background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Rencana Razia Kendaraan Tahap Kedua
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Rencana Razia Kendaraan Tahap Kedua

[caption id="attachment_378223" align="aligncenter" width="524"] Mohon Maaf Perjalanan anda tergaggu Sedang Ada Operasi Pengesahan STNK[/caption] Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta serta Jasa Raharja, akan menggelar razia gabungan tahap kedua dengan sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang (BDU), di lima wilayah DKI Jakarta. Polda Metro Jaya (PMJ) bersama beberapa pihak terkait berencana untuk kembali menggelar razia kendaraan yang belum membayar pajak. Razia kendaraan bermotor yang belum daftar ulang (BDU) ini sudah dimulai sejak Agustus lalu. Rencananya razia ini akan digelar di lima wilayah DKI Jakarta bersama dengan pihak Badan Pajak dan Retribusi (BPR) dan Jasa Raharja. Diharapkan razia ini akan menyadarkan pemilik kendaraan bermotor yang belum melaksanakan kewajiban mereka. "Dampak razia ini adanya peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak. Dari data yang diperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor Agustus 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 905,5 miliar," ucap AKBP Budiyanto, Kasubdit Bid Gakkum Ditlantas PMJ dalam keterangan resminya (28/9/2017). Selain itu, razia ini mendapat tambahan penerimaan kendaraan BDU sebesar Rp 165 miliar. Data kendaraan bermotor dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) diatas Rp 1 miliar meningkat sekitar 1.400 kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil rapat yang diadakan 27 September di BPRD, tercapai kesepakatan untuk melaksanakan razia gabungan tahap kedua. Tanggal yang dipilih untuk pelaksanaannya adalah 3 Oktober 2017 mendatang. Menurut rencana akan dilakukan razia gabungan tahap kedua terhadap kendaraan bermotor yang belum daftar ulang (tunggak pajak) pada bulan Oktober 2017 ini," ujar Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Beritasatu.com, Kamis (28/9). Dikatakanya, sebelumnya razia gabungan tahap pertama sudah digelar melibatkan unsur Ditlantas Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta serta Jasa Raharja, di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, pada bulan Agustus 2017 lalu. "Dampak razia gabungan ternyata meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378362" align="alignleft" width="452"] Kabid Peraturan dan Ka. Samsat Barat memimpin persiapan rapat razia[/caption] [caption id="attachment_378363" align="alignleft" width="452"] Dirlantas Polda Metro, Bank DKI, BPKD dan Jasa Raharja mengikuti rapat persiapan razia kendaraan[/caption]

Selengkapnya
Penertiban Reklame Digalakkan Terus
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Penertiban Reklame Digalakkan Terus

[caption id="attachment_378351" align="aligncenter" width="500"] Penertiban Reklame oleh Satpol PP DKI[/caption] Satpol PP DKI Jakarta merencanakan melakukan penertiban reklame di sejumlah titik di Jakarta, Kepala Satpol PP DKI, Yani Wahyu, mengatakan, saat ini baru ada tujuh reklame ukuran besar yang sudah diberi SP-1 (Surat Peringatan-1). Reklame tersebut bervariasi ukurannya, ada yang diameternya 50-60 meter luasnya diatas 24 meter ke atas, ada yg 75 meter dan berukuran besar. Setelah SP-1 diterima pemilik reklame maka sudah mulai dihitung sampai ke hari pembongkaran dengan merobohkan reklame. Setelah diterimanya surat itu sudah mulai dihitung satu hari kali 3x24 jam selama 3 hari. Petugas akan memperingatkan supaya bongkar sendiri. Kalau tidak dibongkar maka akan dikasih surat lagi, tidak dibongkar lagi diberikan surat kembali, maksimum tiga kali pemberian surat 3x24 jam, setelah itu baru ditertibkan. Demikian dijelaskan Ka. Satpol PP Yani. Satpol PP dan Badan Pajak dan Retribusi DKI dan Dinas PTSP terus menyisir dan menyingkronkan lagi data-data reklame dilapangan. "Jadi dari Badan pajak diambil tanggal jatuh tempo dan data dari PTSP diambil tanggal ijin. Baru kemudian disinkronkan dan akan ketahuan reklame mana yang sudah kadaluarsa," jelas Yani. Ditempat lain, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat kembali mengelar penertiban trotoar termasuk reklame liar di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat bersama puluhan aparat gabungan terdiri dari Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan, Polri dan TNI dikerahkan dalam penertiban trotoar di empat ruas jalan yakni di Jalan Tali, KS Tubun, S Parman dan Slipi. Kegiatan penertiban digelar berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 99 tahun 2017 perihal bulan tertib trotoar dan surat Walikota Jakarta Barat Nomor 99 tahun 2017 tentang bulan tertib trotoar dan surat tugas dari walikota Jakarta Barat Nomor 1722/1.754. Pemilik lahan bersedia saja reklame itu ditertibkan. Karena sebagai warga negara yang baik bersedia mematuhi peraturan dan sebelumnya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik iklan. Sebaiknya reklame liar dibongkar sendiri oleh pemiliknya, Kalau Satpol PP yang membongkar, maka barang bukti akan disita, sedangkan kalau dibongkar sendiri maka reklame bisa disimpan sendiri. Bulan tertib trotoar dilaksanakan selama satu bulan. Selama sebulan ini Satpol PP akan menggelar penertiban. Kalau ada benda di atas trotoar, PKL atau bengkel dibersihkan karena trotoar adalah hak pejalan kaki. Personil gabungan yang menggelar penertiban trotoar lebih mengedepankan pendekatan humanis dan profesional. (Humas Pajak Jakarta/wk) [caption id="attachment_378352" align="alignleft" width="500"] Penertiban reklame terus digalakkan oleh Satpol PP[/caption]

Selengkapnya
Perjanjian Kerjasama KPK-RI dan BPRD DKI
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Perjanjian Kerjasama KPK-RI dan BPRD DKI

[caption id="attachment_378341" align="aligncenter" width="524"] PKS atau Mou antara KPK-Ri dan BPRD DKI tentang Pajak Daerah[/caption] KPK-RI merupakan Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang sehingga KPK-RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasan manapun, dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK RI dan BPRD DKI pada hari Senin tanggal 25 September 2017 telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam memperoleh data dan/atau informasi perpajakan daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta (BPRD DKI) merupakan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehingga BPRD DKI memiliki data atau informasi kegiatan Perpajakan Daerah berupa data dan atau informasi Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipergunakan oleh KPK-RI guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK-RI dan BPRD DKI bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan pengintegrasian data dan/atau Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). [caption id="attachment_378343" align="alignleft" width="468"] Bapak Gubernur Jakarta Djarot Syaiful Hidayat memberikan sambutan dan harapannya atas kerjasama ini[/caption] Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan pula untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengintegrasian data/atau informasi PKB serta PBB-P2. Untuk itu KPK-RI mempunyai kewajiban untuk menyampaikan alamat IP yang sudah terdaftar beserta perubahannya untuk digunakan dalam mengakses server BPRD DKI serta menyampaikan data dan/atau informasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bidang perpajakan daerah terkait dengan PKB serta PBB-P2 apabila diminta secara tertulis oleh BPRD DKI yang sekurang-kurangnya memuat antara lain data dan/atau informasi yang diperlukan, penjelasan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi. BPRD DKI, mempunyai hak untuk memperoleh alamat IP yang sudah terdaftar beserta perubahannya untuk digunakan dalam mengakses server BPRD DKI dan diperoleh data dan informasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkait dengan perpajakan daerah terkait dengan PKB serta PBB-P2. Kerahasiaan data menjadi hal yang sangat penting, untuk itu para pihak bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan para pihak hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [caption id="attachment_378344" align="alignleft" width="424"] Ketua KPK dan Wakil beserta jajarannya dan Gubernur beserta jajaran Pemprov DKI berfoto bersama[/caption] Jangka waktu perjanjian adalah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak ditandatanganinya PKS ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini. Harapan kita bersama dalam PKS ini adalah dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan sebagai langkah maju upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengintegrasian data/atau informasi PKB serta PBB-P2. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378345" align="alignleft" width="424"] Bapak Gubernur dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan Pers[/caption]

Selengkapnya
Sosialisasi Pergub 101/2017 Untuk Bebas Pajak Orang Asing Tertentu
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Pergub 101/2017 Untuk Bebas Pajak Orang Asing Tertentu

[caption id="attachment_378328" align="aligncenter" width="524"] Sosialisasi Pergub 101/2017 Tentang pembebasan pajak daerah orang asing tertentu[/caption] Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum (PPH) bersama Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (UPPLI) BPRD bersama perwakilan Kemenlu RI dan Setneg RI melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 pada hari Rabu 20 September 2017 di Executive Lounge BPRD didepan Asosiasi Perhotelan (PHRI) serta perwakilan dari Hotel Berbintang dan Restoran. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 adalah Tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional pengganti Peraturan Gubernur 124 Tahun 2009 yang sudah diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 November 2017 yaitu terhitung 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Tujuan Penyusunan Pergub adalah merangkum ketentuan pembebasan pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) yang tersebar dalam beberapa peraturan daerah dan peraturan gubernur dalam satu peraturan gubernur, mengatur tata cara dan tahapan administrasi proses pemberian pembebasan, kelebihan pembayaran dan penagihan pajak daerah. Diharapkan dengan Pergub 101/2017 ini dapat memberikan kepastian hukum, menjamin hak dan kewajiban wajib pajak dan perwakilan negara asing serta organisasi internasional serta mempercepat pelayanan pemberian pembebasan dan kelebihan pembayaran pajak daerah. Pembebasan Pajak diberikan kepada Perwakilan Negara Asing (PNA), Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Baru pada Pergub ini, Gubernur mendelegasikan kewenangan pembebasan Pajak berdasarkan azas timbal balik (reciprocitas) kepada Kepala BPRD yaitu pada Pajak PKB, BBN-KB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPHTB, PBB-P2, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan Batas minimal Transaksi pembayaran Hotel sebesar Rp. 2 Juta atau Restoran sebesar Rp. 1 Juta atau jumlah yang diatur berdasarkan asa timbal balik (reciprositas). Pembatasan jangka waktu penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk Pajak PKB dan BBN-KB, PPJ, Pajak Reklame, Pajak Parkir, BPJTB dan PBB-P2 paling lama 7 hari kerja dan Pajak Hotel dan Restoran paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, dan mengirimkannya kepada Perwakilan Negara Asing, Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional melalui Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara. [caption id="attachment_378329" align="alignleft" width="424"] Foto bersama dengan nara sumber dan peserta sosialisasi dari hotel dan restoran[/caption] Untuk pemeriksaan dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan diterima lengkap. Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran berlaku untuk Hotel Bintang 4, Bintang 5 dan Bintang 5 Berlian serta Restoran yang berada 1 manajemen ditambah Apartemen service yang berada dalam pengelolaan hotel Bintang 4, Bintang 5 dan Bintang 5 Berlian serta Restoran dan Katering yang ditetapkan oleh Kepala BPRD Seluruh pembebasan pajak daerah diberikan atas dasar rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara. Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional tidak dapat bersurat langsung kepada BPRD tanpa rekomendasi Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Sekretariat Negara memberikan rekomendasi pembebasan PKB dan BBN-KB bagi organisasi internasional, mengirim permohonan pembebasan PKB dan BBN-KB kepada BPRD, menyampaikan surat keterangan bebas PKB dan BBN-KB kepada Organisasi Internasional dan berkoordinasi dengan BPRD dalam hal tindakan penagihan pajak. Untuk Kementerian Luar Negeri memberikan rekomendasi pembebasan PKB, BBN-KB, PPJ, Pajak Parkir, Pajak Reklame, BPHTB, PBB-P2, Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi perwakilan negara asing. Setelah itu mengirim permohonan pembebasan PKB, BBN-KB, PPJ, Pajak Parkir, Pajak Reklame, BPHTB, PBB-P2, Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada BPRD dan menyampaikan surat keterangan bebas PKB, BBN-KB, PPJ, Pajak Parkir, Pajak Reklame, BPHTB, PBB-P2, Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada perwakilan negara asing dan berkoordinasi dengan BPRD dalam hal tindakan penagihan pajak. Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik tidak memungut PPJ terhadap Perwakilan Negara Asing berdasarkan SKB, memungut kembali PPJ terhadap pengguna nomor identitas pelanggan yang sebelumnya digunakan Perwakilan Negara Asing, dalam hal PNA pindah dan mencatat data PNA yang memperoleh pembebasan Pajak Penerangan Jalan, beserta nilai jual tenaga listrik yang digunakan untuk tiap masa pajak. [caption id="attachment_378330" align="alignleft" width="424"] Kepala Bidang Peraturan memberikan sambutan pembukaan[/caption] Penyelenggara Hotel dan Restoran harus meneliti kelengkapan persyaratan dari PNA dan tidak memungut Pajak dalam hal Perwakilan Negara Asing memenuhi persyaratan dan memungut Pajak dalam hal Perwakilan Negara Asing, tidak memenuhi persyaratan; dapat mencatat pada data pembukuan: nama negara, nama PNA, nama pejabat PNA, dan acara yang diselenggarakan;fotokopi SKB untuk penyelenggaraan acara PNA; fotokopi ID Card staf PNA dari Kemenlu. Selain itu dibutuhkan Surat Keputusan Pejabat PNA Penerima Pembebasan Pajak untuk penyelenggaraan acara pribadi pejabat PNA; dan bukti pembayaran yang ditandatangani pejabat PNA. Setelah itu mengisi bentuk Laporan Pembebasan Pajak sebagai lampiran SPT Masa Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui Kemenlu dengan mendaftarkan nama pejabat yang berhak memperoleh pembebasan pajak hotel dan pajak restoran; menunjukkan Kartu Tanda Pengenal yang masih berlaku, kepada petugas hotel dan/atau restoran; nama tamu hotel dan/atau restoran sama dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Pengenal. Penggunaan Kartu Tanda Pengenal tidak dapat dialihkan kepada orang lain; dan termasuk dalam daftar nama penerima pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ditetapkan Kepala Badan Pajak dan Retda. Untuk Perwakilan Organisasi Internasional dapat Mengajukan permohonan pembebasan PKB, BBN-KB, BPHTB, PBB-P2 dan Reklame melalui Kemensetneg; Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menolak atau menerbitkan surat keterangan bebas pajak; melakukan pemutahiran data objek pajak yang digunakan PNA; menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Perwakilan Negara Asing Penerima Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; melakukan penagihan pajak; melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan Kemensetneg; untuk PKB DAN BBN-KB dibutuhkan surat rekomendasi pengecualian objek PKB dan BBN-KB yang mencantumkan keterangan kuota Kendaraan Bermotor dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara dengan melampirkan Fotokopi STNK bagi perolehan Kbm ke-2 dst. Untuk Pajak Penerangan Jalan dibutuhkan surat rekomendasi pembebasan objek Pajak Penerangan Jalan dari Kementerian Luar Negeri; dan nomor identitas pelanggan perusahaan listrik dan alamat. Dalam hal PNA pindah, Perusahaan Penyedia Tenaga Listrik memungut kembali Pajak Penerangan Jalan terhadap pengguna baru nomor identitas pelanggan. Untuk Pajak Parkir surat rekomendasi pembebasan Pajak Parkir dari Kementerian Luar Negeri; dan izin penyelenggaraan tempat parkir dari DPM&PTSP, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tidak memungut Pajak Parkir terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan parkir Kendaraan Bermotor. [caption id="attachment_378331" align="alignleft" width="424"] Para peserta sosialisasi dari lingkungan hotel dan restoran[/caption] Untuk Pajak Reklame dibutuhkan surat rekomendasi pembebasan Pajak Reklame dari Kementerian Luar Negeri untuk Perwakilan Negara Asing atau Kementerian Sekretariat Negara untuk Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional; dokumen perijinan penyelenggaran reklame dari DPM&PTSP; dan uraian reklame (gambar desain, ukuran, jenis, rencana peletakan dan jangka waktu penayangan reklame). Untuk BPHTB dibutuhkan surat rekomendasi Pembebasan BPHTB dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara; dan dokumen pendukung lain (rancangan akta perolehan hak, IMB, surat izin pembelian tanah dan/atau bangunan dari instansi yang berwenang dan sejenisnya). Untuk PBB-P2 dibutuhkan surat rekomendasi Pembebasan objek PBB-P2 dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara; dan dokumen pendukung lain, (sertipikat hak, akta perolehan hak, IMB, dan sejenisnya). Untuk Pajak Hotel dan Restoran dibutuhkan surat rekomendasi pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang mencantumkan ketentuan jumlah minimal pembayaran berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) dari Kementerian Luar Negeri, dokumen penawaran/proposal acara dari hotel dan/atau restoran dan daftar nama Pejabat PNA. Bagi tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Kepala BPRD menerbitkan Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan/atau Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak Daerah, serta mengirimkannya kepada Kepala BPKD. Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan Kepala BPKD kepada wajib Pajak melalui transfer rekening. Sedangkan untuk tata cara penagihan pajak sebelum melakukan tindakan penagihan, BPRD melakukan pemberitahuan kepada Menlu c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler atau Kemensetneg paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tindakan penagihan, yaitu saat diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan. Diharapkan kedepan setelah Pergub 101/2017 ini dilaksanakan maka pelayanan pajak kepada orang asing tertentu dan Wajib Pajak yang Pemungutnya dapat diselesaikan secara lebih cepat dan pasti. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378332" align="alignleft" width="424"] Perwakilan sosialisasi dari UPPRD [/caption]

Selengkapnya
Masukan Revisi Undang Undang PDRD
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Masukan Revisi Undang Undang PDRD

[caption id="attachment_378319" align="aligncenter" width="320"] IBu Sri Mulyani Menteri Keuangan RI memberikan masukan seminar PDRD[/caption] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan RI bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengadakan acara seminar untuk mendukung penyusunan RUU Revisi UU. No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan tema “Local Tax Revenue Administration and Modernization” pada Seminar on Local Tax Policies, Administration and Business Climate: Options For Future” di Hotel Borobudur Jakarta (12/9). Acara seminar dibuka oleh paparan Bapak Machfud Sidik dari LPEM UI, mantan Dirjen Pajak dan Dirjen DJPK bersama Tim yang menekankan bahwa pajak daerah sebaiknya jangan mendistorsi jalannya pembangunan dan menggangggu pelayanan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah dengan penerimaan yang optimal, pemungutannya harus simple, transparan dan netral Selanjutnya Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani menyampaikan tentang perlunya merevisi Undang-undang No. 28/2009 Tentang PDRD agar lebih mudah diterapkan di daerah, penyederhanaan perizinan dan membuat bisnis proses pajak daerah yang lebih simplicity. Pajak seharusnya dapat diterapkan bagi semua kalangan dan tidak dibeda-bedakan. Dibandingkan pendapatan daerah 10 tahun lalu maka sekarang ini pendapatan daerah lebih meningkat tetapi kebutuhan masyarakat juga belum terpuaskan, tetapi di sisi lain sisa anggaran atau Silpa masih besar karena tidak optimal dibelanjakan oleh daerah. [caption id="attachment_378320" align="alignleft" width="320"] Tim Kerja dari LPEM UI dan DJPK[/caption] Selanjutnya Profesor Robert dari LPEM UI memberikan masukan bahwa semua daerah di Indonesia sekarang sudah maju dan meningkat menjadi Kota. Kota harus mengatisipasi perbedaan potensi dan hasil disetiap wilayah yang berbeda. Mungkin dimasa mendatang pajak property bisa dikembangkan dan Pajak Daerah bisa digabung pemungutannya dengan PPN seperti pada Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dan diberlakukan bagi hasil antara Pemerintah pusat dan daerah. Di sesi kedua dipaparkan tentang dampak pemungutan pajak daerah bagi biaya operasional dunia usaha, kebijakan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menyederhanakan proses perizinan contohnya pelayanan investasi 3 jam di Bandara, acara seminar ditutup dengan paparan penelitian pemungutan pajak daerah di 32 kota di Indonesia yang menyimpulkan antara lain bahwa masih banyak usaha kecil menengah yang belum menjadi wajib pajak daerah dan belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kesimpulan: Pelaksanaan seminar pajak daerah untuk memberikan masukan bagi revisi UU 28/2009 ini bagus dan perlu diberikan apresiasi, tetapi dengan waktu yang terbatas tentunya tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dan harapan yang ideal untuk masukan revisi undang-undang pajak dan retribusi daerah. Usulan dan harapan dari daerah sebaiknya dapat diberikan secara utuh dan komprehensif dalam bentuk analisis untuk tim kerja yang akan merevisi UU 28/2009 di tingkat Legislatif. Penggabungan pemungutan Pajak Daerah menjadi PPN perlu dicermati dan dikritisi lebih lanjut karena bisa menjadi pengkebirian wewenang daerah yang akan mempengaruhi PAD, karena bagi hasil pusat dan daerah akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat dan disisi lain bagi hasil pajak daerah menjadi PPN dapat menghambat penerimaan daerah secara cepat dan langsung. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378321" align="alignleft" width="320"] Seminar Revisi UU 28/2009 Tentang PDRD[/caption]

Selengkapnya
Gedung Pelayanan Masyarakat Terpadu
3 years ago
Pelayanan Terpadu

Gedung Pelayanan Masyarakat Terpadu

[caption id="attachment_378310" align="aligncenter" width="432"] Gedung Pelayanan Terpadu di sebelah Nyi Ageng Serang Kuningan[/caption] BPTSP Satu Pintu, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) bersama dengan perwakilan Kemenpan RI Deputi Pelayanan Publik I dan instansi terkait di Pemprov DKI mengkoordinasikan persiapan pelayanan gedung layanan masyarakat secara terpadu. Gedung tersebut adalah Gedung Teknis Episentrum yang terletak di sebelah Gedung Nyi Ageng Serang DKI Kuningan dan akan digunakan sebagai pusat segala layanan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dibawah koordinasi BPTSP. Rencananya Gedung Layanan Pemprov DKI tersebut akan diresmikan oleh Presiden RI setelah siap ditahun ini. Dari Biro ORB dan BPTSP mengharapkan semua SKPD dapat menyiapkan pos layanan atau unit perwakilan dengan SDM-nya untuk melayanani masyarakat umum dan dapat berkantor setiap hari di gedung tersebut. BPTSP mengharapkan layanan Tax Clearance BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) dapat dimulai dilayanan gedung ini. [caption id="attachment_378311" align="alignleft" width="424"] Suasana didalam bakal gedung pelayanan[/caption] Untuk BPRD diharapkan dapat melayani warga dengan layanan 13 pajak daerah dan dapat menjadi tempat “one stop service” bagi pelayanan pajak. Untuk pelayanan Samsat baik PKB dan BBN-KB apalagi pembuatan SIM dan SKCK yang merupakan wewenang Kepolisian, BPRD harus berkoordinasi dahulu dengan pihak terkait seperti Polda Metro Jaya, Jasa Raharja dan Bank DKI. Untuk pelayanan PBB, Reklame dan pajak lainnya yang mewakili seluruh wilayah akan dicari bentuk layanan yang representatif atau pos jemput bola yang akan dapat mengakomodir pelayanan pajak daerah secara keseluruhan. Beberapa Layanan Pajak saat ini sudah dapat diakses melalui Pajak Online. (Humas Pajak Jakarta) [caption id="attachment_378313" align="alignleft" width="420"] Interior yang luas diharapkan dapat memberikan layanan yang memuaskan[/caption]

Selengkapnya
×