background

Daftar Berita

Pencarian :
Kategori :
Sosialisasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Sosialisasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Jakarta - Pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, merupakan hari bebas kendaraan bermotor bagi wilayah DKI Jakarta. Hari bebas kendaraan bermotor berlaku di sepanjang Jalan Jend. Sudirman hingga Jalan M.H Thamrin. Meskipun hari Minggu, Pelayanan SIM Keliling dan Samsat Keliling tetap beroperasi melayani para wajib pajak yang sedang mengikuti hari bebas kendaraan di sekitar Bundaran HI. Bertempat di sisi timur laut Bundaran HI mobil pelayanan Samsat Keliling telah bersiap melayani wajib pajak sejak pukul 06.00 WIB. Pelayanan ini berakhir hingga pukul 11.00 WIB. Bersamaan dengan kegiatan pelayanan Samsat Keliling, tampak beberapa petugas dari Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (UPPLI BPRD) turut serta dalam menyosialisasikan program penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan penghapusan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku hingga 15 Desember 2018. Tampak beberapa petugas begitu antusias memberikan penyuluhan informasi tentang program penghapusan pajak bagi peserta hari bebas kendaraan bermotor. Menurut Robert Tobing, Kepala Samsat Jakarta Utara, "Untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor pada hari ini di Samling Bundaran HI ini sudah mencapai 63 juta rupiah, terdiri dari 64 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat.Kegiatan kami minggu ini didukung oleh tim UPPLI untuk menyebarkan informasi tentang penghapusan sanksi PKB." tutupnya. (Digdo/Humas Pajak)

Selengkapnya
BPRD Giat Sosialisasi Penegakan Hukum Pajak Daerah bersama KPK DKI dan KPK RI
2 years ago
Pelayanan Terpadu

BPRD Giat Sosialisasi Penegakan Hukum Pajak Daerah bersama KPK DKI dan KPK RI

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah DKI Jakarta bagi wajib pajak daerah di Ruang Pertemuan Balai Dinas BPRD DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat. Selasa, 04 Desember 2018. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Tim Koordinasi & Supervisi Pencagahan (KORSUPGAH) KPK RI, Dian Patria, Ketua Tim Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta, Bambang Widjojanto dan para pejabat badan pajak dan unit pajak di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta dihadiri 50 wajib pajak bidang restoran dan masing-masing 25 wajib pajak hotel, hiburan, serta PBB-P2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Faisal Safruddin dalam sambutan mengucapkan banyak terimakasih kepada wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya dalam pembayaran Pajak Daerah ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam sosialisasi ini BPRD DKI Jakarta untuk mengoptimalisasi Pajak Daerah dengan penegakan hukum dan pencegahan korupsi pada Pajak Daerah. "Pembayaran Pajak Anda dipantau langsung oleh KPK RI dan KPK DKI Jakarta, dan kami berharap pembayaran pajak Anda tepat pada waktunya," Ujarnya. Selain menyerahkan data ke KPK, lanjut Faisal, pihaknya juga sudah melakukan penempelan stiker dan plang penunggak pajak pada 1.776 WP, serta melakukan penagihan door to door kepada 1.353 pemilik kendaraan mewah yang belum melakukan daftar ulang. Selain itu, law enforcement juga dilakukan dengan melakukan 60 kali razia pajak kendaraan bermotor bersama Dirlantas Polri, penangihan pasif dan aktif oleh juru sita kepada 188 WP dan penangihan pajak oleh PPNS terhadap 28 WP. Bambang Widjojanto, Ketua Tim Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta juga mengatakan Dalam membantu pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kami memantau semua perkembangan terutama di perpajakan DKI Jakarta. Untuk Pajak Daerah telah melakukan gerakan Jakarta Satu dimana sudah melihat data secara keseluruhan karena sistem untuk pajak daerah sudah online dan semua catatan serta transaksi pajak bisa dilihat langsung. Ketua Tim Tim Koordinasi & Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK RI, Dian Patria, juga menambahkan dalam kegiatan optimalisasi pajak daerah dengan cara melakukan pecegahan korupsi kepada pihak wajib pajak yang banyak menunggak di wilayah DKI Jakarta dan pecagahan ini juga kita pantau melalui system data wajib pajak dimana untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.(HumasPajak)

Selengkapnya
Penyuluhan Program Penghapusan Sanksi Pajak Daerah di Jakarta Utara
2 years ago
Pelayanan Terpadu

Penyuluhan Program Penghapusan Sanksi Pajak Daerah di Jakarta Utara

Jakarta - Pada hari Senin 3 Desember 2018 bertempat di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara telah dilakukan penyuluhan bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. "Penyuluhan hari ini kami lakukan pada pukul 10.00 WIB dan kami tujukan bagi para pegawai di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara, karena untuk penyuluhan bagi masyarakat sudah dilakukan oleh unit pelayanan pajak dan retribusi daerah di tingkat kecamatan." ujar Yati Rochyati, Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara. "Untuk penyuluhan penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan disampaikan oleh Kepala Samsat Jakarta Utara dan penyuluhan penghapusan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan akan diisi oleh Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi." terangnya. "Tadi ada yang menanyakan kepastian penerapan penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor ini apakah juga berlaku bagi kendaraan yang tahun pembuatannya tahun 1980 dan mempunyai tunggakan pajak bisa dihapus dendanya? Saya jawab tegas, bisa hapus! karena program ini menghapus denda pajak kendaraan bermotor tak berbatas waktu." kata Robert Tobing, Kepala Samsat Jakarta Utara. "Untuk penghapusan sanksi Pajak Bumi & Bangunan tadi ada peserta yang bertanya, apakah berlaku bagi wajib pajak badan usaha? Ya, tentu saja program penghapusan sanksi PBB dan PKB ini berlaku bagi wajib pajak badan, serta dilakukan secara otomatis melalui sistem kami, jadi bagi wajib pajak perorangan maupun badan usaha cukup segera membayar ke bank, maka hanya ditagih tunggakan pokok pajaknya saja." terang Kepala UPPLI. Khusus bagi penghapusan sanksi PBB, hanya berlaku bagi tunggakan sebelum tahun pajak 2018 saja." ujarnya. Menurut Kepala UPPLI, Hayatina, menegaskan agar para ASN di lingkungan Walikota Jakarta Utara dapat segera memanfaatkan program ini, karena hanya berlaku sampai tanggal 15 Desember 2018 saja. (Digdo/Humas Pajak)

Selengkapnya
×