background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Kota Surabaya Dalami Pengawasan Pajak dengan Online
29 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

Kota Surabaya Dalami Pengawasan Pajak dengan Online

[caption id="attachment_376325" align="aligncenter" width="1024"] Wakadis DPP Edi Sumantri terima DPRD Kota Surabaya [/caption] Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya yang membidangi keuangan dan perekonomian bermitra dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya mengawasi pajak daerah Surabaya. Rombongan Komisi B DPRD Kota Surabaya dipimpin Bapak R. Edi Rahmat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta untuk berkonsultasi dalam hal pengawasan pajak daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Rombongan diterima oleh Wakadis DPP Edi Sumantri bersama Kabid Renbang Bapak Yuandi, Ka. Humas DPP Ibu Erma dan Ka. UPPD Kebayoran Baru Bapak Bawong. (12/7/2016). Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 333,063 km² dengan penduduknya berjumlah 2.909.257 jiwa (2015). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo atau Pemuda-Pemuda Surabaya yang dengan hebat mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah asing. [caption id="attachment_376326" align="aligncenter" width="650"] Kota Surabaya[/caption] Hal-hal yang disampaikan oleh Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut : a. Target dan realisasi penerimaan pajak per 12 Juli 2016 realisasi sebesar 41,37% (Rp.13.242.427.653.695,-) dari target tahun 2016 sebesar Rp. 32.010.000.000.000,- mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian penerimaan di hari yang sama pada tahun 2015. b. Upaya strategis yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dengan memberlakukan online system untuk objek pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang perkembangannya adalah sebagai berikut: Pajak online diawali tahun 2008 bekerjasama dengan swasta untuk pengawasan dan pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Diawal tahun 2012 Pemda DKI Jakarta bekerjasama dengan BRI membangun online system untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Tahun 2015 dibangun lagi pembayaran pajak melalui Portal pajak online https://pajakonline.jakarta.go.id/login untuk 4 jenis pajak (PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran), dan ditahun 2016 dikembangkan lagi sehingga dapat melayani seluruh jenis pajak daerah. Dasar hukum pelaksanaan online system adalah Perda No 6 Tahun 2010 pasal 6 ayat 8, Pergub No 224 Tahun 2012 dan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No 281/-1.722. Terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif dikenakan sanksi di bidang perpajakan dan perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Dinas Pariwisata untuk usaha hotel, restoran dan hiburan. Dinas Perumahan menindak untuk usaha rumah kos dan Unit Pengelola Perparkiran menindak izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dengan pencabutan izin dan/atau denda administrasi. Diinformasikan pula pada kesempatan ini bahwa dalam rangka pencairan tunggakan Dinas Pelayanan Pajak melakukan upaya-upaya penagihan pajak daerah, salah satunya dengan penandatangan MoU dengan Kejaksaan Tinggi No 2011/-72, B-4865/O.1/Gs/08/2015 yang bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan masalah dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ruang lingkup kerjasamanya meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan konsultasi hukum sesuai kebutuhan. (Pohan/Andri/Suni/wiki/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376327" align="alignleft" width="512"]

Selengkapnya
[Sosialisasi] Bayar Pajak Untuk Pembangunan Jakarta
28 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

[Sosialisasi] Bayar Pajak Untuk Pembangunan Jakarta

[caption id="attachment_376311" align="aligncenter" width="512"] Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta jelaskan tentang program pembebasan sanksi PKB dan BBN-KB di Daai TV[/caption] Warga Jakarta yang taat bayar pajak adalah sebagai pahlawan pembangunan kota Jakarta. Demikian disampaikan oleh Bapak Agus Bambang Setiowidodo Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta saat menjadi nara sumber pada acara live Berita Pagi Daai TV (28/7/2016). Dilihat dari APBD 2007 hingga 2015 Pajak Daerah memberikan kontribusi hingga 60% Pendapatan Daerah untuk APBD yang didapatkan dari Pajak Daerah sehingga pajak daerah masih efektif diperlukan. Penerimaan Pajak harus dapat ditingkatkan lagi sehingga pembangunan infrastruktur kota dapat lebih banyak dibiayai. Masih banyak jumlah tunggakan PKB dan BBN-KB. Dilihat dari trend penerimaan jumlah penerimaan dari pajak PKB dan BBN-KB per tahun selalu diatas 90% sehingga animo pembayaran dari masyarakat cukup besar. Pengenaan denda atau sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baik roda dua maupun empat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah pasal 12 ayat (6), disebutkan bahwa dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk mendorong Wajib Pajak melunasi hutang pajak serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang. Penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian sistem PKB dan BBN-KB. [caption id="attachment_376313" align="aligncenter" width="512"] Kadis DPP menjadi narasumber di Berita Pagi Daai TV[/caption] Wajib Pajak yang ingin mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi dalam perpanjangan PKBnya dengan membawa STNK, KTP dan BPKB asli, dengan persyaratan tersebut wajib pajak akan cepat diproses dalam perpanjangan PKBnya. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada tahun lalu mengeluarkan kebijakan Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 2829 Tahun 2015, yang berlaku mulai tanggal 16 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Di tahun 2016 ini, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1495 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB yang berlaku mulai dari tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016. Untuk Wajib Pajak Kendaraan, pastikan bahwa data-data yang tercantum di Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ anda sudah benar dan pastikan Anda membayar langsung ke Bank Pembayaran yang tersedia di masing-masing Kantor Samsat, Gerai Samsat, Drive Thru, Samsat Keliling dan Kantor Samsat Kecamatan seperti: UPPD Penjaringan, Pulo Gadung, Kebon Jeruk, Pasar Minggu dan Kemayoran. Jangan membayar melalui perantara atau Calo. Saat ini, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016. Dimana terhadap tunggakan PBB sampai dengan tahun 2009 diberikan keringanan pokok sebesar 50% sanksi administrasi dihapuskan 100%, dan tunggakan PBB tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan keringanan pokok sebesar 25% sanksi admnistrasi dihapuskan 100%. Dinas Pelayanan Pajak gencar lakukan sosialisasi berita lewat media masa dan media sosial yang memang menjadi tend masyarakat sekarang (web dpp.jakarta.go.id, facebook, twitter, youtube, instagram, pinterest, Google plus, email) juga spanduk dan leaflet dimana-mana tentang perlunya membayar pajak tepat waktu untuk membiayai pembangunan juga menghindari pengenaan sanksi, selain itu Dinas Pajak juga terapkan kebijakan penghapusan sanksi (PKB dan BBN-KB saat ini) dan pengurangan pokok pajak (PBB dibawah tahun 2013). Kepala Dinas mengharapkan masyarakat lebih perduli dan mengantisipasi kewajibannya dalam membayar pajak karena uang pajak itu diperlukan bagi pembangunan. Bayar pajak tepat waktu juga menghindari sanksi dan sudah menjadi kewajiban Warga Negara. Diharapkan masyarakat akan merasa lega dan puas kalau dapat membayar pajak sebelum jatuh tempo. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pelayanan, lapangan kerja, jalan yang bagus, akses yang mudah, harga barang kebutuhan pokok yang murah dan mudah. Semua ini dapat diwujudkan apabila kita mempunyai komitmen untuk membayar pajak tepat waktu. Ayo gunakan kesempatan yang baik ini, masih ada waktu 5 hari menjelang berakhirnya bebas sanksi untuk tunggakan PKB dan BBN-KB. Ayo bayar tunggakan “STNK” anda karena 5 hari lagi bebas denda-nya akan berakhir di 2 Agustus 2016. (Pohan/Andri/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376312" align="aligncenter" width="512"] Ayo gunakan kesempatan pembebasan sanksi PKB dan BBN-KB hingga 2 Agustus 2016[/caption]

Selengkapnya
Delegasi China Pelajari PBB Jakarta
27 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

Delegasi China Pelajari PBB Jakarta

[caption id="attachment_376298" align="alignleft" width="1024"] Wakadis DPP Edi Sumantri dan Mr. Tan Chongiun dari RRT China[/caption] Delegasi China menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi dan menerima delegasi Negara RRT yang berkunjung untuk mengetahui tentang pelaksanaan “Property Tax” atau Pajak PBB-P2 di Indonesia yakni di kota Jakarta dan Bandung. Menurut Ketua Delegasi Mr. Tan Chongiun pelaksanaan PBB di Indonesia berhasil dan tax collection ratio-nya tinggi sehingga Pemerintah China mengirimkan utusan untuk mempelajarinya. Delegasi RRT yang dipimpin oleh Mr. Tan Chongiun dari Kementerian Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China dan perwakilan Pemerintah Daerah Shandong, Shenzen dan Shanghai berjumlah 6 orang didampingi Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kemenkeu RI melakukan Study Banding guna mempelajari PBB di Jakarta pada hari Selasa, 26 Juli 2016 diterima di Ruang Rapim Balai Dinas. Hal-hal yang ditanyakan secara antusias oleh Delegasi RRT antara lain tentang PBB sebagai pajak warisan Kolonial, nilai tarif PBB, apakah pajak PBB itu bersifat progresif, pembebasan dan pengurangan PBB, di China pembebasan PBB hanya untuk NJOP dibawah Rp. 25 juta apakah Pemerintah Indonesia tidak berkeberatan, cara menilai tanah dan bangunan, jumlah WP PBB untuk kepemilikan objek yang berbeda, cara menyisihkan penghasilan untuk membayar PBB, menentukan NIR/ZNT, menghitung NJOP kawasan komersial dan penegakan aturan PBB. Paparan dan tanya jawab menggunakan 2 orang penerjemah bahasa China dan Indonesia. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Delegasi RRT yang mau berkunjung ke Jakarta. Semestinya Jakarta atau Indonesia yang belajar kesana karena China lebih maju dan lebih tua. Dahulu Pemprov DKI pernah berkunjung ke Shanghai China untuk mempelajari program “Jakarta Reward” pengawasan restoran berhadiah metode “scratch and win”. Selama di Jakarta diharapkan Delegasi dapat menikmati kota Jakarta dan dapat mengunjungi berbagai tempat wisata dan hiburan. Menjawab pertanyaan: Dasar hukum PBB di Indonesia adalah Undang-undang PDRD 28/2009 dan Perda PBB-P2 di Jakarta. Sejarahnya memang dari zaman Kolonial tetapi penerapannya berbeda bukan azas kesewenangan. Pajak di Indonesa khususnya di Jakarta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat ekonomi lemah dengan membebankan pajak pada yang mampu dan pengusaha yang menghasilkan keuntungan berusaha (bisnis). Pengenaan pajak menganut azas keadilan atau Equality. Pergub 103/2015 tentang Pembebasan PBB NJOP dibawah Rp. 1 Miliar adalah bukti keberpihakan Pemerintah karena krisis ekonomi yang melanda. [caption id="attachment_376299" align="alignleft" width="1024"] Delegasi RRT untuk mempelajari Tax Property di Indonesia[/caption] Tarif PBB di Indonesia diberikan keleluasaan oleh Pemerintah pusat dengan batas maksimal 3% sehingga di Jakarta terjadi variasi tarif karena melihat strata kemampuan masyarakat. Untuk pengenaan NJOPTKP berlaku secara nasional. Pajak PBB tidak bersifat progresif tetapi melihat luas tanah dan bangunan serta penggunaannya sehingga satu surat tanah satu SPPT PBB. Jumlah SPPT PBB di Jakarta berjumlah + 1,6 juta SPPT dan sekitar 1,1 juta nya dibebaskan karena NJOP dibawah Rp. 1 Milyar. Tetapi untuk kawasan/penggunaan komersial tetap dikenakan PBB. Pembebasan PBB ada yang dilakukan secara otomatis seperti pada PNS dan Veteran juga ada yang melalui permohonan. Untuk pengurangan PBB juga diberikan pada sekolah swasta dan rumah sakit swasta. Untuk penilaian atau appraisal objek PBB DPP memiliki Tim Penilai berjumlah sekitar 28 orang dan bersertifikat. Penilaian NJOP untuk NIR/ZNT adalah melalui pendekatan transaksi sejenis, nilai perolehan baru maupun nilai jual property. Untuk objek khusus lain yang memerlukan penilaian tersendiri dapat meminta bantuan lembaga penilai swasta bersertifikat. Penerapan Law Enforcement untuk pemungutan Pajak PBB terus dilakukan. Seperti bantuan penagihan melalui kerjasama dengan Kejati, pemasangan plang/spanduk/stiker bagi objek PBB yang menunggak serta perlakuan penagihan pasif melalui datang ke WP dan penyampaian surat himbauan hingga penagihan aktif melalui surat teguran dan peringatan hingga proses sita lelang. Atas jawaban ini semua Delegasi China memberikan apresiasi dan menunggu kunjungan balasan dari DPP DKI ke China. Walaupun perbedaan azas dan peraturan negara tetapi informasi mengenai PBB di Indonesia dapat menjadi masukan berharga bagi perubahan peraturan “Tax Property” di China. Setelah bertukar cinderamata dan berfoto bersama, Delegasi RRT meneruskan kunjungan ke UPPD Menteng dan diterima oleh Kepala UPPD Menteng Ibu Paulina dan didampingi oleh Ibu Erma Ka. Humas DPP untuk melihat dan menanyakan tentang penanganan pemungutan PBB di Kecamatan Menteng secara langsung. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376300" align="alignleft" width="1024"] Delegasi RRT, Kemenkeu RI dan DPP DKI foto bersama [/caption] [caption id="attachment_376301" align="alignleft" width="1024"] Kunjungan ke UPPD Menteng ditemani Ka. Humas DPP Ibu Erma dan Ka. UPPD Menteng Ibu Paulina[/caption]

Selengkapnya
Suku Dinas Lakukan Tagihan Non Setma Pajak
26 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

Suku Dinas Lakukan Tagihan Non Setma Pajak

[caption id="attachment_376281" align="aligncenter" width="480"] Sudin Pajak Lakukan Penagihan Non Setma[/caption] Apabila Pajak Pusat mempunyai motto: “Apa Kata Dunia?” maka Pajak Daerah mempunyai motto “Apa Kata Akherat?” karena uang pajak 10% sudah dititipkan Customer kepada pengelola atau Wajib Pajak Restoran. Dimana uang ini adalah untuk membiayai pembangunan daerah, bila tidak dibayar atau terhambat maka akan mempengaruhi penerimaan dan belanja daerah. Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan lakukan upaya penagihan non Setma (non Setoran Masa) on the spot yaitu langsung datang ke lokasi objek pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir yang belum melakukan pembayaran pajak bulanan. Dengan tekad: Negara harus hadir, upaya menuju kepatuhan wajib pajak ‪#‎tidakbolehadapembiaran. Sudin Pajak Selatan mendatangi objek pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir untuk bertemu dengan Wajib Pajak. Walau hari libur, kewajiban penagihan terus dilakukan. “Justru di hari libur kan terlihat banyaknya tamu restoran yang hadir berarti terlihat omzet sebenarnya”. Demikian dikatakan oleh Bapak Johari Kepala Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Selatan yang ikut mendampingi staf-nya dilapangan. Untuk Pajak Restoran, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). [caption id="attachment_376282" align="aligncenter" width="480"] Sudin Pajak Jakarta Selatan datangi objek restoran yang belum membayar pajak[/caption] Cara menghitung pajak restoran adalah berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Yang menjadi Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan (Customer) yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Tunggakan pajak restoran terjadi apabila Wajib Pajak belum atau tidak menyetorkan pajak 10% dari omzet setiap bulan. Padahal Customer sudah menitipkan uang pajaknya ke Wajib Pajak. [caption id="attachment_376283" align="aligncenter" width="354"] Konfirmasi Setoran masa[/caption] Pajak Restoran, Hotel, Hiburan Parkir adalah bersifat Self Assesment, jadi Wajib Pajak Menghitung, Memperhitungkan dan Menyetor sendiri (3 M) pajaknya sehingga kejujuran dan ketelitian menjadi hal utama. Konfirmasi lapangan Setoran Masa objek pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir untuk mendapatkan akurasi jumlah objek pajak aktif dan mengetahui omzet dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, juga dilakukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat. Ibu Umiyati Kepala Sudin Pelayanan Pajak Jakarta Barat beserta jajarannya lakukan penyisiran door to door terhadap Wajib Pajak yang belum lakukan pembayaran pajak bulanannya, khususnya Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran sedangkan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jadi Wajib Pajak Restoran tidak berat membayar Pajak Retoran karena uang pajaknya sudah dititipkan oleh tamu yang membayar pelayanan di restoran sebesar 10% dari tagihan bon/bill-nya. (Pohan/Humas Pajak Jakarta). [caption id="attachment_376284" align="aligncenter" width="512"] Sudin Pajak Jakarta Barat datangi Wajib Pajak untuk konfirmasi setoran masa yang belum dibayarkan[/caption]

Selengkapnya
UPPD Cengkareng Lakukan Sosialisasi Pajak Daerah
25 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

UPPD Cengkareng Lakukan Sosialisasi Pajak Daerah

[caption id="attachment_376271" align="aligncenter" width="564"] Sosialisasi Pajak Daerah Kelurahan Kapuk dihadiri pihak Kelurahan, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat serta LMK. Kapuk - 21/07/2016[/caption] Dengan kegiatan Sosialisasi ini diharapkan masyarakat di Kelurahan-kelurahan wilayah Cengkareng akan memahami kebijakan perpajakan daerah dan sebagai Warga Jakarta yang baik akan ikut membantu didalam pemungutan pajak dimana hasil pajak akan kembali ke masyarakat berupa pembangunan, sekolah gratis, pengobatan gratis, layanan pemerintahan yang cepat dan bebas pungli serta program pembangunan lainnya. Dalam rangka mengenalkan pengetahuan tentang Pajak Daerah, UPPD Cengkareng lakukan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah di wilayah kerja Kecamatan Cengkareng yang dilaksanakan di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi. [caption id="attachment_376272" align="aligncenter" width="564"] Sosialisasi Pajak Daerah Kelurahan Cengkareng Timur dihadiri oleh pihak kelurahan, Ketua RT dan RW serta LMK[/caption] Hal yang disampaikan adalah antara lain peraturan BPHTB dan PBB-P2, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, pendataan dan penetapan Wajib Pajak Hotel pada Rumah Kos yang belum terdaftar serta upaya pendataan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sosialisasi BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk menghindari pajak progresif. Demikian disampaikan oleh Ibu Widiyastuti, Kepala UPPD Cengkareng. Pada kesempatan ini disampaikan Kabar gembira mengenai Pergub NO.259 Tahun 2015 tentang pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rusunawa, Rusunami dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar yang berlaku untuk Rumah, Rusunawa, Rusunami yang dimiliki oleh Orang Pribadi dengan batasan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan Rp. 1 Milyar, memiliki 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp. 1 Milyar atau memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak di daerah dengan NJOP masing-masing sampai dengan Rp. 1 Milyar. [caption id="attachment_376273" align="aligncenter" width="564"] Sosialisasi Pajak Daerah Kelurahan Rawa Buaya dihadiri oleh Pihak Kelurahan, Ketua RT dan RW serta LMK 23/06/2016[/caption] Kebijakan ini tidak berlaku untuk objek pajak berupa Tanah Kosong dan Rusunami atau Rusunawa dengan status PPJB (Pengikatan Perjanjian Jual Beli). Selain itu disampaikan pula Kepala Dinas Pelayanan Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor 1495 Tahun 2016 pada tanggal 1 Juli 2016 untuk memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak PKB dan BBN-KB yang telah terutang masa pajaknya dan dapat dibayarkan di tanggal 2 Juli hingga 2 Agustus 2016. Dengan kegiatan Sosialisasi maka warga mengetahui secara langsung dan dapat disampaikan kembali ke warga lain yang belum dapat hadir pada acara tersebut. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376274" align="aligncenter" width="564"] Sosialisasi Pajak Daerah Kelurahan Duri Kosambi dihadiri oleh Pihak Kelurahan, Ketua RT dan RW serta LMK 24/06/2016[/caption]

Selengkapnya
System PBB dan Updating NJOP PBB Dipelajari Minahasa Utara
23 Jul 2016
Pelayanan Terpadu

System PBB dan Updating NJOP PBB Dipelajari Minahasa Utara

[caption id="attachment_376261" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Dispenda Minahasa Utara[/caption] Apabila objek dan subjek pajak tidak diketemukan SPPT PBB-P2 dikembalikan oleh Kelurahan dengan dilampirkan rekap alasan pengembalian. Data ini akan ditindaklanjuti oleh UPPD sebagai salah satu upaya cleansing data atau menghapus data. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Roby Makadao bersama rombongannya berkunjung ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada hari Jumat 15 Juli 2016. Dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sejak PBB-P2 didaerahkan masih banyak kendala dan permasalahan yang menyertai pendaerahan PBB tersebut. Diantaranya mengenai NJOP yang belum disesuaikan sedangkan harga pasaran jauh diatas NJOP PBB. Piutang PBB yang dilimpahkan dari pemerintah pusat juga sangat besar. Terkait dengan Sistem PBB juga masih mengalami kendala dimana SDM yang menguasai teknologi informasi jumlahnya terbatas sehingga masih tergantung dengan pihak ketiga. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, dengan tujuan dapat memperoleh informasi terkait system PBB dan tata cara updating NJOP PBB serta bagaimana cara menangani masalah piutang yang cukup besar yang setiap tahun semakin meningkat dan menjadi temuan Inspektorat dan BPK. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas DPP) Erma Sulistianingsih menyampaikan bahwa struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak terbagi menjadi 4 Bidang, 5 Suku Dinas, 5 Unit Pelaksana Teknis dan 43 UPPD. Dimana penentu kebijakan ada di tingkat Dinas, operasional di tingkat kota administrasi ditangani oleh Suku Dinas, operasional di tingkat kecamatan ditangani oleh UPPD dan operasional untuk PKB dan BBN-KB ditangani oleh Samsat. PBB-P2 menjadi kewenangan Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan yang berjumlah 43 Kecamatan. Proses pencetakan SPPT PBB-P2 sudah dilaksanakan di tiap-tiap UPPD dan dalam penyampaian SPPT nya bekerjasama dengan pihak Kelurahan. [caption id="attachment_376262" align="aligncenter" width="512"] Sekdis Dispenda Minahasa Utara Roby Makadao dan Ka. Humas DPP Erma Sulistianingsih[/caption] Instruksi Kepala Dinas Nomor 48/2015 tentang pelaksanaan pemutakhiran objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum pelaksanaan Cleansing Data PBB-P2 melalui pemeriksaan lapangan dan mengelompokkan dan mengkategorikan hasil pemeriksaan sesuai dengan kode kategori objek PBB-P2. DKI Jakarta telah melaksanakan penyesuaian NJOP PBB dengan tenaga penilai dari pegawai DJP yang dipindahkan ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta sejak adanya pendaerahan PBB-P2. Hal ini dilakukan agar NJOP PBB mendekati harga pasar sehingga tidak terjadi lost potensi untuk BPHTB. Untuk mengurangi keberatan dari masyarakat, sejak Tahun 2016 untuk NJOP PBB dibawah Rp. 1 M oleh Pemda DKI Jakarta digratiskan. Hal ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menengah kebawah. Pimpinan Rombongan menyampaikan terimakasih atas informasi dan masukannya serta mohon untuk dapat diberikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan PBB-P2 sebagai bahan acuan untuk dapat diterapkan di Kabupaten Minahasa Utara. [caption id="attachment_376263" align="aligncenter" width="512"] Wisata Batu Nona di Minahasa Utara[/caption] Sekilas Tentang Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Dengan jarak dari pusat kota Manado ke Airmadidi sekitar 12 km yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi terletak di wilayah Minahasa Utara. Sumber daya pertanian dan perkebunan dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minut sehingga merupakan usaha tani utama penduduk. Selain itu tanaman cengkih serta buah-buahan antara lain buah Duku, Langsat, Manggis dan Rambutan banyak dihasilkan oleh petani. Sumber daya laut dan perikanan, yaitu perikanan air tawar berupa ikan Mas dan Ikan Mujair. Perikanan air laut berupa Tambak Kerapu, Bandeng, Udang, Lobster dan pengembangbiakan Rumput Laut serta Kerang Mutiara. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal, dimana Minahasa Utara juga memiliki potensi kekayaan emas yang besar. (Pohan/Andri/Suni/wiki/Humas DPP Jakarta)

Selengkapnya
×