background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Intensifikasi Penanganan PBB di Muara Bungo
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Intensifikasi Penanganan PBB di Muara Bungo

[caption id="attachment_375826" align="alignleft" width="300"] Kunjungan Dispenda Muara Bungo-Jambi[/caption] Hingga saat ini masih banyak terdapat piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap perlu diberikan kembali stimulus dengan memberikan kebijakan kembali pemberian keringanan pajak, sesuai Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dan berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tahun 1999 dengan luas wilayah 4.600 km² atau 10% dari luas Provinsi Jambi. Kabupaten ini beribukota di Muara Bungo (4 Kecamatan dan 12 Kelurahan), sebelumnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan dan memiliki kekayaan alam yang melimpah di antaranya sektor perkebunan yang ditopang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan batubara. Kabupaten Bungo juga kaya akan emas. Dispenda Kabupaten Bungo melakukan kunjungan ke DPP DKI (27/5/2016) untuk mengetahui proses pendataan objek Pajak PBB dan pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta penyelesaian tunggakan atau puitang PBB yang dilakukan oleh DPP DKI, dipimpin oleh Bapak Bambang Tedjomartanto,SE dari Bidang Pendapatan. Rombongan diterima oleh Humas DPP dan dipaparkan secara umum tentang kebijakan perpajakan daerah di Jakarta dan membahas tentang pemungutan pajak PBB di Jakarta serta publikasi media yang telah dilakukan oleh Humas DPP. Untuk penyesuaian NJOP di Jakarta dilakukan terhadap penyesuaian harga material, melakukan penilaian individual objek-objek pajak tertentu, serta melakukan penyesuaian keseimbangan NJOP perbatasan antar wilayah. Tahapan pembuatan NJOP adalah terlebih dahulu membentuk tim koordinasi NJOP masing-masing wilayah, melakukan update informasi harga data properti, pemutakhiran data ZNT/NIR, pemutakhiran data DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan), menyiapkan keseimbangan NJOP perbatasan, melakukan rapat koordinasi, dan terakhir menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang NJOP. Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah kembali dibuat yaitu melalui Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak PBB-P2 Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
Gedung Baru UPPD Cilincing
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Gedung Baru UPPD Cilincing

[caption id="attachment_375819" align="alignleft" width="747"] UPPD Cilincing[/caption] Tampilan fisik layanan yang baik akan menambah kenyamanan dan citra layanan itu sendiri. Ditahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta meningkatkan layanannya. Khususnya dibidang perpajakan daerah dengan membuat kantor baru bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang berada di wilayah Kecamatan yang selama ini berada di Kantor Kecamatan/Kelurahan. Jenis layanan pajak daerah di kantor UPPD adalah pelayanan pajak PBB, BPHTB, Pajak Reklame dengan luas dibawah 24 meter dan Pajak Air Tanah (PAT). UPPD juga mempunyai tugas pendataan dan pendaftaran obyek pajak baru untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir. Diharapkan dengan perbaikan layanan fisik dengan gedung dan fasilitas yang baru, maka tugas dan fungsi kantor UPPD semakin baik adanya dan makin mendekatkan diri ke masyarakat. UPPD Cilincing mempunyai gedung baru 4 lantai yang beralamat di Sebelah Kantor Kecamatan Cilincing, Jl. Sungai Landak No. 7, Cilincing, Jakarta Utara 14120. Kantor UPPD Cilincing melayani Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing terdiri dari 7 Kelurahan yakni Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, Rorotan dan Kelurahan Marunda. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
Dharma Wanita DPP Sambut Ramadhan
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Dharma Wanita DPP Sambut Ramadhan

[caption id="attachment_375802" align="alignleft" width="250"]

Selengkapnya
Selamat Beribadah Puasa Ramadhan 1437 H
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Selamat Beribadah Puasa Ramadhan 1437 H

[caption id="attachment_375808" align="alignleft" width="1024"] Mohon Maaf Lahir dan Bathin Menjelang Puasa 1437 H [/caption]

Selengkapnya
Sudin DPP Jakarta Barat Tingkatkan Pelayanan Online System
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Sudin DPP Jakarta Barat Tingkatkan Pelayanan Online System

[caption id="attachment_375789" align="alignleft" width="250"] Petugas Sudin Pajak Jakbar kunjungi WP untuk Online System [/caption] Sudin Pajak Jakarta Barat melakukan verifikasi dan monitoring lapangan terhadap tunggakan setoran masa dan alat online system serta analisa potensi wajib pajak guna tercapainya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta kemudahan dan pelayanan melalui online system. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah memberikan alat e-POS (electronic Point of Sales) kepada wajib pajak yang belum terdaftar melalui online sistem Bank BRI. e-POS yang berjumlah ± 5.500 unit, dimana alat tersebut berfungsi sebagai alat collecting data untuk men-capture data transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Saat ini jumlah alat e-POS yang sudah didistribusikan kepada wajib pajak berjumlah ± 3.000 unit. Alat ini dikembangkan untuk menjaring wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya masih memiliki peralatan pembayaran manual sehingga memudahkan penghitungan kewajiban perpajakannya. Alat e-POS diberikan kepada wajib pajak dengan sistem pinjam pakai alat e-POS sehingga wajib pajak wajib menjaga alat tersebut dengan baik. (Pohan/Humas DPP)

Selengkapnya
Pelayanan Gedung Baru UPPD Kelapa Gading
5 years ago
Pelayanan Terpadu

Pelayanan Gedung Baru UPPD Kelapa Gading

[caption id="attachment_375756" align="alignleft" width="250"] Gedung baru UPPD Kelapa Gading[/caption] Urusan pelayanan pajak kini makin dekat Ditahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta meningkatkan layanannya, khususnya dibidang perpajakan daerah dengan membuat kantor baru bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang berada di wilayah Kecamatan yang selama ini berada di Kantor Kecamatan/Kelurahan. Jenis layanan pajak daerah di kantor UPPD adalah pelayanan pajak PBB, BPHTB, Pajak Reklame dengan luas dibawah 24 meter dan Pajak Air Tanah (PAT). UPPD juga mempunyai tugas pendataan dan pendaftaran obyek pajak baru untuk pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir. Diharapkan dengan perbaikan layanan fisik dengan gedung dan fasilitas yang baru, maka tugas dan fungsi kantor UPPD semakin baik adanya dan makin mendekatkan diri ke masyarakat. UPPD Kelapa Gading mempunyai gedung baru 3 lantai yang beralamat di Jalan Gading Putih Raya, samping Klinik Medikarya atau di seberang Pasar Mandiri, Kelurahan Kelapa Gading Timur, nomor telepon (021) 29745005. Kantor UPPD Kelapa Gading melayani Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari 3 Kelurahan yakni Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua. (Pohan/humasdpp)

Selengkapnya
×