background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Penanganan Piutang dan Tunggakan Pajak
31 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

Penanganan Piutang dan Tunggakan Pajak

[caption id="attachment_377392" align="aligncenter" width="412"] Penempelan Stiker Tunggakan Pajak[/caption] Program prioritas BPRD 2017 adalah melakukan penegakan Law Enforcement kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan Penagihan Paksa (UU 19/2000) untuk pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah, pemasangan stiker/plang terhadap penunggak pajak daerah, integrasi perizinan dan tax clearence dengan PTSP dan Pariwisata, setoran masa minimal, pencabutan izin, penyegelan, kegiatan penagihan dengan surat paksa dan kerjasama dengan KPK RI sebagai tindakan pencegahan dan penindakan. Tugas, Pokok dan Fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat akan mengalami perubahan. Di tingkat Kecamatan selama ini dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu: 1. Pajak PBB-P2 2. BPHTB 3. Reklame 4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT) Ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak: 5. Pajak Hotel 6. Pajak Restoran 7. Pajak Parkir 8. Pajak Hiburan 9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada diwilayah Kota tersebut. Untuk Penegakan aturan, BPRD melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 dan 115 Tahun 2016 untuk melakukan penempelan stiker kepada para wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah khususnya untuk pajak hotel, pajak restoran, dan dan pajak hiburan serta Plang tunggakan PBB. Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberlakukan kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi untuk tunggakan dibawah tahun 2012 (Pergub 103 Tahun 2016) dan SK Kadin Nomor 2887 Tahun 2015 yaitu mengguhkan penerbitan SPPT PBB-P2 dalam hal selama 3 (tiga) tahun berturut- turut sejak tahun pajak 2013 tidak melakukan pembayaran PBB-P2 dalam arti data di system tetap ada namun tidak ditetapkan. Penetapan dilakukan pada saat wajib pajak melunasi seluruh tunggakannya. Kebijakan dirasakan signifikan dalam peningkatan penerimaan PBB-P2. Untuk penanganan piutang atau tunggakan yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta yaitu:  Penerbitan Pergub 103 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pengurangan Pokok PBB dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB. Besarnya Pengurangan Pokok PBB-P2 yang diberikan: 50% untuk Piutang PBB sebelum tahun 2009, 25% untuk Piutang PBB tahun 2010 – 2012. Sanksi Administrasi dihapuskan. Berlaku sampai dengan 28 April 2017.  Penerbitan Instruksi Kepala Dinas nomor 48 tahun 2015 tentang Pelaksanaan pemutakhiran objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) provinsi DKI Jakarta.  Penyisihan Piutang disisihkan berdasarkan umur piutang, terhadap piutang macet dapat dihapusbukukan. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Oji) [caption id="attachment_377393" align="aligncenter" width="412"] Penegakan aturan dalam pencopotan reklame liar [/caption]

Selengkapnya
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Jakarta Dilihat Salatiga
31 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Jakarta Dilihat Salatiga

[caption id="attachment_377375" align="aligncenter" width="412"] Kunjungan DPRD Kota Salatiga-Jawa Tengah[/caption] Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kota Salatiga melakukan kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam rangka studi komparasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi, Ibu Tuti Choiriyah memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kota Salatiga seperti: Informasi mengenai perubahan struktur dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang belaku mulai tanggal 3 Januari 2017. Informasi mengenai realisasi penerimaan pajak di tahun 2016, per tanggal 31 Desember 2016 dari target APBD-P sebesar Rp.33,1 Triliun tercapai penerimaan pajak sebesar Rp.31,6 Triliun dengan persentase 95,49% (sumber data diperoleh dari bidang Perencanaan dan Pengembangan). [caption id="attachment_377373" align="aligncenter" width="412"] Ibu Tuti Choriyah, Kasubag TU Unit PPLI[/caption] Informasi mengenai rencana penerimaan pajak daerah BPRD DKI Jakarta di tahun 2017 yang memiliki target penerimaan sebesar Rp.35,2 Triliun Tugas BPRD dalam pemungutan retribusi daerah yaitu : melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi daerah, penggalian dan Pengembangan potensi retribusi daerah, pengelolaan sistem informasi retribusi daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah, serta penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah. Pada kesempatan ini pula disampaikan pula Informasi mengenai arah kebiijakan pajak daerah tahun 2017 yang dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta kepada masyarakat DKI Jakarta dengan cara melalui website resmi BPRD yaitu : www.bprd.jakarta.go.id maupun melalui media-media sosial yang dimiliki oleh BPRD seperti facebook, twitter, instagram, youtube, google+, email upt.humasdpp@gmail.com, pinterest dan pemberitaan melalui beritajakarta.com, (Humas Pajak Jakarta/Phn/And/Sun)   [caption id="attachment_377374" align="aligncenter" width="412"] Paparan Tentang BPRD[/caption]

Selengkapnya
Senam Bersama Untuk Menjalin Silaturahmi
31 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

Senam Bersama Untuk Menjalin Silaturahmi

[caption id="attachment_377360" align="aligncenter" width="412"] Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Edi Sumantri memberikan arahan di Senam Bersama[/caption] "Aku Tahu rizkiku tak mungkin diambil orang lain, karena hatiku tenang. Aku Tahu amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku bekerja dan beramal. Aku tahu Allah selalu melihatku, karenanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Aku tahu kematian menantiku, maka kupersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Tuhan-ku". Demikian pesan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menyemangati para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam melakukan pelayanan pajak daerah. Kegiatan Senam bersama ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh pegawai BPRD dalam rangka menjadi tali silaturahmi dengan setiap pegawai. Teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh UKPD masing-masing tanpa harus meninggalkan tugas utama yaitu melaksanakan Pelayanan kepada Wajib Pajak. Kegiatan Senam Bersama ini akan dilakukan secara rutin setiap bulan, sebagai Panitia Penyelenggaraan akan dilakukan secara bergantian. Mengawali tahun 2017 di Bulan Januari ini, sebagai Penitia Senam Bersama adalah Sekretariat BPRD. Pimpinan mengarahkan untuk segera menyusun panitia penyelenggara Senam Bersama dan segera mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. [caption id="attachment_377361" align="aligncenter" width="412"] Senam Bersama BPRD dan Unit di Lingkungan Gedung Teknis Abdul Muis[/caption] Acara Senam dipandu oleh Instruktur Senam yang berpengalaman, setelah itu Kepala SKPD menyampaikan arahan. Acara dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama dan apabila memungkinkan akan diramaikan dengan Doorprize. Senam Bersama akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat mulai jam 06,00 WIB s.d selesai, di Lapangan Parkir Gedung Abdul Muis. Untuk senam bersama dengan Unit yang berkantor di Gedung Teknis Abdul Muis akan dilakukan kepanitiaan secara bergilir. Setelah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dilanjutkan oleh Badan Pengelola SDM (BPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Masing-masing akan mengirimkan perwakilan pegawainya untuk mengikuti senam, serta Unit lain yakni UPT Kopri dan UP Pengendalian Sistem Lalu Lintas Dishub. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tut) [caption id="attachment_377362" align="aligncenter" width="412"] Salam Kekompakan BPRD[/caption]  

Selengkapnya
LOWONGAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN
27 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

LOWONGAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

LOWONGAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN  (PJLP) Dinas Pelayanan Pajak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No.34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan diikuti dengan Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Satuan kerja ini memiliki Visi yaitu memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan salah satu Misi yaitu mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas. Berdasarkan Peraturan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, kami merekrut Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang profesional untuk menjaga sarana prasarana perpajakan agar tercipta suasana yang kondusif demi tujuan pencapaian target penerimaan pajak daerah. Sumber dana yang diperlukan dalam Penyediaan PJLP dibebankan pada APBD Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dengan Cara Pembayaran/Kontrak dilakukan perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Perkiraan upah bruto yang akan diterima oleh masing-masing PJLP per bulan adalah sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2017 yaitu Rp. 3.350.750 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Ruang lingkup pengadaan ini adalah untuk masa perjanjian paling lama 13 (tiga belas) bulan dan tidak dimaksudkan untuk mengisi formasi CPNS serta diangkat menjadi CPNS, lokasi pekerjaan PJLP adalah ditempatkan diseluruh lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Posisi yang dibutuhkan sebanyak 424 Orang: Petugas Keamanan Kantor Sebanyak 156 Orang (kode: SEE) Petugas Kebersihan Kantor Sebanyak 178 Orang (kode: CS) Petugas Taman Kantor Sebanyak 22 Orang (kode: TM) Petugas AC ME dan Genset Kantor sebanyak 42 Orang (kode : AC – GEN) Petugas Komputer Kantor Sebanyak 26 Orang (kode: KOM) PERSYATAN UMUM: Diutamakan KTP DKI Berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memiliki pengalaman kerja Diutamakan memiliki sertifikat security untuk posisi Petugas Keamanan Kantor  TATA CARA PENDAFTARAN: 1. Berkas Lamaran terdiri dari: Fotokopi KTP Fotokopi NPWP Fotokopi Kartu Keluarga Surat Lamaran Pekerjaan Daftar Riwayat Hidup Surat Pengalaman Kerja Sertifikat security untuk posisi security  2. Berkas Lamaran Beserta lampirannya dikirimkan ke: Gedung Dinas Teknis Abdul Muis lantai 13 Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat  3. Berkas Lamaran Beserta lampirannya dikirimkan paling lambat tanggal 19 Desember 2016 dan 20 Desember 2016 dan dikirimkan sesuai jam kerja yaitu 07:30 WIB s/d 16:00 WIB 4. Pengumuman PJLP akan diinformasikan melalui website resmi Dinas Pelayanan Pajak DPP.Jakarta.go.id

Selengkapnya
Sidoarjo Pelajari Potensi dan e-pajak
26 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

Sidoarjo Pelajari Potensi dan e-pajak

[caption id="attachment_377348" align="aligncenter" width="512"] Kunjungan DPRD Sidoarjo dalam rangka intensifikasi dan e-pajak[/caption] Pajak Online yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta meliputi online pelayanan, online pengawasan, online pembayaran, dan online pendataan yang memiliki benefit antara lain meminimalkan interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan ini dapat meminimalisir wajib pajak datang ke kantor pajak sekaligus berkontribusi mengurangi kemacetan. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan kerja ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dalam rangka studi komparasi terakit e-pajak serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (24/1). Ibu Hayatina Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi bersama perwakilan dari Bidang BPRD memberikan informasi terkait materi kunjungan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo seperti informasi mengenai perubahan struktur dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta yang belaku mulai tanggal 3 Januari 2017. Adanya perubahan struktur organisasi selain pemungutan pajak daerah yaitu tugas retribusi daerah yaitu :  Melaksanakan perencanaan target penerimaan retribusi daerah  Menggali dan Pengembangan potensi retribusi daerah  Mengelola sistem informasi retribusi daerah  Menyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah  Melaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah  Melakukan penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah Disampaikan informasi mengenai realisasi penerimaan pajak di tahun 2016, per tanggal 31 Desember 2016 dari target APBD-P sebesar Rp.33,1 Triliun tercapai penerimaan pajak sebesar Rp.31,6 Triliun dengan persentase 95,49% (sumber data diperoleh dari bidang Perencanaan dan Pengembangan). Dalam kesempatan itu diberikan informasi mengenai rencana penerimaan pajak daerah BPRD DKI Jakarta di tahun 2017 yang memiliki target penerimaan sebesar Rp.35,2 Triliun. Arah kebiijakan pajak daerah tahun 2017 yang akan dilakukan oleh BPRD DKI Jakarta meliputi : Melakukan intensifikasi perpajakan seperti : optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; membangun sistem informasi Pajak Daerah terkonsolidasi; melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2. Melakukan ekstensifikasi perpajakan seperti : optimalisasi penerapan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% menjadi 30%; penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan untuk listrik yang digunakan atau dikonsumsi oleh industry yang semula 3% menjadi 8%; pengenaan PPJB sebagai dasar pengenaan BPHTB. Peningkatan pelayanan pajak daerah seperti : melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya; melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran Pajak Daerah. Peningkatan Law Enforcement seperti : memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah; meningkatkan kerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang Pajak Daerah. Pada kesempatan itu diberikan informasi mengenai pajak online yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Pajak Online diawali pada tahun 2008 bekerja sama dengan PT. Finnet Indonesia, kemudian pada tahun 2012 bekerja sama dengan Bank BRI dengan menggunakan perangkat bernama barebone. Sejak tahun 2015, BPRD bekerja sama dengan PT. Telkom Sigma berupa penggunaan alat perekam transaksi bernama electronic point of sales (e-POS) yang dibiayai oleh APBD DKI Jakarta untuk pengadaan alat sebanyak ± 5.500 unit yang disebarkan kepada wajib pajak yang belum terdaftar pajak online. (Humas Pajak Jakarta/Phn/and/Sun)

Selengkapnya
Perluasan Potensi Pajak Daerah
24 Jan 2017
Pelayanan Terpadu

Perluasan Potensi Pajak Daerah

[caption id="attachment_377339" align="aligncenter" width="412"] Peninjauan potensi pajak ke pembangunan MRT[/caption] Perubahan organisasi Dinas Pelayanan Pajak atau DPP menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) terus menjalankan fungsi pemungutan pajak daerah seperti Pajak PBB-P2, BPHTB, Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (PABT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam pemungutan retribusi daerah akan dilakukan pelaksanakan: perencanaan target penerimaan retribusi daerah, penggalian dan Pengembangan potensi retribusi daerah, pengelolaan sistem informasi retribusi daerah, penyusunan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan pemungutan retribusi daerah, penyuluhan dan layanan informasi retribusi daerah Target dan relalisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar Rp. 33,1 T tercapai 95,49% atau Rp. 31,6 T. Target penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah sangat tinggi sebesar Rp. 35.23 T sehingga perlu digali potensi untuk mencapai target tersebut. [caption id="attachment_377340" align="aligncenter" width="412"] Kaban BPRD memberikan gambaran tentang kebutuhan peningkatan pajak ke depan untuk APBD[/caption] Program prioritas BPRD 2017 • Optimalisasi penerimaan melalui fiscal cadaster • Law Enforcement kepada WP • Integrasi perijinan usaha dalam bentuk tax clearence / keterkaitan fiscal secara menyeluruh kepada WP • peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi secara optimal Program unggulan BPRD Tahun 2017 antara lain: 1. Razia Kendaraan Bermotor Bekerjasama dengan kepolisian daerah, dishub, Pol PP dan Unit BBNKB dalam razia bersama terhadap KBm BDU, Bekerjasama dengan Jasa Raharja dan Bank Persepsi dalam hal melakukan pembayaran PKB di lokasi Razia 2. Penagihan Paksa (UU 19/2000) untuk pemeriksaan pajak daerah pemeriksaan pajak daerah, pemasangan stiker/plang terhadap penunggak pajak daerah, integrasi perizinan dan tax clearence dengan PTSP dan Pariwisata, setoran masa minimal, pencabutan izin, penyegelan, kegiatan penagihan dengan surat paksa 3. Bekerjasama dengan KPK RI melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap WP 4. Mendorong penyelenggaraan reklame LED Kebijakan pemerintah daerah (pergub) berupa pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak reklame jenis LED, Pajak Reklame dikenakan saat tertayangnya visual reklame, Fiscal Cadaster Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak atas 6 (enam) jenis pajak daerah 5. Rencana perubahan tarif dan dasar pengenaan atas pajak Untuk potensi yang digali dengan adanya MRT atau Mass Rapid Transit adalah dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan Peningkatan NJOP di sekitar kawasan yang dilalui MRT, Tumbuhnya restoran-restoran baru, Terselenggaranya reklame, Tersedianya lahan dan jasa parkir. (Humas Pajak Jakarta/Phn) [caption id="attachment_377341" align="aligncenter" width="412"] Jajaran BPRD DKI berfoto bersama setelah diberikan penjelasan tentang pembangunan MRT oleh Direktur MRT (19/1)[/caption]

Selengkapnya
×