background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Profil: UPPRD Makasar Pasang Stiker Tunggakan Reklame
25 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

Profil: UPPRD Makasar Pasang Stiker Tunggakan Reklame

[caption id="attachment_378472" align="aligncenter" width="524"] UPPRD Makasar lakukan penempelan stiker tunggakan reklame LED[/caption] Untuk penyelenggaraan reklame, semua UPPRD di tingkat Kecamatan terus melakukan penertiban reklame liar salah satunya adalah menempelkan stiker tunggakan. Unit UPPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berada di setiap Kecamatan di Jakarta. Didalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 wewenang Dinas Pelayanan Pajak atau sekarang bernama Badan Pajak dan Retribusi Daerah terkait penyelenggaraan reklame adalah memungut Pajak Reklame tertayang. Salah satu tugas BPRD adalah melakukan pengendalian terhadap aspek Pajak Reklame, melakukan pengawasan di lapangan terkait penyelenggaraan materi reklame yang sudah membayar pajak reklame atau belum dan bersama Satpol PP melakukan penertiban atau pembongkaran atas materi atau konten reklame yang tidak dibayar pajak reklamenya alias reklame liar dan melakukan penempelan stiker tunggakan. Kecamatan Makasar adalah sebuah kecamatan yang terletak di Jakarta Timur, Jakarta. Kecamatan ini kemungkinan dahulu kala adalah kampung Bugis, ditilik dari namanya. Penduduknya berjumlah sekitar 200.000 jiwa sedangkan luasnya adalah 21,64 km². Kecamatan Makasar memiliki 5 kelurahan, yakni: Kelurahan Pinang Ranti, dengan kode pos 13560, Kelurahan Makasar, dengan kode pos 13570, Kelurahan Halim Perdanakusuma, dengan kode pos 13610, Kelurahan Cipinang Melayu, dengan kode pos 13620 dan Kelurahan Kebon Pala, dengan kode pos 13650. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Makasar terletak di Jakarta Timur, berkantor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Lantai Dasar, Jl. DI. Panjaitan Kav. 55, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, email: uppdmakasar@gmail.com dan telepon (021) 8568043. [caption id="attachment_378473" align="aligncenter" width="500"] UPPRD Makasar berkantor di Kantor Samsat Jakarta Timur di lantai dasar, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410[/caption] Ibu Eros Rostiaty selaku Kepala UPPRD Makasar bersama jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dan terus bekerja keras bersama jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari termasuk dalam menertibkan reklame yang belum membayar pajak. Pada tanggal 25 Oktober 2017 hari ini UPPRD Makasar meakukan penempelan reklame indoor 30 titik, serta 3 rekelame LED Kecil dan 1 LED Besar dan 4 titik LED, berlokasi Tamini Square Walaupun mempunyai wilayah yang luas, macet dan padat di wilayah timur Jakarta, tetapi tidak menjadi halangan kerja bagi UPPRD Makasar dalam melakukan pemungutan 9 jenis pajak daerah di bidang Pajak PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame ditambah kini dengan Pajak PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Hotel (Rumah Kos), Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. [caption id="attachment_378474" align="aligncenter" width="568"] Pemasangan stiker tunggakan reklame di Tamini Square[/caption] Sedikit melihat sejarah, Kawasan yang dahulu termasuk Kampung Makasar dewasa ini meliputi wilayah kelurahan Makasar dan sebagian dari wilayah Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur. Disebut Kampung Makasar, karena sejak tahun 1686 dijadikan tempat pemukiman orang–orang Makasar, di bawah pimpinan Kapten Daeng Matara. Mereka adalah bekas tawanan perang yang dibawa ke Batavia setelah Kerajaan Gowa, di bawah Sultan Hasanuddin tunduk kepada Kompeni yang sepenuhnya dibantu oleh Kerajaan Bone dan Soppeng. Pada awalnya mereka di Batavia diperlukan sebagai budak, kemudian dijadikan pasukan bantuan, dan dilibatkan dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh Kompeni. Pada tahun 1673 mereka ditempatkan di sebelah utara Amanusgracht, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Baru. Mungkin merasa bukan bidangnya, tanah di Kampung Makasar yang diperuntukan bagi mereka itu tidak mereka garap sendiri melainkan disewakan kepada pihak ketiga, akhirnya jatuh ketangan Frederik Willem Preyer. Salah seorang putri Daeng Matara menjadi istri Pangeran Purbaya dari Banten yang memiliki beberapa rumah dan ternak di Condet, yang terletak disebelah barat Kampung Makasar. Pada tahun 1810 pasukan orang–orang Makasar oleh Daendels secara administratif digabungkan dengan pasukan orang – orang Bugis. Pada awal abad keduapuluhan, tanah di Kampung Makasar menjadi milik keluarga Rollinson yaitu ketika Entong Gendut memimpin gerombolan orang – orang berkerumun di depan Villa Nova, rumah Lady Rollinson, pemilik tanah partikelir Cililitan Besar. (Humas Pajak Jakarta/wiki) [caption id="attachment_378475" align="alignleft" width="573"] Villa Nova Condet, dulu dan sekarang[/caption]

Selengkapnya
BPRD Putri Meraih Juara 1 Tea Walk Korpri 2017
23 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

BPRD Putri Meraih Juara 1 Tea Walk Korpri 2017

[caption id="attachment_378468" align="aligncenter" width="560"] Foto bersama Kaban BPRD dan Tim Putri Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan[/caption] Pemerintah Provinsi Jakarta mengadakan kegiatan tea walk Korpri DKI di Kawasan Agrowisata Gunung mas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/10/2017). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Walikota, beserta jajaran SKPD. Banyaknya peserta yang mencapai 8 ribu orang membuat kawasan puncak Bogor padat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara soliditas dan solidaritas bagi anggota Korpri DKI Jakarta di Lapangan Sepak Bola Agro Wisata, Kebon Teh Gunung Mas, Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 21 Oktober 2017. Anies dan istrinya, Ibu Fery Farhati, tiba sekitar pukul 07.15. Begitu datang, para pegawai negeri sipil yang semula tengah senam kemudian berbondong-bondong menghampiri dan menyambut Anies. Mereka rebutan untuk bersalaman dan berfoto dengan Anies. Pagi ini ada 835 regu, yang mendaftar kurang lebih ada 4.016 orang, dan kalau dijumlah dengan supportingnya kira-kira hari ini Gunung Mas diisi Korpri DKI 8.000 peserta, demikian Ketua Korpri DKI Saefullah dalam kata sambutannya. [caption id="attachment_378463" align="aligncenter" width="560"] Tim Putra BPRD tetap bersemangat[/caption] Bapak Saefullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan acara tahunan untuk mengingatkan soal soliditas dan solidaritas. Tahun ini, dia menyebutkan, anggaran kegiatan diambil dari APBD DKI sebesar Rp 225 juta. Menurut Saefullah, kekurangan biayanya sudah ditutup melalui swadaya atau patungan anggota Korpri. Akomodasi, pakaian, semua dari anggota Korpri. Semua anggota Korpri harus berkumpul sesuai wilayah dan regunya masing-masing. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada sejumlah anak-anak sekolah di wilayah Gunung Mas, dan tea walk di kalangan anggota Korpri. Bapak Anies dan wakilnya, Bapak Sandi membuka kegiatan tersebut. Lomba Jalan Sehat dalam rangka HUT KORPRI tersebut Alhamdulillah BPRD dapat membawa pulang tropi juara 1 ���� dan bisa berfoto bareng sama Bos baru alias Gubernur baru Bapak Anies Baswedan dan dihadiri Wakil Gubernur, Bapak Sandiaga Uno. (Humas Pajak Jakarta/Tem) [caption id="attachment_378464" align="aligncenter" width="560"] Tim Putri BPRD selalu kompak dan bersemangat hingga meraih juara 1[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Jabar dan Mataram
19 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Jabar dan Mataram

[caption id="attachment_378451" align="aligncenter" width="524"] Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Mataram[/caption] BPRD Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Sekban BPRD, Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI), Kepala Bidang Tipda, perwakilan Bidang Renbang, Bidang Peraturan, Bidang Pengendalian menerima kunjungan tamu daerah rekan-rekan kerja DPRD di Indonesia (18/10). [caption id="attachment_378452" align="aligncenter" width="524"] Kunjungan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kota Mataram[/caption] Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di jawa Barat seperti di Jakarta, dalam rangka mencari informasi DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke BPRD DKI untuk berkoordinasi tentang kiat-kiat meningkatkan pajak daerah. [caption id="attachment_378453" align="aligncenter" width="524"] Bapak Sekban BPRD Fisal Syafruddin memberikan keterangan tentang kiat-kiat BPRD meningkatkan pendapatan pajak[/caption] Disaat yang bersamaan, DPRD Kota Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) juga berkunjung ke Badan Pelayananan Pajak Daerah Jakarta untuk berkoordinasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan atau revisi 10 Raperda pajak daerah. Seluruh rombongan diterima bersama. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Selamat Jalan Gubernur dan Selamat Datang Gubernur Jakarta
16 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

Selamat Jalan Gubernur dan Selamat Datang Gubernur Jakarta

[caption id="attachment_378441" align="aligncenter" width="628"] Selamat Datang Gubenur Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022, Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiago Uno[/caption] [caption id="attachment_378445" align="aligncenter" width="628"] Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Gubernur Joko Widodo, Bapak Basuki Tjahaja Purnama dan Bapak Djarot Saiful Hidayat, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017[/caption] [caption id="attachment_378448" align="alignleft" width="777"] Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Baru oleh Presiden RI Joko Widodo yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya[/caption]

Selengkapnya
Pembukaan Mall Pelayanan Publik
16 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

Pembukaan Mall Pelayanan Publik

[caption id="attachment_378432" align="aligncenter" width="524"] Peresmian Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta[/caption] Mall Pelayanan Publik (MPP) diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017, tempat itu menjadi pusat pelayanan kepada warga Jakarta, untuk mengurus berbagai pengurusan. Mulai dari paspor, SIM, pajak, dan perizinan lainnya. Pelayanan di mal ini dibuka dari Senin sampai Sabtu. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, MenPAN RB Asman Abnur, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil hadir dan meresmikan mal itu pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 berlokasi di Jalan Rasuna Said Kav. C 22, Setiabudi, Jakarta Selatan, mal ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Stand pelayanan yang disediakan diantaranya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit-unit pIayanan publik lainnya di Jakarta, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta lainnya. Menurut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mal tersebut dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Dengan cara pengintegrasian seluruh pelayanan publik di Jakarta dalam satu tempat. Mal ini mengintegrasikan 296 pelayanan dari Pemprov dan 34 pelayanan pemerintah pusat, artinya ada 340 layanan. Diharapkan benar-benar warga yang minta pelayanan apa pun itu bisa datang ke sini tanpa mondar mandir lagi. [caption id="attachment_378433" align="aligncenter" width="524"] Mari Jadikan Pelayanan yang lebih baik lagi[/caption] Dengan adanya mal ini, menurut Djarot, dapat mendorong daya saing global di Indonesia. Nantinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta akan berkantor di mal tersebut. Kepala DPMPTSP Edy Junaidi mengatakan, dalam mal ini juga ada kantor Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Ada juga pelayanan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta dan PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, serta Bank DKI. Terdapat 12 jenis layanan publik yang melibatkan 12 instansi, antara lain Kementerian Keuangan untuk pelayanan perpajakan, Kementerian Hukum dan HAM untuk pelayanan imigrasi dan administrasi hukum umum, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk pelayanan sertifikat tanah. Badan Koordinasi Penanaman Modal meberikan pelayanan perizinan investasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pelayanan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta Kepolisian RI untuk pelayanan SIM, STNK, SKCK dan Surat Keterangan Kehilangan. Kemudian, PLN untuk pelayanan kelistrikan, PT Jasa Raharja untuk pelayanan kesamsatan, DPMPTSP DKI Jakarta untuk pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta untuk pelayanan pajak daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta untuk pelayanan urusan pencatatan sipil serta Bank DKI untuk pelayanan perbankan. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, Mal Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta menjadi proyek percontohan nasional. Nantinya, Kemenpan akan mendorong pemerintah provinsi lain untuk membuka mal serupa. "Bukan hanya di Jakarta. Di Surabaya juga ada nanti, di Makassar juga ada. Kami harapkan akan menular ke seluruh Indonesia," kata Asman. (Humas Pajak Jakarta/Rep/Ant) [caption id="attachment_378434" align="alignleft" width="760"] Pelayanan Kesamsatan dan Pelayanan Pajak Daerah di Mall Pelayanan Publik[/caption]

Selengkapnya
Penyerahan Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai PHL BPRD
12 Oct 2017
Pelayanan Terpadu

Penyerahan Santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai PHL BPRD

[caption id="attachment_378422" align="aligncenter" width="524"] Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Diserahkan santunan penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan [/caption] Sekretariat BPRD diwakili oleh Kasubag Umum Ibu Riris Wahyuningtyas dan Kasubbag Kepegawaian Sri Utami menyerahkan santunan penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai PHL BPRD Elfrida Lumbanbatu (Almarhumah) yang bekerja di Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Utara kepada Ahli waris (Suami) Erwin Situmorang diterima simbolis oleh Sdr. Herman). Santunan diserahkan kepada perwakilan ahli waris oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebon Sirih, Bapak Tonny WK, beliau juga menjelaskan Manfaat dari Program-program BPJS Ketenagakerjaan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai BPRD baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PHL (Pegawai Harian Lepas). Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Program Jaminan Kematian (JKM) adalah memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Untuk Iuran JKM (Jaminan Kematian) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan. Untuk Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif (manfaat perlindungan 6 bulan tidak berlaku lagi), terdiri atas: Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah); Santunan berkala 24 x Rp. 200.000,00 = Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. (Humas Pajak Jakarta/BPJS) [caption id="attachment_378423" align="alignleft" width="524"] Semoga berguna bagi ahli warisnya[/caption]

Selengkapnya
×