background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Bebas Sanksi PKB dan Bebas Sanksi BBNKB 2017
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Bebas Sanksi PKB dan Bebas Sanksi BBNKB 2017

[caption id="attachment_378570" align="aligncenter" width="515"] Ayo Manfaatkan Kesempatan Baik ini[/caption] (Balaikota/29 November 2017). Pemilik Kendaraan di Jakarta, ada kabar gembira. Dalam rangka mendorong agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya maka perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KB melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB. Bagi yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan belum melakukan balik nama kendaraan atau membayar BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) saat ini sedang dilakukan program kebijakan pajak daerah yang pro masyarakat dengan adanya program penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB dari hari Kamis tanggal 30 November hingga hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, untuk itu jangan sampai terlewatkan kesempatan yang baik ini. Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Kebijakan di bulan November 2017 untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak PKB dan BBN-KB yang telah terutang masa pajaknya bahkan dihapuskan denda pajaknya hingga 48%. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: a. Kepentingan daerah dalam rangka percepatan target penerimaan akhir tahun. b. Stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan c. Dalam rangka tertib administrasi data kepemilikan kendaraan bermotor sebagai database SIM, PKB dan BBN-PKB serta SIM Elektronik Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor. [caption id="attachment_378569" align="aligncenter" width="524"] Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan program bebas sanksi PKB dan bebas sanksi BBN-KB 30 Nov-23 Des 2017[/caption] Untuk mendukung kebijakan serta sukses tujuan tersebut diatas, maka Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta, Dishub DKI serta Jasa Raharja akan kembali menggelar razia gabungan tahap ketiga dengan sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang (BDU) di lima wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang terkena razia kendaraan bermotor, karena kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mempunyai kesadaran sehingga melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB. (Lihat/Download Aturan Bebas Sanksi PKB dan BBNKB disini: https://bapenda.jakarta.go.id/uploads/downloads/2017/11/SK-KAban-Nomor-3052-Tahun-2017-ttg-Penghapusan-sanksi-adm-PKB-Sanksi-adm-BBNKB.pdf) Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan dari hasil razia tahap lalu tetapi tunggakan PKB dirasakan masih cukup tinggi. Untuk itu, diharapkan para pemilik kendaraan dapat segera membayar Pajak Kendaraan Bermotor-nya dan bagi yang belum melakukan balik nama kendaraan maka lakukanlah Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) di Kantor Samsat terdekat. Bagi pajak kendaraan yang saat ini sudah jatuh tempo dan belum dibayar pajaknya, diharapkan untuk dibayarkan terlebih dahulu agar tidak dikenakan penilangan saat terkena razia. Gubernur menginstruksikan agar BPRD DKI Jakarta dapat terus melakukan operasi gabungan bersama Ditlantas Polda Metro Jaya dan melakukan operasi door to door bagi penunggak pajak kendaraan mewah sekaligus melakukan pengecekan data di lapangan dengan menggunakan aplikasi khusus. Pajak Anda Memajukan Kota Jakarta. Maju Kotanya Bahagia Warganya.

Selengkapnya
Penghapusan Sanksi dan Pemberian Keringanan PBB-P2 s/d 2012
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Penghapusan Sanksi dan Pemberian Keringanan PBB-P2 s/d 2012

[caption id="attachment_378501" align="aligncenter" width="384"] Ayo Warga Jakarta Manfaatkan Penghapusan Sanksi dan Pengurangan PBB-P2 Tahun 2012 kebawah[/caption] Didalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 telah diatur mengenai pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah dan masa berlaku Peraturan Gubernur tersebut telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2017. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih mengajukan permohonan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun-tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang biasanya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksud Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Keringanan PBB-P2 adalah keringanan yang diberikan terhadap PBB-P2 terutang untuk tahun pajak sebelum pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masih dikelola pleh Dirjen Pajak Pusat. Sedangkan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya keringanan pokok Piutang PBB-P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Piutang PBB-P2 untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak; dan b. Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak. Pemberian keringanan pokok Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2. Untuk Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yaitu besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar atau terlambat dibayar sebagaimana dimaksud dihapuskan dan pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud melalui Sistem Informasi diberikan PBB-P2 secara otomatis. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Bank DKI atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk. Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi. Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini juga tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pembayaran yang telah dilakukan. Mari kita lunasi Pajak PBB-P2 untuk tahun 2012 kebawah selagi ada potongan pokok pajak dan bebas sanksi denda. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378502" align="aligncenter" width="1100"] Mari Kita Manfaatkan Penghapusan Sanksi dan Pengurangan PBB-P2 Tahun 2012 kebawah[/caption]

Selengkapnya
Pemasangan Plang Tunggakan di Jakarta Utara
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Pemasangan Plang Tunggakan di Jakarta Utara

[caption id="attachment_378553" align="aligncenter" width="524"] Kepala Suku Badan Jakarta Utara Carto dan Kepala UPPRD Tanjung Priok Hendarto memasang plang tunggakan PBB-P2[/caption] Sebanyak 80 obyek pajak menjadi sasaran pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak di wilayah Jakarta Utara. Walikota Jakarta Utara, Husein Murad menegaskan, pajak terhutang harus tetap dibayar dan tidak bisa dihapus begitu saja. Hal itu diungkapkannya ketika memimpin apel kegiatan pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak di Halaman Plaza Barat, Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (14/11). Sebelumnya, petugas telah berupaya melakukan tahapan-tahapan penyelesaian tunggakan pajak PBB-P2 hingga batas waktu yang ditentukan. Namun, masih ada 80 wajib pajak (WP) yang merupakan badan usaha dan perorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. “Mulai dari pendekatan persuasif kepada para WP telah dilakukan tapi masih ada yang menunggak pajak. Oleh karena itulah, petugas melangkah ke tindakan selanjutnya yaitu pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak ke sejumlah obyek pajak,” ungkap Husein Murad saat menyerahkan papan informasi tunggakan pajak kepada UPPRD Tanjung Priok dan Koja. [caption id="attachment_378554" align="aligncenter" width="524"] Pemasangan Stiker Tunggakan PBB-P2[/caption] Sedangkan jumlah tunggakan pajak di wilayah Jakarta Utara mencapai Rp. 73.997.861.873. “Sampai saat ini, 80 WP yang tersebar di 6 kecamatan belum melakukan pembayaran maka kami berkewajiban untuk mengingatkan kembali dan mengambil langkah tegas dengan melakukan pemasangan stiker/papan informasi penunggak pajak di 80 obyek pajak di wilayah Jakarta Utara,” tegas Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Carto. Secara simbolis, pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak akan dilakukan di 6 obyek pajak dengan nilai total mencapai Rp 16,7 Milyar. Dengan rincian sebagai berikut: PT. Ujung Lima (Berdikari) di Jl. Yos Sudarso Koja memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 10 Milyar. Kemudian Paguyuban Komplek BOS di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Rp. 3,1 Milyar, PT Gading Selaras, Kelapa Gading Rp 1.105 Milyar, PT Puku Benang Sari, Cilincing Rp. 589 Juta, Tn. Hokiarto, Penjaringan Rp 935 Juta dan Tn. Sugianto Hardi, Penjaringan Rp. 646 Juta. Walikota Jakarta Utara bersama unit terkait turun langsung menyaksikan proses pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak atau pemberitahuan utang pajak daerah di PT Ujung Lima dan Bursa Otomotif. Puluhan petugas gabungan menyebar ke sejumlah obyek pajak yang menjadi target pemasangan stiker/papan informasi tunggakan pajak di wilayah Jakarta Utara. (Suban Utara/Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378555" align="alignleft" width="524"] Pemasangan Plang Tunggakan PBB-P2 dimuat di Harian Pos Kota[/caption]

Selengkapnya
Kunjungan Kaltim, Bengkalis dan Bengkulu
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Kunjungan Kaltim, Bengkalis dan Bengkulu

[caption id="attachment_378547" align="aligncenter" width="524"] Kunjungan DPRD Kabupaten Bengkalis[/caption] Pada tanggal 1 dan 2 November 2017 BPRD dikunjungi oleh teman-teman dari Badan Pajak Daerah dan DPRD di Indonesia. Maksud dan tujuan kedatangan adalah untuk bertukar pendapat tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah didalam pemungutan retribusi dan pajak khususnya di dalam pengoptimalan pemungutan Pajak Daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daaerah Jakarta juga terus berbenah meningkatkan upaya pemungutan pajak yang lebih baik lagi, diantaranya dengan penerapan pemungutan pajak melalui online system. Semoga berbagai masukan yang diberikan dapat menambah perbendaharaan cara bagi teman-teman yang datang untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. [caption id="attachment_378548" align="aligncenter" width="524"] Kunjungan Badan Pajak Provinsi Kalimantan Timur[/caption] Pada tanggal 1 November 2017 rombongan dari Badan Pajak Provinsi Kalimantan Timur lakukan kunjungan ke BPRD Jakarta untuk membahas tentang penerimaan pajak daerah Pada tanggal 2 November Kunjungan DPRD Kabupaten Bengkalis Riau melakukan pendalaman tentang kiat mencapai target pendapatan daerah. [caption id="attachment_378546" align="aligncenter" width="524"] Kunjungan DPRD Kota Bengkulu [/caption] Kunjungan DPRD Kota Bengkulu membahas peningkatan pajak daerah dan berdiskusi masalah peraturan pajak pada tanggal 2 November 2017. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan Pajak Daerah di daerahnya dan juga dapat menjadi masukan bagi DPRD dalam merevisi Peraturan Daerahnya. (Humas Pajak Jakarta)

Selengkapnya
Jagakarsa Pasang Tanda Tunggakan
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Jagakarsa Pasang Tanda Tunggakan

[caption id="attachment_378539" align="aligncenter" width="524"] Pemasangan tanda tunggakan pajak daerah di Jagakarsa[/caption] UPPRD Jagakarsa lakukan pemasangan spanduk dan stiker penunggak pajak di wilayah Kecamatan Jagakarsa, bekerjasama dengan Polsek, Koramil, Satpol PP Kecamatan, Kelurahan & UPPRD dipimpin Kepala UPPRD Jagakarsa Johari (15/11). Setelah dilakukan penagihan dan pemanggilan secara persuasif untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 maka objek pajak dipasangi spanduk dan stiker tunggakan dan akan dilepas hingga Wajib Pajak membayar pajaknya. Untuk mengurangi beban pajak PBB-P2, didalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 telah diatur mengenai pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun pajak sebelum dikelola Pemerintah Daerah dan masa berlaku Peraturan Gubernur tersebut telah berakhir sejak tanggal 6 Maret 2017. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih mengajukan permohonan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun-tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah. [caption id="attachment_378540" align="alignleft" width="524"] Bapak Johari, Kepala UPPRD Jagakarsa dengan semangat memberikan arahan tentang pemasangan tanda tunggakan pajak daerah[/caption] [caption id="attachment_378541" align="alignleft" width="524"] Pemasangan tanda tunggakan pajak daerah secara gabungan akan terus dilaksanakan[/caption]

Selengkapnya
UPPRD Tebet Pasang Plang Tunggakan
3 years ago
Pelayanan Terpadu

UPPRD Tebet Pasang Plang Tunggakan

[caption id="attachment_378527" align="aligncenter" width="524"] Kepala UPPRD Tebet Erma Sulistianingsih memimpin pelaksanaan pemasangan plang tunggakan[/caption] UPPRD Tebet lakukan pemasangan spanduk dan stiker penunggak pajak di wilayah Kecamatan Tebet, bekerjasama dengan Polsek, Koramil, Satpol PP Kecamatan, Kelurahan & UPPRD Tebet (7/11). Setelah dilakukan penagihan dan pemanggilan secara persuasif untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2 maka objek pajak dipasangi spanduk dan stiker tunggakan dan akan dilepas hingga Wajib Pajak membayar pajaknya. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Wajib Pajak dapat memanfaatkan Pergub No. 124 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah secara otomatis tahun 2012 kebawah. [caption id="attachment_378528" align="alignleft" width="682"] Pemasangan Tanda Tunggakan PBB-P2 di Tebet[/caption] [caption id="attachment_378529" align="alignleft" width="682"] Aparat Kepolisian, Koramil, Satpol PP dan Kecamatan ikut memasang Plang Tunggakan[/caption]

Selengkapnya
×