasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terhadap masyarakat, untuk menjaga apakah uang pajak yang dibayarkan disetorkan atau tidak. Dalam kesempatan itu disampaikan juga kesisteman pajak online yang telah dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Terkait cleansing data atas piutang pajak daerah, Bapak Elva Rinsa Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja menyampaikan bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta melaksanakan pemeriksaan secara langsung ke objek-objek pajak PBB-P2 yang mempunyai tunggakan piutang dengan nominal yang cukup besar, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Kepala Dinas Nomor 48 Tahun 2015. Adapun hasil cleansing data tersebut berjumlah 9.183 SPPT dengan jumlah ketetapan Rp.764 Miliar. (Pohan/Suni) [caption id="attachment_375506" align="alignleft" width="250"] Peserta OL Diklat Pajak Semarang melakukan observasi di Bidang Teknologi Informasi DPP[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi PBB] Keringanan dan Penghapusan Pajak PBB-P2  Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi PBB] Keringanan dan Penghapusan Pajak PBB-P2 Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2015, telah diatur mengenai pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2016.Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap perlu diberikan kembali stimulus dengan memberikan kebijakan kembali pemberian keringanan pajak, hal ini dimungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan stimulus tersebut.Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.Yang menjadi Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan pengertian Piutang PBB-P2 adalah jumlah yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sehingga Piutang PBB-P2 atau tunggakan yang mendapatkan Keringanan PBB-P2 adalah keringanan yang diberikan terhadap PBB-P2 terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan Pemerintah Daerah. Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi administrasi yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya."Besarnya pemberian keringanan pokok Piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Piutang PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak; danb. Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak.c. Pemberian keringanan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2. (secara otomatis tertera tagihan yang disesuaikan di sistem Bank)."Keringanan Pokok PBB-P2 tersebut juga dibarengi dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yaitu besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar akan dihapuskan. Hal ini diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi tersebut pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Begitu pula dengan Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini atau dengan ketentuan lain yang berlaku.Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 28 April 2017. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat atau Wajib Pajak PBB-P2 pada khususnya, dapat memanfaatkan kesempatan baik ini sehingga mengurangi beban tunggakan PBB-P2 dan sanksi administrasi yang ada. Semoga kebijakan ini dapat membantu masyarakat. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
×