background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sosialisasi Pemberlakuan Pergub 181/2016 Untuk NJKB PKB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pemberlakuan Pergub 181/2016 Untuk NJKB PKB

[caption id="attachment_376707" align="aligncenter" width="512"] Pemberlakuan Pergub 181/2016 sebagai implementasi Permendagri 12/201[/caption] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 dan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2016. Untuk menentukan Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) atau pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor ditentukan melalui Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau NJKB berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) kendaraan bermotor. Didalam Pergub 181/2016 ini diatur berbagai jenis Kendaraan Bermotor terdiri atas Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, Jeep dan minibus, Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus, Mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truk, Sepeda motor roda dua dan roda tiga juga kendaraan diatas air dan alat-alat berat dan alat-alat besar. Untuk menentukan dasar pengenaan PKB sendiri adalah melalui dua unsur pokok yaitu NJKB dan bobot yang menjadi koefisien nilai relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot koefisien inilah yang disesuaikan menjadi lebih konstruktif. Untuk Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai dengan 1,3 seperti Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1, Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 dan seterusnya, seperti pada tabel dibawah ini: [caption id="attachment_376705" align="aligncenter" width="512"] Bobot Kendaraan Bermotor Permendagri 12/2016[/caption] Untuk mendukung penggunaan operasionalitas kendaraan umum dan barang, pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum orang hanya dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebesar 50% (lima puluh persen) yang diberikan pada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang dan barang berdasarkan surat rekomendasi BPTSP. Dalam hal penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN KB yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum ditetapkan Menteri Dalam Negeri, masyarakat melalui Gubernur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan berlaku juga untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan nilainya. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) Berita Terkait Sosialisasi NJKB 2016: Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Ditetapkan Secara Progresif Sosialisasi Permendagri 12/2016 Sebagai Dasar Perhitungan NJKB Jogja Upayakan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Kalsel Memperdalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 di DPP Jakarta [caption id="attachment_376706" align="aligncenter" width="512"] Mobil dan Motor sebagai salah satu objek kendaraan bermotor[/caption]

Selengkapnya
Binroh DPP Bantu Korban Bencana Garut
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Binroh DPP Bantu Korban Bencana Garut

[caption id="attachment_376698" align="aligncenter" width="512"] Bantuan DPP ke Korban Bencana Garut[/caption] Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Binroh Masjid Al-Badar mengunjungi langsung lokasi Bencana Alam Garut Jawa Barat, Rabu, 28 September 2016. Kunjungan ini dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana alam Garut yang terdampak di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bayongbong, Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Banyuresmi dan Karangpawitan. Karena terbatasnya waktu yang hanya sehari, dalam kesempatan ini Binroh DPP DKI Jakarta hanya mengunjungi korban bencana di daerah Kecamatan Tarogong Kidul yaitu Desa Jaya Waras, Kampung Cijendil dan Desa Haur Panggung, Kampung Cimacan. Bantuan yang diberikan berupa alat sholat (mukena, sarung, peci putih), pakaian seragam (SD,SMP, SMA) dan uang tunai yang terkumpul dari penggalangan Dana Masjid Al Badar, juga dari Masjid DPP lainnya yakni Masjid Al Akhyar Samsat Utara-Pusat, Masjid Attaqwa Samsat Barat, Masjid Attaubah Samsat Timur dan dari Binroh DPP sebesar total 50 juta rupiah. [caption id="attachment_376699" align="aligncenter" width="512"] Bantuan masih banyak dibutuhkan korban bencana Garut[/caption] Menurut informasi dari Basarnas Bandung pada Rabu 28 September 2016, hasil pencarian tahap pertama tanggap darurat selama tujuh hari telah menemukan 34 orang meninggal dunia. Mereka ditemukan di Kampung Paris, Cimacan dan beberapa titik aliran Sungai Cimanuk, juga di kawasan Waduk Jatigede, Sumedang. Selain korban jiwa ada juga warga korban banjir yang dilaporkan hilang sebanyak 19 orang. Bencana banjir bandang akibat luapan Sungai Cimanuk itu terjadi, Selasa (20/9) malam, menyebabkan pemukiman penduduk dan fasilitas umum terendam banjir bahkan rusak serta terbawa arus banjir. Para penerima bantuan juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pelayanan Pajak dan Jamaah Masjid-nya yang telah menyerahkan bantuan. Semoga bantuan yang kita berikan ini dapat menjadi amal ibadah kita. (Pohan/Anis/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_376700" align="aligncenter" width="512"] Sebagian penerima bantuan dari DPP kepada korban bencana Garut[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Camat Moti Ternate
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Camat Moti Ternate

[caption id="attachment_376692" align="aligncenter" width="512"] Camat Moti Matdoan lakukan kunjungan ke DPP[/caption] Camat Moti Matdoan dan rombongan lakukan kunjungan ke Dinas Pelayanan Pajak untuk mempelajari tentang pemungutan Pajak PBB secara teknis, pada hari Rabu 28 September 2016. [caption id="attachment_376694" align="aligncenter" width="512"] Rombongan Moti diterima di ruang tamu Unit PPLI[/caption] Moti adalah sebuah kecamatan sekaligus gunung berapi di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sekarang ini sedang giat lakukan pendalaman tentang penerimaan dari pajak daerah dan juga mempersiapkan perubahan struktur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara. Rombongan diterima oleh Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi dan dilanjutkan ke UPPD Gambir guna mendapatkan penjelasan teknis tentang pemungutan pajak di Kecamatan, berdiskusi dan melihat pelayanan PBB secara langsung. [caption id="attachment_376693" align="aligncenter" width="512"] Camat Moti Ternate diterima Ibu Dian Ahdiyani Kepala UPPD Gambir[/caption] (Pohan/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Sosialisasi Permendagri 12/2016 Sebagai Dasar Perhitungan NJKB
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Permendagri 12/2016 Sebagai Dasar Perhitungan NJKB

[caption id="attachment_376659" align="aligncenter" width="512"] Jenis Kendaraan Bermotor[/caption] Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 yang akan segera diberlakukan di Jakarta. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Untuk melihat nilai NJKB dapat dilihat disini: Info NJKB Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Jenis kendaraan bermotor dikelompokan menjadi Kendaraan Bermotor selain yang Dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar dan Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. Jenis kendaraan bermotor ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB. Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud berdasarkan perkalian dari 2 unsur pokok yakni NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. NJKB ditetapkan berdasarkan HPU (Harga Pasaran Umum) atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015. NJKB ditetapkan dengan ketentuan: a. Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; b. Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB. Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri. (Pohan/Humas Pajak Jakarta) Berita Terkait NJKB Permendagri 12/2016: Jogja Upayakan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Kalsel Memperdalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 di DPP Jakarta [caption id="attachment_376660" align="aligncenter" width="512"] Kantor Samsat di Jakarta tempat membayar PKB dan BBN-KB[/caption]

Selengkapnya
Setda SDA Kota Bengkulu Pelajari PAT
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Setda SDA Kota Bengkulu Pelajari PAT

[caption id="attachment_376683" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Setda SDA Bengkulu[/caption] PAT atau Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Ketua Rombongan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building ), Bidang Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak terkait penerapan Perda Air Tanah pada hari Rabu, 21 September 2016. Disampaikan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 target PAT Kota Bengkulu belum tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Dinas Pelayanan Pajak dapat memberikan masukan tentang strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak air tanah agar lebih maksimal pemungutannya yang selama ini masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan teknis lapangan. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Erma Sulistianingsih didampingi Nur Ahdiyani Kepala UPPD Gambir, perwakilan Bidang Pengendalian dan Bidang Tipda menerima kunjungan tersebut, didahului dengan penyampaian gambaran umum dan struktur Dinas Pelayanan Pajak, target dan realisasi, hubungan koordinasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal dan lain sebagainya. Untuk Pajak Air Tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yang menyebutkan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan tarif sebesar 20%. Dalam menentukan ketetapan pajak air tanah, Dinas Pelayanan Pajak bekerjasama dengan Dinas Tata Air melakukan pemasangan dan penghitungan jumlah meter air yang didapatkan dari pengecekan lapangan secara bulanan oleh petugas. Setelah nominal pemakaian didapatkan maka Unit Pelayanan Pajak Daerah di tiap kecamatan akan menginput data meteran air tanah melalui SIM-PAT (Sistem Informasi Manajemen-Pajak Air Tanah) dan mencetak SKPD PAT untuk objek pajak yang berada di wilayahnya sesuai klasifikasinya. [caption id="attachment_376684" align="aligncenter" width="512"] Kabid Setda SDA Bengkulu dan rombongan bersama jajaran DPP yang menerima [/caption] Dalam rangka peningkatan penerimaan PAT pihak UPPD juga melakukan pemeriksaan langsung (pendataan) ke objek pajak sehingga apabila ada kendala seperti kerusakan meter air atau penyalahgunaan pemakaian akan segera ditindaklanjuti, hal ini untuk meminimalisir loss potensi PAT. Setelah paparan dan diskusi, rombongan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Bidang SDA melanjutkan kunjungan ke UPPD Gambir guna melihat sistem komputer PAT (Pajak Air Tanah) yang dilakukan oleh UPPD Gambir. [caption id="attachment_376687" align="aligncenter" width="512"] Bidang SDA Setda Kota Bengkulu bersama jajaran UPPD Gambir[/caption] Sekilas mengenai Bengkulu, Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris disebut Bencoolens (red: bernama sama dengan suatu daerah di Singapura), sementara dalam bahasa melayu disebut Bangkahulu. Ada banyak cerita tentang asal usul dan nama Bengkulu, ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang yang berarti “pesisir” dan kulon yang berarti “barat”, kemudian terjadi pergeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Sementara sumber lain menyatakan nama “Bencoolen” diperkirakan diambil dari sebuah nama bukit di Cullen, Skotlandia, Bm of Cullen atau variasinya, Ben Cullen (https://www.bengkulukota.go.id/). Kota Bengkulu sudah berkembang menjadi kota yang maju. Untuk Pusat Perbelanjaan, di Bengkulu sudah ada Mall yang bernama Bengkulu Indah Mall dan menjadi salah satu Mall terbesar di Bengkulu memiliki Food Market, Fashion Market, Handicraft Center. Selain itu terdapat Mega Mall Bengkulu yang merupakan pusat perbelanjaan berkonsep baru dan menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. [caption id="attachment_376685" align="aligncenter" width="512"] Bengkulu Mega Mall, foto: Indamoves[/caption] (Pohan/Andri/Suni/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Kunjungan PALI Membahas Pajak Daerah
4 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan PALI Membahas Pajak Daerah

[caption id="attachment_376678" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan Kerja DPRD PALI Sumatera Selatan[/caption] Komisi III DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam rangka konsultasi terkait pendapatan daerah (2/9/2016). Ketua Komisi III DPRD Kabupaten PALI menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten PALI merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 13 Januari 2013. Sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan minyak dan gas (migas). Sebagai Kabupaten baru maka diperlukan pembenahan pencarian pendapatan asli daerah terutama di sektor pajak daerah sehingga dilakukanlah kunjungan kerja DPRD PALI ke Dinas Pelayanan Pajak Jakarta yang bertujuan untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran terkait pajak daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Perda. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan beberapa hal terkait Dinas Pelayanan Pajak seperti gambaran umum dan struktur Dinas Pelayanan Pajak, target dan realisasi, hubungan koordinasi yang dilakukan baik internal (BPTSP, Dinas pariwisata, Dinas Perhubungan, Diskominfomas, Satpol PP, BPKAD) maupun eksternal (Kemenkeu, Kemendagri, BPK, BPN, PLN, Polda dan Kejati). [caption id="attachment_376679" align="aligncenter" width="512"] Pembahasan tentang Pajak Daerah oleh DPRD PALI dan Humas Pajak Jakarta[/caption] Untuk menggenjot penerimaan di sektor Pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir di DKI Jakarta mekanisme pemungutannya sudah di-onlinekan melalui CMS BRI sejak tahun 2013. Untuk wajib pajak yang masih manual dalam transaksinya disediakan alat e-POS (electronic-Payment Online System) sebagai pengganti cash register atau mesin kasir yang online sehingga transaksi yang dilakukan dapat dipantau secara realtime. Dinas Pelayanan Pajak dalam penyediaan alat e-POS melalui mekanisme pengadaan untuk dipinjamkan ke Wajib Pajak. Saat ini masih berlangsung tahapan distribusi ke wajib pajak yang dilakukan oleh pihak Sudin dan UPPD. Monitoring pemasangan dilakukan oleh Suku Dinas Pajak sedangkan untuk maintenance masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga. [caption id="attachment_376677" align="aligncenter" width="512"] Pawai karnaval memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-71 tahun di Bumi Serepat Serasan PALI. Foto: haluansumatera[/caption] Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan daerah otonom baru sejak tahun 2013 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah induk yakni Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan yuridis, ibukota Kabupaten PALI terletak di Kecamatan Talangubi. Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Penukal, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Tanah Abang. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.840 km2 dengan jumlah penduduk ±168.641 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 72 (tujuh puluh dua) desa/kelurahan. (Pohan/Andri/Suni/Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
×