background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Jatuh Tempo PBB serta Bebas Sanksi PKB dan BBNKB
31 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

Jatuh Tempo PBB serta Bebas Sanksi PKB dan BBNKB

[caption id="attachment_378286" align="aligncenter" width="524"] Wakil Kepala BPRD Wahyu Hariyadi[/caption] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang jam operasional Kantor Samsat, jelang akhir masa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Wahyu Haryadi mengatakan, kantor Samsat di lima wilayah kota di Jakarta akan buka sampai pukul 19.00 WIB, khusus pada hari ini, Rabu 30 Agustus dan Kamis, 31 Agustus 2017. "Jadi jam operasional mulai dari pukul 08.00 hingga 19.00," kata Wahyu di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017. Menurutnya, penambahan jam operasional tersebut dilakukan untuk mengakomodir antusiasme warga yang hendak membayarkan pajak kendaraannya. Sebab, Kamis besok merupakan hari terakhir masa pemutihan. "Kalau pas akhir-akhir waktu penghapusan sanksi, biasanya warga lebih banyak. Makanya jam operasional kami perpanjang," ujarnya. Selain jam operasional Samsat, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperpanjang jam operasional Bank DKI sampai pukul 17.00 WIB. Pembayaran pajak juga bisa dilakukan di kantor-kantor Bank DKI. "Penambahan jam operasional ini berlaku dua hari, hari ini dan besok. Kami harap warga bisa membayarkan kewajibannya, kalau telat maka akan kena saksi administrasi dua persen dari nilai pokok objek pajaknya," kata dia. [caption id="attachment_378290" align="alignleft" width="524"] Jemput Bola PBB-P2 di Kelurahan dan Kecamatan[/caption] Seluruh layanan di Bank DKI dan Kantor Samsat memperpanjang jam pengoperasiannya untuk mengakomodasi orang yang hendak membayar pajak, Kamis (31/8). Bank DKI akan melayani PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sampai Kamis (31/8) dan besoknya Libur Lebaran Idhul Adha di 1 September 2017. Layanan Bank DKI akan beroperasi hingga pukul 17.00 WIB untuk melayani pembayaran PBB. Sementara, layanan bayar untuk PKB dan BBNKB hingga pukul 20.00 WIB. "Biasanya pelayanan hingga jam 15.00 WIB. Tapi, Kamis besok Pelayanan Pembayaran PBB di seluruh Bank DKI dilayani sampai jam 17.00 WIB, sedangkan PKB dan BBNKB sampai jam 20.00 WIB," kata PLH Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Wahyu Haryadi melalui keterangan tertulis, Rabu (30/8). Perpanjangan waktu pelayanan dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan pajak. adapun pajak PBB akan habis tenggat waktunya esok. Selain Bank DKI, Kantor Bersama Samsat juga memperpanjang waktu layanan. Untuk layanan pembayaran PKB dan Sanksi Administrasi BBN-KB akan beroperasi dari pukul 08.00 WIB hari Senin-Jumat dan pukul 08.00-14.00 WIB di hari Sabtu. "Sehubungan animo masyarakat tentang penghapusan sanksi pajak administrasi PKB dan Sanksi Administrasi BBN-KB yang begitu besar sehingga memerlukan penambahan waktu pelayanan di Kantor Bersama Samsat sampai tanggal 31 Agustus," Kepala Seksi STNK Komisaris Polisi Bayu Pratama Gubunagi. (Humas Pajak Jakarta/media online) [caption id="attachment_378291" align="alignleft" width="468"] Pelayanan PKB dan BBNKB di Samsat buka hingga jam 20 malam[/caption]

Selengkapnya
Hasil Evaluasi Razia Kendaraan Pengesahan STNK
30 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

Hasil Evaluasi Razia Kendaraan Pengesahan STNK

[caption id="attachment_378278" align="aligncenter" width="512"] Pendataan dan Razia STNK Kendaraan Door to Door[/caption] Pihak kepolisian dengan Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi. Hasil dari rapat tersebut terdapat 4,67 juta unit kendaraan bermotor didapati belum daftar ulang atau menunggak pajak. Menurut Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto, di antaranya sekitar 3,9 juta roda dua dan kurang lebih 700 ribu unit roda empat belum tercatat daftar ulang. "Dengan potensi Pajak Kendaraan Bermotornya sebesar Rp 1,8 triliun per 1 Agustus 2017," kata Budiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (29/8). Kemudian, dri kepolosian sudah menindak sebanyak 335 kendaraan bermotor. 275 adalah roda dua. Lalu sisanya sebanyak 60 adalah kendaraan roda empat. "Mereka semua ditindak. Ada yang STNK-nya disita sebagai barang bukti dan ada SIM-nya di sita sebagai barang bukti. Budiyanto menjelaskan razia terkait STNK kendaraan bermotor tersebut dilakukan karena banyaknya kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Tidak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah kendaraan bodong yang tidak dilengkapi dengan STNK tidak sah. BPRD DKI Jakarta mencatat ada jutaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang Belum Daftar Ulang (BDU). Untuk menertibkan hal tersebut, maka petugas gabungan akan melakukan razia bersama terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Selain pemeriksaan di jalan, polisi bisa pula melakukan penindakan dengan sistem door to door. Budiyanto melanjutkan, jumlah kendaraan roda dua di Jakarta mencapai 13,9 juta unit dengan pertumbuhan mencapai 9,1 persen. Sementara, kendaraan roda empat jumlahnya mencapai 3,5 juta unit dengan pertumbuhan 8 persen per tahunnya. “Artinya, penambahan mobil baru setiap hari 400 ribu kendaraan dan motor mencapai 800 unit,” ungkap Budiyanto. Untuk menindak para pelanggar itu, Polisi akan melakukan penertiban bersama khusus untuk pajak STNK. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan PNBP melalui proses mekanisme pengesahan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang. Dari informasi yang dihimpun, Jakarta Selatan paling banyak yang dilakukan penindakan baik SIM maupun STNK, yakni dengan 115 pelanggar. Sementara, daerah yang paling kecil penindakannya yakni Jakarta Utara, dengan 24 penindakan. “Lalu, untuk pelanggar itu paling banyak karyawan swasta, dengan 335 pelanggar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tambah Budiyanto. Kemudian, untuk pelanggar STNK yang bodong didominasi sepeda motor dengan 275 pelanggar. Budiyanto menyimpulkan, tindakan razia sangat penting untuk menekan adanya pelanggar terutama yang STNK-nya sudah habis masa berlakunya, “Razia ini kami lakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran‎ hukum masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor,” tandasnya. Penyebab banyaknya pemilik kendaraan mewah yang masih menunggak pajak bermacam-macam, mulai dari kelalaian hingga kesengajaan kelalaian karena kesibukan, belum balik nama, tidak aware, merasa sudah menggunakan jasa pihak ketiga atau kesengajaan. Dari pihak BPRD sudah melakukan pendataan ke sejumlah tempat dan menemui langsung ke masyarakat serta kalangan artis yang sebagian besar sudah beres permasalahan pajaknya dan Kepala BPRD Edi Sumantri telah banyak melakukan pemberitaan mengenai razia kendaraan tersebut. (Humas Pajak Jakarta/media online) [caption id="attachment_378279" align="alignleft" width="512"] Razia dan pendataan kendaraan di apartemen[/caption]

Selengkapnya
Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2017 Cilandak
25 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2017 Cilandak

[caption id="attachment_378263" align="aligncenter" width="424"] Pekan Panutan PBB-P2 Cilandak[/caption] Pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 Tahun 2017 tingkat Kecamatan Cilandak, Selasa, 22 Agustus 2017 pk 09.00-13.00 merupakan Yang pertama di Jakarta Selatan Yang Insya Allaah akan diikuti oleh Kecamatan lainnya dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak. Acara ini menjaring 38 Wajib Pajak dengan pembayaran sebesar Rp. 596.719.199,- Sedang gaungnya yang cukup besar sehingga pada tanggal 22 Agustus tersebut tercatat penerimaan 459 Wajib Pajak PBB senilai Rp. 6,4 M. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta Camat, Sekcam, Para Lurah se Kecamatan Cilandak & perangkat daerah lainnya. Juga diinformasikan Kebijakan Bebas Sanksi/Denda untuk PKB & BBNKB sampai dengan 31 Agustus 2017. Kepala UPPRD Kecamatan Cilandak Shalih Noviansyah bersama Camat Cilandak Tomy Fudihartono, didampingi , beserta para Lurah se-Kecamatan Cilandak, membuka gelaran acara Pekan Panutan PBB Kecamatan Cilandak di ruang pola Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017). Untuk Kecamatan Cilandak sendiri, SPPT PBB Tahun 2017 sebanyak 27.623 SPPT dengan ketetapan Rp 208.748.839.409. "Untuk target PBB tahun 2017 ini kecamatan Cilandak sebesar Rp 225.943.000.000, realisasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 mencapai Rp 115.174.391.870 atau baru 50,97%, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah penambahan pembayaran PBB di Kecamatan Cilandak hingga mencapai 90%," ujar camat Cilandak [caption id="attachment_378264" align="alignleft" width="468"] Bapak Shalih Noviansyah Kepala UPPRD Cilandak[/caption] PBB merupakan kewajiban bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan, maka dari itu PBB merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. "Seperti diketahui, Pemda DKI telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah antara lain penghapusan PBB untuk tanah yang nilai NJOP nya dibawah Rp 1 M, dimana kedepannya akan dinaikkan menjadi Rp 2 M," ungkapnya. Kelunasan PBB adalah salah satu syarat untuk mengurus segala pelayanan yang ada di pemda DKI seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Untuk itu mari kita lunasi pembayaran PBB kita segera mungkin jangan tunggu hingga tanggal 31 Agustus, karena bila sampai terlambat maka akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulannya," ucapnya. Sementara Kepala UPPRD Kecamatan Cilandak, Salih Noviansyah mengatakan, tahun ini kewenangan yang ada di UPPRD Kecamatan Cilandak bertambah dari empat menjadi sembilan. "Yaitu Pajak PBB, BPHTB, air tanah, reklame, hotel, hiburan, restoran, parkir dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan mulai tahun ini kami petugas pajak daerah dalam pelaksanaan pelayanan ada pendampingan dari kpk," tandasnya. Pada acara ini, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin, juga menyempatkan diri untuk hadir menyaksikan proses pembayaran pajak PBB, dari salah seorang wajib pajak di Bank DKI Cabang Kecamatan Cilandak. Pada acara ini, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin, juga menyempatkan diri untuk hadir menyaksikan proses pembayaran pajak PBB, dari salah seorang wajib pajak di Bank DKI Cabang Kecamatan Cilandak. (Humas Pajak Jakarta/hm) [caption id="attachment_378265" align="alignleft" width="492"] Pekan Panutan PBB-P2 Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan[/caption]

Selengkapnya
Dialog Tentang Pajak Daerah Bersama KPK-RI
23 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

Dialog Tentang Pajak Daerah Bersama KPK-RI

[caption id="attachment_378252" align="aligncenter" width="524"] Bapak Kaban BPRD Edi Sumantri memaparkan tentang Program Prioritas BPRD 2017[/caption] Hingga 18 Agustus 2017, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta telah menerima pajak sebesar Rp. 20,155 triliun dari target penerimaan pajak daerah 2017 sebesar Rp. 35,230 triliun. Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta telah mencapai lompatan prestasi penerimaan pajak yang cukup menggembirakan. Hingga Jumat (18/8) kemarin, penerimaan pajak daerah 2017 telah menembus angka Rp. 20.155.120.351.250,- (Rp. 20,1 Trilyun) dibanding realisasi periode tahun 2016 pada periode yang sama yaitu Rp 16.926.412.462.721 (Rp. 16,9 Trilyun). Kerja keras dengan empat program unggulan membuahkan hasil yang baik yang belum pernah dicapai sebelumnya dan masalah perpajakan daerah telah dibahas tuntas pada acara Dialog Interaktif Tentang Pajak Daerah bersama dengan BPRD, Deputi Pencegahan KPK-RI, Ketua Komisi C DPRD DKI, Tokoh Masyarakat, Wajib Pajak dari 13 pajak daerah serta instansi terkait seperti Diskominfo, BPKD, Dinas Citata, PTSP dll yang dilaksanakan pada hari Selasa 22 Agustus 2017 di Ruang pertemuan Lantai 16 BPRD. Kenaikan penerimaan pajak daerah pada tahun-tahun sebelumnya dari Januari-Agustus antara Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun, tetapi pada 2017 ini telah mencapai surplus Rp. 3 triliun. Setelah bertransformasi dari Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjalankan empat program prioritas untuk mencapai target realisasi pajak 2017 senilai Rp 35,230 triliun. Target potensi pajak tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 33,1 triliun. [caption id="attachment_378254" align="aligncenter" width="524"] Para Wajib Pajak dari 13 Pajak Daerah dan 13 SKPD, Dirlantas, Jasa Raharja dan Bank DKI[/caption] Berkat kerjasama dan bimbingan dari KPK-RI maka BPRD berupaya untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan seperti bantuan masalah penerimaan, tunggakan dan penagihan. Empat program prioritas yang dijalan BPRD untuk mencapai target realisasi pajak tahun ini adalah, 1. Optimalisasi penerimaan melalui fiscal cadaster (penyusunan monografi wilayah), 2. Penegakan hukum (law enforcement) pada penunggak pajak, 3. Mendorong upaya integrasi perizinan usaha dalam bentuk keterkaitan fiskal, dan 4. Mengoptimalkan pelayanan berbasis informasi. Program Prioritas dan Kegiatan Unggulan Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2017 telah dipersiapkan dari awal tahun 2017 guna mencapai hasil yang optimal di akhir tahun dan hingga kini sesuai dengan yang direncanakan. Program Kegiatan Unggulan tersebut adalah: 1. Optimalisasi Potensi Pajak Daerah dengan Fiscal Cadaster atau pemetaan potensi pajak melalui kegiatan: a. Pendataan objek pajak yang baru atau lama di wilayah. b. Pendaftaran objek dan wajib pajak baru. c. Pemutakhiran data objek pajak. (kegiatan ini sudah berjalan, kerjasama pendataan pajak dengan pihak Bank Pembangunan Asia atau Asia Development Bank/ADB) 2. Penegakan Hukum (Law Enforcement), melalui: a. Kegiatan pencegahan, antara lain dengan surat himbauan kepada Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tahun 2016 dan 2015 sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan sebagai upaya perbaikan setoran oleh Wajib Pajak. b. Kegiatan penindakan, antara lain: 1) Pemeriksaan pajak daerah. (kegiatan ini rutin berjalan) 2) Pemasangan stiker atau papan informasi terhadap penunggak pajak daerah. (kegiatan ini berjalan terus sepanjang waktu) 3) Pelaksanaan Razia kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU), melalui kerjasama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan dan bank persepsi pembayaran pajak daerah. (Didahului PKS kerjasama dengan Polda dan Jasa Raharja dan Razia ini sudah berjalan hingga door to door) 4) Penyampaian data dan informasi kepada pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai bahan rekomendasi dalam rangka pencabutan perizinan tepat usaha tertentu bagi penunggak pajak daerah (Koordinasi terus berjalan). 5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa. (proses lanjut setelah pelantikan juru sita oleh Gubernur sebanyak 60 orang) c. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka mendukung proses pencegahan dan penindakan Korupsi. (kegiatan ini sudah berjalan sejak Januari 2017). [caption id="attachment_378253" align="aligncenter" width="524"] Bapak Dian Patria Deputi Pencegahan KPK-RI menyampaikan tentang potensi pajak daerah[/caption] 4. Peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, antara lain melalui kegiatan pengembangan layanan pajak daerah dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak secara Online. (pengembangan layanan pajak sudah dilakukan bekerjasama dengan Kanwil BPN DKI untuk saling mengecek data pertanahan, penggunaan aplikasi BPRD apps mobile untuk petugas pajak, pajak online) 5. Pemberian stimulus bagi Wajib Pajak Reklame untuk jenis LED (Large Electronic Display) berupa keringanan pajak. (sudah dibuat draft Rapergub dan sudah disosialisasikan ke para pengelola gedung dan biro reklame) 6. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda), seperti untuk pajak: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) b. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) c. Pajak Parkir d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor e. BPHTB (usulan sudah didaftarkan di Balegda DPRD DKI) 7. Masalah Isu dan Perkembangan lain yang berkembang: a. Jatuh Tempo PBB-P2 tanggal 31 Agustus 2017 b. Pembayaran pajak lewat waralaba dan channel lainnya seperti lewat Indomaret dan mesin EDC c. Program Bebas Sanksi PKB dan bebas sanksi BBN-KB tanggal 31 Agustus 2017 dan d. Evaluasi hasil Razia Pengesahan STNK Kendaraan e. Pemeriksaan dan kebocoran air tanah f. Razia PKB di tempat parkir umum g. Perpanjangan Pengurangan PBB sebelum dikelola Pemprov DKI h. Peningkatan Surat keterangan Lunas Pembayaran Pajak Daerah (Tax Clearance) (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378256" align="alignleft" width="524"] Dialog Interaktif Tentang Pajak Daerah[/caption] [caption id="attachment_378257" align="alignleft" width="524"] Langkah Lanjut Kesamaan Langkah[/caption]

Selengkapnya
CFD SAMLING Di Thamrin
21 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

CFD SAMLING Di Thamrin

[caption id="attachment_378241" align="aligncenter" width="524"] Kepala Samsat Jakarta Selatan Khairil Anwar dan jajaran didepan mobil Samling[/caption] Layanan pembayaran pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa dilakukan tanpa membawa salinan atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) caranya cukup menggunakan STNK dan membayar pajak sesuai yang tertera, hanya membawa KTP & STNK dengan Nama & Alamat yang sama dan pajaknya tidak menunggak. Perpanjangan STNK dilaksanakan di gerai Samling atau Samsat Keliling Car Free Day (CFD) dan tidak perlu membawa BPKB, layanan ini digelar tiap Minggu pagi di dekat Bundaran HI Jl MH Thamrin. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov DKI saat ini memang tengah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan perolehan PKB. Selain membebaskan sanksi denda berbagai jenis PKB dari tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus, pemerintah juga memudahkan cara pembayaran PKB seperti yang diberlakukan di kawasan CFD. Selain itu, Pemprov DKI bekerja sama dengan Polda Metro Jaya menggalakkan razia besar-besaran untuk menjaring kendaraan yang nunggak pajak. Sejak diberlakukan razia dan penghapusan denda, kata Khairil Anwar Kepala Samsat Jakarta Selatan, jumlah pembayar pajak meningkat. “Contohnya gerai Samling di kawasan CFD yang biasanya cuma melayani sekitar 30 pemilik kendaraan, maka pada Minggu kemarin (20/8) meningkat menjadi 84 wajib pajak bahkan Gubernur Jakarta sempat melihat kegiatan Samling ini,” papar Khairil, dan menurutnya perolehan di seluruh kantor samsat pun meningkat. (Humas Pajak Jakarta/Jk) [caption id="attachment_378242" align="alignleft" width="524"] Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melihat Samling di CFD[/caption] [caption id="attachment_378243" align="alignleft" width="524"] Suasana masyarakat di Samling CFD[/caption]

Selengkapnya
Kegiatan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2 UPPRD Taman Sari
21 Aug 2017
Pelayanan Terpadu

Kegiatan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2 UPPRD Taman Sari

[caption id="attachment_378233" align="aligncenter" width="524"] Mobil Keliling Bank BNI Untuk Jemput Bola PBB-P2[/caption] Kegiatan Jemput Bola Pembayaran PBB-P2 merupakan salah satu upaya dari UPPRD TAMAN SARI bersama Kelurahan dan Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini adalah bagian dari pekan panutan PBB-P2 tingkat kecamatan dan berlangsung mulai dari tanggal 21 s/d 28 Agustus 2017 dengan mengundang langsung para Wajib Pajak yg belum membayar PBB-P2 baik untuk tahun 2017 maupun untuk tahun-tahun sebelumnya. Wajib Pajak diundang langsung oleh Kelurahan dan Kecamatan dengan data dari UPPRD Taman Sari melalui koordinasi RT dan RW. Kelurahan di Kecamatan Taman Sari terdiri dari Kelurahan Pinangsia, Glodok, Keagungan, Krukut, Mangga Besar, Tangki, Maphar dan Kelurahan Taman Sari. Kegiatan ini didukung oleh Bank BNI, Bank DKI, PT. POS dan Indomaret untuk menerima pembayaran PBB-P2. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378234" align="alignleft" width="524"] Wajib Pajak membayar PBB-P2 di Jemput Bola[/caption] [caption id="attachment_378235" align="alignleft" width="524"] Wajib Pajak Terbantu Dengan Kegiatan Jemput Bola [/caption]

Selengkapnya
×