background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
UPPRD Tanah Abang Giatkan Penertiban Reklame Liar
27 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

UPPRD Tanah Abang Giatkan Penertiban Reklame Liar

[caption id="attachment_377514" align="aligncenter" width="400"] Penertiban reklame liar oleh UPPRD Tanah Abang[/caption] Didalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 wewenang Dinas Pelayanan Pajak atau sekarang bernama Badan Pajak dan Retribusi Daerah terkait penyelenggaraan reklame adalah memungut Pajak Reklame tertayang. Salah satu tugas BPRD adalah melakukan pengendalian terhadap aspek Pajak Reklame, melakukan pengawasan di lapangan terkait penyelenggaraan materi reklame yang sudah membayar pajak reklame atau belum dan melakukan penertiban atau pembongkaran atas materi atau konten reklame yang tidak dibayar pajak reklamenya alias reklame liar. Untuk penyelenggaraan reklame, semua UPPD di tingkat Kecamatan terus melakukan penertiban reklame liar. Unit UPPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berada di setiap Kecamatan di Jakarta. [caption id="attachment_377515" align="aligncenter" width="400"] Bila ditemukan reklame tidak berizin langsung ditertibkan[/caption] Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Tanah Abang terletak di Jakarta Pusat, mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tanah Abang, yang terdiri dari 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali, Petamburan dan Kelurahan Gelora. Bapak Hawan Aries Bhirawa selaku Kepala UPPRD Tanah Abang bersama jajarannya mempunyai komitmen yang kuat dan terus bekerja keras bersama jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari termasuk dalam membongkar reklame liar. UPPRD Tanah Abang melaksanakan pemungutan pajak dan koordinasi retribusi di wilayah Kecamatan Tanah Abang, beralamat kerja di Gedung di Graha Mental Spritual Lantai 4 Jl. H. Awaludin 2 Jakarta Pusat atau disebelah jalan KUA Tanah Abang dengan nomor telepon (021) 3925606 atau email: upprd.tanahabang@gmail.com. [caption id="attachment_377516" align="aligncenter" width="350"] Kepala UPPRD Tanah Abang Hawan Aries Bhirawa [/caption] Walaupun mempunyai wilayah yang luas dan padat di wilayah bisnis Jakarta, tetapi tidak menjadi halangan kerja bagi UPPRD Tanah Abang dalam melakukan pemungutan 9 jenis pajak daerah di bidang Pajak PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame ditambah kini dengan Pajak PBB-KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Hotel (Rumah Kos), Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Saat ini UPPRD juga terus mendistribusikan alat electronic Payment Online System (e-POS) bagi Wajib Pajak Hotel atau Rumah Kos, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yang mempunyai mesin kasir atau cash register manual agar terawasi dengan baik pajak dari omzet yang didapatkan oleh Wajib Pajak serta berencana mendata kendaraan yang berstatus BDU (Belum Daftar Ulang) untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (Humas Pajak Jakarta/PKB) [caption id="attachment_377517" align="aligncenter" width="200"] Penertiban reklame di Sabtu dan Minggu oleh UPPRD Tanah Abang[/caption]

Selengkapnya
Surabaya Pelajari NJOP Jakarta
23 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

Surabaya Pelajari NJOP Jakarta

[caption id="attachment_377494" align="alignleft" width="261"] Kunjungan DPRD Kota Surabaya diterima Kepala UPPLI[/caption] Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke BPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka konsultasi terkait regulasi tentang zona nilai kawasan sebagai dasar penentuan NJOP (10/2). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) memberikan penjelasan terkait materi kunjungan Komisi B DPRD Kota Surabaya. BPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Didalam Perda tersebut diatur mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak & tarif PBB-P2. Ada 4 tarif PBB-P2 yang berlaku berdasarkan perda tersebut yaitu Tarif : 0,01% untuk (NJOP < Rp. 200 juta), Tarif : 0,1 % untuk (NJOP Rp. 200 juta s/d < Rp. 2 miliar), Tarif : 0,2 % untuk (NJOP Rp. 2 miliar s/d < Rp. 10 miliar) dan Tarif : 0,3 % untuk (NJOP Rp. 10 miliar atau lebih). Selain itu disampaikan juga bahwa penilaian objek PBB-P2 dilakukan secara massal dan individual, dan pemutakhiran NIR/ZNT dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak PBB-P2 jo Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2820 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis dan Penentuan Besarnya Prosentase Penyesuaian Dalam Kegiatan Pemutakhiran ZNT dan/atau NIR [caption id="attachment_377495" align="alignleft" width="400"] Kunjungan DPRD Kota Surabaya[/caption] Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengajukan pertanyaan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara otomatis membuat ZNT disekitar kawasan pembangunan tersebut meningkat, sedangkan peningkatan ZNT tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tersebut, demikian juga untuk daerah-daerah kumuh, daerah tempat pembuangan sampah, dan daerah khusus lainnya bagaimanakah penetapan ZNT nya. Karena di Surabaya kondisi-kondisi tersebut tidak termasuk komponen yang diperhitungkan dalam penentuan ZNT, sehingga anggota komisi B DPRD Kota Surabaya disarankan oleh BPN untuk melakukan konsultasi dengan BPRD Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut. Dalam suasana diskusi yang akrab, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme dalam proses pemutakhiran NIR/ZNT yang dimulai dari rapat persiapan di tingkat kelurahan dengan pengumpulan data pemutakhiran ZNT/NIR dan harga jual yang diperoleh dari berbagai macam media untuk dilakukan verifikasi ke lapangan, kemudian dilakukan analisis oleh para penilai PBB yang sebagian besar mempunyai pendidikan sebagai penilai PBB, dan kemudian setelah NIR diperoleh dilakukan rapat keseimbangan NJOP Perbatasan dan dilakukan penetapan NJOP yang kemudian dilanjutkan pembuatan buku pemutakhiran NIR/ZNT. UPPLI juga memberikan penjelasan bahwa untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas pengurangan sampai dengan 50 % untuk masyarakat umum yang terkena dampak pembangunan ekonomi maupun berpenghasilan rendah, dan juga pemberian pembebasan sampai dengan 75 % bagi pensiunan PNS/TNI/POLRI dan veteran. Kepala UPPRD Menteng juga memberikan beberapa contoh kasus pengurangan PBB-P2 di daerah menteng, seperti ahli waris yang hanya bekerja sebagai tukang ojek menerima warisan rumah dari orang tuanya di daerah menteng dimana PBB yang terutang sangat tinggi. Untuk hal tersebut, ahli waris tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 yang terutang kepada UPPRD terkait. Bidang TIPDA juga memberikan penjelasan mengenai pemetaan online dalam PBB dimana terdapat penggabungan peta antara peta yang terdapat dalam SIG PBB dengan Peta google. Selain itu juga TIPDA menambahkan bahwa untuk tahun 2012 ke bawah (untuk pajak sebelum dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) secara system Wajib Pajak telah mendapat pengurangan sebesar 25 % sampai dengan 50 % dari PBB-P2 yang terutang dan penghapusan denda sebesar 100 % sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2016. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig)

Selengkapnya
Palangkaraya Koordinasi Pengelolaan Pajak di Jakarta
22 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

Palangkaraya Koordinasi Pengelolaan Pajak di Jakarta

[caption id="attachment_377488" align="aligncenter" width="400"] Kunjungan Kerja Rombongan ASN BPPRD Kota Palangkaraya[/caption] Rombongan ASN BPPRD Kota Palangkaraya melakukan kunjungan kerja ke BPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 (13/2). Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi memberikan paparan terkait materi kunjungan Rombongan ASN BPPRD Kota Palangkaraya sebagai berikut : a. Perubahan struktur organisasi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menjadi BPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. b. Disampaikan juga mengenai visi dan misi, struktur organisasi dan tugas BPRD Provinsi DKI Jakarta yang baru, c. Disampaikan juga mengenai target penerimaan pajak tahun 2017 yaitu sebesar Rp 35,2 Triliun dan target penerimaan retribusi tahun 2017 adalah sebesar Rp 677 juta, dan juga disampaikan arah kebijakan pajak daerah dan program unggulan BPRD tahun 2017 sebagai upaya untuk mencapai target penerimaan pajak dan retribusi tahun 2017 tersebut. d. Tahun 2017 merupakan tahun pencegahan dan penindakan, maka BPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini telah bekerja sama dengan KPK dan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka penagihan aktif pajak daerah dan pengawasan serta pembinaan terkait integritas pegawai. e. Dan saat ini BPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan pelayanan pajak online bagi wajib pajak untuk hamper semua jenis pajak sehingga diharapkan dapat semakin memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, penyetoran, pemutakhiran data, dan pelaporan kewajiban perpajakan. Rombongan ASN BPPRD Kota Palangkaraya mengajukan pertanyaan tentang proses pemungutan retribusi di BPRD Provinsi DKI Jakarta, cleansing data, penerbitan SKPDKB dan mekanisme pemeriksaan di Provinsi DKI Jakarta serta format resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak di BPRD Provinsi DKU Jakarta. [caption id="attachment_377489" align="aligncenter" width="400"] Kabid BPPRD Kota Palangkaraya memberikan pertanyaan[/caption] Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan bahwa berdasarkan struktur organisasi yang baru, BPRD Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai penyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan pendataan penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini BPRD Provinsi DKI Jakarta masih dalam tahap koordinasi dengan BPKAD dan Instansi pemungut retribusi lainnya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Tata Air, BPTSP dan lainnya dalam rangka alih tugas pemungutan retribusi daerah. Bidang peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah memberikan penjelasan terkait cleansing data dimana proses cleansing piutang PBB-P2 dilakukan berdasarkan Instruksi Kadis Nomor 48 Tahun 2015 dimana setiap objek PBB-P2 dibuat clustering permasalahannya sehingga terdapat 6 cluster objek PBB-P2 dan objek PBB-P2 yang termasuk dalam kategori 2 sampai 6 masuk ke dalam usulan penghapusan piutang PBB-P2. Kemudian UPPRD Menteng memberikan penjelasan tentang proses validasi BPHTB dimana proses validasi dilaksanakan maksimum 3 hari kerja, jika setelah dilakukan verifikasi lapangan ditemukan kondisi yang berbeda dengan sspd bphtb maka atas kekurangan pembayaran BPHTB diterbitkan STPD atau SKPDKB BPHTB dimana penerbitan SKPDKB BPHTB telah diakomodasi di dalam Sistem BPHTB. Mekanisme pemeriksaan dijelaskan oleh Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum dimulai dari penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai pemeriksa pajak, kemudian dilakukan proses peminjaman dokumen/berkas wajib pajak, kemudian pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, kemudian dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan wajib Pajak dimana pembahasan dilakukan di Kantor Pemeriksa, kemudian dibuat Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan penerbitan SKPDKB apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Saat ini BPRD Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan revisi aturan tentang tata cara pemeriksaan dan untuk format resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak saat ini BPRD Provinsi DKI Jakarta masih mengikuti format yang terdapat pada aturan yang masih berlaku. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig) [caption id="attachment_377490" align="aligncenter" width="400"] Diskusi pajak dengan ASN BPPRD Kota Palangkaraya[/caption]

Selengkapnya
Bersama KPK, BPRD Tertibkan Pajak Daerah
21 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

Bersama KPK, BPRD Tertibkan Pajak Daerah

[caption id="attachment_377477" align="aligncenter" width="400"] Kepala BPRD DKI Edi Sumantri memberikan paparan tentang optimalisasi pajak daerah didepan Wagub DKI.[/caption] Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Asian Development Bank (ADB). Rapat bersama dilaksanakan Wagub DKI bersama BPRD, KPK-RI, ADB, BPKD, Inspektorat, PTSP, Diskominfo tentang penyampaian laporan dan informasi terkait rencana optimalisasi pajak daerah, di ruang rapat Wagub (20/2) Acara rapat ini adalah tindaklanjut acara pencanangan optimalisasi pajak daerah dengan KPK-RI di Balai Agung pada tanggal 3 Februari 2017 lalu. Agenda yang akan dilakukan adalah KPK-RI melakukan pendampingan untuk upaya pemungutan pajak pajak dan bersama ADB melakukan intensifikasi pendataan objek dan wajib pajak. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Edi Sumantri, menyatakan, jalannya penagihan serta pemeriksaan pajak di DKI selanjutnya akan selalu dikoordinasikan dengan KPK, terutama dengan tunggakan pajak dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar. Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang menunggak sesuai dengan UU 19 tahun 2000 dan pelaksanaannya didampingi tim supervisi KPK. [caption id="attachment_377478" align="aligncenter" width="400"] Bapak Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat memberikan arahan tentang optimalisasi pajak daerah[/caption] Kepala BPRD DKI menyebutkan, skala prioritas penindakan atas tunggakan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepada yang bernilai lebih dari Rp 1 miliar dan pajak yang berasal dari restoran, hotel, serta tempat hiburan yang sifatnya bukan diambil dari pengusaha tetapi merupakan uang titipan dari masyarakat. Direncanakan akan disiapkan 60 orang juru sita pajak untuk mendukung penindakan hukum. Jumlah tersebut dinilai telah mencukupi dalam membantu Pemprov melakukan penindakan. Juru sita sebanyak 60 orang itu cukup. Nanti kan juga ditambah dengan 28 juru sita yang sudah ada sebelumnya. Pelantikan 60 juru sita rencana akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2017 dan langsung bekerja. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, saat ini penghitungan potensi pajak masih tidak akurat karena data wajib pajak di Jakarta masih belum rapih. Kerja sama ini untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena DKI Jakarta akan dijadikan percontohan untuk membuat sistem perpajakan dengan menggunaan basis data yang lengkap. [caption id="attachment_377479" align="aligncenter" width="400"] Rapat Optimalisasi Pajak Daerah[/caption] Wagub menambahkan, saat ini banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya, sehingga perlu penambahan petugas juru sita untuk penindakan dan penegakan hukum bersama dengan KPK. Nantinya petugas KPK akan melakukan pendampingan untuk mencegah terjadinya kerja sama antara wajib pajak dengan petugas pajak. Untuk mencapai ketransparansian itu diperlukan pembentukan sistem data yang teritegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan pelayanan pemberian izin kepada masyarakat. Bersama-sama dengan tim bidang pencegahan dari KPK, Pemprov akan membuat sistem terintegrasi. Nantinya bagi warga yang mempunyai tunggakan pajak tidak akan bisa mengurus izin-izin di SKPD terkait. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan segera melunasi pajak dan selanjutnya menjadi masyarakat yang tertib pajak. (Humas Pajak Jakarta/Phn/BJ/SH)

Selengkapnya
Sumatera Selatan Benahi Pajak Kendaraan
16 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

Sumatera Selatan Benahi Pajak Kendaraan

[caption id="attachment_377469" align="aligncenter" width="400"] Diskusi tentang PKB dan BBN-KB Sumsel dan Jakarta[/caption] Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2010 sedang dilakukan oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta dilatarbelakangi upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Dalam revisi tersebut terdapat usulan perubahan tarif BBN-KB dimana penyerahan pertama dikenakan sebesar 15% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1,5 %. Juga terdapat usulan perluasan Wajib Pajak BBN-KB dimana Instansi Negara/Pemerintah Pusat dan Daerah/TNI dan POLRI termasuk dalam definisi Wajib Pajak Badan. Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk itu maka Anggota Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke BPRD Provinsi DKI Jakarta guna studi komparasi terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (9/2). Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu ibu kota provinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Provinsi Sumsel banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagaralam dan lain-lain. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas dari provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jokjok, berengkes dan tempoyak. [caption id="attachment_377470" align="aligncenter" width="400"] Air Terjun Lematang Indah Sumatera Selatan[/caption] Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) bersama perwakilan Bidang Pengendalian, Bidang Tipda, Bidang Renbang dan Bidang Peraturan memberikan paparan terkait materi kunjungan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan menjelaskan tentang upaya BPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Didalam Perda tersebut diatur mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak dan tarif BBN-KB. Tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama adalah sebesar 10% sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % serta dijelaskan mengenai mekanisme pelayanan pada kantor bersama samsat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Anggota Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pertanyaan yang menjadi dasar perhitungan BPRD Sumsel dalam menetapkan kenaikan tarif BBN-KB dari 10 % menjadi rencana 15 % dan hubungan BPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Kepolisian sehubungan dengan pelaksanaan PP Nomor 69 Tahun 2010. UPPLI memberikan penjelasan bahwa yang menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif BBN-KB BPRD Provinsi DKI Jakarta adalah karena adanya kenaikan tarif BBN-KB pada daerah-daerah perbatasan (Buffer Zone), seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menaikkan tarif BBN-KB menjadi 20 % untuk penyerahan pertama. Sejak tahun 2010 PKB dan BBN-KB di Jakarta belum mengalami kenaikan. Disisi lain saat ini BPRD Provinsi DKI Jakarta telah menjalin kerjasama dengan kepolisian dimana pemberian insentif bagi pihak kepolisian dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 2010 dan pihak kepolisian diharapkan kerjasamanya dalam hal pencapaian target penerimaan PKB dan BBN-KB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig) [caption id="attachment_377471" align="aligncenter" width="400"] Kunjungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan[/caption]

Selengkapnya
Langkat Bahas Sistem Pengelolaan Daerah Jakarta
15 Feb 2017
Pelayanan Terpadu

Langkat Bahas Sistem Pengelolaan Daerah Jakarta

[caption id="attachment_377454" align="aligncenter" width="450"] Kunjungan DPRD Kabupaten Langkat[/caption] Dalam rangka pelaksanaan kunjungan kerja Luar Daerah Luar Provinsi, maka Komisi C DPRD Kabupaten Langkat melakukan kunjungan kerja ke BPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka membicarakan hal-hal yang terkait dengan sistemasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan hal-hal lain yang dianggap perlu (8/2). Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Hayatina bersama perwakilan Bidang Renbang, Peraturan, Suban Jakarta Pusat dan UPPRD Menteng memberikan paparan terkait materi kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Langkat seperti perubahan struktur organisasi DPP menjadi BPRD Propinsi DKI Jakarta, Visi dan misi, arah kebijakan, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan target penerimaan pajak Tahun 2017, dasar hukum pemungutan pajak dan 13 jenis pajak yang dikelola oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta. Sektor pajak terutama PBB-P2 dan PKB menjadi primadona dalam penyumbang PAD terbesar di Provinsi DKI Jakarta, dan disampaikan juga bahwa BPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan Law Enforcement melalui kegiatan antara lain: penagihan pajak dengan surat paksa, bekerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang Pajak Daerah, dan melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah dengan KPK pada tanggal 03 Februari 2017. Didalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada Wajib Pajak adalah PT PLN karena PT PLN melakukan pemungutan PPJ pada saat penagihan biaya listrik yang telah dipakai oleh pelanggan PT PLN, kemudian PT PLN melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPJ yang telah dipungut PT PLN. BPRD Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai pembuat regulasi dalam pemungutan PPJ. [caption id="attachment_377456" align="aligncenter" width="450"] Ibu Hayatina Kepala UPPLI meyampaikan paparan tentang Pajak dan Retribusi Jakarta[/caption] Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PPJ yakni belum terperincinya data dari PT PLN mengenai data pendukung atas pembayaran PPJ yang telah dipungut PT PLN, baik mengenai data Wajib Pajak yang telah dipungut beserta pajak yang dipotong atas masing-masing Wajib Pajak. Dilihat dari efektifitas dan efisiensi online system terhadap penerimaan pajak terlihat dari semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. - Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 29.077.437.402.727 - Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 31.606.537.202.247 - Pada tahun 2017 target penerimaan pajak adalah Rp 35.230.000.000.000 Dari data tersebut terlihat peningkatan penerimaan pajak yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, tanpa adanya online system akan sangat berat untuk mencapai target penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta, karena dengan online system secara tidak langsung akan mengurangi kebocoran pajak,karena sebagian besar transaksi Wajib Pajak telah terekam melalui sarana online system pajak dan Wajib Pajak semakin merasakan kemudahan dalam mendaftar, menyetor dan melapor pajak daerah. Kabupaten Langkat (Jawi: كابوڤاتين لڠكت) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa (2000). Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat yang dulu pernah ada di tempat yang kini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini. Bukit Lawang, Tangkahan dan Mesjid Azizi, melihat Orang Utan dan Gajah di hutan wisata adalah obyek dan atraksi wisata yang dapat kita lihat bila berkunjung ke Langkat. [caption id="attachment_377455" align="aligncenter" width="450"] Masjid Azizi Langkat[/caption] (Humas Pajak Jakarta/Phn/Tri/Dig)

Selengkapnya
×